Penulis: Mazaya

Kamis Besok, Pemerintah Gelar Tarhib Ramadan Online dan Indonesia Berzikir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah akan menggelar Tarhib Ramadan dan Indonesia Berzikir, pada Kamis 16 April 2020.

Acara yang akan digelar secara daring mulai pukul 19.30 sampai 20.30 WIB ini akan diikuti oleh sejumlah ulama dan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama. Panitia juga mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut berzikir dan berdoa untuk kebaikan bangsa.

Keterangan ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin.

“Acara ini digelar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan sekaligus mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk berdoa, berzikir, dan bermunajat agar pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dapat segera berlalu,” terang Kamaruddin Amin, di Jakarta, Selasa (14/04).

“Ini bagian dari ikhtiar batin kita, sebagai bangsa yang religius, setelah proses upaya lahir melalui penanganan medis terus dilakukan,” lanjutnya.

Menurut Kamaruddin, Tarhib Ramadan dan Indonesia Berzikir akan dipimpin oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Acara ini merupakan kerja bersama lintas Kementerian/Lembaga, mulai dari BNPB sebagai leading sector penangangan Covid-19, Kementerian Agama, Kemenkominfo, MUI, TVRI, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

“Jalannya acara akan disiarkan langsung oleh TVRI, serta live streaming dari medsos Kemenag, BNPB, dan MUI,” jelasnya.

Ia menambahkan, para ulama dari sejumlah daerah di Indonesia juga akan mengikuti zikir bersama ini. Mereka akan berzikir dari kediaman masing-masing dan ikut bergabung melalui aplikasi pertemuan daring. Hal ini agar proses zikir tetap menjaga physical distancing dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

“Pemerintah berharap, masyarakat khususnya umat muslim, tetap dapat menyambut bulan suci Ramadan secara khidmat, meski saat ini kita tengah dihadapkan dengan ujian pandemi,” tutur Kamaruddin.

“Pemerintah juga mengajak seluruh umat untuk dapat mengikuti zikir bersama ini dari rumah masing-masing,” imbuhnya.

Jokowi Blak-blakan: Pertumbuhan Ekonomi Kita Terkoreksi Tajam

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com)–Pandemi corona dipastikan berimbas ke target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi tajam akibat pandemi corona di Indonesia saat ini.

“Kita harus berbicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi tajam. Tapi, ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi di negara-negara lain juga sama, mengalami hal yang sama. Hampir semua negara di dunia,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4).

Selain itu, berbagai lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga telah memprediksi kondisi ekonomi global 2020 yang akan memasuki periode resesi. Bahkan, berdasarkan kalkulasi yang diterima Jokowi, pertumbuhan ekonomi global bisa tumbuh negatif hingga -2,8 persen. “Artinya, ketarik sampai ke -6 persen,” ucapnya.

Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi hal ini. Ia juga meminta agar pemerintah terus optimistis dengan berupaya keras memulihkan kondisi kesehatan maupun ekonomi.

Salah satunya adalah refocusing dan realokasi anggaran APBN 2020. Presiden menekankan agar seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menyisir ulang APBN dan APBD. Selain itu, berbagai alokasi belanja yang tidak prioritas pun harus dipangkas.

“Potong rencana belanja yang tidak mendesak; perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya. Fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial-ekonominya,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, tiga prioritas pemerintah saat ini adalah mengatasi pandemi Covid-19, memberikan jaring pengaman sosial, dan memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM maupun pelaku usaha lainnya. Presiden hingga saat ini mendapat laporan bahwa masih banyak pemda yang belum melakukan perubahan dalam struktur anggarannya atau masih bekerja secara business as usual.

Sumber: republika.co.id

Sri Mulyani Proyeksi Angka Pengangguran Meningkat Tajam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah menyiapkan beberapa lapis skenario untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Salah satu parameter suramnya imbas perekonomian nasional akibat wabah ini adalah proyeksi kenaikan jumlah penganggur yang cukup tajam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 mau tak mau merembet ke banyak sektor, termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan.

Angka pengangguran pun diproyeksikan akan naik tajam sepanjang 2020 ini. Ada dua skenario yang disiapkan pemerintah.

Pertama, skenario berat dengan jumlah penambahan penganggur mencapai 2,9 juta orang. Kedua, skenario lebih berat dengan kenaikan jumlah penganggur menyentuh 5,2 juta jiwa.

Data terakhir, jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,05 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,28 persen.

Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan terkontraksi cukup drastis. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline, yakni 5 persen hingga 5,3 persen menuju angka 2,3 persen sepanjang 2020 ini.

“Bahkan, dalam situasi sangat berat, mungkin menurun sampai negatif,” ujar Sri selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (14/4).

