Penulis: Deddy Purwanto

Kloter Keenam Militer Turki Tiba di Qatar

ANKARA (Jurnalislam.com) – Rombongan militer Turki keenam tiba di Qatar untuk memulai latihan dengan pasukan lokal sebagai bagian dari kesepakatan Ankara-Doha, menurut sebuah sumber kementerian pertahanan nasional Turki.

Sebanyak 28 pasukan artileri tiba di Doha pada Rabu pagi (19/7/2017), kata sumber tersebut kepada Anadolu Agency.

Latihan militer Turki-Qatar pertama berlangsung pada tanggal 19 Juni di kamp militer Qatar Tariq bin Ziyad.

Latihan bersama dilakukan hanya beberapa hari setelah parlemen Turki meratifikasi dua perjanjian kerja sama militer yang memungkinkan penggelaran pasukan ke Qatar untuk melatih pasukan gendarmerie negara tersebut.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan angkatan bersenjata Qatar, mendukung upaya negara tersebut untuk memerangi terorisme, dan berkontribusi terhadap keamanan regional dan global.

Penyebaran pasukan Turki terbaru ini bertentangan dengan embargo selama sepekan yang diberlakukan terhadap Qatar oleh beberapa negara Arab lainnya.

Pada tanggal 5 Juni, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman – secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduhnya mendukung terorisme.

Mauritania menyusul segera setelahnya, sementara Yordania menurunkan perwakilan diplomatiknya di Doha.

Arab Saudi juga telah menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, sehingga secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil itu.

Doha dengan keras membantah tuduhan bahwa mereka mendukung terorisme, menggambarkan usaha untuk mengisolasi mereka sebagai “tidak dapat dibenarkan”.

Sejak itu Turki, sekutu lama Qatar, bergegas membantu Doha, mengirim sejumlah besar bantuan kemanusiaan – di samping pasukan – ke negara yang terkepung itu.

CAIR: Kejahatan dan Kebencian Anti Islam AS Meningkat 91 Persen

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Jumlah kejahatan kebencian anti-Muslim AS meningkat 91 persen pada paruh pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, sebuah kelompok advokasi Muslim terkemuka mengatakan Senin, lansir Anadolu Agency, Selasa (18/7/2017).

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengatakan jumlah kejahatan kebencian melonjak dari periode yang sama tahun 2016, yang merupakan tahun terburuk bagi insiden anti-Muslim sejak organisasi hak-hak sipil memulai sistem pendokumentasiannya pada tahun 2013.

Menurut laporan tersebut, jumlah insiden pada semester pertama 2017 juga meningkat sebesar 24 persen tahun ini.

“Kampanye pemilihan presiden dan administrasi Trump telah memanfaatkan lapisan kefanatikan dan kebencian yang menargetkan kelompok Muslim Amerika dan kelompok minoritas lainnya,” kata Zainab Arain, koordinator Departemen CAIR untuk Memantau dan Memerangi Islamophobia.

“Jika tindakan bias yang mempengaruhi komunitas Muslim Amerika berlanjut seperti sebelumnya, 2017 bisa menjadi salah satu tahun terburuk bagi insiden semacam itu.”

Jenis insiden yang paling sering didokumentasikan oleh CAIR pada kuartal kedua tahun 2017 melibatkan pelecehan, yang didefinisikan sebagai insiden tanpa kekerasan atau tidak mengancam. Jenis insiden bias kedua yang paling umum adalah kejahatan kebencian yang melibatkan kekerasan fisik atau kerusakan properti.

Baca juga: 

CAIR mengatakan pemicu insiden bias anti-Muslim yang paling umum di tahun 2017 tetap masalah etnis korban atau asal negara, yang menyumbang 32 persen dari total.

“Dua puluh persen insiden terjadi karena seseorang dianggap Muslim. Jilbab wanita Muslim adalah pemicu 15 persen insiden,” tambahnya.

Data laporan diambil terutama dari intake CAIR setiap tahun. Dengan setiap kasus, staf hak sipil dan hukum berusaha memastikan tingkat akurasi tertinggi.

Menurut laporan CAIR tahun 2016, insiden kebencian anti-Muslim meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan tahun 2015, dengan peningkatan 44 persen kejahatan kebencian yang menargetkan Muslim serta 57 persen peningkatan insiden bias anti-Muslim selama masa itu.

