Penulis: Mazaya

Ormas Islam Banyuwangi Datangi Desa Pemilik Akun Penghina HRS

Redaktur: Mazaya

BANYUWANGI (Jurnalislam.com) – Pemilik akun media sosial atas nama Nanang Kholik dinilai melakukan pelecehan terhadap tokoh Islam Habib Rizieq Syihab dan Prof. Dr. Amien Rais.

Sejumlah ormas Islam Banyuwangi melakukan investigasi dan menembukan informasi bahwa Nanang Kholik berasal dari  Desa Gambiran, kecamatan Gambiran, Banyuwangi.

Kepala Desa Gambiran, Eko Hadi Riyanto menyampaikan apresiasi kepada tim Investigasi yang datang untuk bertabayun dan memberi nasihat kepada pemilik Akun Facebook Nanang Kholik.

“Sebagai sesama muslim kami wajib bertabayun terkait maksud Nanang Kholik mengunggah gambar pelecehan itu. Sudah sepantasnya dia meminta maaf karena hal ini masuk ranah pelanggaran hukum” terang Agus Iskandar, selaku koordinator Tim Investigasi.

Merespon hal ini Kades Gambiran langsung menugaskan stafnya guna menghadirkan Nanang Kholik untuk diajak berembug secara kekeluargaan

“Staf kami sudah mengajak baik-baik Nanang untuk datang namun dia tidak berani dan menyampaikan maaf lewat telepon kepada saya.” papar Eko Hadi.

Jika melalui proses kekeluargaan ini, lanjut Eko Hadi, tidak bisa membuat Nanang jera, ia persilakan ormas Islam menempuh cara hukum untuk menyadarkan warganya.

“Kami mengapresiasi tanggapan pak Kades dan menyesalkan tindakan pelecehan Ulama yang dilakukan warganya. Kami akan memantau kasus ini demi kemaslahatan bersama. Semoga ke depannya hal semacam ini tidak terjadi lagi di daerah kita” tegas Agus Iskandar.

 

kontributor : Moch Ihsan

Siap Tutup Tempat Maksiat, Bupati Lumajang : Semoga Terhindar dari Bencana

Redaktur: Mazaya

LUMAJANG (Jurnalislam.com)–Bupati Lumajang, Thoriqul Haq berkomitmen akan menutup semua tempat maksiat di Lumajang.

Hal tersebut, disampaikan saat penandatanganan Surat Pernyataan Anti Maksiat yang disaksikan oleh Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam acara  Istigosah dan Do’a Bersama, di Alun-Alun Lumajang, Jumat (19/10/2018) siang.

Kegiatan yang bertemakan “Mengetuk Pintu Langit, Menggapai Ridho Ilahi” digagas oleh Umat Islam Lumajang yang tergabung Jaringan Masyarakat Anti Maksiat (JIMAT).

Acara ini sebagai bentuk dukungan warga kepada pemerintah Kabupaten Lumajang agar menutup tempat-tempat usaha yang mengakomodir kemaksiatan sehingga meresahkan warga.

“Saya mendapat kepercayaan dari masyarakat agar selalu menjaga Kabupaten Lumajang Lebih bermartabat dan terhindar dari tindakan maksiat. Mari kita saling berkomitmen agar kota kita bersih, selamat dan terhindar bencana akibat tempat maksiat “, papar Cak Thoriq, panggilan akrab Bupati Lumajang.

Ribuan peserta yang hadir berasal dari para santri pondok pesantren, remaja masjid, kelompok pengajian, dan ormas Islam se Lumajang. Mereka antusias hadir sebelum sholat Jum’at meski acara baru di mulai siang.

 

reporter : Edi Siswanto

BPKH : Dana Haji Diinvestasikan ke SBSN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meyakinkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba.

“Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik jemaah haji,” kata Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Tanti Widia dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (18/10/2018).

Tanti menjelaskan sejak 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

“Menurut keterangan Kementerian Keuangan (30 November 2017) penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum), dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked),” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.

Oleh karena itu, Tanti menjamin dana haji yang diinvestasikan di suku dana haji di pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang.

“Pemerintah selalu mengembalikan pokok suku dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah,” jelasnya.

Mengenai nilai manfaat bagi jemaah haji, Tanti Widia menjelaskan biaya haji bagi jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal, dan setoran lunas jemaah haji yang bersangkutan, nilai manfaat serta hasil penempatan dan investasi dana haji.

Menurut Tanti, penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun mulai tahun 2018 sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jemaah tunggu dalam bentuk virtual account.

“Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa jemaah haji yang berangkat dipastikan mendapatkan pelayanan memadai, dan dipenuhi semua hak-hak keuangan. Sedangkan jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account), dan tidak ada penerapan sistem Ponzi,” tegas Tanti.

Tanti kembali menegaskan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara hati-hati, aman, dan tidak berbahaya bagi jemaah haji yang berangkat maupun jemaah haji tunggu.

Sumber: bisnis.com

BPN Sudah Minta Bupati Bekasi Hentikan Proyek Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk menghentikan pembangunan proyek perumahan Meikarta sejak Maret 2018.

Karena pembangunan megaproyek Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, itu dianggap tidak sesuai dengan aturan tata ruang, makanya harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR BPN karena perizinan belum ada. Jadi kita memang memaksa mereka supaya berhenti dulu urus izin,” ujar Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tanah Kementerian ATR BPN, Budi Situmorang di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2018.

Menurut Budi, hingga hari ini persoalan laporan perizinan soal masalah tata ruang belum selesai juga. Bahkan, berdasarkan informasi untuk persoalan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum selesai.

“Kami dapat dari teman-teman kantor kami bahwa IMB yang izin mendirikan bangunan yang usulkan mereka untuk dapat izin IMB itu jadi IMB induk. Tapi teman-teman seperti biasa, IMB itu enggak bisa induk, namanya juga mendirikan bangunan, jadi single bangunan. Nah, mungkin itu di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Selanjutnya yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Meski tersandung masalah hukum, tapi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, Denny Indrayana mengatakan, proses pembangunan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh PT MSU, akan terus berlanjut, meski tengah tersandung kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia mengatakan, kelanjutan proyek Meikarta mengacu pada keterangan KPK yang menyatakan bahwa proses hukum dugaan suap yang saat ini berlangsung, berbeda dengan proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta.

Sumber : viva.co.id

Sampai Sekarang, Mayoritas Warganet Masih Bingung Kenapa Jokowi Pilih Ma’ruf Amin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tahun 2019 mendatang, dan telah menunjuk ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, sebagai calon wakil presiden pada tanggal 9 Agustus lalu.

Ditunjuknya Maruf Amin sebagai cawapres, tentunya memunculkan perbincangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di sosial media.

Pemantauan sosial media yang dilakukan oleh perusahaan media intelligence Isentia, menunjukan sebanyak 93.353 postingan mengenai Maruf Amin dalam dua bulan terakhir ini, yaitu pasca diumumkan pada 9 Agustus hingga 17 Oktober 2018 kemarin.

“Namun volume perbincangan seputar Maruf Amin mencapai puncak tertinggi sekitar seminggu setelah penunjukannya diumukan secara resmi oleh Presiden Jokowi,” jelas Rendy Ezra, Insight Manager Isentia dalam lansir kontan.co.id, Kamis (18/10/2018).

Dalam perbincangan yang 92,5%-nya berlangsung di Twitter ini, kebanyakan warganet berspekulasi dan bertanya-tanya mengenai alasan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres mendatang.

Namun, 63% dari nada perbincangan ini bersifat netral dan 30% positif, sementara hanya 11% saja dari perbincangan tersebut yang bernada negatif.

Selain Twitter, 6,7% perbincangan berlangsung di Facebook, serta Instagram dan penggunaan berbagai blog juga forum sebesar 0,46% dan 0.36%.

DPR Kecam Rencana Australia Pindahkan Kedubesnya ke Yerusalem

Redaktur: Mazaya

Jika tetap dilakukan, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengecam keras tindakan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Jika hal ini sampai terjadi, akan semakin memperburuk kondisi perdamaian dunia dan bisa membuat keamanan dunia kembali bergolak.

“DPR RI akan mengirimkan nota protes kepada parlemen Australia. Kami meminta parlemen Australia bisa menyampaikan kepada pemerintahannya untuk membatalkan rencana tersebut,” kata ujar Bamsoet saat menerima Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, (17/10/18).

Tidak menutup kemungkinan, kata Bamsoet, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta.

“Kita akan melakukan berbagai upaya agar penindasan Israel terhadap Palestina bisa segera diakhiri,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Mazen Shamiya (Directorate General of The State of Palestine), Zuhair Al Shun (Duta Besar Palestina untuk Indonesia) serta Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Golkar).

