Penulis: Mazaya

Pemerintah Harus Serius Pikirkan Sistem Pendidikan Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang pendidikan. Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah kongkret atas kondisi darurat pendidikan yang terjadi saat ini.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi jika ingin melakukan transformasi besar di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kendati demikian yang saat ini mendesak dilakukan dan ditunggu langkah kongkret adalah menyelamatkan hak-hak peserta didik untuk bisa belajar di masa pandemi,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2020)

Diketahui dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjelang Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Presiden Jokowi menyampaikan jika masa pandemic covid-19 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan fundamental di berbagai bidang.

Strategi besar perlu dilakukan untuk melakukan transformasi di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Transformasi besar-besaran ini perlu dilakukan sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan besar pasca pandemi COVID-19.

Huda sepakat dengan pandangan Presiden Jokowi jika di balik pandemi COVID-19 tersimpan peluang bagi terciptanya perubahan besar di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kendati demikian, perubahan itu bisa terjadi jika pemerintah tepat mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada serta mencari solusi secara cepat dan terukur.

“Saat ini ada banyak persoalan nyata di bidang Pendidikan selama masa pandemi. Nah kami melihat respons dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sporadis dan kurang komprehensif,” jelasnya.

Dia menilai pandemi COVID-19 menunjukkan banyak hal termasuk kelemahan sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai musibah atau bencana. Saat pandemi COVID-19 dengan tingkat penularan begitu tinggi hampir semua sekolah ditutup.

Kondisi ini membuat peserta didik kehilangan banyak waktu belajar mereka. Di sisi lain opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pola pembelajaran yang diajukan banyak menghadapi kendala karena tidak disiapkan secara matang.

“Akibatnya peserta didik yang tidak mempunyai sarana dan prasana penunjang PJJ hampir pasti kehilangan kesempatan belajar mereka. Dan jumlah siswa yang tidak bisa belajar ini cukup besar. Umumnya mereka tinggal di Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T),” paparnya.

Politikus PKB ini menegaskan harusnya saat ini pemerintah mengedepankan upaya penyelamatan para siswa yang tidak bisa mengakses kesempatan belajar tersebut. Menurutnya harus ada langkah nyata bagaimana para siswa tersebut bisa belajar secepatnya.

“Kalau memang memungkinkan belajar tatap muka segeralah dilakukan pembelajaran tatap muka dengan protocol Kesehatan ketat. Jika tak memungkinkan tatap muka maka bagaimana caranya mereka bisa melakukan PJJ. Sediakan wifie, smartphone, dan kurikulum adaptif COVID-19,” katanya.

Jika langkah penyelamatan darurat pendidikan telah dilakukan, kata Huda, barulah pemerintah bisa mengajukan strategi besar dalam mengubah sistem pendidikan Indonesia agar kompatibel dengan kondisi pasca COVID-19. Tentu strategi untuk melakukan transformasi besar di bidang pendidikan itu harus juga mengadopsi langkah antisipasi kondisi luar biasa jika pola pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan seperti saat ini.

Sumber: sindonews.com

Kasus Covid-19 di Amerika Latin Tembus 6 Juta

Redaktur: Mazaya

SANTIAGO(Jurnalislam.com) — Kasus Covid-19 yang berhasil dikonfirmasi di Amerika Latin tembus 6 juta. Kawasan itu resmi menjadi bagian dunia yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Diprediksi angkanya semakin tinggi karena sebagian besar negara di kawasan itu mulai merelaksasi pembatasan sosial. Dalam tujuh hari terakhir jumlah kasus infeksi yang dilaporkan negara-negara Amerika Latin rata-rata sekitar 86 ribu.

Berdasarkan perhitungan kantor berita Reuters jumlah kasus infeksi di Amerika Latin pada Jumat (14/8) sudah mencapai 6.000.005  kasus. Sementara situs worldometers.info melaporkan pada pada Sabtu (15/8) jumlah kasus di kawasan itu baru 5.156.082.

