Penulis: Mazaya

MPR Ingatkan Pemerintah Soal Ketahanan Pangan saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid19. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pertarungan dalam memenuhi dan mengawal ketersediaan pangan akan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global.

“Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama untuk kepentingan domestiknya,” ujar Bamsoet saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Dalam kaitan ini, kata Bamsoet, sebagai pimpinan MPR, pihaknya perlu mengingatkan bahwa produksi dalam negeri akan menjadi tumpuan utama bagi kita saat ini.

“Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri,” katanya.

Mengingat 93% mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil, kata mantan Ketua DPR RI ini maka fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya.

“Dalam situasi pandemi saat ini, selain fasilitas atau bantuan, diperlukan juga protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari Covid-19,” tuturnya.

sumber: sindonews.com

Turki – Yunani Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)– Hubungan antara dua negara bertetangga, Yunani dan Turki memanas. Pemicunya adalah eksplorasi cadangan energi lepas pantai di Mediterania timur.

Panas dingin hubungan antara Yunani dan Turki terjadi sejak negeri para Dewa itu memenangkan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1830.

Kedua negara tercatat telah berhadapan satu sama lain dalam empat perang besar yaitu Perang Yunani-Turki (1897), Perang Balkan Pertama tahun (1912-1913), Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan terakhir Perang Yunani-Turki (1919–22), yang diikuti oleh pertukaran penduduk Yunani-Turki dan periode persahabatan hubungan di tahun 1930-an dan 1940-an.

Kini belum genap 100 tahun, tensi tinggi kembali mewarnai hubungan kedua negara. Yunani pun telah menempatkan militernya dalam posisi siaga tingkat tinggi seiring ancaman yang dilontarkan Turki akan membalas setiap serangan yang dilancarkan terhadap kapalnya. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya?

Diatas kertas, kekuatan militer Turki berada di atas Yunani. Disitir The Global Fire Power, Jumat (14/8/2020), untuk kekuatan udara, Turki memiliki total pesawat 1.055 dengan jumlah pesawat tempur 206 dan helikopter 497. Sementara total pesawat yang dimiliki Yunani adalah 566 dengan jumlah pesawat tempur 187 dan helikopter mencapai 231.

Di darat, Turki mempunyai 2.622 tank, 8.777 kendaraan lapis baja, 1.278 kendaraan artileri, 1.260 senjata artileri, proyektor roket 438. Sementara Yunani memiliki 1.355 tank, 3,691 kendaraan lapis baja, 547 kendaraan artileri, 463 senjata artileri dan 152 proyektor roket.

Untuk di laut, kedua negara sama-sama tidak mempunyai kapal induk dan penghancur. Meski begitu, kekuatan armada Turki berada di atas Yunani dengan 149 berbanding 116. Turki unggul tipis dari segi kepemilikan kapal selam dan frigates dari Yunani dengan 12 berbanding 11 dan 16 frigates lawan 13. Sementara Turki memiliki 10 kapal corvettte, Yunani tidak memilikinya sama sekali.

Dari segi personel, Turki memiliki personel aktif sebanyak 355 ribu berbanding 200 ribu personel Yunani. Namun, Yunani memiliki personel cadangan lebih banyak dari Turki dengan 550 ribu personel berbanding 380 ribu.

Meski begitu, yang harus menjadi catatan adalah kemampuan pilot pesawat tempur Yunani adalah salah satu yang terbaik di dunia di mana mereka pernah mendapatkan penghargaan Top Gun oleh NATO. Sementara tingkat keterampilan Turki dikatakan telah dihancurkan ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan membersihkan militer setelah upaya kudeta terhadapnya yang gagal pada 2016 lalu.

Menurut Ioannis Michaletos, dari Institut Analisis Pertahanan & Keamanan dan Pusat Analisis Strategis dan Intelijen Mediterania di Athena, Yunani memiliki postur pertahanan dalam angkatan bersenjatanya.

“Ia dapat mempertahankan wilayahnya selama ‘perang’ tidak berlarut-larut untuk waktu yang lama. Yunani sebagai negara yang lebih kecil dengan ekonomi lemah tidak dapat bertahan dalam perang yang berkepanjangan,,” ujarnya seperti dikutip dari The National Herald.

