Penulis: Mazaya

Zikir Nasional Online Akan Diikuti Seluruh Ormas Islam dan Elemen Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Satgas Covid-19 MUI bekerjasama dengan BNPB, Kantor Wapres, Kementerian Agama RI, dan Kemenkominfo, akan mengadakan Dzikir Nasional Menolak Musibah Pandemi Covid-19 sekaligus Menyambut Bulan Ramadhan.

 

Kegiatan akan digelar Kamis 16 April 2020 pukul 19.30-20.30 WIB yang akan dilakukan secara daring dengan siaran langsung TVRI, live streaming Youtube Wapres, official Youtube dan medsos Kemenag, BNPB, dan official Youtube TV MUI.

 

Juru bicara Satgas Covid-19 MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan Dzikir Nasional akan diikuti seluruh komponen umat secara nasional, Ormas Islam, tokoh umat, dan instansi pemerintah.

 

Kiai Cholil mengatakan, Dzikir Nasional akan pandu Ketua Umum MUI non aktif yang juga Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr Din Syamsudin, Menteri Agama RI, dan ketua-ketua ormas Islam dan tokoh umat.

 

Dia memaparkan, acara akan disiarkan dari titik fokus acara di Jakarta yaitu Istana Wapres, Kantor MUI Pusat, Kementerian Agama RI, dan kantor BNPB. Sementara itu di daerah akan dilakukan dengan fokus liputan di Indonesia barat, Indonesia tengah, dan Timur. “Semuanya dilakukan di rumah masing-masing untuk tetap menjaga jarak fisik/physical distancing,” ujar dia di Jakarta, Rabu (15/4).

 

Kiai Cholil menjelaskan relevansi dan urgensi kegiatan ini. Menurut dia, Dzikir Nasional bertujuan untuk meminta perlindungan Allah SWT dalam menghadapi musibah pandemi Covid-19 serta menggugah kesadaran umat utk muhasabah, dzikir, dan taubat kepada Allah SWT.

 

Menurut dia, sikap tawakkal dalam menghadapi mushibah pendemi Covid-19 adalah melakukan ikhtiar kemanusiaan seraya memanjatkan doa dan taubat kepada Allah SWT.  Ikhtiar menjaga jarak fisik/physical distancing dan tetap di rumah saja adalah bagian dari upaya memutus mata rantai penularan virus corona.

 

Namun, Kiai Cholil berpendapat, upaya itu saja tak cukup bagi umat yang beriman. Sebab senjata orang mukmin adalah doa. Karenanya, upaya akan maksimal manakala dipersenjatai dengan doa. Sehingga ikhtiar akan menghasilkan tujuan menghindar dari wabah manakala disertai dengan doa.

 

“Pandemi Covid-19 telah menunjukkan betapa kuasa Allah SWT dan lemahnya manusia. Hikmahnya, musibah ini mengajarkan kita utk muhasabah diri dan taubat kepada Allah SWT seraya memohon pertolongan-Nya,” tutur dia.

 

Dia berharap Dzikir Nasional dan Tarhib Ramadhan adalah bagian dari ikhtiar yang utuh antara lahir dan batin dalam menghadap cobaan dari Allah SWT. “Untuk menguatkan ikhtiar lahir, acara dzikir ini akan dilakukan secara berkala sampai lebaran tiba,” kata dia.

Komisi I DPR Minta Kemenlu Perhatikan Nasib WNI di Luar Negeri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (jurnalislam.com)- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada Pemerintah RI wabil khusus Mitra Komisi 1 DPR RI Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah strategis.

 

Segera dan cepat dalam rangka melindungi semua WNI yang ada di Luar negeri yang terkena dampak Covid-19 dari kemungkinan tidak mendapatkan akses penghidupan hingga evakuasi besar seperti yang dilakukan terhadap WNI di Wuhan, Tiongkok.

 

“Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dilindungi hak-haknya sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali di dalam atau luar negeri dan berdasarkan undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,”  jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media hari Selasa (14/4/2020).

 

“Bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional apalagi dalam pandemic ini jadi kita wajib dan harus melindungi semuanya,” imbuhnya.

 

Kharis yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan bahwa terkait hal perlindungan WNI maka Pemerintah Indonesia harus siap dengan skenario terburuk seperti kondisi di negara tetangga Malaysia yang dimana terdapat 3,5 juta WNI didalam penguncian wilayah atau movement control order (MCO) hingga 28 April 2020 dan bisa jadi diperpanjang untuk menekan penyebaran virus corona di Malaysia.

