Bangladesh akan Pulangkan Ratusan Ribu Pengungsi, Aktivis Rohingya: Nyawa Mereka Belum Terjamin

24 November 2017
Bangladesh akan Pulangkan Ratusan Ribu Pengungsi, Aktivis Rohingya: Nyawa Mereka Belum Terjamin

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani kesepakatan untuk mengembalikan ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang berlindung di kota perbatasan Cox’s Bazar setelah tindakan keras brutal oleh militer Budha Myanmar.

Kementerian luar negeri Myanmar mengkonfirmasi penandatanganan kesepakatan tersebut pada hari Kamis (23/11/2017), tanpa menjeaskan rinciannya.

“Saya tidak menemukan pernyataan yang jelas bagaimana pengungsi ini akan dipulangkan. Saya tidak yakin apakah mereka akan diizinkan untuk kembali ke desa asal mereka,” kata aktivis Rohingya Nay San Lwin kepada Al Jazeera.

“Sepertinya mereka akan ditempatkan di kamp-kamp sementara, dan kemudian para pengungsi akan dikurung di kamp-kamp untuk waktu yang lama seperti warga Rohingya di Sittwe yang sekarang ini telah dikurung selama lebih dari lima tahun.

Menteri Myanmar untuk pemukiman dan kesejahteraan mengatakan mereka akan memulangkan maksimal 300 pengungsi setiap hari. Jadi diperlukan waktu hingga dua dekade untuk memulangkan semua pengungsi tersebut.”

Scott Heidler dari Al Jazeera, melaporkan dari Yangon, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil dari tekanan internasional yang terus meningkat terhadap Myanmar.

“Bagi Myanmar, sangat penting untuk menunjukkan beberapa kemajuan dalam menanggulangi krisis Rohingya,” kata Heidler.

San Lwin mengatakan bahwa pengungsi seharusnya tidak kembali jika kewarganegaraan dan hak dasarnya tidak dijamin.

“Bangladesh seharusnya tidak mengirim kembali pengungsi Rohingya ke Myanmar kecuali jika kewarganegaraan dan hak-hak dasar mereka dijamin. Orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh tinggal di penjara udara terbuka selama hampir tiga dekade, sekarang sepertinya mereka akan dikirim kembali ke kamp konsentrasi.”

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

Kesepakatan tersebut terjadi setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan menteri luar negeri Bangladesh untuk menyelesaikan masalah pengungsi yang merupakan salah satu krisis pengungsi terbesar di masa modern.

Lebih dari 620.000 orang telah mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus, menghindari tindakan brutal militer Budha Myanmar yang dikatakan AS pekan ini “jelas-jelas merupakan pembantaian etnis terhadap Muslim Rohingya.”

Perundingan antara Aung San Suu Kyi dan rekannya dari Bangladesh terjadi sebelum kunjungan Paus Fransiskus ke kedua negara yang sangat dinantikan. Paus Fransiskus terang-terangan telah meyatakan simpatinya atas penderitaan Rohingya.

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, menyangkal melakukan kekejaman terhadap minoritas Muslim, dan telah sepakat bekerja sama dengan Bangladesh untuk memulangkan sebagian warga Rohingya yang menumpuk di kamp-kamp pengungsi yang sudah sangat kelebihan beban.

Namun kedua negara telah berjuang untuk menyelesaikan rincian, termasuk berapa banyak warga Rohingya yang akan diizinkan kembali masuk Rakhine di mana ratusan desa telah hangus dibakar.

Pekan lalu, kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan “tidak mungkin menerima orang sejumlah yang diusulkan oleh Bangladesh.”

Dengan dibiarkan tanpa kewarganegaraan, warga Muslim Rohingya telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim yang ekstrem selama bertahun-tahun.

Inilah Kesepakatan Myanmar dan Bangladesh Terkait Krisis Pengungsi Muslim Rohingya

Mereka juga secara sistematis ditindas oleh pemerintah, yang menelanjangi kewarganegaraan dan sangat membatasi gerakan mereka, serta menutup akses layanan dasar bagi mereka.

Krisis terakhir meletus setelah pejuang Rohingya melakukan perlawanan, menyerang pos polisi pada 25 Agustus.

Tentara Myanmar menyerang dengan menghujani keganasannya di Rakhine utara, dimana para pengungsi menceritakan kejadian mengerikan, tentara Budha dan massa Buddhis membantai penduduk desa dan membakar seluruh komunitas.

Militer membantah semua tuduhan namun membatasi Internasional akses ke zona konflik.

Pemerintah Aung San Suu Kyi juga telah berjanji untuk menolak visa bagi misi pencari fakta PBB yang bertugas memeriksa laporan penganiayaan oleh militer.