Trump akan Undang Putin ke AS Bahas Terorisme, Nuklir juga Serangan Dunia Maya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Washington pada musim gugur ini untuk putaran pembicaraan puncak lainnya.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan di Twitter bahwa Trump setuju dengan Putin “untuk mengadakan dialog tingkat kerja yang berkelanjutan” antara AS dan staf dewan keamanan Rusia, dan secara pribadi meminta penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, untuk mengundang pemimpin Rusia itu ke Washington.

Diskusi untuk pertemuan tersebut “sudah berjalan,” kata Sanders.

Tidak jelas kapan penawaran itu dibuat, atau apakah Putin telah menerimanya.

Putin Kepada Trump: Lupakan Perang Dingin, Mari Bekerja Sama

Pengumuman itu tampaknya mengejutkan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats dalam komentarnya selama pertemuan keamanan nasional di Aspen, Colorado.

“Oke, itu akan menjadi istimewa,” katanya setelah meminta moderator untuk mengulang pengumuman itu.

Trump pada Kamis pagi (19/7/2018) mengatakan dia menantikan pertemuan kedua dengan Putin setelah membual bahwa pertemuan pertama mereka di Helsinki, Finlandia “adalah sukses besar.”

Di antara isu-isu yang akan dibahas Trump dan Putin pada pertemuan mereka berikutnya adalah Ukraina, terorisme, proliferasi nuklir, serangan dunia maya, perdamaian Timur Tengah dan Korea Utara.

“Ada banyak jawaban, beberapa mudah dan sulit, untuk masalah-masalah ini … tetapi mereka semua dapat diselesaikan!” Trump berseru di Twitter.

Ternyata Pembantaian Muslim Rohingya Direncanakan Myanmar, Begini Laporannya

DHAKA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Myanmar ternyata membuat “persiapan besar-besaran dan sistematis” untuk menyerang warga sipil Rohingya selama beberapa pekan dan bulan sebelum pejuang Mulim Rohingya menyerang polisi pada Agustus 2017, kata kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Bangkok dalam laporan yang dirilis Kamis (19/7/2018).

Laporan Fortify Rights menemukan “alasan yang masuk akal” bahwa kejahatan terhadap warga Muslim Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berat, dan mengidentifikasi 22 pejabat militer dan polisi Myanmar yang mereka katakan harus diselidiki secara kriminal atas peran mereka dalam kekejaman tersebut.

Laporan itu juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (the International Criminal Court-ICC).

“Genosida tidak terjadi secara spontan,” kata Matthew Smith, CEO di Fortify Rights, lansir Anadolu Agency.

Inilah 3 Ancaman Besar Bagi Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh

“Impunitas atas kejahatan ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pelanggaran dan serangan di masa depan. Dunia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton genosida terjadinya lain, tetapi sekarang, itulah yang terjadi,” tambahnya.

Laporan itu mengatakan sedikitnya 27 batalion tentara Myanmar, termasuk hingga 11.000 tentara, bersama dengan sedikitnya tiga batalion polisi tempur dengan sekitar 900 personel polisi, terlibat dalam serangan di negara bagian Rakhine utara yang dimulai pada 25 Agustus 2017.

Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar
Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar

“Kejahatan ini tidak terjadi secara spontan atau sebagai peristiwa yang terpisah; mereka membutuhkan sumber daya dan keputusan dari orang-orang dalam posisi berkuasa,” kata laporan itu.

Laporan ini didasarkan pada investigasi selama 21 bulan, termasuk 254 wawancara, yang dilakukan oleh Fortify Rights di Myanmar dan Bangladesh.

Kelompok hak asasi juga mewawancarai saksi mata dan korban Rohingya, personil militer dan polisi Myanmar, pejabat militer dan pemerintah Bangladesh, dan anggota serta mantan anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kata laporan itu.

Mujahidin Myanmar Mulai Lakukan Perlawanan, Aung San Suu Kyi Ajak Damai

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh setelah pasukan Myanmar memulai tindakan brutal terhadap kaum Muslim minoritas tersebut, menurut Amnesty International.

Sedikitnya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar dari 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh tindakan brutal tentara Myanmar. Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, mustilasi – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Erdogan pada Putin: Jika Rezim Suriah Maju ke Idlib, Kesepatan Damai Batal

SURIAH (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengutuk serangan rezim Syiah Bashar al-Assad di Daraa dan Quneitra barat daya.

Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengenang kematian warga sipil di Daraa dan Quneitra dan mengatakan: “Kami sangat mengutuk dan mengecam serangan-serangan ini. Serangan-serangan ini menyabotase upaya Astana dan Jenewa dalam mengurangi kekerasan dan menemukan solusi politik terhadap krisis.”

“Kami tidak ingin skenario yang dialami di Ghouta Timur, Homs Utara dan sekarang di barat daya Suriah juga dialami di Idlib,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Aksoy juga mengingat percakapan telepon Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Rusia Vladimir Putin pada 14 Juli, mengatakan jika rezim maju menuju Idlib, kesepakatan Astana akan gugur.

Dia menekankan bahwa rezim berusaha mencari solusi krisis melalui cara militer dan mengatakan cara-cara seperti itu tidak akan mengarah pada “keputusan yang sah.”

Setelah Daraa Kini Nawa Dibombardir Rezim Syiah Assad

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad menindak keras para demonstran dengan keganasan militer yang tak terduga.

Setelah pembicaraan damai yang diadakan tahun lalu di Astana, Daraa dan Quneitra sama-sama ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi dilarang.

Pertemuan Astana berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada 30-31 Juli di Sochi Rusia, katanya dan menekankan bahwa membangun komite konstitusi di Suriah akan mempercepat proses Jenewa.

Turki Kecam Undang-undang Bangsa Yahudi Baru

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengecam undang-undang negara-bangsa Yahudi baru yang disahkan oleh Knesset Israel, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “mengabaikan” norma-norma hukum universal.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan: “Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini (Kamis) mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak warga Palestina.”

Pernyataan itu muncul setelah Knesset Israel pada hari Kamis mengeluarkan sebuah undang-undang yang menyatakan negara itu akan menjadi “negara-bangsa dari orang-orang Yahudi”.

Kecam Pembentukan Negara Zionis, Mantan PM Israel: Ini Pemerintah Nasionalis Gelap

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk undang-undang negara-bangsa Yahudi baru tersebut “kuno” dan “diskriminatif” karena menggambarkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri di Palestina hanya milik orang Yahudi.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang baru tersebut demi menjaga visi solusi dua negara.

Serangan Udara Israel Dibalas Tembakan Mortir dari Gaza

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Pihak-pihak yang tidak diketahui di Jalur Gaza menembakkan mortir ke arah pasukan militer Israel yang berpatroli di zona penyangga Gaza-Israel pada hari Kamis (19/7/2018), menurut tentara Israel.

Serangan itu tidak menimbulkan korban, kata tentara dalam sebuah pernyataan.

Namun kelompok-kelompok perlawanan Palestina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan mortir hari Kamis itu.

Tembakan artileri yang dilaporkan tersebut terjadi tak lama setelah seorang warga Palestina menjadi martir – dan tiga lainnya terluka – oleh serangan udara zionis di Jalur Gaza selatan.

Tanggapi Serangan Layang-layang Hamas, PM Zionis Siapkan Skenario Militer

Menurut koresponden Anadolu Agency yang bermarkas di daerah itu, sebuah pesawat tempur Israel pada Kamis sore menembakkan dua roket ke pos penjagaan di kota Rafah di Gaza selatan, menewaskan sedikitnya satu warga Palestina.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis Palestina di Gaza telah menerbangkan layang-layang dan balon pembakar di atas wilayah Israel sebagai bagian dari aksi unjuk rasa populer di sepanjang zona penyangga.

Menurut para pejabat Israel, senjata pembakar improvisasi tersebut telah menyebabkan sejumlah kebakaran di dalam wilayah Israel, menyebabkan kerusakan material yang signifikan – dalam beberapa kasus – tetapi tidak ada korban jiwa atau cedera.

Serangan Layang-layang Warga Gaza pada Lahan Pertanian, Rugikan Israel Us$ 2, 5 Juta

Karena aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga pertama kali dimulai pada 30 Maret, lebih dari 140 demonstran Palestina telah menjadi martir – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara penjajah Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk memberi jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi kantong pesisir dan merampas banyak barang kebutuhan pokok bagi kira-kira dua juta penduduknya.

Setelah Daraa Kini Nawa Dibombardir Rezim Syiah Assad

DARAA (Jurnalislam.com) – Pasukan rezim pemerintah Syiah Suriah telah melepaskan sebuah operasi pemboman intens di kota Nawa yang berpenduduk padat di baratdaya, menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai lebih dari 100 orang, menurut para aktivis dan penyelamat.

