Deddy Purwanto, Pengarang Jurnal Islam

Perundingan Damai Suriah Mencapai Titik Kritis

22 Nov 2017 09:39:30

ANKARA (Jurnalislam.com) – Upaya diplomatik untuk menemukan solusi politik terhadap perang global tujuh tahun di Suriah telah mencapai titik kritis.

Kegagalan pembicaraan Jenewa baru-baru ini telah mencapai puncaknya, Turki, Rusia dan Iran tetap akan menggelar perundingan yang berlangsung di kota pesisir Sochi, Rusia, Rabu (22/11/2017).

Meski terjadi pelanggaran oleh rezim Nushairiyah Bashar al-Assad, gencatan senjata yang mulai berlaku Desember lalu atas inisiatif Turki dan Rusia, dan dimulai sejak proses Astana, Kazakhstan, tetap membuka jalan bagi perundingan baru di Jenewa, Swiss.

Perwakilan rezim Assad dan oposisi telah empat kali bertemu dengan banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Turki, Rusia, dan Iran di Jenewa tahun ini.

Meskipun proses Astana sebagian besar terkendali namun di sejumlah tempat diserang oleh rezim Syiah Assad dan milisi Syiah Internasional yang didukung Iran, membuat perundingan Jenewa tetap tidak meyakinkan.

Para pihak di Jenewa diperkirakan akan mengadakan pertemuan kedelapan mereka pada 28 November. Menurut sumber dari PBB, mereka berencana untuk fokus pada penyusunan konstitusi dan memerangi kelompok bersenjata Anti-Assad.

Turki, Rusia dan Iran Bahas Perdamaian di Sochi, Rezim Assad Bombardir Zona de Eskalasi

Namun oposisi Suriah menuding operasi militer rezim di wilayah Ghouta Timur, di sebelah timur ibukota Damaskus sebagai pelanggaran.

Oposisi Suriah mengkritik AS dan negara-negara Barat lainnya karena tidak berbuat lebih banyak untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pendukung oposisi dan Rusia Vladimir Putin dan rekannya dari Iran Hassan Rouhani pendukung rezim Assad, akan membahas Suriah pada pertemuan puncak trilateral hari Rabu.

Para menteri luar negeri dan komite teknis dari ketiga negara penjamin proses Astana pekan lalu menyelesaikan persiapan awal mereka untuk KTT di provinsi Mediterania Antalya, Turki.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menekankan tidak dapat menerima jika mengundang organisasi teroris PKK / PYD ke Kongres Rakyat Suriah seperti yang direncanakan Rusia.

PYD dan sayap militer YPG adalah cabang PKK Suriah, yang telah berperang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

Sejak PKK meluncurkan operasi teror di Turki pada tahun 1984, puluhan ribu orang telah terbunuh.

AS dan koalisi sebagian besar mengabaikan hubungan PYD / PYG dengan PKK, yang oleh EU, dan Turki dimasukkan dalam daftar organisasi teroris.

Menurut informasi yang diterima oleh Anadolu Agency dari pihak-pihak yang akan menghadiri pertemuan di Sochi, sebuah deklarasi bersama diperkirakan akan dirilis dalam KTT.

Perundingan Astana: Oposisi Suriah Tolak Seruan Rusia untuk Kongres di Laut Hitam

KTT tersebut akan fokus pada persiapan untuk pertemuan berikutnya, yang diperkirakan akan berlangsung pada 3 Desember, dan Rusia telah mengubah namanya dari Kongres Rakyat Suriah menjadi Kongres Dialog Nasional Suriah atas permintaan rezim Assad.

Jika kondisi Turki tidak terkait dengan keterlibatan PKK / PYD, akan lebih mudah bagi Ankara untuk mendukung Kongres Dialog Nasional Suriah, sebuah lanjutan dari periode Astana.

Dukungan Ankara untuk Kongres Dialog Nasional Suriah hanya akan mungkin dilakukan jika profil peserta terdiri dari kelompok oposisi yang mendukung kesatuan dan integritas Suriah.

Iran, seperti juga Turki, percaya bahwa ketiga negara penjamin harus menentukan peserta kongres secara bersama-sama.

Kongres tersebut kemungkinan juga bertepatan dengan hari-hari terakhir perundingan yang dijadwalkan dimulai di Jenewa pada 28 November.

Oposisi, yang berusaha untuk bergabung dalam perundingan internasional sebagai satu kesatuan, mencapai aliansi yang luas di Riyadh pada Februari lalu dan membentuk Komite Negosiasi Tinggi.

