JAKARTA (jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan telah menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat terkait layanan sertifikasi halal yang disampaikan melalui Posko Aduan Daring dan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO). Tingkat penyelesaian pengaduan tersebut diklaim telah mencapai 100 persen.
Hal itu disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat menerima laporan hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Haikal mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Menurutnya, hasil pengawasan tersebut menjadi masukan sekaligus penguatan bagi BPJPH untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal.
“Apa yang ditemukan dalam pengawasan Ombudsman ini justru men-support BPJPH. Sejak awal, temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti. Kami sangat mengapresiasi pengawasan ini dan berharap Ombudsman menjadi mitra kami seterusnya dalam mengawal pemenuhan hak masyarakat atas jaminan produk halal,” kata Haikal yang akrab disapa Babe Haikal.
Ia menegaskan, penyelenggaraan jaminan produk halal bukan sekadar persoalan administrasi sertifikasi, melainkan bagian dari hak masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, mengingat rantai pasok produk halal melibatkan banyak sektor.
“Halal tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJPH. Harus ada keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari perdagangan, pertanian, perindustrian, kesehatan, agama, dan sebagainya, hingga pemerintah daerah. Semuanya memiliki keterkaitan dalam membangun ekosistem halal,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal telah dilakukan sejak 2024 melalui kajian sistemik tata kelola pelayanan sertifikasi halal.
Pengawasan tersebut dilanjutkan pada 2026 melalui inspeksi mendadak di sejumlah lokasi, antara lain ritel modern, pasar tradisional, dan fasilitas pemotongan hewan.
Maneger mengapresiasi tindak lanjut BPJPH terhadap saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman dalam pengawasan sebelumnya. Ia menilai jaminan produk halal merupakan bagian dari hak publik yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi negara.
“Jaminan produk halal bukan hanya persoalan administratif terkait penerbitan sertifikat dan pencantuman logo. Ini berkaitan dengan rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, negara harus hadir memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Maneger juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berjalan optimal. Hal itu terutama diperlukan menyusul penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028.
Menurutnya, penyesuaian tersebut harus menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan alasan untuk kembali menunda pemenuhan kewajiban. Kepatuhan industri menengah dan besar juga perlu terus diperkuat.
Babe Haikal mengatakan, penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Ia berharap tambahan waktu yang diberikan tidak kembali dijadikan alasan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal.
BPJPH juga menyambut baik inisiatif Ombudsman untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar tidak terjadi penundaan pada tahapan berikutnya.
Melalui sinergi tersebut, pengawasan dan pembinaan jaminan produk halal diharapkan semakin efektif, mulai dari peningkatan kepatuhan pelaku usaha, pembenahan rantai pasok, hingga penguatan perlindungan konsumen.
“Yang terpenting, mari kita bersama-sama memajukan dan memasyarakatkan halal. Kita ingin halal Indonesia semakin kuat dan menjadi rujukan dunia,” pungkas Babe Haikal.
