Penulis: Mazaya

Pengamat: TWK adalah Modus Operandi Membunuh KPK

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)–Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) kembali mengelar diskusi public melalui Zoom, pada Rabu sore (02/06/2021) dengan mengangkat tema ‘TWK, Modus Operandi Pemberantasan Korupsi kah?’

Diskusi menghadirkan dua pembicara sebagai nara sumber, pembicara pertama Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H. Sekjend MAHUTAMA dan yang kedua oleh Ahmad Khozinudin S.H. seorang advokat dan pemerhati politik,

Ahmad Khozinudin, S.H. dalam pemaparannya menilai pertanyaan TWK pegawai KPK sangat tidak relevan dan subjectif,

“Muncul pertanyaan-pertanyaan yang menurut public itu subjectif, sehingga kalau pertanyaan itu subjectif sudah tendensius sebenarnya jawabannya itu sudah bisa ditakar ada target. Bagaimana mungkin soal TWK orang ditanya kamu pilih jilbab atau bangsa dan negera? Ini kan tidak relevan,” katanya.

“Dan pasti pertanyaan ini akan mendiskreditkan orang yang memakai jilbab. Karena pertanyaan ini tidak akan ngaruh kepada orang yang tidak memakai jilbab. Kalau orang memakai jilbab pertanyaan ini dilematis, ini pertanyaan macam apa,” imbuhnya.

Ia juga sesalkan muncul pertanyaan TWK yang membenturkan antara Al Qur’an dengan Pancasila,

“Dan yang paling parah kenapa ada pertanyaan pilih Al Quran atau Pancasila. Kenapa tidak ada pertanyaan kamu pilih kitab Tripitaka atau Pancasila? atau kamu pilih injil apa Pancasila?” ungkapnya heran.

Lebih lanjut menurutnya pertanyaan TWK itu sengaja dibuat untuk menyingkirkan orang-orang kredibel dalam KPK,

“Jadi pertanyaan-pertanyaan TWK itu sudah didesain untuk menghasilkan jawaban yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu, yang sebenarnya untuk merealisir tujuan membuang orang-orang bersih. Ini yang saya sebut pembersihan orang-orang yang bersih dari KPK,” terangnya.

“TWK ini adalah penanda kematian KPK itu sendiri, kalau sebelumnya strukturnya yang dirusak, normanya diperlemah sehingga KPK tidak mampu berbuat lebih banyak. Dan sekarang SDM nya yang dibersihkan. Dampak TWK kalau orang-orang kredibel hilang dari KPK ya selesai KPK. Jadi TWK adalah modus operandi membunuh KPK.” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

Pemilik Usaha Rasakan Pentingnya Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

KEDIRI (Jurnalislam.com)— Pemilik usaha makanan dan minuman di Kota Kediri, Jawa Timur, merasakan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa produk yang dijualnya terjamin halalnya. “Memang harusnya halal MUI untuk camilan. Halal itu kewajiban dan harus dicantumkan (di produk),” kata Bagas Alimpad, salah seorang pengusaha camilan di Kota Kediri, Jumat (4/6).

Ia mengaku berproses untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produk camilan yang dijualnya. Dalam pengajuan itu, ada layanan dari pemerintah daerah maupun mengurus sendiri. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal itu, kata dia, jika mengurus sendiri tidak memerlukan waktu yang lama sekitar enam bulan.

Dengan itu, dirinya merasa bahwa produknya bisa lebih diterima masyarakat, karena sudah ada sertifikasi halal. Dirinya mengurus sertifikasi halal untuk produk camilan di antaranya jamur, keripik pisang dan beragam camilan lainnya. Dengan sertifikasi itu, per bulan omzet produk yang dijualnya hingga ribuan piece.

“Kalau menunggu itu sekitar 4-6 bulan. Saya punya lima sertifikat halal, karena itemnya beda-beda,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar dalam seminar yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri mengungkapkan bahwa label halal ini sangat penting dimiliki oleh para pemilik bisnis, karena banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya label halal pada suatu produk.

sumber: republika.co.id

 

Angka Keterisian Pasien Corona di RSHS Meningkat 23 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Angka keterisian tempat tidur pasien virus corona di RS Hasan Sadikin Bandung (RSHS Bandung) mengalami peningkatan sejak tanggal 17 Mei atau pasca-Lebaran.