Inilah Pernyataan Sikap Hayat Tahrir Sham atas Kesepakatan Astana

Komite Negosiasi Tinggi berpartisipasi dalam perundingan tersebut sebagai perwakilan sah oposisi setelah mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi militer.

Akhirnya, sebuah pertemuan di ibukota Saudi Riyadh direncanakan pada 22-24 November bagi anggota Koalisi Nasional untuk Pasukan Perlawanan dan Oposisi Suriah, bersama dengan kelompok-kelompok yang dikenal sebagai platform Kairo dan Moskow, beberapa kelompok oposisi militer, dan juga beberapa tokoh independen.

Tapi setelah pengunduran diri Riyad Hijab, ketua Komite Negosiasi Tinggi, pertemuan tersebut ditunda.

Sumber oposisi percaya bahwa Hijab mengundurkan diri karena tekanan Saudi/Uni Emirat Arab.

Selama negosiasi menteri luar negeri negara penjamin di Antalya pada hari Ahad, pejabat Saudi di Riyadh bertemu dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk Suriah, Alexander Lavrentiev.

Hasil Investigasi Amnesty Internasional: Begini Apartheid di Rakhine, Rohingya

22 Nov 2017 07:30:30

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan terobosan baru oleh Amnesty International, Selasa (21/11/2017), menggambarkan situasi Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine sebagai salah satu “apartheid”.

Laporan tersebut, yang berjudul “Dikurung tanpa atap: Apartheid di Negara Rakhine Myanmar”, membatasi dua tahun penelitian ekstensif dan investigasi mengenai status hukum dan kondisi minoritas Muslim Rohingya.

“Mereka hidup di bawah sistem penindasan yang ditegakkan melalui jaringan hukum, kebijakan dan tindakan yang rumit, yang diberlakukan oleh pejabat negara Myanmar di semua tingkat – kota, distrik, negara bagian dan nasional,” kata Laura Heigh, peneliti Myanmar Amnesty International.

Olof Blomqvist, juru bicara Amnesty International, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa laporan tersebut memasukkan konteks apa yang telah terjadi pada warga Muslim Rohingya dalam beberapa bulan terakhir.

“Kami telah mendokumentasikan pelanggaran berat kemanusian dan cerita mengerikan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam beberapa bulan terakhir,” katanya, “tapi yang tidak diketahui secara luas adalah bahwa ini tidak terjadi dalam ruang hampa.”

Kebijakan diskriminatif tersebut, menurut laporan itu, dilembagakan oleh “rezim pelaku penindasan sistematis dan dominasi kelompok rasial” sejak tahun 1982, ketika pihak berwenang menolak kewarganegaraan Muslim Rohingya dan hak-hak yang terkait dengannya.

Inilah Hasil Penyidikan Kekerasan Seksual atas Muslimah Rohingya oleh Pasukan Myanmar

Pemerintah Myanmar telah mengeluarkan Rohingya dari daftar 135 kelompok etnis yang diakui.

Salah satu praktik apartheid utama adalah pembatasan keras terhadap kebebasan bergerak.

Di seberang Negara Bagian Rakhine, Rohingya berada di bawah aturan penguncian di rumah mereka setiap malam, dan menghadapi risiko penangkapan dan memerlukan izin perjalanan khusus untuk berpindah dari satu kota ke kota lain.

Laporan tersebut juga merinci pengecualian sosial dan politik sistematis komunitas Muslim. Di bagian utara negara, pertemuan lebih dari empat orang di satu tempat dilarang, hingga menghalangi hak Rohingya untuk beribadah dan untuk secara politis menganjurkan hak mereka.

Akses kesehatan juga dibatasi, dan rumah sakit utama di ibukota Sittwe telah memisahkan bangsal untuk Rohingya.

“Kami tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dan kami dibatasi dalam melakukan perjalanan,” kata seorang warga Rohingya yang diwawancarai oleh kelompok hak asasi manusia. “Kami tidak bisa pergi ke mana-mana di jalan karena ada pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Kami berjuang untuk bertahan hidup, anak-anak kita berjuang untuk masa depan mereka”

“Membongkar sistem apartheid ini sangat penting untuk memastikan kembalinya ribuan warga Rohingya yang telah mengungsi menghindari kematian, perusakan dan kemiskinan di Myanmar, sekaligus juga ratusan ribu orang yang terus tinggal di Negara Bagian Rakhine dan yang tetap tunduk pada rezim yang mengerikan ini,” kata Amnesty International.

