Penulis: Deddy Purwanto

Perundingan Damai Suriah di Sochi dalam Pemberitaan Media di Dunia

ANKARA (Jurnalislam.com) – Media dunia meliput pertemuan puncak trilateral yang diadakan di resor Sochi, Laut Hitam, yang dihadiri Presiden Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin dan Hassan Rouhani untuk membahas masa depan Suriah.

Di Amerika Serikat, New York Times menempatkan KTT tersebut sebagai berita utama dengan judul ” Rusia, Turki dan Iran Usulkan Konferensi tentang Masa Depan Suriah Pasca Perang (“Russia, Turkey and Iran Propose Conference on Postwar Syria’s Future,),” dengan mengatakan bahwa ketiga pemimpin tersebut mengumumkan sebuah kesepakatan pada hari Rabu untuk mensponsori sebuah konferensi demi mencapai penyelesaian damai perang Suriah, Anadolu Agency, Kamis (23/11/2017)

The Washington Post menulis: “Pembicaraan Suriah di Rusia dan Arab Saudi bermaksud menyatukan semua pihak,” seraya menambahkan:

“Para pemimpin Rusia, Turki dan Iran pada hari Rabu membahas cara untuk mempromosikan penyelesaian damai di Suriah, termasuk kembalinya pengungsi, bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan, sementara kelompok-kelompok oposisi Suriah lainnya bertemu di Arab Saudi untuk mengatasi masalah perpecahan dan membentuk front persatuan sebagai persiapan perundingan damai Suriah di Jenewa.”

Oposisi Suriah di Arab Saudi: Hapus Bashar Assad dalam Rancangan Resolusi

CNN International, di situs mereka, menggunakan tajuk utama “Rusia, Iran, Turki setuju untuk mengadakan kongres Suriah ‘untuk pembicaraan damai”. Laporan tersebut melaporkan: “Ketiga pemimpin telah mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang bertujuan untuk melanjutkan perundingan damai Suriah dan menemukan solusi berkelanjutan untuk periode pasca konflik dengan mengadakan ‘Kongres Nasional Dialog Suriah,” kata Putin.

Surat kabar Suddeutsche Zeitung di Jerman mengklaim bahwa Rusia, Iran dan Turki duduk di meja Kongres Rakyat di Suriah, sambil mengajukan pertanyaan apakah Kongres akan berkumpul dalam konstitusi baru dengan partisipasi sekitar seribu orang di Sochi di awal Desember.

The Times di Inggris menulis sebuah judul “Putin menyerukan reformasi Suriah di pertemuan puncak pemimpin di Sochi,” menekankan bahwa ketiadaan AS “dipertanyakan”, mengingat kehadiran militernya di Suriah.

“Putin membawa Iran dan Turki bersama dalam rencana perdamaian Suriah yang berani,” tulis Guardian, menambahkan bahwa presiden rezim Suriah, Bashar al-Assad, juga telah bertemu Putin menjelang KTT tersebut.

El Mundo Spanyol menulis: “Iran dan Turki mengajukan tawaran untuk ‘pax Rusia’ di Suriah,” sementara La Vanguardia menulis: “Putin mendapat dukungan dari Erdogan dan Rouhani untuk meluncurkan proyek perdamaian mereka di Suriah.”

Die Presse di Austria menyatakan sebuah opini mengenai KTT Sochi. Sambil merefleksikan foto yang diambil saat KTT, Martin Gehlen menulis: “Mediator internasional terpenting di masa depan Suriah adalah bos Kremlin, itulah pesan dari gambar-gambar ini.”

Koran RBK menerbitkan sebuah analisis yang mengatakan bahwa dampak Rusia terhadap Assad tidak terbatas dan Assad berkewajiban memberikan beberapa konsesi selama negosiasi yang akan datang; Jika tidak, Rusia bisa menarik dukungannya.

Perundingan Damai Suriah Mencapai Titik Kritis

Koran Kommersant menulis topik yang paling penting di KTT mengenai sensibilitas Turki terhadap organisasi teroris.

Situs yang berbasis di Moskow Gazeta.ru mengatakan dalam analisisnya yang berjudul “Peace from Russia” bahwa dengan pertemuan puncak Sochi, Rusia memperkuat tangannya dalam negosiasi internasional.

Media Georgia mengatakan bahwa KTT di Sochi merupakan indikator nyata untuk menemukan solusi bagi perang Suriah.

Menurut kantor berita Georgia Interpressnews, Erdogan, Putin dan Rouhani menyetujui sebuah perjuangan bersama untuk mengakhiri konflik di Suriah.

Surat kabar Azerbaijan Sark mengucapkan terima kasih kepada Erdogan atas konsultasi konstruktifnya.

Ketegangan Meningkat, Korea Utara dan Kuba Tolak Tuntutan AS

KUBA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Kuba dan mitranya dari Korea Utara menolak tuntutan ‘sepihak dan sewenang-wenang’ Amerika Serikat pada hari Rabu saat mengungkapkan kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, kementerian tersebut mengatakan.