Gara-gara Hp, Seorang Perwira India Ditembak Mati Pasukan Elit di Kashmir

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Tentara mengkonfirmasi pembunuhan perwira oleh pasukannya sendiri di wilayah Uri, yang terletak di dekat Garis Kontrol (the Line of Control-LoC) antara Kashmir yang dikuasai India dan Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Investigasi kejadian, yang terjadi Senin sekitar pukul 12.15 pukul 1845GMT tersebut telah diluncurkan, lansir Anadolu Agency, Selasa (18/7/2017).

Seorang perwira militer mengatakan Mayor Shikhar Thapa ditembak saat berusaha menyita telepon genggam dari tentara tersebut karena menggunakannya di daerah terlarang.

“Ponsel itu pecah dalam perkelahian dan tentara tersebut kemudian menembak Mayor Shikhar Thapa beberapa kali dengan senjatanya,” kata perwira militer itu tanpa menyebut nama karena pembatasan berbicara dengan media.

Surat kabar India mengidentifikasi unit yang terlibat sebagai 8 Rashtriya Rifles, sebuah unit elit, dan mengatakan Thapa ditembak dua kali di belakang dengan senapan serbu AK-47.

Penguasaan Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim terbagi antara India dan Pakistan. Kedua negara tersebut telah bertempur dua kali memperebutkan wilayah tersebut sejak tahun 1947.

Kelompok perlawanan Muslim di Jammu Kashmir telah berperang melawan penjajah India dan lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh sejak 1989 akibat konflik. India mempertahankan lebih dari 500.000 tentara di wilayah tersebut.

Setelah Syiah Hizbullah Kini Militer Libanon Siap Perangi Oposisi Suriah di Perbatasan

LIBANON (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri mengatakan pada hari Selasa (18/7/2017) bahwa tentara akan melakukan operasi di daerah perbatasan dengan Suriah yang telah menjadi basis operasi bagi oposisi Suriah termasuk faksi-faksi jihad.

Berbicara di parlemen, Hariri menggambarkan operasi yang direncanakan untuk wilayah Juroud Arsal dipelajari dengan hati-hati, Kantor Berita Nasional (the National News Agency) melaporkan. Pemerintah telah memberi tentara “kebebasan” untuk bertindak, tambahnya, lansir Al Arabiya News Channel.

Juroud Arsal, daerah tandus di pegunungan antara Suriah dan Lebanon, telah menjadi basis operasi bagi pemberontak yang berperang dalam perang sipil Suriah, termasuk militan IS dan kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah.

Spekulasi muncul bahwa milisi Syiah Libanon, Hizbullah dan militer Suriah akan melakukan operasi besar melawan mujahidin di sisi perbatasan Suriah.

Awal bulan ini, pemimpin Syiah Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan bahwa oposisi Suriah di sepanjang perbatasan dekat Arsal harus mencapai kesepakatan dengan pihak rezim Suriah, mengatakan bahwa “saatnya untuk mengakhiri ancaman kelompok jihadis di Arsal”.

Namun Hariri mengatakan, “Tidak ada koordinasi antara angakatan perang Lebanon dan pasukan Suriah”.

Protes seputar pengungsi Suriah merebak di ibukota, setelah Menteri Dalam Negeri Nouhad al-Machnouk melarang demonstrasi pada hari Ahad, dengan alasan “menjaga keamanan dan perdamaian sipil.”

Presiden Lebanon Michel Aoun membenarkan yang dilakukan negaranya untuk mengembalikan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, karena ketidakmampuan Lebanon menanggung lebih banyak beban, pada saat bersamaan menyebarkan kebencian dan hasutan antara warga Lebanon dan Suriah.

Perdebatan yang terjadi di Lebanon adalah bagaimana menangani masalah tersebut, sementara Syiah Hizbullah dan sekutunya mendorong rezim Suriah untuk mengembalikan para pengungsi. Blok 14 Maret, yang dipimpin oleh Gerakan Masa Depan (the Future Movement), menolak melakukan negosiasi langsung dengan rezim, namun berharap para pengungsi kembali melalui PBB.