Dikatakan oleh Michaletos, kepulauan Aegean seperti Skyros, Limnos, dan Samothraki secara teknis merupakan pangkalan pesawat yang tidak dapat tenggelam seperti kapal induk dengan sistem anti-pesawat, rudal anti-kapal, tentara, dan skuadron udara.

“Teater Aegean secara teori adalah jebakan mematikan untuk serangan Turki secara besar-besaran. Mereka berisiko terjebak berjuta pulau dari mana mereka akan dibombardir dari semua sisi, ”katanya. Lalu ada Angkatan Laut Yunani yang menakutkan.

“Semua Angkatan Laut Yunani diarahkan untuk melawan Turki, sementara Turki harus mempertahankan pasukan yang cukup besar di Laut Hitam dan teater laut Mediterania Timur,” katanya, dengan kapal-kapal Turki harus melintasi Selat Dardanelles atau Selat Karpathos yang dapat dengan mudah ditakuti oleh kekuatan Yunani.

Sementara keuntungan Turki, kata Michaletos, terletak pada tenaga kerja dan cadangan yang besar tetapi itu akan membutuhkan waktu untuk dimobilisasi dan ujungnya akan hilang dalam perang yang cepat atau jika NATO atau AS campur tangan untuk menghentikannya sebelum konflik menjadi terlalu merusak.

“Jika perang berlarut-larut, Turki akan meningkatkan kekuatan numeriknya dan menciptakan masalah besar bagi strategi pertahanan Yunani, yang akan kesulitan mencapai ibu kota Turki, Ankara, dengan rudal,” ujarnya.

“NATO dan Uni Eripa (UE) tidak tahan dan menyaksikan kehancuran bersama dari dua anggotanya. Mereka akan turun tangan untuk meminimalkan atau menghentikan perang,” imbuhnya.

Patrick Theros, mantan Duta Besar AS untuk Qatar dan mantan penasehat politik Panglima Komando Pusat AS, mengatakan Yunani bisa saja menang hanya mendefinisikan menang sebagai menimbulkan korban yang tidak dapat diterima pada pasukan Turki dan membawa pertempuran ke wilayah Turki.

“Yunani tidak memiliki kemampuan proyeksi kekuatan untuk menduduki sebagian besar wilayah Turki,” ujarnya.

Sumber: sindonews.com

Kemenag Segera Terapkan Program Dai Bersertifikat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Kementerian Agama segera menerapkan program dai bersertifikat. Program ini sudah mulai dibahas sejak 2019. Program tersebut sejatinya bertujuan membekali para penceramah untuk lebih mengenal Pancasila dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Terkait hal itu Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa program dai bersertifikat segera digulirkan.

 

“Kemenag pada triwulan ketiga ini akan punya program dai bersertifikat. Ini sudah dibahas bersama dalam rapat dengan Wapres (KH Ma’ruf Amin),” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (13/08/2020).

 

“Kita perlu punya dai bersertifikat yang berbicara Islam rahmatan lil alamin. Masjid bisa diisi para dai itu untuk mendakwahkan Islam yang damai dan penuh toleran,” lanjutnya.

 

Ia menyatakan program dai atau penceramah bersertifikat tidak mengikat. Program ini bisa diikuti penceramah yang berkenan mengikutinya. Untuk dai yang tidak ingin ikut, juga tidak ada paksaan.

 

Sementara Menag berharap masjid tidak hanya menjadi sarana sebarkan iman dan takwa. Lebih dari itu, masjid dapat dijadikan sarana menguatkan kerukunan bangsa.

 

“Masjid tempat beribadah sekaligus simbul kerukunan. Dari masjid juga bisa dibicarakan masalah kerukunan, sikap saling menghargai, dan membangun Islam rahmatan lil alamin,” tuturnya.

Klaster Sekolah Bermunculan, Pemerintah Diminta Setop Belajar Tatap Muka

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) – Pembelajaran tatap muka menuai hasil negatif setelah muncul sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah.