 

“Tidak cukup jika kita hanya membagikan sembako kepada warga Indonesia yang paling terdampak oleh pemberlakuan MCO, semua WNI harus mendapat perlakukan yang sama, karena kita bertanggungjawab keselamatan dan hidup mereka. Opsi evakuasi  dan penyediaan tempat karantina sementara WNI yang pulang juga semua hal terburuk harus Pemerintah Indonesia siapkan,” terang Kharis.

 

Anggota DPR RI asal Solo ini juga meminta bahwa saatnya sinergi semua pihak terutama diplomat para Duta Besar kita dimana banyak WNI yang berada didaerah pandemic Covid-19 untuk langsung memimpin semua upaya penyelamatan, evakuasi, pemberian bantuan dan semua hal yang diperlukan untuk keselamatan WNI di Luar Negeri.

Keluarga Almarhum Qidam Datangi Komnas HAM, Bantah Keterangan Polisi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

POSO(Jurnalislam.com)—Pihak keluarga almarhum Qidam Alfarizki pada hari Senin, (13/4/2020) melalui kuasa hukum keluarga telah melaporkan kasus kematian Qidam  ke Komnas HAM dan Polda Sulteng.

Qidam sebelumnya diberitakan ditemukan tewas meninggal di belakang Polsek Poso Pesisir Utara (PPU), kamis, (9/4/2020) malam, dengan luka jahitan pada jahitan pada paha kiri hingga kemaluan dan diduga luka tusukan di leher, bahu dan sekitar rusuk kiri.

Kuasa hukum keluarga Qidam Andi Akbar Panguriseng menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum Polisi itu sebagai Ekstra Judisial.

Untuk itu, pihaknya mendesak Kapolda Sulteng untuk membentuk tim dan melakukan investigasi secara tuntas dan menghukum pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap Qidam tersebut.

Sementara ayah Qidam Iwan Mowonce membantah bila anaknya tersebut dituduh sebagai teroris yang menjadi anggota MIT.

Menurutnya, Qidam sehari hari bekerja sebagai pengantri solar di salah satu SPBU di Poso, bahkan beberapa jerigen solar yang dibawa oleh Qidam merupakan milik anggota kepolisian.

“Qidam itu hanya mengantri solar di SPBU, bahkan jergen BBM yang ia bawa itu milik anggota polisi juga, jadi ketika dianggap sebagai teroris kenapa tidak ditangkap saat mengambil solar di SPBU?,” katanya dalam konferensi pers pada Ahad, (12/4/2020).

 

Bisnis Ini Diprediksi Akan Berjaya Pasca Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.co)–Pengamat kebijakan dan komunikasi strategis dari Universitas Daegu, Korea Selatan, Prof. Gil H. Park menilai bisnis online akan berjaya seusai pandemi corona.

“Pandemi Covid-19 ini bukan hanya sekedar ancaman namun peluang bagi sektor jasa agar lebih beradaptasi dan bertransformasi di sektor perekonomian, dan pemerintah perlu lebih banyak membantu aktivitas bisnis serta perekonomian berbasis teknologi informasi,” kata Gil H. Park dalam seminar daring yang diselenggarakan CSIS Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat aktivitas perekonomian berbasis teknologi informasi atau daring (online) akan memainkan peran lebih penting pada waktu mendatang.

Dalam kesempatan sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi mengatakan bahwa bisnis online di Korea Selatan akan mengalami booming atau melesat di Korea Selatan.

“Setelah krisis Covid-19, bisnis-bisnis online akan mengalami momen-momen sangat menguntungkan,” kata Umar Hadi dalam seminar daring.

Sumber: republika.co.id

 

Kasus Seperti Siyono Berulang, DPR Diminta Evaluasi Kinerja Polri

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Divisi Advokasi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Ahmad Sigid mendesak Presiden Jokowi beserta DPR RI, Kompolnas dan Komnas HAM melakukan kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sigid meminta aparat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam bertindak.

Ia memberi contoh atas kasus kematian Qidam Alfarizki Mowance (20) yang tewas di tangan aparat dengan luka jahit di paha dan memar di beberapa anggota badan.

Sebelumnya aparat beralasan bahwa Qidam merupakan anggota dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Kepada presiden RI, DPR RI, Kompolnas dan Komnas HAM untuk ikut serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja polri agar lebih baik,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam, Senin, (13/4/2020).

“Berharap kapolri untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menegakkan hukum, jangan sampai kasus mirip Siyono berkelanjutan,” imbuh Sigid.