Berdasarkan data terkini, peningkatan keterisian rumah sakit sudah mencapai angka 23 persen. Sebanyak 109 dari 224 tempat tidur sudah terisi.

“224 total tempat tidur sekarang sudah terisi 109 pasien COVID-19,” kata Pelaksana Harian Direktur Pelayanan Medik, Perawatan dan Penunjang RS Hasan Sadikin Bandung Yana Akhmad Supriatna melalui keterangannya, Jumat (4/6).

Yana mengakui ada peningkatan keterisian usai libur Lebaran di RS Hasan Sadikin meskipun angka dinilai tak terlalu signifikan. Dia pun berharap memang tak ada peningkatan keterisian yang signifikan di RS Hasan Sadikin.

Selain mencatat peningkatan keterisian, Yana menyebut, angka tenaga kesehatan yang terinfeksi oleh RS Hasan Sadikin meningkat pasca lebaran. Tenaga kesehatan di RS Hasan Sadikin yang sempat menurun di bulan Maret dan April, mengalami peningkatan pada bulan Mei.

“Dari bulan ke bulan memang selalu ada nakes yang terpapar COVID-19 dan kalo liat tren di bulan Mei meningkat,” ucap dia.

“Bulan Januari sampai Februari 88 orang, 32 orang pegawai turun di bulan Maret sampai April. Mei ada peningkatan dampak lebaran ada 61 orang Mei pegawai,” kata dia.

Sumber: kumparan.com

Pengurus Baru FoZ Siap Hadirkan Kolaborasi Kebermanfaatan Program

Redaktur: Mazaya

BATU(Jurnalislam.com) — Kepengurusan Forum Zakat (FoZ) Periode 2021 sampai 2024 resmi ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-9 di Kota Batu, Jawa Timur pada Jumat (4/6) sore. Di kesempatan serupa juga diputuskan penyelenggaraan Munas ke-10 akan dilaksanakan di Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

Berdasarkan hasil Munas FoZ ke-9, Bambang Suherman terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum (Ketum) FoZ untuk tiga tahun mendatang. Untuk posisi Sekretaris Umum FoZ dipegang oleh Irvan Nugraha dari Rumah Zakat. Sementara untuk jabatan Bendahara Umum FoZ dipegang oleh Dwi Iqbal Noviawan dari YBM BRI.

Ketua Umum FoZ Bambang Suherman meminta dukungan dari para anggota untuk dapat bekerja sama dan saling membantu. “Selain juga kita mengupayakan agar bisa saling menghadirkan portofolio kebermanfaatan melalui program-program selama tiga tahun ke depan,” kata Bambang.

Selanjutnya, Bambang juga berkomitmen untuk meneruskan program-program yang baik dan melahirkan inovasi baru. Hal ini ditunjukkan untuk memperbanyak portofolio kebersamaan bagi anggota FoZ.

Bambang mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pengurus dan anggota selama tiga tahun terakhir. Ia berharap FoZ bisa memberikan manfaat bagi anggota.

Bambang mendapatkan mandat dari anggota untuk meneruskan jabatan sebagai Ketua Umum FoZ Periode 2021 sampai 2024. “Saya juga meminta doa kepada seluruh peserta Munas agar dapat menjalankan amanat dengan baik dan mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT,” kata dia.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum FoZ Irvan Nugraha mengungkapkan, Ketua Umum terpilih merupakan representatif dan simbol kesuksesan pengurus FoZ Nasional pada periode sebelumnya. Selanjutnya, kepengurusan FoZ berkomitmen untuk menguatkan kontribusinya, baik di Indonesia maupun level regional global.

“Hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antaranggota FOZ maupun dengan mitra kerja lainnya,” kata Irvan.

Sumber: republika.co.id

Hidayatullah: Sertifikasi Dai Tidak Masalah untuk Pegawai Kemenag, Bukan Ormas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Nashirul Haq menanggapi rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah.

