ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Senin (18/12/17) menyesalkan hak veto AS atas resolusi PBB di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa ini adalah indikasi bahwa “objektivitas telah hilang.”
“Kami menyesalkan bahwa rancangan resolusi Yerusalem yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB diveto dengan satu suara mengalahkan 14 suara,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.
“Veto resolusi PBB atas Yerusalem ini sekali lagi mengungkapkan bahwa AS telah kehilangan objektivitasnya,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.
AS pada hari Senin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik di kota Yerusalem yang diperebutkan.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Inggris Theresa May melakukan percakapan telepon Senin malam (18/12/17), menurut sumber presiden.
Kedua pemimpin tersebut membahas perkembangan di Yerusalem baru-baru ini dan hubungan bilateral, kata sumber Turki, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara dengan media, lansir Anadolu Agency.
Erdogan dan May mengatakan ketegangan muncul di wilayah tersebut setelah sikap AS terhadap Yerusalem mengkhawatirkan. Erdogan dan May menekankan bahwa solusi dua negara adalah jalur paling rasional untuk proses perdamaian
Mereka juga berbicara tentang veto AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pendirian fasilitas diplomatik di kota Yerusalem.
Mereka mengatakan ketegangan baru yang bisa berisiko bagi proses perdamaian di wilayah ini harus dihindari, menekankan peran masyarakat internasional.
Erdogan dan May juga menyoroti bahwa kedua negara senang dengan kerja sama yang membaik antara Inggris dan Turki, terutama di industri pertahanan.
AS pada hari Senin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik AS di kota Yerusalem yang diperebutkan.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Empat belas anggota dewan memilih untuk mendukung resolusi yang disponsori Mesir yang akan menuntut agar Presiden AS Donald Trump menarik kembali keputusan tersebut.
Turki pada hari Senin menyesalkan hak veto AS atas resolusi PBB di Yerusalem, dengan mengatakan bahwa ini adalah indikasi bahwa “objektivitas telah hilang.”
“Kami menyesalkan bahwa rancangan resolusi Yerusalem yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB diveto dengan satu suara mengalahkan 14 suara,” kata sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri.
Inggris, yang juga anggota tetap, memilih untuk menyetujui resolusi dewan tersebut, kata utusannya, karena hal itu sesuai dengan posisi London yang telah lama ditetapkan atas status Yerusalem.
“Pandangan kami adalah bahwa isu Yerusalem adalah masalah status akhir, bahwa Yerusalem harus menjadi ibukota bersama untuk Israel dan Palestina, dan Kedutaan Besar Inggris, untuk saat ini, akan tetap berada di Tel Aviv,” Matthew Rycroft mengatakan kepada wartawan sebelum memberikan suara.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS pada hari Senin (18/12/17) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembentukan fasilitas diplomatik AS di kota Yerusalem yang diperebutkan, keputusan AS berbeda dengan seluruh anggota lainnya.
Langkah tersebut dilakukan kurang dari dua pekan setelah Washington mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Empat belas anggota dewan memilih untuk mendukung resolusi yang disponsori Mesir yang akan menuntut agar Presiden AS Donald Trump menarik kembali keputusan tersebut. Namun AS tetap bersikeras atas keputusan Trump, lansir Anadolu Agency.
Status Yerusalem telah lama dianggap sebagai status yang harus ditentukan oleh perundingan damai Israel-Palestina dan keputusan Trump secara luas dipandang sebagai penghalang aturan lama. Yerusalem Timur, yang diharapkan Palestina sebagai ibukota negara mereka, dijajah oleh Israel pada tahun 1967.
Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah, mengatakan bahwa keputusan Trump telah menciptakan situasi “lebih tegang” di wilayah ini dan di tempat-tempat lain.
“Kurangnya langkah signifikan di lapangan” menuju solusi dua negara yang telah lama dicari semakin memberdayakan kaum radikal dan melemahkan kelompok moderat, kata Mladenov kepada dewan tersebut.
“Pelemahan arsitektur internasional untuk mendukung perdamaian meningkatkan risiko di kawasan ini,” katanya.
Juga berbicara sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB mengatakan bahwa AS memiliki “hak untuk” menempatkan kedutaan besarnya di lokasi pilihannya. Nikki Haley mengecam upaya PBB untuk menjadi perantara perdamaian Israel-Palestina, dengan mengatakan bahwa badan internasional tersebut “mematahkan perdamaian.”
Tahun lalu, di bawah pemerintahan Barack Obama, AS memilih untuk menjauhkan diri dari resolusi Dewan Keamanan yang mengecam permukiman Israel.