34 Tentara AS dan Boneka Afghanistan Tewas dalam Operasi Militer Taliban

KUNDUZ (Jurnalislam.com) – Al-Emarah News, Selasa (18/7/2017) mengatakan sebanyak 34 personil militer boneka Afghanistan dan serdadu AS terbunuh dalam serangan mujahidin Imarah Islam (Taliban) selama 24 jam terakhir di utara Afghanistan.

Wartawan Al Emarah mengatakan pejuang Taliban awal hari Selasa melakukan operasi skala penuh di wilayah musuh di dua distrik provinsi Baghlan, Baghlan-e-Markazi dan Pol-e-Khomri.

Menurut informasi awal, sedikitnya 13 personil musuh gabungan tewas dan beberapa di antaranya terluka dan dua tank ditinggalkan dalam operasi hari ini. Pertempuran dikatakan masih berlangsung.

17 agresor AS dan pasukan boneka mereka juga terbunuh dalam pertempuran sepanjang hari di wilayah kota Kunduz, ibu kota provinsi sama.

Dalam laporan lain dari Kunduz, sedikitnya 4 pasukan Arbaki kehilangan nyawa mereka saat sebuah ledakan bom pinggir jalan merobek kendaraan mereka di distrik Imam Sahib juga di provinsi Kunduz pada hari Selasa.

Kini Giliran Qatar akan Pidanakan Arab cs di Pengadilan Internasional

JENEWA (Jurnalislam.com) – Qatar telah mengumumkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap empat negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA, menuntut kompensasi atas kerugian yang terjadi karena adanya blokade yang sedang berlangsung.

Ahmed bin Jassim Al Thani, menteri ekonomi Qatar, bertemu kepala organisasi perdagangan internasional pada hari Selasa (18/7/2017) di Jenewa, Swiss, untuk membahas kasus kompensasi tersebut.

Qatar telah menyiapkan sebuah tim hukum khusus untuk mempelajari tindakan yang diambil oleh negara-negara pembanding terhadapnya, menurut sebuah pernyataan dari kementerian ekonomi di Doha.

Secara terpisah, Khalid bin Mohammed al-Attiyah, menteri pertahanan Qatar, mengatakan bahwa negara tersebut bahkan akan membawa kasusnya ke Pengadilan Internasional (the International Court of Justice-ICJ), yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia (the World Court), di Den Haag.

Karena memiliki cadangan finansial dan dapat terus mengekspor gas alam cair selama ini, Qatar terhindar dari krisis ekonomi yang melumpuhkan akibat blokade tersebut.

Namun, mereka terpaksa mengandalkan pesawat untuk mengimpor makanan, setelah Arab Saudi dan UEA memblokir pengiriman barang ke Qatar.

Beberapa bisnis lain juga terganggu, termasuk maskapai penerbangan nasional Qatar Airways, yang penerbangannya ke Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain masih ditangguhkan.

Keputusan tersebut terjadi sehari setelah pejabat Qatar mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan “tindakan hukum” secara lokal dan internasional mengenai dugaan hacking kantor berita negara.

Berbicara kepada Al Jazeera pada hari Selasa, Marwan Kabalan dari Institut Doha mengatakan bahwa selama beberapa pekan terakhir, Qatar telah mencoba menggunakan “alat yang berbeda untuk melemahkan blokade”.

“Neraca kekuatan” di kawasan Teluk sekarang “condong ke arah Qatar”, terutama setelah informasi the Washington Post mengenai peran UEA dalam hacking yang memicu krisis.

Namun setelah krisis Teluk memasuki pekan kedelapan tidak ada tanda-tanda perselisihan akan segera diselesaikan.

Sebelumnya, Mohammed Cherkaoui, profesor resolusi konflik di George Mason University di Virginia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mediasi regional dan internasional telah menghadapi “beberapa kemunduran”. Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir memberlakukan blokade darat, laut dan udara di Qatar pada 5 Juni.

Kuartet tersebut menuduh Qatar mendanai “terorisme”, sebuah tuduhan yang ditolak Qatar sebagai “tidak berdasar”.

Pada tanggal 22 Juni, kelompok yang dipimpin Saudi mengeluarkan daftar tuntutan 13-poin, termasuk penutupan Al Jazeera, tidak berhubungan dengan Iran dan mengusir pasukan Turki yang ditempatkan di negara itu, sebagai prasyarat untuk mengangkat sanksi.