Menurut dia, jika rencana tersebut hanya bertujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan, maka cukup serahkan saja kepada ormas.

“Sebenarnya kalau sasarannya untuk pegawai Kemenag itu tidak masalah karena memang kewenangan pemerintah. Tapi kalau untuk swasta atau dai umum, kemudian ada yang berbasis ormas, ya diserahkan saja kepada masing-masing ormas,” ujar Kiai Nashirul, Jum’at (4/6).

Dia mengatakan, di setiap ormas Islam justru sangat banyak tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan lebih baik. Menurut dia, mereka nanti bisa memberikan wawasan kebangsaan, seperti membangun loyalitas kepada negara, kecintaan tanah air, dan memberikan pemahaman yang baik tentang Pancasila.

“Jadi, kita para dai, misalnya kami di Hidayatullah, memahami Pancasila itu tidak formalitas. Benar-benar kita kaji dari sisi historisnya, latarbelakangnya, dan lain-lain,” ucap Kiai Nashirul.

Sumber: republika.co.id

 

Ini Alasan Kasus Corona di Kudus Melonjak 30 Kali Lipat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengalami lonjakan kasus aktif virus corona lebih dari 30 kali lipat dalam sepekan. Penyebab naiknya kasus ini adalah kerumunan pada aktivitas ziarah kubur dan tradisi ‘kupatan’ yang berlangsung tujuh hari pascalebaran.

 

“Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam satu Minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,41 persen dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47 persen,” kata Wiku saat jumpa pers, Jumat (4/6/2021).

Menurut Wiku, kenaikan kasus positif corona ini menyebabkan lonjakan tajam keterisian tempat tidur, ruang isolasi, dan ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19. Per 1 Juni 2021 saja, angka keterisiannya mencapai lebih dari 90 persen dari total tempat tidur yang ada. “Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

Atas kenaikan kasus itu, dirinya bersama Ketua Satgas Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan TNI-Polri mengunjungi Kudus untuk melihat situasi terkini di sana. Dari lawatan itu didapatkan fakta penyebab lonjakan kasus di wilyah tersebut, yakni karena kerumunan pada kegiatan ziarah kubur serta tradisi ‘kupatan.’

“Dari kunjungan tersebut didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus tujuh hari pascalebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat,” ungkap Wiku.

“Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini tengah menderita covid-19 yaitu sebanyak 189 orang,” tambahnya.

 

Wakil Ketua MPR Minta Fintah terhadap UAH Diusut Tuntas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti fitnah yang dialami ustaz Adi Hidayat yang telah mengumpulkan donasi untuk membantu warga Palestina.

Pria yang biasa disapa Zulhas ini justru menilai sosok seperti UAH harus didukung karena menjalankan donasi secara terbuka, transparan, bersedia diaudit dan melibatkan lembaga terpercaya.

“Pihak-pihak seperti UAH yang menjalankan donasi secara terbuka, transparan, mau diaudit, melibatkan lembaga terpercaya, justru perlu kita dukung. Fitnah terhadapnya harus diusut tuntas,” kata Zulhas seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @ZUL_Hasan, Jumat (4/6/2021).

Dalam cuitannya, dia mengajak untuk terus merawat persatuan bangsa. Dia juga mengingatkan untuk mewaspadai adanya adu domba.

“Akhirnya, mari kita terus rawat persatuan bangsa ini. Jangan mau diadu domba dan dikotak-kotakkan. Momentum ini bisa kita pakai untuk mengembalikan spirit persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Stop upaya atau framing-framing untuk membentur-benturkan pemerintah dengan Islam,” kata Zulhas.

 

 

Innalillahi, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Prof Baedhowi Meninggal Dunia

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah meninggal dunia Prof Dr H Baedhowi, Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada hari Ahad 4 Juli 2021 pukul 09.40 WIB.

“Semoga almarhun husnul khatimah, diampuni kesalahannya, diterima amal ibadahnya, serta ditempatkan di jannatun na’im,” ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Ahad (4/7).