Angka ini kurang sepertiga dari total kasus infeksi di seluruh dunia. Reuters menghitung jumlah kasus kematian di Amerika Latin sudah mencapai 237.360 sementara worldometers.info baru 173.283.

Organisasi sayap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Amerika Latin, yakni Organisasi Kesehatan Pan Amerika memperingatkan jumlah kasus penyakit lain di benua itu akan meningkat. Sebab pandemi virus korona melemahkan layanan kesehatan dan menunda vaksin rutin penyakit lain.

Pada bulan Juni lalu International Monetary Fund (IMF) memprediksi perekonomian Amerika Latin tahun ini  akan mengalami kontraksi sebesar 9,4 persen. Brasil yang menjadi negara yang paling terdampak pandemi di kawasan tersebut.

Sumber: republika.co.id

Restoran Terus Didorong Urus Sertifkat Halal

Redaktur: Mazaya

PALEMBANG(Jurnalislam.com) — Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan mendorong seluruh pemilik restoran yang ada di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat mengurus sertifikat halal sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.

“Sertifikat halal itu penting dimiliki oleh restoran baik yang berdiri sendiri maupun yang ada di hotel-hotel untuk memberi jaminan layak konsumsi kepada tamu atau masyarakat Muslim yang akan menikmati makanan di tempat tersebut,” kata Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin, Sabtu (15/8).

Dia mendukung program MUI dan Kementerian Agama menetapkan setiap menu makanan yang disajikan restoran dan hotel harus melalui proses sertifikasi halal. “Kami menyambut baik dan mendukung program yang mewajibkan hotel dan restoran melakukan sertifikasi halal semua menu makanan yang disajikan untuk tamunya,” ujar Herlan.

Dia menjelaskan, sudah seharusnya hotel dan restoran di provinsi yang penduduknya mayoritas beragama Islam itu memiliki sertifikat halal pada setiap produk makanan yang disajikan kepada tamunya. Sebagai wujud dukungan terhadap program sertifikasi halal itu, ia berupaya menggalakkan sosialisasi kepada seluruh pengelola hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sumsel yang berjumlah lebih dari 200 anggota, kata Ketua PHRI Sumsel.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenag Sumsel, Abadil mengatakan pada tahun ini memberikan sertifikasi halal kepada 40 pelaku usaha makanan. Sertifikasi halal tersebut memberi status legalitas terhadap suatu produk, menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

sumber: republika.co.id

 

Selandia Perpanjang Aturan Lockdown

Redaktur: Mazaya

WELLINGTON(Jurnalislam.com) — Pemerintah Selandia Baru memutuskan memperpanjang aturan pembatasan lockdown atau karantina wilayah di Auckland untuk 12 hari ke depan sejak Jumat (14/8). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan penyebaran infeksi virus corona jenis baru yang kasusnya terus meningkat.

Sebanyak 30 orang di Auckland saat ini dinyatakan positif Covid-19. Klaster kasus pertama kali ditemukan pada awal pekan ini, tepatnya pada Selasa (11/8), setelah 102 hari negara itu dinyatakan bersih dari infeksi virus tersebut atau tidak ada kasus aktif terbaru.

Sebelumnya, satu-satunya kasus Covid-19 yang ada di Selandia Baru berasal dari warga yang tiba dari luar negeri dan menjalani karantina sesuai prosedur pihak berwenang. Dalam kasus terbaru saat ini, otoritas kesehatan negara itu meyakini bahwa asalnya bukan dari dalam negeri.

Meski demikian, pihak berwenang masih menyelidiki sumber kasus Covid-19 terbaru yang ditemukan di Auckland. Terdapat kecurigaan pekerja di fasilitas penyimpanan makanan adalah yang pertama terinfeksi, dengan beberapa orang lainnya yang merupakan karyawan di sana juga tertular virus.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan perpanjangan lockdown di Auckland, yang pertama kali dimulai pada Rabu (12/8) lalu akan memberi waktu kepada pihak berwenang untuk menangani kelompok virus. Termasuk dalam hal mengisolasi mereka yang terinfeksi guna mencegah penyebaran lebih lanjut.