Qatar menolak tuntutan tersebut dan keempat negara itu sekarang menganggap daftar tersebut “batal dan tidak berlaku”.

Kuwait berusaha menengahi perselisihan tersebut, dan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Prancis telah mendesak kedua belah pihak melakukan perundingan langsung.

Qatar dan beberapa negara telah meminta pencabutan sanksi sebelum perundingan tatap muka dapat dilanjutkan.

Daniel Hannan, anggota Konservatif Inggris di Parlemen Eropa yang mengunjungi Qatar pada hari Senin, mengatakan bahwa blokade yang terus berlanjut di Qatar tidak membantu dalam menyelesaikan krisis.

“Hampir tidak ada situasi di dunia yang tidak diperburuk oleh blokade ekonomi,” kata Hannan kepada Al Jazeera.

Hannan mengatakan bahwa “pencabutan segera” sanksi tersebut dapat membuka jalan bagi perundingan, dengan mengatakan: “Sangat sulit untuk bernegosiasi dengan membawa senjata ke kepala Anda.”

Israel Masih Kuasai Masjid al Aqsha, Ini Seruan Presiden Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas telah menyerukan “Hari Kemarahan (Day of Rage)” untuk memprotes tindakan aparat Israel di sebuah tempat di Yerusalem yang suci bagi Muslim diseluruh dunia, Masjid al Aqsha.

Seruan tersebut muncul setelah diterapkannya detektor logam dan pintu putar di pintu masuk kompleks al Aqsha setelah baku tembak mematikan di sana terjadi pada hari Jumat.

Dalam insiden tersebut, dua polisi penjajah Israel tewas setelah sebuah serangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina – yang kemudian gugur, dibunuh oleh polisi zionis setelahnya.

Ketegangan melonjak sejak Jumat.

Palang Merah mengatakan pada hari Selasa (18/7/2017) bahwa sedikitnya 50 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel yang tersisa semalam di dekat tempat suci, yang dikenal sebagai Tempat Suci bagi kaum Muslim.

Sedikitnya empat tenaga medis juga terluka, dan 15 lainnya terkena peluru karet, kata badan amal tersebut.

Bentrokan juga pecah pada Selasa malam setelah pasukan penjajah Israel menggunakan bom suara dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan jamaah di dekat gerbang Singa di Yerusalem yang diduduki setelah shalat isya.

Sejumlah warga Palestina menderita luka peluru karet, termasuk mantan mufti Yerusalem Sheikh Ikrima Sabri, kata koresponden Al Jazeera Arab.

Gerakan Hamas dan Gerakan Jihad Islam juga menyerukan demonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza mengenai langkah-langkah keamanan baru.

“Hari Kemarahan (Day of Rage)” akan berlangsung pada hari Rabu, (19/7/2017 – hari ini).

“Untuk hari ketiga ini, otoritas Wakaf Islam – yang mengelola kompleks Masjid Al-Aqsa – menolak masuk melalui detektor logam Israel,” kata Harry Fawcett dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem.

“Pihak [Otoritas] dan semakin banyak jamaah di luar masjid melihat [tindakan otoriter] sebagai memberlakukan kedaulatan Israel di tempat suci, dan lebih umum lagi sebagai perambahan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

“Israel mengatakan bahwa ini adalah tindakan keamanan yang penting setelah serangan mematikan yang terjadi pada hari Jumat.”

Fatah menyerukan agar sholat Jumat dilakukan di lapangan umum di kota-kota Palestina untuk mengecam “prosedur teroris” yang dilakukan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

Warga Palestina telah melakukan sholat di luar kompleks sebagai protes, yang dibuka kembali pada hari Ahad setelah ditutup dua hari.

Mufti Agung Yerusalem Mohammed Ahmed Hussein mengkritik tindakan baru tersebut karena mengubah status quo, yang membatasu umat Islam kontrol agama atas situs tersebut dan mengizinkan orang Yahudi untuk mengunjungi dengan bebasnya

Situs ini menampung Masjid al-Aqsa dan kubah batu suci, situs tersuci ketiga Islam setelah Mekkah dan Madinah.

Pertanyaan tentang kontrol situs sering menyebabkan ledakan bentrokan.

