YANGON (Jurnalislam.com) – Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani dua kesepakatan pada hari Selasa (24/10/2017) dalam upaya menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya yang mempengaruhi kedua negara.
Sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan tiba di ibukota Myanmar Nay Pyi Taw pada hari Senin untuk membahas keamanan perbatasan dan pemulangan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Budha Myanmar di negara bagian Maynmar, Rakhine barat.
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan dua nota kesepahaman mengenai peningkatan kerjasama perbatasan antara tetangga, termasuk kantor penghubung perbatasan.
Begini Laporan Terbaru Hasil Investigasi Amnesti Internasional di Rakhine, Myanmar
“Pemulangan orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh masih memerlukan negosiasi lebih lanjut di antara kita,” Tin Myint, sekretaris permanen Myanmar untuk urusan rumah tangga, mengatakan kepada Anadolu Agency.
Sejak 25 Agustus, diperkirakan 603.000 orang Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.
Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.
300 Gerombolan Buddha Myanmar Serang Kapal Bantuan Kemanusian di Rakhine Barat
Myanmar menolak Rohingya sebagai warganya dan menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan militer Budha Myanmar sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Oktober lalu, setelah serangan terhadap pos-pos perbatasan di distrik Maungdaw Rakhine, militer melancarkan tindakan keras selama lima bulan di mana, menurut Rohingya, sekitar 400 orang terbunuh.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi, perkosaan, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh petugas keamanan Budha Myanmar. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.