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan tanah airnya bukan hanya dilakukan kali ini saja. Namun, telah dilakukan sejak puluhan tahun silam, termasuk melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Kita tak akan gentar berhadapan dengan negara adikuasa seperti Amerika yang memiliki hak veto di PBB, maupun sekutu Israel lainnya. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia akan pastikan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina akan terus digelorakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sejalan dengan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI dan parlemen Palestina sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) sehingga dapat memperkuat hubungan persahabatan parlemen kedua negara. Selain itu, di berbagai forum Parlemen seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia (MIKTA), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI selalu mengajak parlemen negara lain ikut serta mendesak Israel menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.

“Di berbagai forum parlemen tersebut, DPR RI mengecam keras penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang melakukan demontrasi di Gaza. DPR RI juga menolak dan menentang keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. DPR RI menentang pula perluasan pemukiman dan pembatasan akses di kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh Israel,” jelas Bamsoet.

Selain meningkatkan hubungan politik, mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Menteri Luar Negeri Palestina H.E. Mr. Riad Maliki juga sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia – Palestina yang pada tahun 2017 mencapai USD 2,39 juta harus dapat ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

“Untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan bangsa Palestina, Indonesia akan membebaskan bea masuk bagi produk Palestina. Sehingga neraca perdagangan kedua negara bisa berimbang. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Palestina sepanjang  2017 sebesar USD 2,05 juta. Sementara nilai impor produk dari Palestina antara lain kurma, bernilai 341 ribu dolar AS. Surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,7 juta,” papar Bamsoet.

Secara khusus, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Palestina. Melalui ‘Palestinian International Cooperation Agency’, bangsa Palestina tidak hanya menunjukan empatinya, melainkan juga ikut membantu agar korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala bisa segera bangkit.

“Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Maliki menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kegiatan ‘Indonesian Solidarity Week for Palestine’ yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kegiatan ini sudah diselenggarakan di berbagai daerah. Berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan maupun kebudayaan yang dilakukan kedua negara menunjukan bahwa persaudaraan Indonesia dan Palestina tak akan bisa pudar sampai kapanpun juga,” pungkas Bamsoet.

KPK Geledah Rumah Taipan James Riady soal Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menggeledah rumah CEO Lippo Grup Jems Riady   terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Penggeledahan rumah James dilakukan sejak semalam hingga pagi ini, Kamis (18/10). Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan menggeledah di apartemen Trivium Terrace.

“Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut di rumah James Riady dan apartemen Trivium Terrace,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Febri mengatakan penyidik KPK juga bergerak menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

“Sampai pagi ini tim Penyidik KPK masih di lokasi penggeledahan,” ujarnya.

Febri menyatakan dari penggeledahan ini, pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pembangunan Meikarta oleh Lippo Group ke Pemkab Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer.

“Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang hingga pagi ini di sepuluh lokasi di Tangerang dan Bekasi,” kata dia.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, serta Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya lembaga antirasuah menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Lippo Group sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan dan baru hari akan memberikan pernyataan resmi gedung Bursa Efek Indonesia.

sumber : cnnindonesia

KPK Dalami Keterlibatan Korporasi Lippo dalam Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–KPK akan menelisik peranan korporasi Lippo Grup dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satunya, apakah korporasi diuntungkan terkait dugaan suap ini atau tidak.

“Ada banyak hal yang perlu dicermati terkait dengan perbuatan korporasi tersebut. Tapi, KPK tentu akan menelisik lebih jauh apakah yang diuntungkan dari suap untuk perizinan tersebut adalah perorangan BS (Billy Sindoro) dan kawan-kawan, atau korporasi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lansir detikcom, Rabu (17/10/2019) malam.

Febri mengatakan belum ada kesimpulan soal dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Dia menyatakan KPK selalu berhati-hati dalam menangani perkara.

“Belum ada kesimpulan sampai saat ini apakah korporasi terlibat atau tidak. KPK wajib hati-hati dalam penanganan perkara,” ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, yakni:

Diduga sebagai penerima:

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor,
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga sebagai pemberi:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro,
2. Konsultan Lippo Group Taryadi,
3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan
4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Sementara itu, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha Lippo Group, selaku pengembang Meikarta akan melakukan investigasi internal. PT MSU mengaku akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyimpangan termasuk kasus dugaan suap yang ditangani KPK.

“Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” ujar kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10) kemarin.

sumber : detik.com

Rumah Sakit Syariah Dinilai Sudah Menjadi Kebutuhan

Redaktur: Mazaya

BANTUL (Jurnalislam.com) — Kebutuhan produk-produk syariah memang tengah meranjak naik dari yang bersifat voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib). Tidak sekadar makanan dan busana, produk-produk syariah yang dibutuhkan kini merambah bidang-bidang lain.