Korea Utara mencari dukungan di tengah tekanan AS dan masyarakat internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya, yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Negara tersebut, yang tidak merahasiakan rencananya untuk mengembangkan rudal yang mampu mencapai daratan AS, telah mempertahankan hubungan politik yang hangat dengan Kuba sejak 1960, terlepas dari penentangan Kuba terhadap senjata nuklir.

Beberapa diplomat mengatakan Kuba juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang mungkin bisa meyakinkan Korea Utara untuk menjauh dari pertarungan dengan AS yang mengancam perang saat ini.

Para menteri, yang bertemu di Havana, menyerukan “penghormatan terhadap kedaulatan rakyat” dan “penyelesaian sengketa damai,” menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Kuba.

Donald Trump: Kami akan Hancurkan Korea Utara

“Mereka menolak keras daftar dan sebutan unilateral dan sewenang-wenang yang ditetapkan oleh pemerintah AS yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan pemaksaan yang bertentangan dengan hukum internasional,” kata pernyataan tersebut.

Presiden Donald Trump juga telah meningkatkan tekanan pada Kuba sejak menjabat, memutar kembali sebuah detente yang rapuh yang dimulai oleh pendahulunya, Barack Obama dan kembali ke retorika Perang Dingin yang mencekam.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa AS telah menjelaskan bahwa mereka menginginkan sebuah resolusi damai untuk masalah nuklir Korea Utara.

“Perilaku berperang dan provokatif DPRK menunjukkan bahwa pihaknya tidak berminat untuk berusaha menuju solusi damai,” kata pejabat tersebut.

DPRK adalah nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea (the Democratic People’s Republic of Korea).

Kuba mengatakan dalam pernyataannya bahwa menteri luar negeri Kuba dan Korea Utara telah “menyatakan keprihatinannya tentang eskalasi ketegangan” di Semenanjung Korea.

Menteri Pertahanan AS Tegang Lihat Kekuatan Nuklir Korea Utara

“Para menteri membahas upaya masing-masing yang dilakukan dalam pembangunan sosialisme sesuai dengan realitas yang melekat pada negara masing-masing.”

Kuba dan Korea Utara adalah dua negara terakhir di dunia yang mempertahankan ekonomi pemerintah bergaya Soviet. Walaupun di bawah Presiden Raul Castro, negara Karibia itu telah mengambil beberapa langkah kecil menuju komunisme China yang berorientasi pasar.

Kuba mempertahankan kedutaan di Korea Utara, namun perdagangan umum hampir secara eksklusif dilakukan dengan Korea Selatan. Tahun lalu, perdagangan dengan Korea Selatan berjumlah $ 67 juta dan dengan Korea Utara hanya $ 9 juta, menurut pemerintah Kuba.

Korea Utara membela program persenjataannya karena sebagai pertahanan yang diperlukan melawan rencana AS untuk menyerang. AS, yang memiliki 28.500 tentara di Korea Selatan, sebagai warisan perang Korea 1950-53, membantah tuduhan rencana penyerangan tersebut.

Bangladesh akan Pulangkan Ratusan Ribu Pengungsi, Aktivis Rohingya: Nyawa Mereka Belum Terjamin

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani kesepakatan untuk mengembalikan ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang berlindung di kota perbatasan Cox’s Bazar setelah tindakan keras brutal oleh militer Budha Myanmar.

Kementerian luar negeri Myanmar mengkonfirmasi penandatanganan kesepakatan tersebut pada hari Kamis (23/11/2017), tanpa menjeaskan rinciannya.

“Saya tidak menemukan pernyataan yang jelas bagaimana pengungsi ini akan dipulangkan. Saya tidak yakin apakah mereka akan diizinkan untuk kembali ke desa asal mereka,” kata aktivis Rohingya Nay San Lwin kepada Al Jazeera.

“Sepertinya mereka akan ditempatkan di kamp-kamp sementara, dan kemudian para pengungsi akan dikurung di kamp-kamp untuk waktu yang lama seperti warga Rohingya di Sittwe yang sekarang ini telah dikurung selama lebih dari lima tahun.

Menteri Myanmar untuk pemukiman dan kesejahteraan mengatakan mereka akan memulangkan maksimal 300 pengungsi setiap hari. Jadi diperlukan waktu hingga dua dekade untuk memulangkan semua pengungsi tersebut.”

Scott Heidler dari Al Jazeera, melaporkan dari Yangon, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil dari tekanan internasional yang terus meningkat terhadap Myanmar.

“Bagi Myanmar, sangat penting untuk menunjukkan beberapa kemajuan dalam menanggulangi krisis Rohingya,” kata Heidler.

San Lwin mengatakan bahwa pengungsi seharusnya tidak kembali jika kewarganegaraan dan hak dasarnya tidak dijamin.

“Bangladesh seharusnya tidak mengirim kembali pengungsi Rohingya ke Myanmar kecuali jika kewarganegaraan dan hak-hak dasar mereka dijamin. Orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh tinggal di penjara udara terbuka selama hampir tiga dekade, sekarang sepertinya mereka akan dikirim kembali ke kamp konsentrasi.”