Amnesty: Militer dan Gerombolan Preman Budha Myanmar Jalankan Kebijakan Bumi Hangus (data satelit)

Laporan tersebut mendesak pihak berwenang Myanmar untuk “segera mengadopsi sebuah rencana tindakan komprehensif untuk memerangi diskriminasi dan pemisahan”. Laporan ini juga menyerukan inisiatif pemerintah untuk membongkar sistem apartheid dan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kami berharap dengan mendokumentasikan ini masyarakat internasional dan Myanmar akan terbangun dan menyadari bahwa ini bukan solusi jangka pendek untuk kekerasan dalam beberapa bulan terakhir tapi tentang penanganan apartheid yang disponsori negara,” kata Blomqvist.

Sejak Agustus, militer Myanmar telah mengusir sekitar 600.000 Rohingya dari Negara Bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh. Pihak militer menuduh bahwa mereka melakukan tindakan keras terhadap Rohingya setelah pangkalan militer mereka diserang.

San Suu Kyi Tuduh Pengungsi Rohingya sebagai Imigrasi Legal dan Terorisme

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dikritik karena hanya diam menghadapi kekejaman tentaranya terhadap warga Muslim Rohingya.

Aktivis Rohingya melaporkan San Suu Kyi telah “menolak keberadaan mereka” karena dia gagal mengkritik operasi militer yang oleh kepala hak asasi manusia PBB disebut “kasus utama pembantaian etnis”.

“Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dia dan pemerintahnya masih mengubur kepala mereka di pasir menghadapi kengerian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine,” kata Amnesty.

Sekitar satu juta warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak aksi brutal militer Budha Myanmar pertama di tahun 1977.

Turki, Rusia dan Iran Bahas Perdamaian di Sochi, Rezim Assad Bombardir Zona de Eskalasi

22 Nov 2017 06:44:13

SOCHI (Jurnalislam.com) – Kepala Angkatan Darat Turki, Iran dan Rusia membahas masalah regional di kota pesisir Rusia Sochi pada hari Selasa (21/11/2017), menurut Staf Umum Turki.

Kepala Staf Umum Turki Jenderal Hulusi Akar bertemu rekan-rekannya dari Rusia dan Iran untuk membahas masalah keamanan, kerja sama dalam memerangi kelompok bersenjata serta pengurangan kekerasan di wilayah Suriah dan de-eskalasi, yang didirikan setelah perundingan Astana, kata pernyataan itu, Anadolu Agency melaporkan.

Pertemuan tersebut terjadi saat pasukan rezim Suriah mengintensifkan serangan udara mereka di Ghouta timur, sebelah timur Damaskus, meskipun telah ditunjuk sebagai zona de-eskalasi.

Ghouta Timur berada dalam jaringan zona de-eskalasi. Zona de-eskalasi didirikan di Suriah oleh Turki, Rusia dan Iran, dimana tindakan agresi dilarang secara eksplisit. Pasukan rezim telah berulang kali menyerang distrik tersebut pekan ini, menyebabkan puluhan warga sipil tewas atau terluka.

61 Warga Tewas di Zona Eskalasi oleh Serangan Udara Assad, HTS: Tidak Ada Solusi Selain Perang

Pertemuan dengan Kepala Staf Umum Rusia Jenderal Valery Gerasimov dan Mayor Jenderal Iran Mohammad Bagheri hadir menjelang pertemuan puncak trilateral hari Rabu di Suriah dengan partisipasi Recep Tayyip Erdogan dari Turki, Vladimir Putin dari Rusia dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

“Para pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi di zona de-eskalasi di Idlib, dan benar-benar menghilangkan anggota organisasi IS dan Al-Nusra yang tersisa di Suriah,” demikian sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia yang dikeluarkan pada hari Selasa.

Pada hari Rabu, presiden tiga negara penjamin diharapkan akan membahas kemajuan dalam mengurangi kekerasan di wilayah Suriah dan de-eskalasi.

Turki dan Rusia, bersama dengan Iran, adalah negara penjamin yang bertindak sebagai perantara gencatan senjata di Suriah pada bulan Desember 2016, yang menghasilkan perundingan Astana. Perundingan Astana berjalan paralel dengan diskusi yang didukung oleh PBB di Jenewa demi menemukan solusi politik untuk perang di Suriah.

