SUKOHARJO (jurnalislam.com)– Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengunjungi Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an (HQ) di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (5/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Dahnil menyampaikan rencana pemberangkatan umrah bagi satu ustazah dan tiga santriwati yang terdampak trauma akibat insiden penggeledahan aparat kepolisian pada 27 Oktober 2026.
Rombongan Wamenhaj tiba di Ponpes Hamalatul Qur’an sekitar pukul 16.00 WIB. Dahnil kemudian bertemu dan berdialog dengan pengasuh pesantren putri di lantai dua selama kurang lebih 30 menit.
Dalam pertemuan tersebut, Dahnil menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Mabes Polri terkait insiden penggeledahan di pesantren tersebut.
“Pertama, yang ingin saya sampaikan kami telah berkoordinasi dengan Pak Kapolri (Jenderal Pol Suyudi Ario Seto) dan Mabes Polri terkait kasus ini. Memang ada kesalahan prosedural dalam pencarian pelaku kriminal, termasuk etika yang tidak pantas. Dan itu diakui oleh Pak Kapolri. Dalam sejarah, jarang sekali ada pimpinan Polri yang mengakui kesalahan. Polri juga sudah memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut,” kata dia.
Dahnil menilai pengakuan dan pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk itikad baik Polri dalam upaya penegakan hukum secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum tersebut.
Selain itu, Dahnil menyampaikan bahwa para ustazah dan santriwati akan mendapatkan pendampingan dari unit perlindungan perempuan dan anak serta instansi terkait. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mencegah dampak psikologis berkepanjangan akibat insiden yang mereka alami.
“Para ustazah dan santriwati mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Traumanya lumayan panjang. Nah, mudah-mudahan dengan berangkat umrah ke Tanah Suci bisa menyembuhkan trauma. Kami berencana memberangkatkan umrah untuk satu ustazah dan tiga santriwati,” ujar dia.
Dahnil juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi mengganggu keamanan serta kerukunan masyarakat. Ia meyakini masyarakat Soloraya, khususnya Sukoharjo, mampu menjaga kebersamaan.
“Kami juga ingin memastikan kondisi Soloraya kondusif. Masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang tidak benar dan berpotensi memecah belah serta memojokkan pihak tertentu. Selama pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada kelompok yang dicap radikal dan antitoleransi,” ujar dia.
Usai mengunjungi pesantren, Dahnil berjalan kaki menyusuri jalan perkampungan di Desa Laban, Mojolaban. Ia menyapa dan berinteraksi dengan sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi.
Sementara itu, Sekretaris Ponpes Hamalatul Qur’an, Diyana Indah Sari, berharap insiden penggeledahan tersebut diusut secara objektif dan transparan. Ia menyampaikan bahwa para ustazah dan santriwati mengalami trauma berat setelah penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian pada dini hari.
Diyana juga berharap kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang dan aparat yang terbukti melanggar prosedur mendapatkan sanksi tegas.
“Harapan saya, ada sanksi tegas yang diberikan kepada aparat kepolisian yang melanggar prosedur. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi,” papar dia.