Mengantisipasi penambahan angka penganggur ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran Kartu Prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 20 triliun.

“Ini belum termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK,” ungkap Sri.

Bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial melalui dana desa dan pelaksanaan proyek padat karya di seribu lokasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini diharapkan akan menekan angka kemiskinan.

Sementara itu, untuk jangka menengah-panjang, pemerintah punya pekerjaan rumah memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia selepas pandemi Covid-19. Proses pemulihan ekonomi nasional ini akan dianggarkan dalam APBN 2021 mendatang.

“Jangan lupa, kalau kita terus fokus pada reformasi dan menjaga dampak dari Covid-19 ini seminimal mungkin, Indonesia bisa dianggap menjadi salah satu negara yang memiliki potensi untuk menarik investasi,” kata Sri menjelaskan.

 

Sumber: republika.co.id

ACT Pasok Kebutuhan Pangan untuk Karantina Covid-19 di Pulau Galang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dukungan untuk berbagai elemen masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 terus diberikan.

Tak terkecuali bagi para tenaga medis, petugas keamanan, dan pasien  yang tengah dikarantina di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Aksi Cepat Tanggap turut memenuhi kebutuhan mereka dengan mengirimkan armada Humanity Food Truck dan Double Cabin Rescue menuju Pulau Galang, Senin (13/4).

Direktur Program ACT Bambang Triyono menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari dukungan ACT terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

“Seperti yang kita ketahui Pulau Galang telah dijadikan titik karantina bagi warga Indonesia yang saat ini berada di luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia. Pulau Galang digunakan sebagai pusat karantina Covid-19. Kehadiran Humanity Food Truck di sana, sebagai armada yang mendukung dan membersamai semua tenaga-tenaga baik tim medis, relawan nonmedis, TNI dan semua yang membantu di tempat karantina tersebut, termasuk pasien yang dirawat, baik yang masih tahap observasi,” ungkapnya.

Dua armada yang digerakkan ke Pulau Galang akan menyuplai kebutuhan penanganan karantina Covid-19 selama 14 hari.

Dalam kurun waktu tersebut, tim ACT akan membagikan makanan gratis, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan semasa pendampingan dengan target 1.000 penerima manfaat.

Corona Bencana Nasional, Indonesia Buka Pintu Bantuan Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Indonesia membuka pintu kerja sama internasional dalam upaya menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Yuri menerangkan, terbukanya pintu itu sebagai dampak dari penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam berskala nasional oleh Presiden Joko Widodo.

 

“Status ini juga memberikan pintu bagi kerja sama internasional, bagi bantuan-bantuan kemanusian,” ujar Yuri saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/4).

Namun demikian, Yuri memastikan pemerintah mengacu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia saat menerima bantuan atau bekerja sama dengan masyarakat internasional.

Yuri juga mengajak semua pihak untuk menanggapi serius upaya mencegah penyebaran virus pasca penetapan bencana nasional. Apalagi, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 terus bertambah dan sudah merata di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

“Inilah yang kemudian kita yakini betapa penting bagi kita semua untuk berprihatin, untuk menanggapi secara serius untuk bergotong royong merespons dan menanggulangi Covid-19,” kata Yurianto.

Yuri mengatakan, dengan ditetapkannya sebagai bencana nasional, penanganan virus Covid -19 harus mengedepankan sinergitas seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Karena itu, gubernur, bupati, walikota akan memerankan sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19  di daerah masing masing.

“Mereka memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerah masing masing dan tentu memperhatikan kebijakan pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang ditandatangani pada 13 April.

Sumber: republika.co.id

BI Prediksi Resesi Ekonomi Pertengahan 2020

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bank Indonesia (BI) menyebut pandemi virus corona yang meluas ke seluruh dunia telah berdampak pada meningkatnya risiko resesi perekonomian global pada tahun ini.

Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta terganggunya proses produksi seperti pembatasan mobilitas manusia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan negara di kawasan Eropa akan mengalami kontraksi pada tahun ini. Meskipun berbagai kebijakan ultra-akomodatif dari kebijakan fiskal dan moneter telah ditempuh.

“Risiko resesi ekonomi dunia akan terjadi pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020, sesuai dengan pola pandemi covid-19. Namun, pada triwulan empat 2020 diperkirakan kondisi ekonomi dunia akan kembali membaik,” ujarnya saat video conference di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurutnya pemulihan kondisi ekonomi dunia pada kuartal empat 2020 akan tercermin berkurangnya kepanikan pasar keuangan dunia pada April 2020. Perry menekankan berkurangnya kepanikan didukung oleh sentimen positif atas berbagai respons kebijakan yang ditempuh banyak negara.