Setelah dugaan serangan hari Jumat, penjajaah Israel menutup tempat suci tersebut, mencegah sholat Jum’at di Masjid al Aqsha untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa.

Mahmoud Abbas, yang dengan cepat mengutuk serangan penembakan tersebut dalam sebuah telepon ke Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu, saat ini berada di Beijing dalam kunjungan tiga hari untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Disambangi Puluhan Ormas, DPRD Solo: Perppu Ormas Buat Polemik di Masyarakat

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Jamaah Anshorusy Syariah (JAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta, dan 20 elemen muslim Soloraya menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, Senin (17/7/2017).

Kedatangan rombongan itu untuk meminta para wakil rakyat bersikap dan ikut menolak terkait Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang dinilai sangat merugikan umat Islam di Indonesia.

Rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim dan beberapa anggota dewan. Ia menilai, terbitnya Perppu kontroversial tersebut mengakibatkan pihaknya terkena imbas atas kebijakan pusat tersebut. Namun dia berjanji, akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini ke tingkat pusat.

“Ini permasalahan nasional, kebijakan ada dipusat kami kena imbasnya. Peraturan ini menimbulkan polemik di masyarakat maka kami akan menindak lanjuti aspirasi tersebut,” ujarnya dihadapan 23 perwakilan ormas Islam Soloraya.

Sementara itu, Asih Sunyoto, dari Fraksi PKS merasakan kegundahan dengan terbitnya Perppu ormas tersebut. Secara pribadi fraksi PKS menolak Perppu nomor 2 tahun 2017 itu.

“Saya juga gundah terbitnya Perppu ini, kami memandang bahwa kondisi belum memenuhi kondisi darurat. Kami memahami dan kami menolak dan akan membawa ke fraksi pusat,” pungkasnya.

Sadis, Pengungsi Suriah Ditahan lalu Disiksa Tentara Lebanon

BEIRUT (Jurnalislam.com) – Tentara Lebanon dilaporkan melakukan sejumlah penyiksaan terhadap tahanan pengungsi Suriah, empat di antaranya tewas dalam tahanan setelah mereka ditangkap dalam serangan massal di kamp-kamp dekat Arsal di perbatasan Suriah-Lebanon.

Keempat orang tersebut tewas setelah tampaknya menghabiskan beberapa hari dalam tahanan tentara Lebanon setelah penyerbuan tersebut, mendorong militer untuk membuka penyelidikan. Namun laporan forensik awal, yang dilihat oleh Middle East Eye, Senin (17/7/2017) mengatakan bahwa tidak ada bukti kekerasan terhadap tahanan tersebut dan keempat pria itu diduga meninggal karena sebab-sebab alamiah.

Tapi foto yang juga dilihat oleh Middle East Eye menunjukkan luka besar dan memar pada mayat tiga dari empat pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Mustafa Abdel-Kareem Absi, Anas Hussein al-Hsaikeh, Khalid Hussein Moulays, dan Othman Merhi Moulays.

Para korban dibiarkan terikat dengan borgol plastik selama beberapa hari, “sampai pada titik di mana hal itu menyebabkan kerusakan fisik yang ekstrem – pada kedua tangan dan kaki mereka”, kata seorang sumber resmi yang telah melihat mayat tersebut sebelum penguburan mereka pada 11 Juli.

Sumber tersebut mengatakan kepada MEE bahwa luka dalam mayat adalah indikator penyiksaan yang jelas.

“Ada juga luka di sekujur tubuh mereka – di bahu, lengan, lutut – terutama di lutut. Orang-orang yang ditahan dan dilepaskan mengatakan kepada saya bahwa mereka juga disiksa.”

Sumber yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan keamanan, mempertanyakan versi resmi tentara, yang menyebutkan korban meninggal karena serangan jantung dan stroke akibat cuaca.

“Bagaimana bisa [laporan kematian tentara] berulang kali mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kekerasan? Bagaimana mungkin seorang dokter mengatakan bahwa tidak ada bukti kekerasan sama sekali?” Kata sumber tersebut. “Jelas ada luka di kepala yang menyebabkan perdarahan.”

Sumber kedua dengan pengalaman ekstensif untuk memeriksa gambar korban penyiksaan mengatakan bahwa gambar tersebut menunjukkan “cukup bukti tentang tanda-tanda penyiksaan yang jelas”.