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

Kesepakatan tersebut terjadi setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan menteri luar negeri Bangladesh untuk menyelesaikan masalah pengungsi yang merupakan salah satu krisis pengungsi terbesar di masa modern.

Lebih dari 620.000 orang telah mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus, menghindari tindakan brutal militer Budha Myanmar yang dikatakan AS pekan ini “jelas-jelas merupakan pembantaian etnis terhadap Muslim Rohingya.”

Perundingan antara Aung San Suu Kyi dan rekannya dari Bangladesh terjadi sebelum kunjungan Paus Fransiskus ke kedua negara yang sangat dinantikan. Paus Fransiskus terang-terangan telah meyatakan simpatinya atas penderitaan Rohingya.

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, menyangkal melakukan kekejaman terhadap minoritas Muslim, dan telah sepakat bekerja sama dengan Bangladesh untuk memulangkan sebagian warga Rohingya yang menumpuk di kamp-kamp pengungsi yang sudah sangat kelebihan beban.

Namun kedua negara telah berjuang untuk menyelesaikan rincian, termasuk berapa banyak warga Rohingya yang akan diizinkan kembali masuk Rakhine di mana ratusan desa telah hangus dibakar.

Pekan lalu, kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan “tidak mungkin menerima orang sejumlah yang diusulkan oleh Bangladesh.”

Dengan dibiarkan tanpa kewarganegaraan, warga Muslim Rohingya telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim yang ekstrem selama bertahun-tahun.

Inilah Kesepakatan Myanmar dan Bangladesh Terkait Krisis Pengungsi Muslim Rohingya

Mereka juga secara sistematis ditindas oleh pemerintah, yang menelanjangi kewarganegaraan dan sangat membatasi gerakan mereka, serta menutup akses layanan dasar bagi mereka.

Krisis terakhir meletus setelah pejuang Rohingya melakukan perlawanan, menyerang pos polisi pada 25 Agustus.

Tentara Myanmar menyerang dengan menghujani keganasannya di Rakhine utara, dimana para pengungsi menceritakan kejadian mengerikan, tentara Budha dan massa Buddhis membantai penduduk desa dan membakar seluruh komunitas.

Militer membantah semua tuduhan namun membatasi Internasional akses ke zona konflik.

Pemerintah Aung San Suu Kyi juga telah berjanji untuk menolak visa bagi misi pencari fakta PBB yang bertugas memeriksa laporan penganiayaan oleh militer.

Jamaah Asharusyariah: Reuni 212 adalah Momentum Umat Kembalikan Kedaulatan

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustaz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, acara reuni 212 mendatang diharapkan menjadi momen umat Islam untuk merebut kembali kedaulatannya.

“Reuni 212 adalah momentum besar kaum muslimin untuk membangkitkan kembali semangat ukhuwah Islamiyah umat Islam dan memperjuangkan kedaulatan kaum muslimin,” katanya kepada Jurnalislam.com di Solo, Kamis (23/11/2017).

Ia menegaskan, umat Islam lah yang telah memerdekakan negeri ini. Untuk itu, kata dia, umat Islam harus merebut kembali kedaulatannya dari tangan-tangan perusak yang saat ini bercokol di tampuk kekuasaan.

“Jika umat Islam tidak memimpin negeri ini maka yang memimpin adalah orang-orang bejat yang hanya memanfaatkan suara umat Islam untuk kemudian berbuat kerusakan di negeri ini,” tegasnya.

Selain itu, ustaz Iim, sapaannya, berharap reuni 212 dapat menjadi momentum untuk membangkitkan ekonomi umat. Ia mengaku miris dengan potensi besar ekonomi umat Islam yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan ekonomi non-muslim.

“Untuk itu, sudah saatnya kita bangkit merebut kembali kedaulatan kaum muslimin,” ujarnya.

Lebih jauh, putra ulama sepuh, Ustaz Abu Bakar Baasyir ini menjelaskan, reuni 212 adalah salah satu syiar umat Islam yang sangat membanggakan. Ia berharap, kegiatan ini berlangsung setiap tahun guna menjaga semangat kebersamaan umat dalam rangka membangun Indonesia yang penuh barokah.

“Semoga ini menjadi momentum tahunan yang akan menyalakan semangat ukhuwah kaum muslimin. Sampai bertemu di Monas Insya Allah,” tutupnya.

OPM, Organisasi Separatis Pengancam Kedaulatan NKRI

Oleh : Zainuddin Arsyad, Presiden ASEAN Muslim Students Association/Aktifis Mahasiswa Nasional

JURNALISLAM.COM – Organsasi ini telah nyata melakukan makar terhadap negara. Memiliki bendera, struktur pemerintahan, militer dan itu semua pasti melalui rentetan kesepakatan bersama. Jadi bukan lagi Kelompok Kriminal Bersenjata tapi segerombolan pelaku makar dan Separatis.

