JAKARTA (jurnalislam.com)— Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut baik terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Kemenkes menilai fatwa tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif, terutama anak-anak dan generasi muda.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko bagi kesehatan. Meski kerap dipromosikan sebagai produk tanpa tar, kandungan nikotin, aerosol, dan berbagai senyawa kimia di dalamnya tetap berpotensi membahayakan tubuh.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Aji di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/11/2026).
Kemenkes juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape yang dapat dimodifikasi menjadi sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.
Selama ini, pemerintah telah mengatur pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan tersebut mencakup pembatasan usia pembeli, iklan dan promosi, serta kadar kandungan produk.
Namun, Kemenkes menyatakan akan terus mengkaji penguatan kebijakan pengendalian vape, termasuk kemungkinan pelarangan total peredarannya.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Kemenkes juga mengajak orang tua, pendidik, tokoh agama, dan pengelola lembaga pendidikan untuk bersama-sama melindungi masyarakat dari bahaya rokok elektrik.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut menyatakan bahwa keharaman vape tidak hanya berlaku pada penggunaannya, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi zat terlarang.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa dan Dr KH Aminuddin Yaqub selaku Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa. Keputusan itu diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