Serangan udara, yang diluncurkan pada hari Selasa (17/7/2018) dan dilanjutkan pada hari Rabu (18/7/2018), menghantam rumah sakit satu-satunya yang dikuasai oposisi, menjadikannya tidak bisa lagi berfungsi dan menyebabkan puluhan korban dilaporkan.

Pemboman itu adalah bagian dari serangan militer rezim Nushairiyah – yang dimulai pada 19 Juni – pada wilayah-wilayah oposisi yang tersisa di wilayah barat daya, yang meliputi provinsi Deraa dan Quneitra yang mengitari perbatasan dengan Yordania dan perbatasan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Rezim Assad Gelar Serangan Besar pada Zona Gencatan Senjata Barat Daya Suriah

Nawa, rumah bagi sedikitnya 100.000 orang, adalah pusat kota terbesar yang masih dikendalikan oleh oposisi di provinsi Deraa.

Serangan Rabu difokuskan pada kota-kota dan desa-desa di sekitar Nawa, membuat jalan masuk dan keluar dari kota itu menjadi jalur mematikan, menurut seorang aktivis lokal yang memakai nama Selma Mohammed.

Khaled Solh, kepala Pertahanan Sipil Suriah lokal yang dikenal sebagai White Helmets, sebuah kelompok penyelamat yang beroperasi di wilayah Suriah yang dikuasai oposisi, mengatakan mereka mendokumentasikan pembunuhan 14 orang.

Hanya satu ambulan yang bisa sampai ke kota dan warga sipil bergantung pada mobil mereka sendiri untuk membawa sedikitnya 150 orang yang terluka, tambah Solh. Dia mengatakan salah satu ahli ortopedi terakhir di kota itu tewas dalam serangan udara.

Serangan meningkat setelah gagalnya pembicaraan untuk menyerahkan kota pada hari Selasa, memicu gelombang perpindahan baru.

“Kami telah menyaksikan operasi serangan udara intensif sepanjang hari – tim kami telah menghitung sedikitnya 100 serangan udara yang merupakan pembalasan dari pasukan rezim pemerintah Suriah,” kata reporter Al Jazeera Stefanie Dekker, melaporkan dari Dataran Tinggi Golan, Rabu.

“Ini semua bagian dari operasi rezim Syiah Suriah untuk mendapatkan daerah ini kembali dari para oposisi,” tambahnya.

Ketika pemboman semakin intensif, terlihat dari seberang perbatasan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel menunjukkan gumpalan besar asap membumbung di atas daerah Nawa.

Menurut Dekker, pengeboman itu “sangat dekat dengan tenda-tenda pengungsi Suriah” yang berkumpul di sepanjang perbatasan di kamp-kamp sementara setelah pertempuran baru di provinsi barat daya.

Serangan rezim Azzad telah membuat lebih dari 230.000 orang mengungsi, banyak dari mereka berlarian di tempat terbuka.

Konvoi 15 Bus Bawa Pejuang Anti Rezim Assad Tinggalkan Daraa

Jordan mengatakan tidak akan menerima pengungsi baru dan tentara Israel mengusir puluhan pengunjuk rasa yang mendekati perbatasan pada hari Selasa demi mencari perlindungan.

“Orang-orang ini sekarang terjebak di antara perbatasan yang tertutup dan di antara semakin meningkatnya serangan rezim pemerintah Suriah,” kata Dekker.

“Mereka masih berada di wilayah yang dikuasai oposisi. Setelah hidup di bawah oposisi selama sekitar empat tahun, mereka takut apa yang akan terjadi pada mereka jika ada semacam pembalasan dari pasukan rezim pemerintah Suriah,” jelas Dekker.

Dalam waktu kurang dari sebulan, pasukan rezim Suriah yang didukung oleh kekuatan udara Rusia telah menguasai sebagian provinsi Deraa barat daya, termasuk ibu kota provinsi dengan nama yang sama.

Kota Deraa adalah tempat awalnya oposisi melawan rezim Assad dan dikuasai lebih dari tujuh tahun yang lalu.