AS adalah sekutu terbesar Israel. AS memberi bantuan militer lebih dari $ 3 miliar setiap tahunnya, dan secara teratur menggunakan hak veto di Dewan Keamanan untuk melindungi Israel dari kutukan internasional.
AS adalah satu dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB, dan memiliki hak untuk memveto resolusi yang sudah dipilih.
Inggris, yang juga anggota tetap, memilih untuk menyetujui resolusi dewan tersebut, kata utusannya, karena hal itu sesuai dengan posisi London yang telah lama ditetapkan atas status Yerusalem.
“Pandangan kami adalah bahwa isu Yerusalem adalah masalah status akhir, bahwa Jerusalem harus menjadi ibukota bersama untuk Israel dan Palestina, dan Kedutaan Besar Inggris, untuk saat ini, akan tetap berada di Tel Aviv,” Matthew Rycroft mengatakan kepada wartawan sebelum memberikan suara.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Chairman of the National Movement of Fatwa Guards (GNPF) Ulama, Ustaz Bachtiar Nasir regretted the decision of the Constitutional Court on LGBT.
According to him, the Constitutional Court should seek the local wisdom of Indonesia before deciding to refuse the lawsuit related to the extension of rules about adultery, rape, and also obscenity.
“This is one of the issues we must strive for. But anyway, the issue of prostitution should pay attention to local wisdom and aspirations of the people, UBN told reporters in Monas, Sunday (17/12/2017).
It will attempt to find a gap in a constitutional manner so that the Constitutional Court’s decision can be disallowed.
“Because of course this is not solely from secular law, indeed in Indonesia this until now there is no KHUP about adultery while secularism in this country jga so strong,” said UBN.
“So we think there are still efforts that we can do to make this decision we can change,” he added.
The Constitutional Court (MK) rejected the lawsuit related to the extension of rules about adultery, rape, and obscenity in court verdict in the Constitutional Court Building, Jakarta, last Thursday (14/12/2017). The lawsuit related to the adultry acts could be punished.
“The verdict rejected the request for all,” said Chief Justice of the Constitutional Court, Arief Hidayat, read out the verdict.
The Court is of the opinion that the petition made the Constitutional Court change the formulation of the offense in the article of the Criminal Code, even formulating new criminal offenses. Because the petition is changing the phrase in the rule.
This Constitutional Court’s decision to protest a number of parties including the Indonesian Ulema Council (MUI). In his statement, Chairman of the Central MUI, KH Ma’ruf Amin asserted, the decision violates religious law.
According to him, if based on religious knowledge, kebo and LGBT gathering is categorized in the act of adultery that deserves to be punished.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – The United Indonesia Unity Action for Palestine was successfully held by GNPF Ulama today (17/12/2017) in Monas.
Chairman of the National Movement of Fatwa Guards (GNPF) Ulama, Ustadz Bachtiar Nasir revealed, it only has three days to hold the event that is touted as the act of care the largest palestina in the world.
In addition to a short time, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) also admitted at that time his side did not have the funds to hold an event of that size.
“And our preparation is only three days. imagine how many billions of expenses to spend on this big event and no money, “UBN told reporters in Monas, Jakarta, Sunday (17/12/2017).
Funds also collected after the GNPF held a tabligh akbar care about Palestine in the mosques in Jakarta. Although the action facility is more complete than the previous actions, UBN denied if the action is funded by certain parties.
“This is purely the fund of the people we get after traveling around the mosques. Despite the coins but the blessings, “he said.
“So there is no funding from certain businessmen or politicians,” he continued.
With short preparations, UBN is grateful for a successful running event. Based on the data he received, the action participants reached approximately four million.
“When viewed from the density, the number of participants about four millions, Insya Alloh,” he explained.
In addition, UBN also expressed his pride on the unity of Muslims in action led by the Chairman of MUI, KH Ma’ruf Amin it.
“Alhamdulilah, MUI and mass organizations under it are made easy to unite,” he said.
According to him, the action is a moment to reinforce the unity of the ummah.
“And the most important thing is the spirit of the Ummah to be a Palestinian liberator from the Jewish grip and the enormous American crime that drives us to unite and do for Palestine,” he concluded.
The action that began with the morning prayer was attended by dozens of national figures, clerics, representatives of mass organizations and officials ended at exactly 11:00 pm.