Prof Baedhowi dikenal sebagai pemikir sekaligus praktisi yang memahami dunia pendidikan secara mendalam dan luas.

Baik ketika masih di Kemendikbud maupun di Persyarikatan Muhammadiyah, beliau betul-betul menekuni dan mencintai pendidikan secara total, sehingga hidupnya dihabiskan untuk berkhidmat memajukan pendidikan.

“Beliau sosok yang ramah, luwes, dan bergaul luas dengan banyak kalangan di lingkungan pegiat dan penggerak pendidikan. Komitmennya untuk memajukan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah sangat tinggi dan tidak kenal lelah,” tutur  Haedar.

MUI Tolak Rencana Sertifikasi Dai

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR menyebut akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal  (Sekjen) MUI Dr Amirsyah Tambunan menolak rencana tersebut. Karena, menurut Amirsyah, sertifikasi ini tidak jelas manfaat yang diterima oleh penceramah dan dai yang akan disertifikasi.

Ia mengungkapkan, selama ini para dai dan penceramah yang berasal dari NU, Muhammadiyah, dan Al Wasliyah sudah memperoleh wawasan kebangsaan yang dilaksanakan MUI dengan dai bersertifikat dalam program penguatan kompetensi dai, termasuk wawasan kebangsaan.

Dalam raker tersebut, Menag akan menggandeng ormas Islam, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan kepada para dai dan penceramah. “MUI sudah melaksanakan dalam rangka penguatan kompetensi yang di dalamnya ada materi soal wawasan kebangsaan,” katanya menegaskan.

Diakui Amirsyah, pihaknya lebih mengutamakan peningkatan kompetensi, baik menyangkut substantif, yakni penguasaan materi maupun metodologi berdakwah, merupakan kensicayaan sesuai tuntutan zaman.

Hal tersebut, menurut dia, juga telah sejalan dengan program yang telah dilaksanakan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan MUI telah melaksanakan beberapa kali. Banyak pihak mempertanyakan konsekuensinya dari sertifikasi  penceramah atau dai ini. Apakah terkait hanya kepada dai atau juga menjangkau pastor, pendeta biksu, dan sebagainya. Karena, semuanya juga di bawah naungan Kementerian Agama dan berasal dari organisasi ke masyarakat agama serta lembaga dakwah yang cukup luas.

Sumber: republika.co.id

Lonjakan Kasus Corona di Kudus Jadi Sorotan Pemerintah Pusat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah pusat siap mendukung penuh Kabupaten Kudus dalam hal penanganan Covid-19 yang saat ini menjadi sorotan.

 

“Pemerintah pusat siap memberikan dukungan berupa dana siap pakai kepada pemerintah kabupaten Kudus, berikut bantuan lain seperti tenda isolasi, masker kain, dan hand sanitizer,” kata Wiku Adisasmito dalam keterangannya.

Berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19, provinsi mencatatkan kenaikan secara stagnan mulai minggu kedua bulan Mei 2021 dan tertinggi secara nasional. Dimana jumlahnya mengalami kenaikan 51% dibandingkan minggu sebelumnya.

Melihat peta zonasi risiko, Jawa Tengah memiliki 1 kabupaten/kota dalam zona merah yakni Kudus. Dan ada 10 kabupaten/kota masuk zona oranye, 2 kabupaten/kota masuk zona kuning.

Untuk lonjakan di Kudus, disebabkan kegiatan ziarah keagamaan dan tradisi kupatan paska Idul Fitri. Saat ini pencegahan penularan dan penanganan kasus yang sudah ada. Metode Whole Genum Sequencing (WGS) sedang dilakukan di Kudus untuk mengetahui varian apa yang tersebar di daerah tersebut. Dan hasilnya akan diumumkan kemudian.

Disamping itu, dalam upaya penanganan di berbagai daerah, pemerintah telah menyajikan perkembangan tingkat nasional secara rutin melalui publikasi data beserta analisisnya. Data ini bersumber dari pemerintah daerah dan terakumulasikan dibawah sistem data kesehatan yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan.

sumber: okezone.com