WHO: Kasus Corona Belum Sampai Puncaknya

Redaktur: Mazaya

JENEWA(Jurnalislam.com) — Jumlah kasus baru virus corona covid-19 berkurang di beberapa negara Eropa, termasuk di Italia dan Spanyol. Namun, wabah virus corona masih berkembang di Inggris dan Turki.

“Secara global, 90 persen kasus di dunia berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Jadi kita tentu belum melihat puncaknya,” kata juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr. Margaret Harris dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, Selasa (14/4).

WHO akan mengeluarkan panduan untuk negara-negara anggota yang di dalamnya tercantum enam langkah yang perlu mereka pastikan sebelum mulai melonggarkan aturan pembatasan, kata dia.

“Yang paling penting adalah, apakah penularan telah dikendalikan?”

AS memiliki epidemi terbesar saat ini dan telah menjadi “mitra yang fantastis” selain menjadi donor terbesar bagi WHO.

“Akan selalu ada kritik terhadap organisasi, penting untuk mendengarkan kritik terutama kritik konstruktif,” kata dia.

“Dan pekerjaan kami akan berlanjut terlepas dari masalah apa pun.”

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyuarakan keyakinannya bahwa AS akan terus mendanai badan PBB tersebut, meskipun Presiden AS Donald Trump mengkritik penanganan WHO atas pandemi Covid-19. Rusia telah menjadi sumber terbesar kasus impor China, dengan total 409 infeksi berasal dari negara tetangga di sebelah utara itu.

“China sebenarnya sekarang benar-benar fokus untuk melihat, selain memastikan bahwa tidak ada kasus lokal baru tetapi ancaman terbesar mereka adalah kasus dari luar negeri,” kata Harris.

Mengenai vaksin, Harris mengatakan bahwa vaksin belum bisa diharapkan, setidaknya selama 12 bulan ke depan.

Sumber: republika.co.id

 

Idlib Hanya Miliki Satu Alat Tes Covid-19

Redaktur: Mazaya

IDLIB(Jurnalislam.com)- Alat pemeriksaan Covid-19 di pusat layanan kesehatan Mohammad Shahim Makki di Idlib merupakan satu-satunya alarm yang akan berbunyi di saat virus corona (SARS-CoV-2) mulai menginfeksi warga setempat. Idlib adalah wilayah terakhir yang dikuasai pemberontak di Suriah.

Laboratorium Pengawasan Epidemiologi di pusat layanan kesehatan itu hanya punya satu alat yang dapat melakukan uji polymerase chain reaction (PCR), metode pemeriksaan COVID-19. Di luar wilayah yang dikuasai pemerintah, alat itu merupakan satu-satunya perangkat yang tersedia.

Beberapa hari lalu, alat itu telah memeriksa 120 dari 300 sampel. Meskipun seluruh hasilnya negatif, dokter dan lembaga kemanusiaan khawatir kamp pengungsi yang padat dan rusaknya fasilitas layanan kesehatan akibat perang dapat membuat penularan virus kian cepat dan mematikan.

Sejauh ini, sampel terduga Covid-19 tiba dengan cepat di laboratorium. Setidaknya, 5.000 sampel diterima pihak lab dalam dua hari terakhir. Walaupun demikian, sampai saat ini belum jelas seberapa banyak sampel yang dapat diperiksa per harinya.

“Alat itu tidak dapat memeriksa seluruh sampel. Jadi mesinnya cukup kewalahan, mengingat itu hanya satu-satunya yang tersedia. Sampel yang akan diperiksa harus lolos kriteria ketat,” kata pihak Makki.

Suriah Utara, termasuk di Idlib, merupakan wilayah terakhir di bawah kendali pemberontak yang ingin menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Daerah itu merupakan rumah dari lebih dari tiga juta orang. Sebagian besar melarikan diri ke wilayah lain akibat perang sipil yang telah berlangsung sejak sembilan tahun lalu.

“Jika virus corona menyebar ke wilayah utara, dampaknya akan parah. Jumlah korban jiwa akan besar dan tingkat penularan akan tinggi, sampai ratusan bahkan ribuan orang,” kata perwakilan lembaga kemanusiaan asal AS, UOSSM, Ahmad al-Dbis bulan lalu. Ia bersama lembaganya beroperasi di wilayah oposisi.

Rencana untuk menyediakan alat tes PCR ke pusat kesehatan lainnya terhambat biaya tinggi dan waktu yang lama karena tenaga medis butuh pelatihan sebelum menggunakan perlengkapan tersebut. “Di wilayah yang telah dibebaskan, kami menemukan kelemahan besar di sektor kesehatan akibat perang dan serangan yang secara sistematis menargetkan rumah sakit serta pusat layanan kesehatan,” kata pihak Makki.