Bersamaan dengan serangan militer, rezim Assad telah melakukan kesepakatan “rekonsiliasi”, yang pada dasarnya merupakan suatu kapitulasi yang dinegosiasikan di sejumlah desa yang telah berada di tangan oposisi selama bertahun-tahun, untuk memulihkan kontrol rezim pemerintah di sana.

Kecam Pembentukan Negara Zionis, Mantan PM Israel: Ini Pemerintah Nasionalis Gelap

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menggambarkannya sebagai ancaman terhadap pembentukan negara Zionis di Israel.

Dalam sebuah komentar yang dikeluarkan di Tel Aviv pada hari Selasa (17/7/2018), Barak menggambarkan pemerintahan Israel saat ini sebagai “pemerintah nasionalis gelap”, menurut surat kabar Israel Yediot Ahronot pada hari Rabu (18/7/2018), World Bulletin melaporkan.

“Satu-satunya hasil yang tak terelakkan dari tujuan ini adalah pembusukan Israel menjadi sebuah bangsa dengan mayoritas Muslim [dengan] kekerasan internal yang terus-menerus dan perselisihan,” katanya.

Rencana Rahasia AS dan Israel Terkait Yerusalem Bocor, Begini Informasinya

Barak berpendapat penolakan Netanyahu untuk menerima solusi dua negara akan menggagalkan kemungkinan memisahkan diri dari Palestina.

Pemerintah saat ini, katanya, sibuk “mengatur orang Israel yang saling bertentangan terhadap satu sama lain dan menabur benih kebencian di pihak warga asing, populasi lemah, dan minoritas”.

Barak, 75 tahun, menjabat sebagai perdana menteri Israel dari 1999 hingga 2001.

Pada bulan Desember, Barak, dalam New York Times, mengatakan pemerintah Netanyahu membahayakan seluruh proyek Zionis karena semakin mendekat ke aneksasi Tepi Barat, “menghalangi pemisahan permanen dari Palestina.”

Pembicaraan perdamaian yang disponsori AS antara Palestina dan Israel runtuh pada tahun 2014 karena penolakan terakhir untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah-wilayah pendudukan.

HTS Sepakat Pertukaran Tawanan dengan Dua Kota Syiah di Utara Idlib

SURIAH (Jurnalislam.com) – Koalisi faksi jihad Suriah Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dan rezim Nushairiyah Bashar al-Assad sedang melakukan pertukaran tahanan dan warga sipil lainnya. Pusat pertukaran adalah pada penduduk Kefraya dan al-Fouah, dua kota mayoritas Syiah di provinsi utara Idlib.

HTS, yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham (JFS), melaporkan ketentuan pertukaran melalui Ebaa News Agency. Menurut HTS, 1.500 tahanan yang ditahan oleh Assad dan sekutu-sekutunya sedang dibebaskan. Sebagai gantinya, milisi Syiah diperbolehkan meninggalkan kota dan penduduk diizinkan untuk mengungsi juga, lansir The Long War Journal, Rabu (18/7/2018).

Kantor Berita rezim Suriah (SANA), sebuah cabang propaganda rezim Assad, melaporkan bahwa 121 bus dan sejumlah ambulans telah memasuki kota-kota untuk merelokasi penduduk mereka. Al Masdar News, outlet media pro-rezim, menambahkan bahwa lebih dari “7000 orang, termasuk warga sipil dan milisi,” sedang dievakuasi di bawah ketentuan kesepakatan, yang “ditengahi” oleh Turki dan Iran.

Jabhah Nusrah Bebaskan Mantan Istri Abu Bakr Al Baghdadi dalam Pertukaran Tawanan dengan Lebanon

Provinsi Idlib dikuasai oleh koalisi Jaysh al-Fath, yang dipimpin juga oleh JFS dan sekutu terdekatnya, pada awal 2015. Para jihadis telah lama mencoba untuk menukarkan penduduk dan milisi Syiah di Kefraya dan al-Fouah dengan rekan-rekan mereka yang dipenjarakan atau dikepung di tempat lain di Suriah oleh rezim. Pada September 2015, misalnya, faksi-faksi jihad menyerang kota-kota sebagai tanggapan atas serangan Assad dan milisi Syiah Iran di Zabadani, sebuah kota kecil di Suriah barat daya dekat perbatasan Libanon.

Ini bukan pertama kalinya pertukaran dilakukan. Kesepakatan yang dicapai pekan ini mirip dengan pengaturan yang dinegosiasikan pada April 2017, ketika HTS dan rezim Syiah Suriah menukar penduduk dari dua kota untuk tahanan yang ditahan di Suriah selatan. HTS menginformasikan pertukaran tersebut di halaman media sosialnya, sama seperti ketika menyiarkan pertukaran hari ini.

