JAKARTA (jurnalislam.com)— Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap biro perjalanan haji dan umrah yang melakukan penipuan terhadap jamaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa PPNS akan bekerja berdampingan dengan kepolisian dalam menangani pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian,” kata Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dahnil, jumlah personel PPNS akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dan besarnya jumlah jamaah.
“Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jamaah di daerah tersebut,” jelasnya.
Para penyidik tersebut nantinya memperkuat Direktorat Jenderal Pengendalian Kemenhaj, yang juga berfungsi sebagai salah satu saluran pengaduan masyarakat. Melalui penguatan ini, Kemenhaj berharap penanganan laporan penipuan dan pelanggaran penyelenggaraan haji serta umrah dapat dilakukan lebih optimal.
Kewenangan PPNS dalam penegakan hukum penyelenggaraan haji dan umrah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Regulasi tersebut memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS selain kepolisian apabila ditemukan unsur pidana.
Pasal 115 UU tersebut melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah umrah. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.
Adapun penyelenggara yang menyebabkan jamaah gagal berangkat, telantar, atau gagal pulang terancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar.
Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Pelaku penipuan juga dapat dijerat ketentuan pidana dalam KUHP sesuai unsur perbuatannya.
Dahnil mengatakan, Kemenhaj telah menindak sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang terbukti melakukan penipuan.
“Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,” ungkapnya.
Salah satu tindakan tersebut dilakukan terhadap KBIHU Al-Fatah. Kemenhaj mencabut izin kelompok bimbingan itu setelah ditemukan pemalsuan data dam dan badal haji. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor KEP-37/BN/2026 yang berlaku sejak 9 Oktober 2026.
Dahnil menyebut kasus penipuan haji dan umrah masih terus bermunculan dengan jumlah mencapai ratusan kasus setiap hari. Menurutnya, sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat rentan.
Melalui perekrutan PPNS dan penguatan Ditjen Pengendalian, Kemenhaj berharap penindakan terhadap pelaku tidak berhenti pada pencabutan izin usaha, tetapi juga dilanjutkan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