Laporan Terbaru: Kelompok Islamic State di Irak Telah Berakhir

22 Nov 2017 05:56:11

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Kehadiran kelompok Islamic State (IS) di Irak secara “militer” telah berakhir dan semua kota sudah direbut kembali, perdana menteri Irak mengatakan pada hari Selasa (21/11/2017).

Berbicara di sebuah briefing berita pekanan di Baghdad, Haider al-Abadi mengatakan bahwa kehadiran IS di daerah gurun di sebelah barat kota Anbar akan segera berakhir.

“Kemudian, ini akan menjadi kemenangan penuh,” kata al-Abadi menambahkan bahwa hari ini akan dinyatakan sebagai “hari nasional” di Irak, lansir Anadolu Agency.

Irak: Milisi IS Sogok Pasukan Peshmerga untuk Bisa Kabur dari Hawija

Mengenai keputusan Mahkamah Agung pada hari Senin yang mengumumkan bahwa referendum bulan September tentang pemisahan wilayah Kurdi Irak utara “tidak konstitusional”, al-Abadi memperingatkan warga Kurdi untuk menghindari konflik.

“Saya memperingatkan warga Kurdi kita untuk menghindari segala jenis konflik dan meminta mereka untuk mematuhi undang-undang tersebut,” Al-Abadi mengatakan sambil menekankan perlunya keamanan dan menambahkan bahwa pemerintah pusat Irak akan membayar gaji pegawai negeri sipil setelah penyelidikan yang diperlukan.

Semakin Terjepit di Markas Terakhir di Anbar, Pasukan Irak Desak IS Menyerah

IS baru-baru ini mengalami serangkaian kekalahan total di Irak dan Suriah setelah sebelumnya menguasai sejumlah luas wilayah di kedua negara pada pertengahan 2014.

Pada 17 November, Menteri Dalam Negeri Qasim al-Araji menyatakan bahwa kehadiran kelompok IS di Irak telah berakhir secara efektif menyusul “pembebasan” kota Rawa di provinsi Anbar barat.

Jelang Konferensi di Arab, Ketua Oposisi Utama Anti Assad Undur Diri dari HNC

21 Nov 2017 10:56:20

SURIAH (Jurnalislam.com) – Riyad Hijab, kepala blok oposisi utama Suriah, mengundurkan diri menjelang sebuah konferensi yang dijadwalkan di Arab Saudi yang bertujuan untuk “mempersatukan” berbagai kelompok yang menentang rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad.

Hijab adalah mantan perdana menteri di bawah Assad yang membelot setelah pergerakan tahun 2011, dan telah menjadi tokoh Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) yang didukung Saudi sejak Desember 2015.

Dia mengumumkan keputusannya untuk mundur pada hari Senin (20/11/2017), tanpa menjelaskan alasan kepindahannya.

“Setelah hampir dua tahun bekerja keras untuk melestarikan prinsip mulia revolusi Suriah […] saya menemukan diri saya dipaksa untuk mengumumkan pengunduran diri saya dari HNC, sambil berharap semoga sukses, dan menginginkan kedamaian dan keamanan bagi negara saya tercinta, Suriah,” kata Hijab dalam sebuah pernyataan yang diposkan di media sosial.

Perundingan Astana: Oposisi Suriah Tolak Seruan Rusia untuk Kongres di Laut Hitam

Pengunduran dirinya terjadi dua hari sebelum sebuah konferensi oposisi Suriah di ibukota Saudi, Riyadh, dan diumumkan dalam sebuah pernyataan di Badan Pers Saudi (Saudi Press Agency-SPA).

Tujuan pertemuan tersebut, menurut SPA, adalah untuk “membawa platform dan faksi-faksi oposisi Suriah menjadi lebih dekat” satu sama lain, dan untuk “menyatukan delegasi oposisi” dalam putaran perundingan berikutnya yang disponsori PBB di Jenewa.

Perpecahan di dalam oposisi telah lama menjadi perdebatan. Staffan de Mistura, utusan PBB untuk Suriah, sebelumnya bersikeras bahwa kelompok tersebut harus bersatu dalam negosiasi dengan pemerintah Suriah.

Meskipun pernyataan SPA tidak menentukan kelompok oposisi mana yang akan ambil bagian dalam perundingan tersebut, perpecahan utama di dalam oposisi adalah antara HNC dan dua kelompok lain, yang berplatform Moskow dan Kairo.