Saluran Telegram HTS mengumumkan pada 21 April 2017 bahwa “tahap pertama” pertukaran tahanan dengan “musuh Iran” telah selesai. Ebaa News Agency, media HTS, melaporkan bahwa 15 “bus yang mengangkut 500 mujahidin dari al-Zabadani, Serghaya, dan gunung timur Damaskus” telah “tiba dengan keluarga mereka,” sementara “46 bus membawa penduduk dan milisi Syiah Kefraya dan al-Foua pergi ke wilayah kontrol rezim Assad. ”Ebaa menambahkan bahwa kesepakatan pertukaran melibatkan“ lebih dari 1.500 tahanan ”yang ditahan oleh“ rezim kriminal Syiah ”Bashar al Assad, dan“ pemberian makanan dan bantuan medis di daerah-daerah yang terkepung ”dekat Damaskus .

Yang menarik, jumlah tahanan yang sama adalah bagian dari pertukaran hari ini.

Mirip dengan April lalu, Kantor Berita HTS Ebaa telah memberikan pembaruan pada pertukaran terbaru selama 24 jam terakhir.

Inilah 3 Ancaman Besar Bagi Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh

DHAKA (Jurnalislam.com) – Organisasi Internasional untuk Migrasi (the International Organization for Migration-IOM) mengatakan pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh menghadapi tiga ancaman besar, yaitu cuaca ekstrim, kekurangan dana dan ketidakpastian tentang masa depan mereka.

Kepala Badan Migrasi PBB William Lacy Swing mengatakan pada hari Selasa (17/7/2018) bahwa penting bagi dunia untuk tetap fokus pada krisis, lansir Anadolu Agency, Rabu (18/7/2018).

“Kegagalan untuk melakukan itu akan berakibat tragis bagi hampir satu juta pengungsi Rohingya yang berlindung di Bangladesh,” kata direktur jenderal Badan Migrasi PBB dalam sebuah pernyataan.

Wartawan Reuters yang Ditangkap Saat Selidiki Pembantaian di Rohingya, Diadili Hari ini

Dia membuat pernyataan setelah meninjau kemajuan IOM dan mitra mereka dalam mengelola pemukiman pengungsi di Cox’s Bazar, diskusi dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di ibukota Dhaka, dan pertemuan sebelumnya dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi.

“Rohingya di Cox’s Bazar berada dalam bahaya akibat cuaca, menjadi tunawisma, dan tanpa masa depan,” katanya.

“Dunia harus bersatu untuk mendukung mereka.

“Semua ibu – pengungsi dan penduduk setempat – harus memiliki akses ke fasilitas yang aman dan higienis untuk melahirkan dan sangat mengkhawatirkan bahwa kekurangan dana sekarang mengancam layanan kehamilan yang sangat penting yang akan membuat perbedaan bagi kehidupan wanita dan bayi dari semua latar belakang.

“Dunia harus mengakui dukungan yang sangat dermawan dari pemerintah Bangladesh dan warga lokal sebagai tuan rumah di sini di Cox’s Bazar terhadap para pengungsi yang tiba dalam kondisi putus asa tanpa memiliki apa pun.”

Pengungsi Muslim Rohingya Bersedia Kembali ke Myanmar Jika…

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh setelah pasukan Myanmar memulai tindakan brutal terhadap kaum Muslim minoritas, menurut Amnesty International.

Sedikitnya 9.400 orang Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar sejak 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan bahwa kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, mutilasi – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan Budha Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa disebut sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Begini Kondisi Terakhir Muslim Uighur di China

XINJIANG (Jurnalislam.com) – Cina tidak melakukan usaha apapun untuk menghentikan upaya menghapus bukti keberadaan populasi Muslim Uighur di negara Komunis yang disebut Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Daerah itu, yang dikenal dengan sebutan Turkistan Timur berpenghuni 12 juta warga Uighur, adalah sebuah negara merdeka hingga Cina mulai menduduki dan menjajahnya pada tahun 1949.