Seharusnya pemangku kebijakan telah mengeluarkan darurat militer dan mengeluarkan keputusan Politik bahwa Organisasi Papua Merdeka gerakkan makar separatis yang harus kita hadapi secara bersama-sama.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, bahkan sempat menyatakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki sayap organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dibentuk pada 26 Maret 1973. Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Jenderal Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog Diplomatik, melakukan upacara pengibaran Bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Para pimpinan OPM telah mendeklarasikan untuk tetap berjuang memisahkan diri dari Indonesia sampai kemerdekaan itu mereka capai :

1. Kampanye untuk meminta dukungan internasional terus mereka lakukan sehingga negara-negara yang tergabung dalam negara di kawasan Pasifik terus mengangkat isu kemerdekaan bagi Papua.

2. Aksi kampanye melalui demonstrasi baik ditingkat internasional seperti di Australia protes “Bebaskan Papua Barat” di Melbourne, Australia, Agustus 2012. Dan aksi di dalam negeri yang pernah dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jakarta, dan Sulawesi Utara dengan tuntutan yang sama kemerdekaan Papua. Karena aksi tersebut berdampak secara sosial mengakibatkan terjadinya benturan antara mahasiswa Papua dengan masyarakat sekitarnya khususnya yang terjadi di Yogyakarta berujung terjadinya pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta 14 Juli 2016.

3. Aksi militer separatis terus dilakukan, yang terbaru penyanderaan 1.300 warga dan mengakibatkan seorang anggota Brimob tewas.

Persoalan Papua harus segera diselesaikan, setelah sekian tahun terjadi konflik sejak 1965 yang telah merenggut ribuan nyawa anak-anak bangsa Indonesia dan bangsa asing bertepuk sebelah tangan yang juga ikut terlibat memainkan dinamika konflik demi keuntungan kepentingan mereka. Ketegasan dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda untuk meredam bahkan mengakhiri konflik ini sangat dibutuhkan.

Dan dampak konflik politik, sosial akan berdampak pula dalam penyelsaian konflik Papua yang telah menjadi persoalan internasional. Maka dari kita butuh ketegasan pemerintah dengan mengharapkan dapat melakukan tindakan diantaranya :

1. Pemerintah dan DPR sebaiknya segera mengeluarkan keputusan politik bahwa OPM bukan hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi pelaku makar/separatis yang harus dilakukan tindakan militer. Jumlah mereka secara kekuatan orang dan persenjataan tidak seberapa di bandingkan dengan kekuatan militer TNI ditambah dukungan personil Polri. Kualitas secara individu sangat jauh berbeda.

2. Cegah semua bentuk aksi demonstransi mahasiswa dan pemuda Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Asrama mahasiswa dan organisasi mahasiswa Papua yang tersebar di berbagai pusat kota pendidikan di negeri ini seharusnya dibina secara langsung dengan mewajibkan pendidikan bela negara Indonesia. Khususnya di Yogyakarta yang pernah terjadi konflik dengan masyarakat setempat dan juga Jakarta sebagai langkah awal dan menjadi percontohan untuk di beberapa daerah.

3. Transmigrasi penduduk dari pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Maluku harus tetap dilakukan ke Papua sehingga asimilasi kebudayaan terus berjalan dengan cepat.

4. Pembangunan ekonomi dan pendidikan bagi daerah Papua yang dilakukan pemerintah saat ini masyarakat Indonesia harus terus mendukung program pemerintah yang telah berjalan dengan baik.

5. Pemerintah juga harus mendapatkan dukungan semua kalangan khususnya umat Islam untuk menjaga keutuhan NKRI di Papua. Umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 90 persen dan di Papua sebesar 50 persen sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik didalam negeri khususnya di daerah Papua.

6. Tekanan terhadap negara yang mendukung kemerdekaan Papua ditambah Australia dan Inggris harus ditingkatkan dengan dorongan seluruh element bangsa Indonesia.

Permasalahan yang terjadi di Papua sangatlah serius dan harus menemukan formula baru untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Melalui keputusan politik yang tegas antara Pemerintah dan DPR menjadi bagian dari solusi. Pemerintah juga seharusnya mampu meredam gejolak politik yang terjadi. Tidak seperti kasus korupsi Seperti Setya Novanto dan KPK yang menjadi polemik membingungkan masyarakat. Kerugian korupsi yang didugakan Setya Novanto tidak begitu besar jika dibandingkan dampak sosialnya dan pemecahan kosentrasi menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Dengan merangkul semua kalangan khususnya umat Islam yang sempat mengalami kekecewan besar terhadap pemerintah dalam kasus penistaan agama yang dipandang keberpihakannya sehingga kalangan umat islam melakukan aksi sampai berjilid-jilid yang diikuti jutaan umat Islam.

Jika kalangan umat Islam tidak dirangkul serta aspirasi umat Islam diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara karena menimbulkan ketidakpastian politik serta akan terus menimbulkan gejolak berdampak pada stabilitas negara yang membuat fokus kita mempertahankan kedaulatan papua tidak fokus.