Kelompok Moskow dan Kairo memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan ditoleransi oleh pemerintah Assad karena sikap mereka yang lebih lembut terhadapnya.

Posisi mereka dalam perang di Suriah membuat mereka sangat berbeda dari HNC, yang menyerukan mundurnya Assad sebagai dasar penyelesaian konflik.

Meskipun tidak jelas apakah pengunduran diri oleh Hijab dikaitkan dengan konferensi yang direncanakan oleh Arab Saudi, Omar Kouch, seorang analis Suriah yang memiliki hubungan dekat dengan oposisi, berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah “penolakan terhadap apa yang akan terjadi di Riyadh dan pemindahtanganan HNC.”

Inilah Pernyataan Sikap Hayat Tahrir Sham atas Kesepakatan Astana

“Mereka menegakkan agenda internasional – khususnya Rusia – bagi oposisi, jadi bagaimana mereka bisa menerima ini?” Kouch mengatakan kepada Al Jazeera dari kota Istanbul di Turki.

“Mereka mencoba menciptakan sebuah platform oposisi baru dengan menambahkan kelompok Moskow dan Kairo – Hijab seharusnya mengundurkan diri sepekan yang lalu saat pertemuan tersebut diumumkan,” tambahnya.

Sejak masuk ke dalam perang Suriah di sisi Assad pada bulan September 2015, Rusia secara bersamaan mendominasi di arena diplomatik dan mengarahkan negosiasi untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.

Seiring dengan Iran, yang juga mendukung Assad, dan Turki, pendukung oposisi, pihak Rusia telah memimpin pembicaraan di Kazakhstan sejak akhir tahun lalu.

Cape-cape ke Arab Gelar Pertemuan Oposisi Suriah, Akhirnya Ditolak Moskow

Kouch percaya bahwa setelah perang Suriah usai, dengan bantuan Rusia dan Iran, masyarakat internasional dibuat untuk berusaha memaksa oposisi agar menerima sebuah kesepakatan tanpa mundurnya Assad atau masa transisi.

Sejak dimulainya perang pada tahun 2011, rezim Suriah secara sistematis menolak untuk mendukung setiap proses transisi yang berakhir dengan mundurnya Assad, sementara bagi oposisi, mundurnya Assad tetap menjadi satu-satunya syarat untuk perdamaian.

Polisi Wanita Dilarang Pakai Jilbab, Pejabat Rotterdam Ajukan Protes ke Dewan

21 Nov 2017 10:40:12

BELANDA (Jurnalislam.com) – Komisi Hak Asasi Manusia Belanda memutuskan bahwa Polisi di negara tersebut membeda-bedakan petugas wanita Muslim dengan tidak mengizinkannya mengenakan seragam dengan jilbab, karena kontaknya dengan publik terbatas.

Menurut hukum Belanda, petugas polisi dilarang memakai simbol keagamaan yang terlihat saat bertugas dengan alasan bahwa mereka harus tampil “netral.”

Sarah Izat, pejabat adminstratif Rotterdam yang membawa kasus tersebut ke dewan, mengajukan sebuah pengaduan pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut bersifat diskriminatif terhadapnya dan menghambatnya untuk maju dalam karir.

Rekan non-Muslim Izat diizinkan untuk mengenakan seragam, sedangkan perwira berusia 26 tahun itu hanya bisa mengenakan pakaian biasa jika dia ingin mengenakan jilbabnya.

Austria Resmi Larang Jilbab Bercadar Tanggal 1 Oktober

Pada hari Senin (20/11/2017), Komisi memutuskan bahwa, dalam kasus Izat, larangan jilbab tidak dapat dibenarkan, terutama karena dia melakukan pekerjaan di meja kerja yang mengharuskannya mengambil pernyataan melalui telepon atau kadang-kadang melalui sistem proyeksi video.

“Ketika dia berbicara di telepon, warga sipil tidak dapat melihatnya. Sehingga, melarangnya [mengenakan jilbab] tidak akan menambah atau mengurangi niat bersikap netral,” kata dewan tersebut, menambahkan bahwa polisi telah membuat “perbedaan terlarang berdasarkan agama.”

Dalam keputusannya, Komisi juga mengatakan bahwa dalam kasus di mana orang melihat wajah Izat, melalui sistem proyeksi video, jilbab tidak memiliki pengaruh pada pekerjaannya karena dia hanya mengambil pernyataan dan tidak berwenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana polisi selanjutnya akan melanjutkan.

