SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Jamaah Anshorusy Syariah (JAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta, dan 20 elemen muslim Soloraya menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, Senin (17/7/2017).
Kedatangan rombongan itu untuk meminta para wakil rakyat bersikap dan ikut menolak terkait Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang dinilai sangat merugikan umat Islam di Indonesia.
Rombongan diterima Wakil Ketua DPRD Solo, Umar Hasyim dan beberapa anggota dewan. Ia menilai, terbitnya Perppu kontroversial tersebut mengakibatkan pihaknya terkena imbas atas kebijakan pusat tersebut. Namun dia berjanji, akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini ke tingkat pusat.
“Ini permasalahan nasional, kebijakan ada dipusat kami kena imbasnya. Peraturan ini menimbulkan polemik di masyarakat maka kami akan menindak lanjuti aspirasi tersebut,” ujarnya dihadapan 23 perwakilan ormas Islam Soloraya.
Sementara itu, Asih Sunyoto, dari Fraksi PKS merasakan kegundahan dengan terbitnya Perppu ormas tersebut. Secara pribadi fraksi PKS menolak Perppu nomor 2 tahun 2017 itu.
“Saya juga gundah terbitnya Perppu ini, kami memandang bahwa kondisi belum memenuhi kondisi darurat. Kami memahami dan kami menolak dan akan membawa ke fraksi pusat,” pungkasnya.