Maka disinilah kita melihat pemerintah dan DPR dimana keberpihakannya terhadap bangsa dan negara atau kepentingan kelompoknya serta politiknya. Manajemen kepemimpinan saat ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara di masa-masa banyaknya konflik politik hingga konflik dengan para pelaku makar atau separais di Papua.

Bangsa ini butuh pemimpin yang memiliki seni kemampuan dalam memimpian, seni meredam konflik politik, seni merangkul lawan politik, seni menerima aspirasi rakyat, seni mengendalikan amarah rakyat, seni menjalankan pemerintahan yang berwibawa termasuk berwibawa didalam mengatasi para pemberontak di Papua di hadapan rakyatnya dan seluruh masyarakat dunia.

Dan bagi para mahasiswa dan pemuda untuk terus menerpa diri selama berada dibangku kuliah khususnya mengembangkan kualitas kepemimpinan dalam, keilmuan, moralitas, seni kepemimpian dan keberanian dalam kewibawaan dan ketegasan sehingga ketika kita melanjutkan estapet kepemimpinan dimasa akan datang jabatan yang di amanahkan kepada kita atau status sosial yang diemban bukan lagi tempat baru belajar, tapi sudah menjadi ladang amal kita dari ilmu yang kita dapatkan selama berada di bangku kuliah.

Bunuh 8.000 Warga Muslim, Penjahat Perang Ini Hanya Dipenjara Seumur Hidup

BELGRADE (Jurnalislam.com) – Mantan komandan Serbia Bosnia Ratko Mladic dipenjara seumur hidup oleh hakim PBB pada hari Rabu (22/11/2017) setelah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida.

Dia juga dinyatakan “bertanggung jawab secara penuh” atas genosida lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim di Srebrenica pada tahun 1995, Anadolu Agency melaporkan.

Hakim Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia-ICTY) yang bersidang di Den Haag dengan suara bulat menemukan Mladic bersalah karena melakukan kejahatan dalam pembunuhan warga Muslim Srebrenica menjelang akhir perang sipil tiga tahun yang brutal tersebut.

Keterlibatannya meluas hingga genosida dan penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, dan tindakan pemindahan paksa yang tidak manusiawi di Srebrenica.

Mladic menghadapi dua tuduhan genosida, di antara kejahatan lainnya, namun walaupun pengadilan menetapkan dia bersalah atas perannya di Srebrenica, dia dinyatakan bersalah melakukan genosida di enam kota Bosnia lainnya: Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most dan Vlasenica.

Dia juga dihukum karena serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, pembunuhan sebagai pelanggaran hukum perang dan deportasi paksa.

Duduk mengenakan jas hitam dan dasi merah, jenderal berusia 74 tahun itu menggelengkan kepalanya saat ringkasan panjang dan rinci temuan tribunal mulai dibacakan.

Proses peradilan diinterupsi saat Mladic pertama kali menuntut istirahat ke kamar kecil. Tuntutan ini dikabulkan namun kemudian diikuti dengan permintaan dari tim pembela untuk tes darah.

Ketua Ruang Pengadilan, Alphons Orie, lalu memerintahkan Mladic untuk dikeluarkan dari ruang sidang karena mengutuk dan berteriak.

Ringkasan terus berlanjut dan deskripsi tentang kejahatan dirinci dalam ringkasan hakim yang bersifat grafis, dengan rincian eksekusi singkat, pemisahan paksa dan penyiksaan terhadap tahanan.

Tokoh Intelektual Pembunuh 800 Muslim Bosnia Hanya Dihukum 11 Tahun

Hakim juga mengatakan pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Mladic turut berperan dalam berbagai kejahatan perang.

Pasukan ini juga dinyatakan bersalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil di ibukota Sarajevo dan di bagian lain Bosnia, dalam upaya untuk membebaskan orang-orang non-Serbia dari wilayah-wilayah tertentu.

Ada kejadian tegang saat kerabat orang-orang yang terbunuh dalam genosida Srebrenica menyaksikan persidangan melalui hubungan video dari Bosnia.

Mladic, sekarang berusia 74 tahun, pernah menjadi pria paling dicari di Eropa setelah perannya dalam Perang Bosnia 1992-1995.

Dia adalah komandan Angkatan Darat Republika Srpska yang didirikan di Bosnia-Herzegovina pada awal perang sipil di tengah pecahnya Yugoslavia.

Dia dan pasukan di bawah komandonya terkait dengan genosida yang dilakukan di Bosnia, terutama di Srebrenica, yang merupakan kekejaman terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II, setelah pasukan Serbia menyerbu sebuah area yang seharusnya berada di bawah perlindungan penjaga perdamaian PBB.

Mladic juga dikenal karena pengepungan berdarah 1.425 hari di Sarajevo, pengepungan ibukota terpanjang dalam sejarah perang modern. Keputusan Rabu kemarin mengatakan bahwa Mladic mengawasi pembunuhan, teror dan serangan yang tidak sah terhadap warga sipil di kota tersebut, juga melakukan serangan mortir terhadap pejuang non-tempur, dan juga tembakan penembak jitu pada warga.