Penjajahan China termasuk larangan total terhadap segala bentuk ekspresi Islam di Xinjiang. China tidak hanya menutup masjid tetapi juga telah melarang semua teks-teks (nash) Islam, termasuk Al-Quran, sementara nama-nama yang terdengar Muslim juga dilarang, demikian juga jenggot dan pakaian yang menunjukkan kepatuhan pada ajaran Islam.

Baru-baru ini, Cina telah mewajibkan semua Muslim Uighur untuk melengkapi sepeda motor dan mobil mereka dengan alat pelacak GPS sehingga pihak berwenang dapat menemukan seluruh warga Uighur pada saat tertentu, lansir World Buletin, Selasa (17/7/2018).

Jika Anda berpikir ini terdengar seperti novel futuristik distopia, maka pertimbangkan juga fakta bahwa polisi China di provinsi ini telah dilengkapi dengan “kacamata pintar,” yang menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi Muslim Uighur di kereta api, bus dan di tempat umum.

Takut Penduduk Uighur Bergabung pada Kelompok Bersenjata, China Rencanakan Ini

Terkait dengan database pusat, “kacamata pintar” dirancang untuk memberi tahu petugas patroli ketika seorang Muslim Uighur telah berpindah melampaui “area aman” nya, yaitu rumah atau tempat kerja.

Pemberlakuan garis keras ini hanyalah puncak gunung es. Muslim Uighur yang menolak meninggalkan identitas Muslim mereka dipaksa masuk “kamp pendidikan ulang”, yang dirancang untuk mengubah Muslim Uighur menjadi penganut ideologi resmi negara: Ateisme.

“Kami menargetkan orang-orang yang beragama Islam … misalnya, mereka yang tumbuh jenggot meskipun masih muda,” kata seorang pejabat pemerintah China dalam sebuah laporan.

Menurut laporan dari pengamat hak asasi manusia, China telah memerintahkan para pejabatnya di Xinjiang untuk mengirim hampir setengah dari populasinya ke “kamp-kamp pencucian otak”. Bagi mereka yang dengan keras kepala menentang program indoktrinasi Cina, penjara atau penghilangan paksa menunggu.

Mengkhawatirkan, laporan-laporan ini tidak banyak menunjukkan tingkat horor yang terjadi terhadap Muslim Uighur di Turkistan Timur hari ini.

Wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pengungsi Muslim Uighur yang telah lolos dari penganiayaan dan kemungkinan tewas di tangan pemerintah China telah mengkonfirmasi hal tersebut.

China Keberatan Pemimpin Muslim Uighur Terima Penghargaan Hak Asasi

Ketika saya berbicara dengan Sadam Musapir, seorang Muslim Uighur yang berhasil mengajukan permohonan status pencari suaka pada tahun 2017 saat masih memegang visa pelajar di Australia, dia memberi tahu saya bahwa China sekarang sedang memenjarakan Muslim Uighur yang berusaha untuk bepergian ke luar negeri. Istri dan anaknya yang berusia sembilan bulan menderita, karena pihak berwenang khawatir dunia akan mempelajari sepenuhnya seberapa luasnya operasi yang diatur Cina untuk membasmi budaya orang-orang Uighur.

“Dalam 60 hari dari sekarang, ketika putra saya, yang belum pernah saya lihat namun hampir berusia satu tahun, China akan memenjarakan istri saya selama lima tahun, dan kemudian menjual bayi saya ke agen adopsi,” kata Musapir kepada saya.

Ketika saya bertanya mengapa Tiongkok mengambil tindakan ini terhadap istri dan anaknya, dia menjelaskan bahwa mereka menangkap istri dan anaknya karena mencoba meninggalkan negara itu untuk bergabung dengannya di Australia. “China sangat tidak ingin dunia tahu apa yang terjadi di sana [Xinjiang],” kata Musapir.

Kasusnya mirip dengan Seven Zhang, seorang Muslim Hui yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Zhang menjelaskan kepada saya bahwa istrinya ditangkap dan dituduh menyeberang perbatasan secara ilegal pada 18 Januari 2016, dan dibawa ke Departemen Kepolisian Jinwuhzen. Kurang dari empat pekan setelah penangkapannya, istri Zhang yang menderita kanker jatuh koma setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan.

Dalam beberapa pekan dan bulan setelah kematian istrinya, Zhang menuntut keadilan dari pemerintahannya, tetapi bukannya mendapat kompensasi atau bahkan sidang, Zhang menuduh pemerintah China mencoba membunuhnya dalam “manipulasi kecelakaan sepeda motor”.