Dewan hak asasi manusia juga menolak klaim polisi nasional yang tidak berdasar bahwa jilbab tersebut dapat membahayakan keselamatan pribadi Izat.

Pada tahun 2012, Komisi Hak Asasi Manusia Belanda adalah badan pengawas independen yang bertugas untuk meningkatkan, melindungi dan melindungi hak asasi manusia di Belanda.

Politisi Anti-Muslim Australia Lakukan aksi Kenakan Burqa untuk Larangan Jilbab

Seperti semua keputusannya, keputusan hari Senin kemarin itu tidak mengikat. Ini berarti polisi dapat memutuskan apakah harus mematuhi atau tidak.

Keputusan tersebut juga hanya berlaku untuk kasus ini dan tidak membahas masalah jilbab atau simbol keagamaan lainnya yang dipakai petugas polisi.

“Kami akan lebih menyukai jika Komisi membuat keputusannya sedikit lebih luas, tapi kami puas dengan keputusan ini”, Betul Ozates, pengacara Izat, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Saya harap keputusan ini memotivasi polisi untuk melihat dan mengubah kode etik yang saat ini melarang orang untuk memakai jilbab, terutama karena klien saya telah melakukan pekerjaannya selama berbulan-bulan sambil mengenakan jilbabnya. Dia hanya tidak diizinkan melakukannya dengan mengenakan seragamnya,” tambahnya.

“Dia lebih dari mampu melakukan pekerjaannya saat mengenakan jilbab, jadi kami merasa dia seharusnya boleh mengenakan seragam saat dia melakukan pekerjaannya seperti rekannya.”

Wanita Muslim pada Hari Buruh di Eropa: ‘Jilbabku Bukan Urusanmu’

Di Twitter, Izat menanggapi keputusan tersebut dengan mengatakan, “Kami menang! Komisi telah memastikan bahwa saya berhak mengenakan seragam dan jilbab. Ini berarti segalanya dan kemenangan ini adalah milik kita semua!”

Berbicara dengan Al Jazeera, seorang juru bicara polisi merujuk pada siaran pers resminya, mengatakan bahwa polisi akan mempertimbangkan keputusan tersebut.

“Polisi ingin menjadi organisasi yang netral, karena itulah kami mempertimbangkan keputusan Komisi secara serius. Netralitas akan tetap menjadi aspek kunci dari kerja polisi,” siaran pers tersebut berbunyi.

Pengepungan Rezim Assad di Timur Ghouta Bunuh 527 Bayi

21 Nov 2017 10:25:54

TIMUR GHOUTA (Jurnalislam.com) – Pengepungan rezim Syiah Assad di wilayah Ghouta Timur ibukota Suriah, Damaskus, telah membunuh 227 bayi tahun ini, menurut data dari rumah sakit setempat, Anadolu Agency melaporkan, Senin (20/11/2017).

Jumlah korban baru mencapai 527 bayi, yang meninggal karena kekurangan gizi akibat blokade rezim Nushairiyah di wilayah tersebut sejak tahun 2014.

Kubu oposisi utama di pinggiran kota Damaskus, Ghouta Timur dikepung oleh pasukan rezim Syiah sejak Desember 2014.

Serangan dan blokade tersebut telah menyebabkan penduduk di wilayah seluas 400.000 berjuang dengan kekurangan gizi dan tidak beroperasinya semua fasilitas kesehatan.

Ghouta Timur Diblokade Rezim Syiah Assad, 1.000 Anak Lebih Terancam Kematian

Menurut data dari rumah sakit setempat, hanya 15 bayi yang menghembuskan napas terakhir mereka di Ghouta Timur pada tahun 2014. Namun, jumlah korban tewas meningkat menjadi 112 pada tahun 2015 dan 173 di tahun kemudian.

Bulan lalu, Sehar Difda, bayi berumur satu bulan, adalah bayi terakhir yang meninggal karena kekurangan gizi di Ghouta Timur.

Menurut aktivis, ribuan bayi Suriah di Ghouta Timur berisiko meninggal karena rezim Suriah memperketat blokadenya dalam beberapa bulan terakhir, mencegah penduduk membawa kebutuhan sehari-hari mereka melalui terowongan atau pedagang perantara.

Ghouta Timur berada dalam jaringan zona de-eskalasi – yang didirikan di Suriah oleh Turki, Rusia dan Iran – di mana tindakan agresi dilarang secara eksplisit.