Pengadilan Kejahatan Perang PBB Bebaskan Komandan Pembantai 8000 Muslim Bosnia

Pemburuan atas dirinya selama 15 tahun berakhir pada 2011 ketika Mladic ditemukan dan diserahkan ke pengadilan Den Haag untuk diadili pada 31 Mei tahun itu.

Peradilan yang berlangsung lebih dari 500 hari tersebut memanggil 591 saksi dan melibatkan 9.914 bukti yang diterima oleh pengadilan.

Ratko Mladic lahir pada tanggal 12 Maret 1942 di daerah Kalinovik Bosnia-Herzegovina.

Mladic, dilatih di Akademi Militer Rakyat Yugoslavia (JNA) di Beograd. Dia pertama kali bertugas di JNA, lalu di Angkatan Darat Republika Srpska (VRS) yang didirikan di Bosnia-Herzegovina saat Yugoslavia terpecah belah.

VRS didirikan pada awal perang di Bosnia, pada tanggal 12 Mei 1992, dan Mladic adalah komandannya. Pasukan JNA di Bosnia juga dikonversi menjadi unit VRS.

Setelah perang diakhiri dengan Persetujuan Dayton sampai pada 21 November 1995, Mladic menjadi buronan selama lebih dari satu dekade.

Pengadilan Mladic dimulai pada 16 Mei 2012 dan berakhir dengan kesimpulan antara 5-15 Desember 2016. Pengadilan yang berjalan lebih dari 500 hari tersebut memanggil 591 saksi dan melibatkan 9.914 bukti yang diterima oleh pengadilan.

Akhirnya AS Akui Militer Myanmar Lakukan Pembantaian atas Warga Muslim Rohingya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyebut tindakan militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya sebagai “pembantaian etnis”, dengan mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi khusus terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Komentar tersebut dibuat pada hari Rabu (22/11/2017) oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang mengunjungi Myanmar pekan lalu, di mana sebuah tindakan keras militer yang sengit telah mengirim lebih dari setengah juta Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus.

“Pelanggaran oleh beberapa orang di antara militer Birma ini, juga pasukan keamanan, dan warga setempat telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak untuk meninggalkan rumah mereka di Burma demi mencari perlindungan di Bangladesh,” kata Tillerson dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lain Myanmar (Burma).

Kimberly Halkett dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Washington, DC, mengatakan bahwa penggunaan istilah “pembersihan etnis” oleh Tillerson “muncul dengan konsekuensi hukum, dan juga menempatkan AS pada sisi moralitas yang benar” menurut pandangan banyak pihak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menggambarkan tindakan militer Budha Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya sebagai sebuah buku teks mengenai “pembersihan etnis.”

Tentara Myanmar memulai tindakan kekerasannya melawan Rohingya pada akhir Agustus, menyusul serangkaian perlawanan yang dituduh dilakukan Arakan Rohingya Salvation Army terhadap pos militer Myanmar di negara bagian Rakhine.

Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

Pengungsi Rohingya yang melarikan diri melaporkan pasukan Myanmar membalas dengan sebuah operasi pembakaran, pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan dalam upaya memaksa mereka keluar dari Myanmar. Laporan ini didukung oleh kelompok hak asasi manusia yang memantau situasi.

“Mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus dimintai pertanggungjawabannya,” kata Tillerson tentang kekerasan tersebut.

Legislator AS mengajukan sanksi khusus dan pembatasan perjalanan terhadap pejabat militer pada awal November.

Pasukan Israel Tahan Anggota Legislatif Fatah dan 4 Lainnya karena Mendata Warga Yerusalem

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Polisi zionis menahan beberapa warga Palestina, termasuk anggota partai politik Presiden Palestina Mahmoud Abbas Fatah, dan menuduh mereka melakukan sensus penduduk di Yerusalem Timur yang dijajah Israel.

Muhammad Mahmoud, seorang pengacara yang mewakili beberapa tahanan, mengatakan kepada Al Jazeera, Rabu (22/11/2017), bahwa lima anggota Fatah, termasuk Hatem Abdel Qader, seorang anggota Dewan Legislatif Palestina untuk distrik Yerusalem, ditangkap, dan penahanan mereka diperpanjang, karena “pekerjaan ilegal dengan PA [Palestinian Authority-Otoritas Palestina]”.

Seorang hakim Israel memperpanjang penahanan Aseel Hasoneh, Issam Khatib dan Musab Abbas sampai 27 November, kata Mahmoud. Hatem Abdel Qader dan Arafat Musa dikirim ke tahanan rumah, untuk jangka waktu lima hari, dan diperintahkan untuk membayar uang jaminan sebesar $ 570.

Abdel Qader ditahan oleh polisi zionis selama lima hari di bulan Juli dengan alasan “hasutan”.

Pasukan Zionis Tangkap Pemimpin Kelompok Jihad Islam Palestina

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa, polisi Israel mengatakan bahwa pihaknya “menahan dan menangkap 17 tersangka karena dicurigai bekerja dengan PA menyusul penyelidikan tertutup dan rahasia yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir yang menargetkan warga Yerusalem yang dicurigai melanggar Perjanjian sementara dan mengambil bagian dalam aktivitas yang berhubungan dengan sensus penduduk oleh PA.”