“Ini tidak diragukan lagi, ada tanda ketegangan dan trauma pada pergelangan tangan, yang bisa mengindikasikan bahwa korban digantung di pergelangan tangannya, dengan gravitasi,” kata sumber tersebut.

“Tidak mungkin ini hanya tanda borgol tangan biasa, tingkat trauma dan tekanan dengan jelas menunjukkan bahwa korban digantung di tangan mereka.”

“Kita juga bisa melihat trauma bulat yang intens di perut dan punggung bagian bawah, yang bukan tanda-tanda jatuh. Jika seseorang jatuh, trauma ada di kaki dan tangan, bukan di perut bagian tengah.”

Orang-orang yang dekat dengan korban tewas tersebut juga mengatakan bahwa mereka bingung dengan versi kejadian tentara.

“Tidak ada kondisi kesehatan yang buruk sebelumnya,” kerabat salah satu korban memberi tahu MEE, yang berbagi foto penguburan tersebut.

“Dia 100 persen sehat.”

Ketika ditanya apakah mereka mengira almarhum telah disiksa, kerabat tersebut berkata: “Tuhan tahu yang terbaik … tapi gambarnya berbicara sendiri.”

Seorang sumber medis dari sebuah rumah sakit di Arsal mengatakan salah satu korban tewas juga seorang petugas medis, yang tidak tinggal di kamp tersebut.

“Dia adalah ahli anestesiologi,” kata sumber tersebut kepada MEE. “Ketika [tentara] menyatakan bahwa kondisi kesehatan dia sudah buruk sebelumnya, kami terkejut karena tidak demikian, dia meninggal padahal dia sehat.”

Pengacara yang mewakili keluarga tiga orang tersebut memperoleh izin untuk melakukan penilaian independen atas mayat tersebut. Namun, intelijen militer melakukan intervensi dan menyita sampel forensik sebelum mereka menilai.

“Kami tidak yakin bahwa laporan awal [dari petugas yang ditunjuk militer] itu akurat,” kata Wissam Tarif, seorang pengacara yang mewakili tiga keluarga tersebut.

Pejabat Intelijen: Hacker UEA Dalang Isu Qatar

DOHA (Jurnalislam.com) – Uni Emirat Arab (UEA) berada di belakang serangkaian hacks yang memicu perselisihan regional dan mengisolasi Qatar dari tetangganya, menurut sebuah laporan media hari Ahad, lansir Anadolu Agency Senin (17/7/2017).

Abu Dhabi mengatur serangan cyber, memburu situs berita dan media sosial Qatar “untuk mengirim kutipan palsu emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani”, Washington Post melaporkan berdasarkan informasi yang diucapkan oleh anonim Pejabat intelijen AS.

Serangan cyber ini akhirnya menghasilkan perpecahan dalam hubungan antara Doha dan lima tetangganya di Teluk Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi.

Sejak 5 Juni, Qatar berada di bawah blokade darat, laut dan udara yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan Yaman, yang menuduh Doha mendukung terorisme.

Serangan tersebut terjadi hampir dua pekan sebelumnya, yaitu pada 24 Mei, sehari setelah pejabat senior Emirati diduga mendiskusikan rencana tersebut.

Laporan yang diretas tersebut mengatakan bahwa amir Qatar menyebut Iran sebagai “kekuatan Islam”, dan melontarkan pujian terhadap organisasi Hamas di Palestina, di antara klaim kontroversial lainnya.

Komentar tersebut mendorong pemblokiran yang dipimpin Saudi untuk melarang semua media Qatar sebelum akhirnya memutuskan hubungan dengan Doha.

Abu Dhabi membantah tuduhan tersebut. Utusannya di Washington dalam sebuah pernyataan menyebut kisah Washington Post tersebut “salah”.

“UEA tidak memiliki peran apa pun dalam dugaan hacking yang dijelaskan dalam artikel tersebut,” menurut pernyataan itu.

Sepanjang krisis Presiden Donald Trump dan Gedung Putih berselisih dengan Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Rex Tillerson yang menekankan perlunya kompromi dan mengatakan bahwa krisis tersebut dapat mengganggu upaya anti-IS.

Trump berpihak pada Riyadh dan sekutunya, menyebut Qatar sebagai pendukung terorisme “tingkat tinggi”.