SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan komitmennya untuk membentengi masyarakat dari bahaya penyimpangan seksual (LGBT). Hal ini disampaikan langsung oleh Walikota Solo, Respati Ardi, saat menjadi pemateri di acara seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) di Aula Yayasan Al Mukmin Cemani, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (18/7/2026).
Respati Ardi menyambut baik inisiatif forum diskusi ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengampanyekan gerakan pencegahan demi melindungi generasi muda.
“Kami sangat menyambut baik hal ini. Saya mengajak mari kita bersama-sama mengampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita dan warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut,” ujar Respati.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Pemkot Solo tidak ingin tinggal diam. Respati menjelaskan bahwa pemerintah akan langsung turun ke masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan momentum tahun ajaran baru sekolah melalui beberapa program unggulan.
“Progrram tersebut adalah Posyandu Plus dengan mengoptimalkan peran posyandu sebagai garda terdepan edukasi kesehatan mental dan perilaku di tingkat masyarakat. Selain itu adalah Materi MPLS. Saya minta kepada seluruh kepala sekolah agar memasukkan materi khusus terkait bahaya penyimpangan seksual (LGBT) dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah,”ungkapnya.
“Kami berkomitmen penuh untuk tidak menormalisasi hal tersebut (penyimpangan seksual),” tegas Walikota Solo.
Saat disinggung mengenai regulasi hukum yang lebih mengikat, Respati membeberkan bahwa Pemkot Solo saat ini tengah menyusun draf Surat Edaran (SE).
Proses penyusunan draf ini menggunakan masukan dari berbagai forum diskusi keagamaan, termasuk koordinasi intensif dengan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil dari forum-forum tersebut nantinya akan dijadikan sebagai salah satu dasar legalitas penguatan aturan di Kota Solo.
Lebih lanjut, Respati menekankan bahwa penindakan dan pencegahan dari pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang edukatif dan membersamai masyarakat, tanpa adanya unsur kekerasan.
Bagi warga yang sudah telanjur terjerumus namun memiliki keinginan kuat untuk sembuh, Pemkot Solo siap memfasilitasi rehabilitasi secara medis dan psikologis.
“Tidak ada kekerasan. Tugas pemerintah adalah mengedukasi dan membersamai. Jika ada masalah atau warga yang ingin sembuh, tidak usah khawatir, itu justru harus kita rangkul. Kita akan arahkan dan ajak ke psikolog klinis yang layanannya sudah kami sediakan di program Posyandu Plus. Mari kita sembuhkan bersama-sama,” pungkas Respati.
Selain Walikota Solo, hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, dr Rahmad Setia (Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Penyimpangan Seksual), Dr Mustain Nasoha (Dewan Fatwa MUI Solo), Ustadz Yahya Abdurrahman (Ketua Yayasan Ponpes Islam Al Mukmin).