“Risiko pasar keuangan dunia yang berkurang seperti tercermin pada penurunan volatility index (VIX) dari 85,4 pada 18 Maret 2020 menjadi 41,2 pada 14 April 2020,” jelasnya.

Atas hal tersebut, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami penurunan signifikan pada triwulan dua dan triwulan tiga 2020. Hal ini sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari upaya pencegahan peyebaran virus corona.

“Perekonomian nasional diperkirakan kembali membaik mulai triwulan empat 2020 dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3 persen dan akan meningkat lebih tinggi pada 2021,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Petani Lumbung Desa Siapkan 250 Ton Beras untuk Warga Terdampak Covid

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Inilah salah satu kontribusi yang diberikan para petani binaan program Lumbung Desa Sinergi Foundation (SF) di tiga daerah: Garut, Tasikmalaya, hingga Subang.

Tak tinggal diam melihat kondisi di tengah pandemi Covid 19, para petani ini menyiapkan 250 ton stok pangan (beras) tetap tersedia, agar hidup masyarakat sehari-hari dapat terus berlanjut

Saat ini misalnya, warga Desa Kiara Sari, Kecamatan Compreng, Subang yang sebagian besar adalah petani mulai membagikan bertahap bantuan untuk dhuafa di sekitar daerahnya.

“Petani binaan program Lumbung Desa Sinergi Foundation (SF) yang berada di Compreng, Subang, sedang memasok satu ton beras, untuk masyarakat kecil yang ekonominya terdampak COVID-19. Setiap paketnya dikemas dalam ukuran 5 kilogram, dan siap disalurkan pada mereka yang membutuhkan,” ungkap CEO Sinergi Foundation (SF), ASep Irawan.

Selain Lumbung Desa Compreng Subang, Lumbung Desa Cigalontang Tasikmalaya dan Lumbung Desa Limbangan Garut pun bersiap memasok beras untuk masyarakat terdampak covid-19.

Semua padi diolah langsung para petani binaan. Mulai dari proses panen di sawah, lalu gabah masuk ke gudang untuk digiling menjadi beras, kemudian dikemas hingga didistribusikan.

Semua proses itu tidak luput dari peran pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara apik oleh Lumbung Desa SF.

“Ini adalah respon pentingnya ketahanan pangan di masa darurat COVID-19 ini. SF melaui Lumbung Desa berikhtiar membantu masyarakat dengan menyediakan beras gratis untuk masyarakat pra-sejahtera,” Kata Asep.

Sejak wabah dan pembatasan aktivitas sosial di ruang publik, semua orang menarik diri dari dunia luar.

Dan ini berimbas pada anjloknya pendapatan pekerja informal harian seperti tukang angkot, ojek online, pedagang asongan, tukang parkir, dan lain-lain. Alhasil, mereka kesulitan mencari makan untuk keluarga.

Terdampak Covid, Industri Wisata Halal Harus Berkolaborasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Industri pariwisata menjadi salah satu yang paling terdampak oleh wabah Covid-19. Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar menyampaikan, tidak terkecuali sektor pariwisata halal.

“Dampak Covid-19sangat luar biasa, efek ke pariwisata halal tentunya sama dengan industry Pariwisata secara umum,” katanya, Senin (13/4).

Di masa seperti ini, Afdhal menyampaikan industri harus fokus pada sisi penyelematan terlebih dahulu. Bagaimana para pelaku industri mampu bertahan dalam kondisi minim permintaan, dengan tetap menjaga SDM pariwisata.

Afdhal menyampaikan, mereka yang terkena dampak perlu lebih diperhatikan, misal dengan mengalihkannya untuk kegiatan ekonomi yang lain.

Ia mencontohkan,  hotel atau akomodasi bisa dimanfaatkan sebagai layanan isolasi mandiri, khususnya untuk segmen manula yang tinggal sendiri tanpa keluarga.

Meski demikian, ini masih perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan kapasitas operasional, termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

“Intinya saat ini harus saling membuka informasi sebanyak-banyaknya dengan stakeholder lain, dan mencari kemungkinan mana saja yang bisa dilakukan kolaborasi,” katanya.

Afdhal menyampaikan KNEKS terus memantau perkembangan industri ekonomi syariah dan industri halal setiap harinya. Meski belum bisa memperkirakan dampak secara terukur, ia meyakini industri terkena imbas signifikan.

Bagaimanapun, kata dia, semua pihak harus bersiap pada kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini. Ia meminta para pelaku industri untuk terus berdoa, bersemangat, dan bersabar di tengah ujian ini. Sambil terus berusaha untuk meminimalisir dampak Covid-19, dan berbuat kebaikan pada sesama.