“Bersama-sama, kita telah menyingkirkan Covid-19 sebelumnya. Kami telah menahannya selama 102 hari, lebih lama dari negara lain mana pun dan telah menjadi yang terdepan di dunia dalam respons kami, dengan hasil bahwa banyak nyawa terselamatkan dan ekonomi bisa berjalan lebih cepat dibanding di mana pun. Kita bisa melakukan semua itu lagi,” ujar Ardern dalam pidato pada Jumat (14/8), dilansir ITV.

Semua kasus Covid-19 terbaru di Auckland tampaknya terkait melalui hubungan keluarga atau pekerjaan. Sementara itu, satu-satunya kasus lain diketahui di luar kota tersebut adalah dua orang di Tokoroa yang dikunjungi oleh anggota keluarga yang terinfeksi dari Auckland.

Para pejabat mengatakan hanya ada kemungkinan kecil bahwa virus corona jenis baru akan menyebar lebih jauh di sana. Beberapa dari mereka yang terinfeksi bekerja di fasilitas penyimpanan makanan Amerika di pinggiran kota Auckland, tepatnya di Mount Wellington.

Pemerintah Selandia Baru saat ini sedang melihat kemungkinan bahwa pekerja di kapal barang atau di pelabuhan mungkin telah menyebarkan infeksi, meskipun ada persyaratan jarak fisik di situs tersebut dan perintah yang mencegah pekerja kapal datang ke darat. Direktur Jenderal Kesehatan Ashley Bloomfield mengatakan pengujian ketat sedang dilakukan.

sumber: republika.co.id

Perusahaan Harus Serius Terapkan Protokol di Tempat Kerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dokter spesialis okupasi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), dr Nuri Purwito Adi mengatakan, penularan Covid-19 di lingkungan kantor terjadi karena para pegawai abai terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, menurut Nuri, perusahaan juga harus memahami risiko penularan yang bisa terjadi pada karyawan.

Ia menyarankan, perusahaan  membentuk tim satuan tugas (satgas) internal di tempat kerjanya.

Tim satgas tersebut yang nantinya akan mencari tahu dan memutakhirkan informasi dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional maupun daerah setempat. Dengan begitu, perusahaan tahu hal-hal yang perlu dilakukan untuk penanganan Covid-19 di tempat kerja.

“Termasuk nanti mereka membuat penilaian risiko. Apakah memang tempat kerja saya ini sudah waktunya mulai masuk 50 persenkah atau kita coba dengan 20 persen dulu, apakah sudah layak nih untuk mengakomodasi para pekerja untuk masuk,” tutur Nuri.

Ketika mengadakan pertemuan, satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan di kantor ialah mengurangi jumlah orang. Bahkan, sebisa mungkin itu dihindari.

“Jika kegiatan itu harus dilakukan dengan cara tatap muka, maksimal dalam suatu ruangan 20 orang,” ucapnya.

Sementara itu, Co-founder Fittual Fest, Jake Joaquin mengatakan bahwa selama ini cukup banyak perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Bahkan, menurutnya, mungkin masih lebih banyak lagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan, namun tidak terpantau oleh pemerintah maupun media massa.

Menurut Jake, sebagai pelaku event organizer (EO), apabila ada suatu perusahaan yang tidak patuh dan mendapatkan sanksi berupa penutupan sementara, menjadi kerugian besar.

Sumber: republika.co.id

 

RS Turki di Lebanon Akan Segera Dibuka

Redaktur: Mazaya

BEIRUT(Jurnalislam.com) — Turki melanjutkan upayanya untuk mendukung rakyat Lebanon setelah ledakan di Pelabuhan Beirut pekan lalu.