In the event, the event was filled with the speeches of figures and petition readings by the refusal of Donald Trump’s decision on the annexation of Jerusalem as the capital
The petition read out by MUI Abbas’s secretary general MUI will later become a statement of the attitude of Indonesian Muslims.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Today, Monday (18/12/2017) United ,Muslims support unity delegation led by the Chairman of MUI KH M’aruf Amin will go to the American Embassy. Kyai Ma’ruf along with a number of representatives of Islamic mass organizations will present a Muslim petition about the annexation of Jerusalem by US President Donald Trump.
In a petition read by MUI Secretary General Anwar Abbas on Action 17.12.17 at Monas yesterday it contains a number of important points will be submitted. Among these are the Indonesian Muslims’ rejection of President Trump’s claim regarding the status of the City of Jerusalem because it has injured a sense of justice. Ask the US number one person to immediately revoke his decision.
Abbas continued, if the United States does not immediately revoke its unilateral decision regarding the claim of the city of Jerusalem as the capital of Israel, then the US will lose its legitimacy as a mediator of peace between the Palestinians – Israel. Urge all countries to reject the unilateral and illegal recognition of President Trump.
Indonesian Muslims urged all countries in the world, especially those joined in OIC, to immediately cut off diplomatic relations with Israel or at least not to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Furthermore, supporting the results of Extraordinary KKT held in Istanbul, Turkey, on December 13, 2017 yesterday.
The MUI leader threatens that if the US president remains unconstitutional and withdraw its decision, then the Indonesian Muslim Ummah will urge the United Nations to immediately hold a special session and freeze the United States from its membership in the United Nations and remove the United Nations Headquarters from the US to other countries.
Indonesian Muslims also urged the House of Representatives to immediately form a special committee (Pansus) to review the form of investment of US companies in Indonesia.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang pada hari Sabtu berbaris di Tel Aviv untuk memprotes Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu atas korupsi yang dilakukannya, Anadolu Agency melaporkan, Ahad (17/12/17).
Pada pekan ketiga, para pemrotes berkumpul di Boulevard Rotschild, di mana mereka meneriakkan slogan-slogan melawan Netanyahu, yang diinterogasi selama “beberapa jam” pada hari Kamis di kediamannya di Yerusalem sebagai bagian dari penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung.
Sejak tahun lalu, Netanyahu telah menjadi subyek investigasi kriminal dalam dua kasus korupsi yang terpisah.
Dia berulang kali berkelit melakukan korupsi.
Kasus pertama melibatkan produser Hollywood Arnon Milchan, yang diduga diminta untuk membeli barang mewah untuk Netanyahu dan istrinya Sara Netanyahu.
Kasus kedua berkaitan dengan laporan bahwa Netanyahu melakukan kesepakatan untuk liputan media yang menguntungkan dengan Arnon Mozes, penerbit surat kabar berbahasa Ibrani populer Yedioth Ahronoth.
Istri Netanyahu, Sara, juga telah diperiksa oleh polisi terkait dugaan korupsi sebelumnya.
Dia dituduh menerima sogokan berupa hadiah “mewah dan tidak pantas” dari pengusaha kaya dan membayar suap kepada seorang mogul media sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan.
Dia juga telah diinterogasi dalam konteks investigasi yang sedang berlangsung atas tuduhan bahwa Netanyahu menggunakan dana negara untuk pengeluaran pribadi.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustaz Bachtiar Nasir menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi soal LGBT.
Menurutnya, MK hendaknya melihat kearifan lokal Indonesia sebelum memutuskan menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan.
“Ini salah satu masalah yang harus kita perjuangkan. Tapi bagaimanapun juga, masalah prostitusi itu hendaknya memperhatikan kearifan lokal kita dan aspirasi umat, kata UBN kepada wartawan di Monas, Ahad (17/12/2017).
Pihaknya akan berupaya mencari celah secara konstitusional agar keputusan MK tersebut bisa dianulir.
“Karena tentu ini tidak semata-mata dari hukum sekuler, memang di Indonesia ini sampai sekarang belum ada KHUP tentang perzinahan sementara sekularisme di negeri ini jga begitu kuat,” papar UBN.
“Jadi menurut kami ini masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar putusan ini bisa kami rubah,” imbuhnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan pencabulan dalam sidang putusan di gedung MK, Jakarta, Kamis (14/12/2017) lalu. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT bisa dipidana.
“Amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat, membacakan putusan.
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan itu membuat MK mengubah rumusan delik dalam pasal KUHP, bahkan merumuskan tindak pidana baru. Sebab yang dimohonkan adalah pengubahan frasa di dalam aturan tersebut.
Keputusan MK ini menuai protes sejumlah pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pernyataannya, Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin menegaskan, keputusan itu melanggar hukum agama.