Khalil Tufakgi, seorang ahli Palestina di Persetujuan Oslo, mengatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian Sementara, kegiatan PA tidak diizinkan di Yerusalem Timur.

Kesepakatan Interim antara pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (the Palestine Liberation Organisation-PLO), yang biasa dikenal dengan Oslo II Accord, dibuat pada tahun 1995 di Wilayah A, B dan C di Tepi Barat.

PA diberi beberapa wewenang dan tanggung jawab terbatas di Wilayah A dan B dan prospek negosiasi mengenai penyelesaian akhir berdasarkan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB dan 338.

Oslo II mengikuti kesepakatan Oslo I Accord tahun 1993, yang telah menggambarkan pembentukan pemerintahan sementara Palestina di wilayah Palestina namun gagal memenuhi janji negara Palestina yang merdeka.

Zionis Gusur Warga Palestina dengan Bangun 176 Unit Rumah Baru di Yerusalem Timur

Biro Pusat Statistik Palestina saat ini sedang melakukan sensus penduduk dan diyakini mengikutkan Yerusalem Timur dalam sensus tersebut.

Menurut beberapa laporan, beberapa individu terlihat di Yerusalem Timur dengan kuesioner yang berhubungan dengan sensus penduduk.

Melalui juru bicara, Biro Pusat Statistik Palestina membantah beroperasi di Yerusalem Timur, bertentangan dengan pernyataan polisi Israel.

Berbicara kepada Al Jazeera, Louay Shehadeh mengatakan: “Kami telah mempersiapkan untuk melakukan sensus penduduk di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak bulan Juni namun kami hanya beroperasi di pinggiran kota seperti Abu Dis, al-Ram dan Ezariya.”

Dia mengatakan bahwa “penahanan Israel menargetkan anggota Fatah dan tidak ada hubungannya dengan sensus penduduk”.

Shehade mengatakan bahwa sensus penduduk tahap berikutnya akan dimulai pada 1 Desember dan akan berlangsung hingga 24 Desember.

Amjad Abu Asab, seorang aktivis Palestina untuk urusan narapidana, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penahanan tersebut merupakan “pesan [dari Israel] pada Biro Pusat Statistik Palestina agar tidak beroperasi di Yerusalem Timur dan sebuah pesan kepada PA bahwa mereka dijadikan sasaran.”

Hamas: Deklarasi Balfour Jembatan Kolonial Isreal ke Palestina

Adnan Gheith, anggota Fatah, juga mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi untuk membatasi kegiatan PA di Yerusalem Timur.

“Sejauh ini, kami tidak memiliki informasi alasan penahanan mereka, namun penjajah Israel berupaya mengekang kehadiran dan aktivitas PLO dan PA di dalam Yerusalem,” katanya kepada Al Jazeera.

“Penjajah Israel bekerja untuk lebih menguasai Masjid al-Aqsha.”

Israel menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian mencaploknya dengan melanggar hukum internasional.

Warga Palestina mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Yerusalem Timur merupakan tempat suci bagi Yahudi, Kristen dan Muslim.

Lebih dari setengah juta pemukim Yahudi tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan menjajah Yerusalem Timur.

Israel menganggap pemukiman Yerusalem Timur sebagai lingkungan sekitar seperti di kota lain, namun masyarakat internasional tidak mengakui aneksasi wilayah Palestina dan menolak daerah pemukiman Yahudi di sana dan menyebutnya sebagai pemukiman ilegal.

Dikatakan Negara Teroris oleh AS, Korut Semakin Produktif Kembangkan Senjata Nuklir

PYONGYANG (Jurnalislam.com) – Korea Utara menanggapi dengan sangat geram saat Amerika Serikat mencantumkannya kembali negaranya sebagai pendukung terorisme, dan menilai tindakan AS tersebut sebagai sebuah provokasi serius.

Pyongyang juga mengatakan pada hari Rabu (22/11/2017) bahwa menempatkan Korea Utara kembali pada daftar hitam terorisme hanya akan memperkuat tekadnya untuk lebih mengembangkan program senjata nuklir negara komunis tersebut.

“Tentara dan rakyat kita penuh dengan kemarahan dan kegusaran terhadap gangster kejam yang berani memasukkan nama negara suci kita dalam daftar ‘negara terorisme’ yang menyedihkan ini,” Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola negara mengutip seorang juru bicara kementerian luar negeri yang disembunyikan namanya, lansir Aljazeera.

Menteri Pertahanan AS Tegang Lihat Kekuatan Nuklir Korea Utara

Beberapa analis mengatakan langkah pemerintah AS Donald Trump pada hari Selasa (21/11/2017) tersebut tidak mungkin dapat menghalangi Korea Utara dalam mengejar kemampuan nuklir, dan hanya akan mendorong dialog potensial mengenai de-nuklearisasi menjauh lagi.