Rumah Sakit Turki Saida, yang dibangun oleh Turki hampir 10 tahun yang lalu tetapi belum memulai layanannya karena terkendala masalah yang disebabkan oleh pemerintah Lebanon, rencananya akan dibuka atas instruksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Presiden Erdogan menunjuk Dr. Serkan Topaloglu dari Komite Kebijakan Kesehatan dan Makanan Turki sebagai utusan khusus untuk memulai proses pembukaan rumah sakit bagi pasien. Topaloglu mengevaluasi situasi rumah sakit saat ini dan alasan penutupannya, dalam koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Turki, Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki dan Kedutaan Besar Turki di Lebanon.

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menerima Topaloglu dan timnya pada Kamis. Diab berterima kasih kepada Erdogan karena telah memberikan bantuan ke negaranya setelah ledakan itu.

Mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Turki atas penunjukan utusan khusus untuk membuka Rumah Sakit Turki Saida, perdana menteri Lebanon mengatakan dia akan mengamati dengan cermat proses tersebut dan telah memberikan instruksi yang diperlukan kepada Kementerian Kesehatan negaranya.

Rumah sakit akan buka secepatnya

Topaloglu dan timnya juga bertemu dengan Menteri Kesehatan Lebanon Hamad Hassan dalam pertemuan bilateral dan antar-delegasi. Dia menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Lebanon atas hilangnya nyawa dalam ledakan itu dan mengatakan bahwa mereka ingin rumah sakit Turki dibuka secepat mungkin.

Dengan sedikit dukungan teknis, kata dia, rumah sakit akan siap menerima pasien dan Turki akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk ini. “Rincian teknis tentang administrasi rumah sakit akan diselesaikan besok dan rencana tindakan akan disiapkan,” tambah Topaloglu.

Sementara itu, Hamad mengatakan bahwa Turki sangat cepat mengirimkan bantuan setelah ledakan dan Lebanon benar-benar membutuhkan rumah sakit seperti ini.

Sumber: republika.co.id

Miris, Oknum Pesilat PSHT Perusak Rumah Warga Mayoritas Usia di Bawah Umur

Redaktur: Mazaya

SITUBONDO(Jurnalislam.com)– Dalam waktu 2 x 24 jam sebanyak 80 orang oknum pesilat  PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) diciduk Polres Situbondo. Setelah diproses hukum, 45 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang miris, banyak dari mereka di bawah umur (anak-anak)

 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Polres Situbondo (13/8), menyampaikan bahwa kepolisian telah bertindak cepat sesuai prosedur saat menangani kasus yang terjadi di dua desa yang berbatasan, Desa Trebungan dan Desa Kayuputih.

 

“Khusus tersangka di bawah umur ada perlakuan khusus, tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun proses hukum terus berjalan,” kata Kabid Humas Polda Jatim.

 

Kasus ini bermula pada Minggu (9/8) sore. Sekelompok anggota perguruan pencak silat itu menggelar konvoi. Saat di lokasi kejadian ada dari mereka berusaha mengambil bendera merah putih milik warga. Warga pemilik bendera,  lantas menegur dan meminta agar bendera dikembalikan.

 

Sayangnya, teguran ini disambut dengan amukan masa dan penganiayaan. Atas kejadian ini lima warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas terdekat. Tercatat 10 rumah dan 15 warung milik warga yang berada di sepanjang jalan raya Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, dan Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, rusak parah. Bahkan, tiga unit mobil di halaman rumah warga turut dirusak.

 

Buntut kerusuhan ini, Ketua PSHT Situbondo Tulus Priatmadji bersama   dewan pendekar menyatakan permintaan maaf dan memvakumkan sementara semua kegiatan pasca terjadinya kerusuhan.

 

Tulus membenarkan perihal adanya konvoi PSHT yang diikuti oleh sekitar seratus lebih anggotanya setekah lulus tes sebagai warga PSHT. Namun, ia tak menyangkan jika kemudian berakhir dengan perusakan dan penjarahan. (bud1)

Puluhan Karyawan RSUP Fatmawati Terpapar Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sebanyak 35 karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, terpapar Covid-19. Hal itu diketahui setelah pihak RSUP Fatmawati melakukan rapid test dan tes usap massal.