Dengan kejadian itu, pemerintah diminta menghentikan pembelajaran tatap muka di semua zona dan di semua sekolah kemudian memperkuat pembelajaran daring.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengungkapkan munculnya klaster baru COVID-19 di sekolah  sesuai prediksi dan pihaknya telah mengingatkan. Alasannya, banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan. Kebiasaan masyarakat itu diikuti anak-anak atau siswa.

“Dengan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah , tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,” tegas Yudi, Kamis (13/8/2020).

Seperti diketahui, sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah muncul di tanah air, seperti di Tulungagung (Jatim), Kalbar, Sumedang (Jabar) dan di Jateng ada di Kabupaten Tegal dan Pati.

Di Pati, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan test swab. Di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif COVID-19 dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini menyatakan jika pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan, meski di zona hijau, tetap membahayakan kesehatan anak. Bahkan, lanjutnya, dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah abai maka zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Menurutnya, pembelajaran daring memang tak ideal dan tak seefektif saat tatap muka. Namun melihat kondisi pandemi seperti ini hal itu menjadi solusi terbaik. “Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” kata Yudi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan masing-masing siswa memperoleh gadget dan gratis kuota internet. Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan anggaran.

Sumber: sindonews.com

Pemkot Bogor Tak Gelar Perayaan HUT RI Berkerumun

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Wali Kota Bogor, Bima Arya menghimbau kepada warganya agar tahun ini menahan diri untuk tidak menggelar acara perayaan HUT RI ke-75 yang mengundang kerumunan. Sebab, data menunjukan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan.

Hal tersebut diungkapkan Bima Arya dalam video berdurasi 2:30 menit yang dipublikasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (13/08/2020).

Dalam video tersebut, Bima Arya mengajak semua untuk semakin waspada. Pasalnya, saat ini banyak terjadi penularan dalam keluarga, karena tidak waspada.

“Dari tanggal 1-13 Agustus ini tercatat ada 98 kasus positif. Ini angka yang lebih tinggi daripada keseluruhan angka positif di bulan juli lalu. Sebagian besar kalau kita dalami penularannya berasal dari luar kota,” sebutnya.

Untuk itu, Bima Arya kembali mengingatkan agar warga yang pulang bepergian dari luar kota, apalagi dari daerah yang rawan usahakan untuk waspada dan hati-hati. Apabila ada gejala segera dilakukan test swab dengan difasilitasi puskesmas atau Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

“Juga bagi Anda atau anggota keluarga Anda yang sehari-harinya aktif diluar rumah, pastikan ketika pulang ke rumah jangan dulu berinteraksi dengan anggota keluarga sebelum Anda membersihkan diri secara total, untuk menghindari membawa virus dari luar rumah masuk ke dalam rumah,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mencatat ada 24 keluarga yang menjadi sumber penularan kasus. Bahkan, ada satu keluarga yang anggota keluarganya 22 orang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dengan keseluruhan kasus positif di keluarga ada 85 kasus.

“Jadi, hati-hati betul untuk selalu membersihkan diri dan menjaga jarak apabila Anda mengalami gejala-gejala yang menunjukan ke arah Covid-19, karena situasi seperti ini untuk keselamatan, kebaikan dan kesehatan semua,” ujarnya.

Dia meyakini kemerdekaan tidak hilang maknanya ketika dirayakan dengan protokol kesehatan.

“Merah putih akan selalu di dada dan di sanubari kalau pun kita tidak menyelenggarakan acara yang mengundang keramaian, khususnya mengundang penularan Covid-19 di Kota Bogor,” tegasnya.

Pemerintah Percepat Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Percepatan fasilitasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama 10 pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara di Kementerian Agama, Jakarta.

Sepuluh K/L dimaksud adalah Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Hadir di kantor Kementerian Agama dalam penandatanganan kerja sama ini, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Ketua Baznas Bambang Sudibyo, Ketua BWI Mohammad Nuh, dan Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahadjo mengikuti secara daring melalui video conference.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, percepatan sertifikasi halal untuk produk UMK menjadi komitmen pemerintah. Bahkan, Presiden juga memberi penekanan agar UMK tidak dibebani biaya alias Rp0.

