Tag: perppu pembubaran ormas
-
Nasional
Disambangi Puluhan Ormas, DPRD Solo: Perppu Ormas Buat Polemik di Masyarakat
SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Jamaah Anshorusy Syariah (JAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta, dan 20 elemen muslim Soloraya menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, Senin (17/7/2017). Kedatangan rombongan itu untuk meminta para wakil rakyat bersikap dan ikut menolak terkait Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang […]
Selengkapnya: Disambangi Puluhan Ormas, DPRD Solo: Perppu Ormas Buat Polemik di Masyarakat -
Nasional
DSKS: Perppu No 2 Tahun 2017 Dapat Jadi Alat Kesewenangan Pemerintah
SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustaz Muin Muinidillah menilai, Perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dapat menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan paksa ormas-ormas yang mengkritisi pemerintah. “Kita tahu selama ini sering digunakan nama untuk melindungi bangsa, melindungi negara, tetapi kemudian digunakan untuk menggebuk orang-orang yang tidak sesuai […]
Selengkapnya: DSKS: Perppu No 2 Tahun 2017 Dapat Jadi Alat Kesewenangan Pemerintah -
Analisa
Perpu No. 2 Tahun 2017 Lebih-lebih Kejam dari Penjajah Belanda, Orla, dan Orba
Oleh Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum dan tata negara JURNALISLAM.COM – Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 […]
Selengkapnya: Perpu No. 2 Tahun 2017 Lebih-lebih Kejam dari Penjajah Belanda, Orla, dan Orba -
Nasional
Pemerintah Dinilai Tabrak 3 Syarat Penetapan Perppu Pembubaran Ormas
SOLO (Jurnalislam.com) – Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono menilai, Perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi yang dibuat Presiden pada Rabu (12/7/2017) menabrak tiga syarat utama peenetapan Perppu. “Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang (UU). Kedua UU yang dibutuhkan tersebut belum ada […]
Selengkapnya: Pemerintah Dinilai Tabrak 3 Syarat Penetapan Perppu Pembubaran Ormas -
Analisa
Kajian Perppu Pembubaran Ormas: Matinya Negara Hukum, Lahirnya Negara Kekuasaan
Ditulis oleh praktisi hukum dan Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan.,M.H JURNALISLAM.Com – Terbukti Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rabu (12/7). Perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi ini efektif berlaku sejak diundangkan […]
Selengkapnya: Kajian Perppu Pembubaran Ormas: Matinya Negara Hukum, Lahirnya Negara Kekuasaan