Menurutnya, jika berdasarkan ilmu agama, kumpul kebo dan LGBT dikategorikan dalam perbuatan zina yang pantas diberi hukuman.
TURKI (Jurnalislam.com) – Turki akan membuka kedutaannya di Yerusalem Timur, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Ahad (17/12/17), beberapa hari setelah memimpin sebuah konferensi puncak pemimpin Muslim (KTT-OKI) agar dunia mengakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.
Tidak jelas bagaimana dia akan melakukan tindakan tersebut, karena Israel mengendalikan seluruh Yerusalem dan menyebut kota itu sebagai ibukota yang tak terbagi. Warga Palestina menginginkan ibukota sebuah negara masa depan yang mereka inginkan berada di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel dalam perang 1967 dan kemudian dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.
KTT OKI merupakan tanggapan terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Langkahnya berbeda dengan kebijakan AS dan konsensus internasional bahwa status kota tersebut harus diserahkan ke perundingan damai Israel-Palestina.
“In sya Allah, hari sudah dekat saat dengan izin Allah, kita secara resmi akan membuka kedutaan kita di sana,” kata Erdogan, lansir Middle East Eye.
Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato kepada anggota Partai AK-nya di provinsi selatan Karaman bahwa konsulat jenderal Turki di Yerusalem sudah diwakili oleh seorang duta besar.
Yerusalem, yang diagungkan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen adalah lokasi tempat paling suci ketiga bagi Muslim berada di sektor timur Yerusalem – dan telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade.
Semua kedutaan asing di Israel, termasuk Turki, berada di Tel Aviv, mencerminkan status Jerusalem yang belum terselesaikan.
Sebuah komunike yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak hari Rabu oleh lebih dari 50 negara Muslim, termasuk Negara-negara sekutu AS, mengatakan bahwa mereka menganggap langkah Trump sebagai sebuah deklarasi bahwa Washington menarik diri dari perannya sebagai perantara perdamaian di Timur Tengah.
Pada hari Sabtu, sebuah teks rancangan Mesir disahkan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem tidak memiliki dampak hukum dan harus dibatalkan setelah Presiden Trump mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel.
Teks satu halaman, yang diedarkan bagi 15 anggota dewan pada hari Sabtu dan dilihat oleh Reuters, tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump. Diplomat mengatakan teks tersebut mendapat dukungan luas namun kemungkinan akan diveto oleh Washington.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang berkumpul di Lapangan Anadolu Ankara pada hari Ahad (17/12/17) untuk memprotes pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel, aksi digelar bersamaan dengan aksi Bela Palestina 17.12.17 di Monas (Monumen Nasional) Jakarta yang diselenggarkan GNPF Ulama.
Keputusan Trump pekan lalu memicu demonstrasi di seluruh dunia termasuk di wilayah Palestina yang diduduki, Turki, Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, Irak, Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya, lansir Anadolu Agency.
Reli pro-Yerusalem diorganisir oleh serikat pekerja Memur Sen dan Hak-Is, Yayasan Bantuan Kemanusiaan IHH Turki, Asosiasi Pemuda Anatolia, dan yayasan Cihannuma dan ONDER.
“Kami tidak akan dibungkam sampai Yerusalem dibebaskan dari pendudukan Zionis,” kata Ketua Memur Sen Sen Ali Yalcin, saat pidato pembukaannya.
“Apapun Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi berarti bagi kita, Masjid al-Aqsha adalah sama,” kata Ketua Hak-Is Mahmut Arslan.
Ketua IHH Bulent Yildirim, Yayasan Pemuda Anatolia, Salih Turhan, wakil ketua Yayasan Cihannuma Ahmet Akca dan Ketua Yayasan ONING Halit Bekiroglu juga menyampaikan unjuk rasa tersebut.
Paman Fawzi al-Juneidi, seorang anak Palestina yang ditahan oleh pihak berwenang Israel pekan lalu, juga menghadiri demonstrasi tersebut atas sebuah undangan oleh panitia.
Juneidi, 16, telah menjadi simbol protes Palestina yang sedang berlangsung melawan keputusan Trump pada 6 Desember.
Majelis Nasional Agung Administrator Turki Ahmet Gundogdu, Wakil Ketua Partai Republik (CHP) Veli Agbaba dan para deputi lainnya juga menghadiri demonstrasi tersebut.
Reli dimulai dengan lagu kebangsaan, diikuti dengan pertunjukan dan pembacaan Alquran.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan penduduk Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang sekarang sedang dijajah oleh Israel – pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina masa depan.