“Sejak 18 Maret 2020 hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan rapid test terhadap 1.118 karyawan dan swab test kepada 189 karyawan,” kata Direktur Utama RSUP Fatmawati, Mochammad Syafak Hanung dalam siaran pada Jumat (14/8).

Hingga saat ini, pelaksanaan tes swab terhadap karyawan masih terus dilakukan tanpa menganggu proses pelayanan kesehatan. Syafak menjelaskan, bila ada karyawan yang terpapar Covid-19 maka petugas dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) langsung menindaklanjuti dengan cara tracing penyebab terpaparnya karyawan tersebut.

Selain itu, pihak RSUP Fatmawati juga melakukan pemindaian kepada seluruh pasien, karyawan, maupun pengunjung. “Terhadap khususnya karyawan rumah sakit, rutin dilakukan screening melalui mengisi formulir self assessment, tata cara memakai dan melepaskan APD, serta sering mencuci tangan dan tertib menjaga jarak,” tutur Syafak.

Usai ditemukan kasus tersebut, menurut Syafak, kini RSUP Fatmawati tetap beroperasi. Sejak ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Fatmawati telah membuat kebijakan internal terkait prosedur yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Agar tidak ada penularan bagi pasien, pengunjung, dan karyawan rumah sakit,” ujar Syafak. Dia melanjutkan, kebijakan tersebut terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang cukup di RSUP Fatmawati.

Sumber: republika.co.id

MPR ke Pemerintah: Jika Pandemi Tidak Diatasi, Efek Resesi akan Menyebar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu berdampak serius terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika pandemi COVID-19 tidak segera diatasi, efek domino resesi ekonomi akan menyebar ke berbagai sektor, mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan akan menjadi minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa.

“Dalam skala riilnya, dampak resesi terhadap sebuah negara adalah meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya harga aset seperti pasar saham atau properti, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang pemerintah bersamaan dengan penerimaan pajak yang anjlok, serta produksi yang hilang secara permanen, dan bisnis gulung tikar,” tutur Bamsoet saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2020).

Menurut Bamsoet, memburuknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas ekonomi. “Bank Dunia melansir bahwa resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia,” katanya.

Resesi akibat Covid-19 ini, kata Bamsoet, merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melansir proyeksi serupa. Bahkan, dalam outlook yang dipublikasikan pada bulan April 2020, IMF menyebut resesi kali ini lebih dalam daripada era Great Depression pada tahun 1930-an.

Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pun melansir proyeksi yang sama. Dalam laporan terbarunya, OECD menyebut, pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun. Dampak ekonomi akibat virus corona sangat buruk sekali. Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama, secara tidak proporsional mempengaruhi golongan masyarakat yang paling rentan.

Karena itu, Bamsoet mengajak semua pihak untuk bergotong royong, terus mendukung kebijakan pemerintah yang telah melakukan langkah konkret mendorong peningkatan ekonomi sektor riil. Seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar, mendorong pemerintah dapat menahan laju penurunan ekonomi dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha.

“Pimpinan dan Anggota MPR memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Duh, Utang Indonesia Naik saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Di saat Presiden Joko Widodo naik podium menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangkat HUT Kemerdekaan RI ke-75, Bank Indonesia mengumumkan soal kenaikan utang luar negeri Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2020 mencapai USD408,6 miliar. Utang tersebut tumbuh 5,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Kenaikan utang itu disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang, baik utang pemerintah maupun swasta. BI kemudian merinci, utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD199,3 miliar dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD209,3 miliar.

“Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang berdenominasi rupiah,” ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Lanjut Onny, struktur utang Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2020 sebesar 37,3%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 34,5%.

“Meskipun meningkat, struktur utang Indonesia tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total utang. Dalam rangka menjaga agar struktur utang tetap sehat,” katanya.

Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan utang ini, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran utang juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sumber: sindonews.com