“Insya Allah ini akan ada jalan keluarnya, Allah bersama orang-orang yang sabar,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

IDEAS: PSBB Terlambat, Dibutuhkan Karantina Secara Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) menilai Penerapan PSBB di Jabodetabek terlambat.

Semestinya dalam kondisi penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 yang terus meningkat hingga ratusan kasus per hari, sudah sewajarnya diterapkan kebijakan lebih lanjut yang signifikan dalam menekan kasus Covid-19 dengan menetapkan karantina wilayah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 6/2018.

“Jika dilihat dari pola penyebaran Covid-19 di Indonesia, saat ini seluruh provinsi sudah terinfeksi virus tersebut. Artinya dibutuhkan langkah-langkah ekstrem (karantina lokal) yang lebih ketat dan tegas untuk mencegah ledakan peningkatan kasus di berbagai daerah, terutama yang memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi seperti di kota-kota metropolitan,” ujar Siti Nur Rosifah, Peneliti Ideas pada diskusi hasil riset IDEASTalk bertajuk “Menahan Ledakan Covid-19, Menghadapi Pandemi” yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, Senin (13/4).

Ideas berpendapat Jabodetabek yang menjadi episentrum Pandemi Covid-19 secara umum memiliki kesiapan ekonomi untuk menjalani karantina wilayah, sehingga dampak ekonomi dari karantina wilayah dapat diminimalkan. Daerah metropolitan Jawa khususnya Jabodetabek memiliki persentase pekerja sektor formal tertinggi di Indonesia, sehingga penurunan pendapatan masyarakat secara drastis adalah rendah sepanjang tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Jabodetabek juga memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Hal ini membuat skenario peliburan tempat kerja akan lebih mudah dilakukan.

“Berdasarkan data yang dihimpun Ideas, pada tahun 2019 dari total 15,4 juta pekerja di Jabodetabek terdapat 11,3 Juta yang bekerja di sektor formal dan 4 juta memiliki pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari,” kata Nur Rosifah.

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan karantina wilayah masih lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol.Semakin banyak waktu berlalu, dan wabah semakin menyebar, semakin mahal biaya karantina. Semakin cepat intervensi dilakukan di awal pandemi, semakin rendah biaya karantina.

“Untuk karantina wilayah Jabodetabek, kami melakukan estimasi biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp 1,3 triliun. Jika karantina dilakukan 2 pekan, maka dibutuhkan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek. Jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina dua pekan adalah Rp 6,3 triliun. Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina,” tutur Fajri Azhari, peneliti Ideas yang juga menjadi pemapar riset pada diskusi tersebut.

sumber: republika.co.id

11 Juta Pekerja Jabodetabek Memungkinkan Kerja di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Siti Nur Rosifah mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, secara umum pekerja formal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sanggup bekerja dari rumah (work from home/ WFH).

“Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS pada tahun 2019, dari total 15,4 juta pekerja di Jabodetabek terdapat 11,3 juta yang bekerja di sektor formal dan empat juta memiliki pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor formal tersebut umumnya bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus hadir secara fisik setiap hari,” kata Nur Rosifah berdasarkan pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (13/4).

Ia menambahkan, daerah metropolitan Jawa khususnya Jabodetabek memiliki persentase pekerja sektor formal tertinggi di Indonesia, sehingga penurunan pendapatan masyarakat secara drastis adalah rendah, sepanjang tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jabodetabek juga memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja yang bekerja di sektor jasa, seperti jasa keuangan, perusahaan, pendidikan hingga administrasi pemerintahan. Hal itu membuat skenario WFH akan lebih mudah dilakukan.

Selain itu, IDEAS berpendapat bahwa Jabodetabek secara umum juga memiliki kesiapan ekonomi untuk menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan, menurut peneliti IDEAS Fajri Azhari, penduduk di wilayah Jabodetabek secara ekonomi juga mampu menjalani langkah-langkah lebih ekstrem, lebih ketat dan lebih tegas, seperti karantina lokal untuk mencegah ledakan peningkatan kasus COVID-19.

“Untuk karantina wilayah Jabodetabek, kami melakukan estimasi biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp1,3 triliun. Jika karantina dilakukan dua pekan, maka dibutuhkan Rp17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek. Jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina dua pekan adalah Rp6,3 triliun,” kata Fajri.

Namun, Fajri mengatakan semakin banyak waktu dibiarkan berlalu, dan semakin banyak wabah menulari masyarakat, membuat semakin mahal biaya karantina.

“Semakin cepat intervensi dilakukan di awal pandemi, semakin rendah biaya karantina. Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina,” kata peneliti IDEAS itu pula.

Sumber: republika.co.id