51 Pasukan Assad Tewas dalam Pertempuran di Timur Ghouta dan Damaskus

Suriah telah dikurung dalam perang global yang kejam sejak awal tahun 2011, ketika rezim Syiah Bashar al-Assad menindak aksi unjuk rasa dengan keganasan militercyang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut pejabat PBB.

Cerita Bentakan JPU dan Respon Peserta Sidang Alfian Tanjung

21 Nov 2017 10:08:28

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ada yang menarik dari persidangan kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (21/11/2017). Jaksa Penuntut Umum (JPU) membentak terdakwa yang disambut gemuruh cemoohan dari para peserta sidang.

“Jangan bentak ulama kami, jangan kurang ajar kepada guru kami!,” lugas para peserta sidang.

Kejadian itu terjadi sesaat pemeriksaan barang bukti berupa video ceramah berdurasi 1 jam, yang dibawa pelapor. Pada kajian bertema ‘Bahaya Invasi PKI dan PKC’ ini pelapor mengaku ketakutan dengan ceramah Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat tersebut.

Namun naas, ketika diputar video yang dijadikan barang bukti utama itu rusak. Tepatnya pada menit ke-6 video tidak bisa dilanjutkan.

JPU yang tengah terlanjur malu, menanyakan kepada Alfian untuk memberikan keterangan diatas menit ke-6. Dengan tegas, pakar tentang PKI ini menolak menjawab dan memilih diam karena barang bukti rusak dan tidak bisa dilanjutkan.

Dengan nada tinggi bercampur muka yang memerah, JPU membentak terdakwa karena sikap diam benarnya.

Walau demikian, Alfian merespon santai bentakan tidak beretika tersebut dan lebih menyerahkan kepada Tuhan agar membalasnya.

“Biarkan saja dia kurang ajar, biar Allah yang balas,” pungkasnya.

Majelis hakim yang melihat gemuruhnya ruang sidang memilih mengetuk palu saktinya, tanda untuk menghentikan keributan dan melanjutkan agenda pertanyaan penasehat hukum.

Ketegangan Meningkat, Pemimpin Syiah Hizbullah Bantah Tuduhan Menlu Arab Saudi

21 Nov 2017 07:01:14

LEBANON (Jurnalislam.com) – Pemimpin Syiah Hizbullah Hassan Nasrallah menolak tuduhan menteri luar negeri Arab bahwa milisi Syiah Lebanon mempersenjatai pemberontak Houthi di Yaman.

Dalam sebuah pidato di televisi pada hari Senin (20/11/2017) dari Beirut, Nasrallah, yang kelompok Syiahnya memiliki perwakilan di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer, menyebut klaim yang dikeluarkan pada pertemuan Liga Arab hari sebelumnya sebagai “hal yang konyol”, lansir Aljazeera.

Mengacu pada sebuah paragraf dalam pernyataan akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang melaporkan Syiah Hizbullah “mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik”, Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk klaim semacam itu.

Pangeran Arab: Pasokan Rudal Iran ke Syiah Houthi adalah Perang Melawan Kerajaan

Arab Saudi melaporkan milisi Syiah Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Syiah Houthi yang bermarkas di Iran ke arah Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh.

“Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih – bahkan senjata api – tidak ke Yaman, tidak ke Bahrain, tidak ke Kuwait, tidak ke Irak … atau negara Arab manapun,” kata Nasrallah, menambahkan bahwa pasukan Hizbullah tidak memiliki rudal balistik.

Israel Berbagi Laporan Intelijen dengan Arab Saudi

Pidato Nasrallah muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran – sekutu Hizbullah – dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Libanon, beberapa jam sebelum rudal yang diluncurkan oleh pemberontak Syiah Houthi dicegat di dekat ibu kota Saudi.

Hariri, seorang politisi Sunni dan sekutu Arab Saudi, mengutip “keterlibatan” Iran di negaranya dan ancaman terhadap hidupnya sebagai alasan pengunduran dirinya.

San Suu Kyi Tuduh Pengungsi Rohingya sebagai Imigrasi Legal dan Terorisme

21 Nov 2017 06:48:15

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis Rohingya mengatakan Aung San Suu Kyi “menolak keberadaan mereka”, setelah pemimpin Myanmar tersebut tidak bisa mengakui sebuah krisis kemanusiaan yang telah mengakibatkan eksodus lebih dari setengah juta pengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Dalam sebuah pidato pada hari Senin (20/11/2017), Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa dunia menghadapi ancaman baru, sebagian karena imigrasi ilegal dan penyebaran “terorisme”. Pidatonya tersebut dikritik karena dia berusaha mengalihkan perhatian dari krisis kemanusian berat Rohingya.