“Untuk UMK, kami sepakati di kabinet bahwa pengurusan sertifikat halal itu gratis atau tanpa biaya. Kami sepakat bahwa kriteria UMK adalah usaha dengan omzet di bawah Rp1M setahun,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (13/08).

“Hari ini kita bertemu untuk menandatangani MoU terkait percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Kita punya kepentingan yang sama, membangun masa depan yang baik dan beri kemudahan kepada UMK,” lanjutnya.

Menag menjelaskan, proses sertifikasi halal di Indonesia sudah berjalan sejak 1988 dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menag mengapresiasi kiprah yang selama ini dijalankan oleh MUI.

Proses sertifikasi halal kemudian mengalami babak baru sehubungan terbitnya UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tindak lanjut dari terbitnya UU ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui UU itu, selain MUI, lembaga pemeriksa halal juga bisa dilakukan oleh lembaga dan universitas yang memenuhi syarat, serta masyarakat. Fatwa halal juga tidak hanya dapat dikeluarkan oleh MUI, tapi juga oleh ormas Islam yang berbadan hukum.

“Saya sudah mendapat arahan dari Wapres terkait ormas Islam bersama MUI bisa mengeluarkan fatwa halal. Dengan standar yang sama, dalam satu wadah MUI bersama elemen ormas” tutur Menag.

Menag berharap, perubahan proses ini akan berdampak pada percepatan sertifikasi halal. “Awalnya proses sertifikasi halal mencapai 93 hari. Ini terlalu lama sehingga dipercepat menjadi 21 hari, meski Singapura hanya 15 hari. Ini langkah maju. Semoga ke depan lebih cepat,” tegas Menag.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kebijakan sertifikasi halal Rp0 bagi UMK. Teten mengaku selama ini banyak menerima keluhan terkait biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan. Dia berharap, dengan adanya nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini, keringanan biaya untuk UMK bisa segera diberlakukan. Hal itu, kata Teten, akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMK.

“Kemudahan dan fasilitasi sertifikasi halal dan pemberlakukan tarif afirmasi Rp0 untuk omzet di bawah 1M ini akan disambut pelaku UMK. Sebab, mereka juga ingin ikut sertifikasi halal. Kebijakan Rp0 ini akan menggembirakan UMK. Kami berterima kasih kepada Menag atas inisiatif ini,” ujar Menteri Koperasi dan UKM.

Menurut Teten, kerjasama ini diharapkan akan memperkuat UMK dalam menghadapi penurunan daya beli akibat covid. UMK butuh sertifikasi halal untuk mempercepat akses mereka terhadap pasar pengadaan barang melalui LKPP. “Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut sehingga UMK mampu bertahan dan merajai pasar lokal di tengah pandemi. Mari promosikan UMK dan koperasi nasional sehingga mereka bisa terus tumbuh,” tegasnya.

LPPOM MUI Dukung Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung program sertifikasi gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang omzetnya dibawah Rp 1 miliar per tahun. Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan pemerintah telah berkomitmen untuk tidak dibebani biaya sertifikasi halal.

“Kami mendukung program sertifikasi gratis untuk UMK. Semoga implementasinya berjalan lancar dan dengan sertifikat halal dapat mendorong perluasan pasar UMK baik di dalam negeri maupun untuk ekspor,” kata Wakil Direktur LPPOM MUI, Muti Arintawati, Jumat (14/8).

Muti juga mengingatkan, sertifikasi halal UKM prosesnya sebetulnya tidak hanya proses pemeriksaan saja, tapi mencakup pra dan pascasertifikasi halal. Sebelum proses sertifikasi halal dimulai, harus ada penyuluhan dan pendampingan agar pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi halal dengan baik.

Menurutnya, perlu juga ada pembinaan agar setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha tetap dapat secara konsisten menjaga kehalalan produknya. Fungsi-fungsi ini bisa dikerjakan oleh pusat-pusat kajian halal dan ormas-ormas Islam.