Rumah sakit syariah salah satunya. Kebutuhan terhadap obat-obatan, sampai layanan-layanan rumah sakit yang menekankan prinsip syariah semakin diperlukan masyarakat luas, utamanya umat Islam di Indonesia.

Hal itu karena prinsip-prinsip syariah banyak dianggap lebih ketat satu tingkat dari sekadar prinsip-prinsip kebersihan. Artinya, memang ada nilai tambah yang diharapkan dapat dinikmati konsumen.

Gairah mendapatkan informasi tentang rumah sakit syariah terlihat pula dari gelaran Jogja Halal Fest yang berlangsung 11-14 Oktober 2018 lalu di Jogja Expo Center. Sejumlah stan-stan rumah sakit hadir.

Mereka memberikan informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan masyarakat awam, utamanya tentang serba serbi rumah sakit syariah. Selain itu, hadir layanan-layanan cek kesehatan di stan-stan tersebut.

Ini sejalan dengan yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas Syariah, KH Ma’ruf Amin, yang menekankan jika hari ini halal tidak sekadar makanan dan busana. Ia menilai, lingkup halal di Indonesia sudah sangat luas.

Lebih dari 10 bidang-bidang yang kebutuhan akan produk-produk halalnya sangat tinggi. Menurut Kiai Ma’ruf, kebutuhan sudah merambah ke dunia keuangan, dan kesehatan yang semakin banyak peminatnya.

Menurut Kiai Ma’ruf, kebangkitan kuantitas peminat itulah yang menjadi satu semangat baru bagi elemen-elemen yang selama ini memperjuangkan produk-produk halal. Termasuk, pengusaha-pengusaha yang ingin fokus kepada bisnis halal.

“Sehingga, kita bisa benar-benar menjadikan halal sebagai gaya hidup, halal is my life,” kata Kiai Ma’ruf.

Awal tahun ini, Majelis Upaya Kesehatan islam Seluruh Indonesia (MUKISI) telah sukses menggelar International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX) di Jakarta Convention Center. Gelaran itu menjadi wadah sosialisasi tentang sertifikasi rumah sakit syariah pertama, tidak cuma di Indonesia melainkan dunia. Dari IHEX, MUKISI memberikan pesan agar umat Islam tidak perlu lagi risau.

Pasalnya, sudah dihadirkan rumah sakit yang disertifikasi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Ketua Umum PP MUKISI, Masyhudi menuturkan, IHEX pertama telah melahirkan rumah-rumah sakit syariah.

Mulai dari RS Islam Sultan Agung Semarang, RS Nurhidayah Bantul, RS Sari Asih Arrahmah Tangerang, RS Sari Asih Ciledug, RS Sari Asih Sangiang, RS Amal Sehat Wonogiri, RSI Yogyakarta PDHI dan RS Muhammadiyah Lamongan.

“Sertifikasi rumah sakit syariah merupakan perwujudan semangat untuk menjadi umat terbaik, khairul ummah,” ujar Masyhudi.

Rumah sakit syariah harus memenuhi kriteria secara syariah yang diuraikan jadi 173 elemen penilaian dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah. Kehadiran IXEX dan rumah sakit bersertifikasi syariah dinilai membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dunia.

sumber: republika.co.id

Jokowi Ogah Utang BPJS Sampai Harus Diurus Dirinya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menutupi kekesalannya terhadap manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kala membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC, Jakarta, Rabu (17/10). Menurut dia, masalah keuangan BPJS ini seharusnya dapat diselesaikan baik oleh BPJS Kesehatan dan juga di tingkat Kementerian Kesehatan.

“Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya,” tegas Jokowi lansir Republika.co.id.

Adalah masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang disorot Jokowi. Jokowi pun mengingatkan Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan tak lagi mengulangi kesalahan, yakni menumpuknya tagihan pembayaran klaim kepada RS.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS. Untuk tahun ini, pemerintah memutuskan akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 4.9 triliun untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

“Tapi ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 T. Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 T. Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” ucapnya.

Jokowi pun mengkritik sistem manajemen anggaran lembaga yang dipimpin Fachmi Idris. Presiden meyakini, dengan sistem manajemen yang baik, maka tak akan menimbulkan permasalahan anggaran seperti saat ini.

“Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga RS kepastian pembayaran ini jelas,” tambah Jokowi.

sumber: republika.co.id