“Hari ini kita menghadapi periode ketidakpastian dan ketidakstabilan global,” kata Aung San Suu Kyi pada pertemuan menteri luar negeri Asia-Eropa ke-13 (Asia-Europe Meeting-ASEM) di Naypyidaw.

“Konflik di seluruh dunia menimbulkan ancaman baru dan keadaan darurat: imigrasi ilegal, penyebaran terorisme dan ekstremisme keras, dan bahkan ancaman perang nuklir.”

Pada bulan Agustus, sebuah tindakan keras militer Budha Myanmar yang kejam, setelah serangan terhadap pos-pos militer, berakibat lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “pembantaian etnis” di negara bagian Rakhine, Myanmar utara.

Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!

Digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”, Muslim Rohingya telah puluhan tahun menderita diskriminasi dan pelecehan seksual di tangan tentara Budha Myanmar dan Rohingya juga telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982.

Banyak umat Buddha di Myanmar percaya bahwa Muslim Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara tersebut secara ilegal selama pemerintahan Inggris di benua tersebut.

Bereaksi terhadap pidato Aung San Suu Kyi, Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, mengatakan bahwa pernyataannya hanyalah sebuah “penyangkalan terhadap keberadaan kita”.

“Muslim Rohingya diakui sebagai warga negara setelah kemerdekaan pada tahun 1948. Kewarganegaraan kami dirampas pada tahun 1982 oleh rezim militer,” katanya kepada Al Jazeera.

“Ketika partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD), didirikan pada tahun 1988, banyak warga Rohingya yang mendukungnya,” tambahnya.

“NLD mengeluarkan kartu penduduk yang menyebutkan kata Rohingya,” katanya, menambahkan bahwa empat warga Rohingya berada dalam pemilihan parlemen 1990 bersama partai Aung San Suu Kyi.

Tanvir Chowdhury dari Al Jazeera, melaporkan dari kota perbatasan Cox’s Bazar di Bangladesh tempat berlindung sebagian besar warga Rohingya yang melarikan diri, mengatakan bahwa pidato pemimpin Myanmar itu dipandang oleh banyak orang sebagai “langkah yang sudah direncanakan”.

“Dia mencoba mengubah diskusi utama dari krisis kemanusiaan Rohingya dan isu pembersihan etnis menjadi diskusi tentang krisis imigrasi dan terorisme,” tambah Chowdhury.

“Dia mencoba untuk menyenangkan para militernya, yang mengendalikan perbatasan, pertahanan dan kementerian dalam negeri.”

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di ibu kota Myanmar, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini menekankan perlunya memberikan bantuan kemanusiaan setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar.

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

“Melihat begitu banyak anak kecil merawat bayi-bayi dan anak-anak yang lebih muda adalah hal yang paling mengejutkan saya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kepala Uni Eropa juga meminta solusi untuk krisis tersebut dan mendukung sebuah rencana mantan kepala PBB Kofi Annan, yang meminta lebih banyak investasi untuk mencapai pertumbuhan yang diarahkan oleh masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Rakhine.

Proposal Annan antara lain juga meminta Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Namun Mogherini dikritik karena tidak menyerukan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Myanmar, termasuk sebuah operasi pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan dan pembakaran, sejak 25 Agustus.

Inilah Laporan Terbaru PBB Tentang Serangan Brutal Buddhis Myanmar pada Muslim Rohingya

Lotte Leicht, Direktur Human Rights Watch Uni Eropa, mengatakan bahwa “mengerikan” ketika kepala Uni Eropa “sepenuhnya” gagal untuk mengakui bahwa warga Msulim Rohingya “melarikan diri dari operasi kejahatan militer terhadap kemanusiaan”.

Aung San Suu Kyi mendukung militer untuk menangani krisis Rohingya dalam pernyataan publik pertamanya. Sejak saat itu, partainya telah menyelenggarakan demonstrasi lintas kepercayaan yang oleh para kritikus disebut sebagai “upaya hubungan masyarakat (taktik public relations)”.

Nay San Lwin berkata, “Rohingya bukan imigran tapi warga Myanmar.

“Dia [Suu Kyi] menunjukkan wajah sejatinya bahwa dia menentang warga Muslim.”