“Bahkan UKM perlu juga dibantu dalam mengadakan bahan-bahan yang jelas kehalalannya dan akses informasi tentang kehalalan bahan-bahan yang digunakannya,” ujarnya.

Menag Fachrul mengatakan, percepatan sertifikasi halal untuk produk UMK menjadi komitmen pemerintah. Bahkan presiden juga memberi penekanan agar UMK tidak dibebani biaya sertifikasi halal.

“Untuk UMK, kami sepakati di kabinet pengurusan sertifikat halal itu gratis atau tanpa biaya, kami sepakat kriteria UMK adalah usaha dengan omzet di bawah Rp 1 miliar,” kata Fachrul, Kamis (13/8).

Dia menjelaskan, proses sertifikasi halal di Indonesia sudah berjalan sejak 1988 yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu, ia mengapresiasi kiprah yang selama ini dijalankan oleh MUI.

Proses sertifikasi halal kemudian mengalami babak baru sehubungan terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Tindak lanjut dari terbitnya UU ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Melalui UU itu, selain MUI, lembaga pemeriksa halal juga bisa dilakukan oleh lembaga dan universitas yang memenuhi syarat serta masyarakat. Fatwa halal juga tidak hanya dapat dikeluarkan oleh MUI, tapi juga oleh ormas Islam yang berbadan hukum.

Sumber: republika.co.id

 

Awas, Tingkat Stres Anak Naik Tiga Kali Lipat Selama Pandemi

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)– Tingkat stres anak naik tiga kali lipat selama pandemi, demikian ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Dr Andriyanto SH MKes.

“Dalam Survei kami, ketika anak belajar di rumah, hanya 32 persen yang didampingi orang tuanya. Dapat dikatakan ketika pada masa biasa saja kasus depresi pada anak itu sekitar 6,1 persen, maka analisis kita adalah stres anak itu jadi tiga kali lipat pada masa pandemi ini,” ungkapnya.

“Keinginan mereka untuk bermain, bersuara dan bersoalisasi bersama teman-temannya itu dihadapkan pada protokol kesehatan. Seolah-olah tanda kutip ada larangan-larangan. Ini jadi stres yang luar biasa,” lanjutnya.

Pihaknya tidak mempermasalahkan terkait keinginan pemerintah untuk kembali membuka sekolah secara offline untuk zona hijau, kuning dan orange dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Belajar dari lima bulan selama masa pandemi, tentunya masyarakat sekitarnya dan sekolah mesti akan mendukung, terutama keluarga,” katanya.

“Ada beberapa catatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa jika ada orang tua yang tidak setuju anaknya untuk sekolah offline, tidak ada masalah. Tidak boleh ada guru memberikan punishment kepada anak itu apabila absen,” sambungnya.

Menurut Sistem Informasi Online Kekerasan Perempuan dan Anak DP3AK Jatim, angka kekerasan perempuan dan anak cenderung meningkat di masa pandemi ini.

Data per 6 Agustus 2020, mengungkapkan ada 863 kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Berdasarkan jumlah itu, 41 persen di antaranya adalah kekerasan seksual. Kemudian, 60 persennya terjadi di lingkungan rumah tangga.

“Ini adalah fenomena gunung es. Bila dibiarkan terus tanpa ada pembelajaran dengan melakukan pendidikan secara offline (tatap muka di kelas), saya khawatirkan akan muncul persoalan kekerasan lagi,” tukasnya.

Saran Andriyanto, sekolah di daerah zona hijau dan kuning bila ngin membuka kembali kegiatannya, pastikan agar para guru dan karyawannya telah melaksanakan rapid test atau tes swab. (Bud1)

Tips Memulai Berjualan dari Pemilik Warung Kandang Aqiqah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sejak pandemi Covid 19 menyerang, banyak pegawai yang terkena pengurangan karyawan. Akibatnya semua cara dilakukan untuk menghidupkan ekonomi. Berdagang pun menjadi pilihan.