Sumber: republika.co,id

Desak Kematian Qidam Diusut, DSKS: Jangan Sampai Kasus Siyono Berulang!

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Kematian pemuda asal Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Qidam Alfarizki Mowance (20) pada Kamis, (09/04/2020) yang diduga tewas di tangan aparat menimbulkan keprihatinan banyak pihak.

Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) berharap Kapolri Jendral Idham Aziz dapat mengusut tuntas kematian Qidam agar kasus seperti Siyono Klaten tak muncul kembali.

“Memberi sanksi dan hukuman yang seberat beratnya kepada semua pelaku yang terkait dengan tragedi kemanusiaan di Poso, jangan sampai kasus mirip Siyono berkelanjutan,” kata ketua divisi advokasi DSKS Ahmad Sigid kepada jurnalislam.com senin, (13/4/2020).

“Meminta Kapolri untuk menginvestigasi kejadian tersebut secara profesional dan transparan, serta segera mengumumkan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengaku bertanggung jawab atas meninggalnya Qidam.

Pihaknya menuding Qidam bergabung dengan kelompok tertentu.

“Saat dilakukan pengejaran, dan terjadi kontak tembak dan akhirnya sasaran terkena tembak. Jelasnya ada perlawanan, kan ada kontak tembak,” katanya, jum’at (10/4/2020) malam dikutip dari Radar Sulteng.

Luhut Sebut Gelombang PHK Tak Hanya Terjadi di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di dunia. Pandemi corona telah berdampak pada perekonomian global.

“Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan global itu PHK sudah terjadi. Di Amerika itu satu hari tuh 10 juta file mereka (pekerja) untuk dapat bantuan pemerintah,” katanya dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (14/4) malam.

Luhut pun mengakui gelombang PHK bisa dipastikan juga terjadi di Indonesia. Namun, pemerintah akan mencoba menanganinya.
Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1 Tahun 2020 untuk menangani Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

Setelah Perppu berjalan, pemerintah akan melihat apa yang bisa dilakukan terhadap sektor swasta guna membantu perusahaan agar tidak melakukan PHK.

“Sedang dihitung dengan cermat angka-angka itu,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga memberikan perhatian atas ditutupnya sekitar 1.000 hotel karena terdampak mewabahnya Covid-19 yang juga berdampak pada pekerjanya.

Padahal, sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan paling cepat pulih setelah wabah corona berakhir.

“Pemerintah akan coba, lagi dihitung apakah bunganya dihilangkan berapa lama atau bagaimana, sedang dihitung cermat mengenai ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, melaporkan terdapat 1,6 juta masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan oleh perusahaannya, karena dampak ekonomi dari pandemi virus Corona baru atau Covid-19.

“Dari laporan para menteri, ada 1,6 juta warga yang sudah PHK dan dirumahkan sehingga harus segera diberikan kartu Prakerja,” kata Doni dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Sumber: republika.co.id

 

Kapolri Harus Berani Investigasi Kematian Qidam Alfarizki di Poso

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak Kapolri Jendral Idham Aziz untuk melakukan investigasi atas meninggalnya seorang pemuda asal Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Qidam Alfarizki Mowance (20) pada Kamis, (09/04/2020).

Qidam sebelumnya diberitakan ditemukan tewas meninggal di belakang Polsek Poso Pesisir Utara (PPU), kamis, (9/4/2020) malam, dengan luka jahitan pada jahitan pada paha kiri hingga kemaluan dan diduga luka tusukan di leher, bahu dan sekitar rusuk kiri.

Selain itu, ditemukan juga luka memar pada tubuh Qidam di belakang leher. Qidam diduga tewas ditangan aparat saat melintas di belakang Polsek Pesisir Utara di  Desa Membuke, Kecamatan Poso Pesisir Utara.

“Meminta kapolri untuk menginvestigasi kejadian tersebut secara profesional dan transparan,  serta segera mengumumkan kepada masyarakat,” kata ketua divisi advokasi DSKS Ahmad Sigid dalam keterangan yang diterima jurnalislam senin, (13/4/2020).

Sigid juga mengaku prihatin atas adanya tindakan aparat yang seharusnya  mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melakukan penegakan hukum di tengah keprihatinan wabah covid-19 di Indonesia.

“Ikut prihatin terhadap terjadi ekstra yudisial killing ditengah keprihatinan wabah virus corona didunia, dan berharap kapolri untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menegakkan hukum,” tandasnya.