AS menghapus Korea Utara dari daftar tersebut pada tahun 2008 dalam sebuah langkah untuk mencoba dan mempromosikan dialog mengenai program senjatanya.

Juru bicara kementerian luar negeri mengatakan tindakan AS itu “hanya alat untuk otoritarianisme bergaya Amerika yang dapat dilampirkan atau dihapus setiap saat sesuai dengan kepentingannya.”

“AS akan sepenuhnya menanggung akibat atas segala konsekuensi yang diakibatkan oleh provokasinya yang tidak sopan kepada DPRK,” katanya, dengan menggunakan inisial nama resmi negara, Republik Rakyat Demokratik Korea (the Democratic People’s Republic of Korea-DPRK).

Krisis Korut-AS, Sekjen PBB: Ini Ancaman Bahaya Perang Nuklir

Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa Korea Utara tidak hanya mengancam dunia dengan “kerusakan nuklir” namun juga bertanggung jawab karena berulang kali mendukung “tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di wilayah asing.”

Ketegangan antara AS dan Korea Utara meningkat sejak Trump mulai menjabat pada bulan Januari. Dia mengancam untuk “menghancurkan Korea Utara” jika mengancam AS atau sekutu-sekutunya.

Pyongyang mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan pencegah nuklir untuk mencegah invasi AS.

Pejabat AS mengatakan Pyongyang dekat dengan pengembangan rudal balistik berujung nuklir yang mampu menyerang AS, dan telah bersumpah bahwa kepemilikan senjata nuklir Korea Utara tidak akan ditolerir.

Oposisi Suriah di Arab Saudi: Hapus Bashar Assad dalam Rancangan Resolusi

RIYADH (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi Suriah yang bertemu di Arab Saudi telah memperbarui permintaan mereka untuk menghapus Bashar al-Assad dalam rancangan resolusi yang diperoleh Al Jazeera, Rabu (22/11/2017).

Kelompok tersebut mengatakan bahwa solusi untuk perang di Suriah hanya dapat dicapai dengan tidak menyertakan Assad pada awal masa transisi – sebuah sikap yang dipertahankan oleh oposisi Suriah sejak awal perang, yang sekarang berada di tahun ketujuh.

“Para peserta sepakat bahwa tujuan penyelesaian politik adalah untuk menetapkan sebuah negara berdasarkan asas kewarganegaraan, yang memungkinkan warga Suriah merancang konstitusi mereka tanpa gangguan dan untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan yang bebas, adil dan transparan di mana rakyat Suriah berpartisipasi di dalam dan di luar Suriah di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” isi rancangan resolusi tersebut.

KTT 140 anggota aliansi oposisi di Riyadh dimulai pada hari Rabu dan diperkirakan berlangsung selama dua hari.

Tuntutan yang dibuat dalam rancangan resolusi tersebut adalah pengulangan komunike 2012 yang dirumuskan pada putaran pertama perundingan di Jenewa, Swiss.

Perundingan Damai Suriah Mencapai Titik Kritis

Komunike tersebut menetapkan bahwa sebuah badan pemerintahan transisi “dapat mencakup anggota pemerintah yang sekarang bersama oposisi dan kelompok lainnya, dan harus dibentuk atas dasar persetujuan bersama”, namun tidak disebutkan secara spesifik mengenai siapa sebenarnya anggota pemerintahan saat ini yang masih boleh tetap menjabat.

Walaupun pemerintah Suriah mengatakan bahwa mereka akan mematuhi semua resolusi PBB yang mengkonfirmasi perlunya sebuah pemerintahan transisi, namun tampak samar-samar bahwa transisi menjadi titik akhir dalam negosiasi.

Mencapai transisi politik di negara ini telah lama dianggap sebagai bagian paling menantang dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang yang dimulai pada tahun 2011 setelah sebuah aksi damai menuntut turunnya Assad, di tengah pergerakan yang meluas di dunia Arab.

Pemerintah Suriah menolak upaya pengunduran diri Assad.

Arab Saudi, pendukung oposisi Suriah, mengatakan bahwa tujuan konferensi “yang diperluas” adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok menjelang perundingan putaran berikutnya di Jenewa pada tanggal 28 November.

High Negotiations Committe (HNC), blok oposisi terbesar, dengan jelas menolak Assad, sedangkan kelompok oposisi lainnya memiliki sikap yang lebih lembut.

Karena perbedaan antara kelompok tersebut, mereka sebelumnya menolak masuk ke dalam negosiasi sebagai satu kesatuan.

Namun menurut rancangan resolusi tersebut, “para peserta sepakat untuk membentuk delegasi negosiasi tunggal dalam strukturnya, bersatu dalam posisi dan rujukannya, dengan tujuan untuk bernegosiasi dengan perwakilan rezim …”

Kepala HNC selama dua tahun terakhir, Riyad Hijab, mengundurkan diri pada hari Senin menjelang pertemuan Riyadh.

Analis politik yang dekat dengan oposisi Suriah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa langkah Hijab didorong oleh usaha untuk menyatukan oposisi meskipun ada perselisihan yang mencolok antara mereka dalam perjalanan ke depan.