 

Melihat fenomena tersebut, Pemilik usaha Akikah dengan nama Warung Kandang Aqiqah, Raden Mas Dikko Yudha menilai pelaku usaha UMKM kebanyakan saat ini belum tau dan baru belajar skill jualan online. Akibatnya mereka masih menggunakan prinsip yang sama seperti berdagang umumnya.

 

“Jualan produk paling murah yang penting laku ajee. Jual harga semurah-murahnya akhirmya pasarnya mati,” ujarnya.

 

Baba Dikko sapaan akrabnya meminta kepada pelaku UMKM mulai saat ini segera meninggalkan strategi jualan banting harga. Sebab strategi seperti jual produk termurah banyak yang menggunakan, karena ga ribet dan ga perlu pakai skill ini itu.

 

“Jadi untuk maju, pelaku UMKM segera mungkin meninggalkan strategi perang harga,” katanya.

 

Pemilik usaha yang sudah memiliki 5 cabang usaha akikah menjelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, dikatakan ‘Sesungguhnya banyak manusia datang kepada Rasulullah dan berkata,  Tentukanlah harga bagi kami, harga-harga kami. Rasulullah SAW bersabda,  Wahai manusia! Sesungguhnya naiknya (mahalnya) harga-harga kalian dan murahnya itu berada di tangan Allah Subhanahu Wata’ala, dan saya berharap kepada Allah ketika bertemu Allah (nanti), dan tidaklah salah satu orang terhadapku, (aku memiliki) kezaliman dalam harta dan tidak pula dalam darah.’

 

“Penentuan harga berlandaskan hadis tadi secara zahir dilarang secara keras karena datang dengan kezaliman. Itu diperkuat dengan Pendapat Imam Malik, yaitu “Janganlah di antara kalian menetapkan harga atas lainnya di pasar kalian, maka hal tersebut adalah kezaliman,” jelas Dikko.

 

Pria yang juga memiliki usaha Baba Water mengatakan jika pemilik usaha mendapat keuntungan lebih besar, kita jadi bisa punya modal lebih banyak untuk ngatur SDM, biaya iklan, pengembangan sektor aset dll untuk besarin bisnis.

Empat Hal Ini Perlu Diperhatikan untuk Eratkan Ukhuwah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)- Amir Jamaah Ansharu Syariah Ustadz Muhammad Achwan mengajak umat Islam untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan.

 

Ia menyebut ukhuwah adalah salah satu nikmat dari Allah untuk kaum muslimin khususnya di Indonesia.

 

“Persaudaraan, ukhuwah persatuan itu nikmat Allah yang harus ditetap dijaga jangan sampai hilang,” katanya pada Senin, (10/8/2020).

 

“Ihfadzillaa yahfadzka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kita,” imbuhnya.

 

Menurut ustadz Achwan, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga nikmat ukhuwah. Yang pertama adalah menjaga hati.

 

“Jaga hati, karena hati adalah sumber bencana, jaganganlah sampai ada ghil terutama terhadap senior senior kita, Yang kedua, yang harus dijaga adalah perkataan,” ungkapnya.

 

“Setan dengan perkataan yang paling baik akan selalu mengadu domba, kalau perkataan kita kasar jelek, maka lebih memberikan peluang untuk setan untuk mengadu domba,” imbuh ustadz Achwan.

 

Ustadz Achwan melanjutkan, bahwa setelah menjaga hati dan lisan, maka hal yang harus dijaga selanjutnya adalah menjaga perbuatan.

 

“Janganlah sampai perbuatan kita ini menjadi penyebab retaknya ukhuwah ini, sikap kita, omongan kita harus dijaga,” jelasnya.

 

Dan yang terakhir, kata ustadz Achwan, adalah jaga kebersamaan. “Ketika rasulullah, membangun khandak, orang orang kafir dan munafik kan pergi, didalam surat An-Nur itu kalau ada bersama harus dijaga kebersamaan tidak boleh meninggalkan begitu saja,” ujarnya.

 

“Jagalah Allah maka kamu akan dijaga oleh Allah, jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan, dan jagalah kebersamaan, mudah mudahan dengan itu Rahmat Allah senantiasa bersama dengan kita, mudah mudahan izzul Islam wal Muslimin,” pungkasnya.