TAM Desak Polri Tangkap Dua Pengurus GIdI Pemicu Tragedi Tolikara

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Tim Advokasi Muslim (TAM) kembali menyurati Polri terkait tragedi Tolikara. TAM mendesak Polri untuk segera menangkap dua pengurus Gereja Injili di Indonesia (GIdI) Nayus Wenda, S.Th. dan Marthen Jingga, S.Th, MA penandatangan surat provokatif GIdI berisi larangan umat Islam untuk melaksanakan shalat Iedul Fitri 1436 H. Surat tersebut dinilai sebagai pemicu tragedi Tolikara yang menyebabkan Masjid Baitul Muttaqien serta rumah dan kios milik umat Islam habis dibakar massa GIdI, Jumat (17/7/2015) lalu.

TAM kemudian melaporkan dua pengurus GIdI tersebut kepada Polri dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/547/VII/2015/BARESKRIM tertanggal 20 Juli 2015, namun belum ada tanggapan dari Polri. Oleh sebab itu, TAM kembali melayangkan surat kepada Polri untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Berikut isi surat TAM Nomor : 18/Ek.TAM/LP/VII/15 tanggal 30 Juli 2015 perihal Permohonan Tindak Lanjut Laporan Polisi Nomor : TBL/547/VII/2015/BARESKRIM tanggal 20 Juli 2015 yang diterima redaksi Jurniscom, Jumat (30/7/2015).

Kepada Yth : Kapolri

Dari : Tim Advokasi Muslim untuk Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Perihal : Permohonan Tindak Lanjut LP Nomor : TBL/547/VII/2015/BARESKRIM Tanggal 20 Juli 2015

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : TBL/547/VII/2015/BARESKRIM tertanggal : 20 Juli 2015 tentang adanya dugaan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi sesuatu pertemuan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 175 KUHPidana, atas nama Terlapor : Sdra. Nayus Wenda, S.Th. dan Sdra. Marthen Jingga, S.Th, MA, dengan ini kami memohon agar dilakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara aquo.  Berikut pokok-pokok uraian yang dapat kami sampaikan, sebagai berikut:

Pertama     :      Berdasarkan penelitian dan kajian kami, pihak Terlapor selain telah diduga melakukan tindak pidana Pasal 175 KUHPidana juga terindikasi kuat melakukan tindak pidana Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 170 KUHPidana Jo Pasal 156a KUHPidana, Jo Pasal 55 KUHPidana. Untuk itu, maka dipandang layak kepada mereka ditetapkan sebagai ”Tersangka”.

Kedua        :      Terkait dengan adanya dugaan terjadinya perbarengan perbuatan pidana (concursus), dan telah memenuhi syarat obyektif (ancaman diatas 5 tahun) dan syarat subjektif (dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan melarikan diri), maka kami mengharapkan agar kepada yang bersangkutan dilakukan penangkapan dan penahanan.

Ketiga        :      Bahkan ternyata pula dari berbagai keterangan, informasi dan data yang didapatkan dari berbagai Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk secara independen antara lain, TPF Komat, TPF MUI Pusat, TPF Jurnalis Islam Bersatu (JITU), dan lain-lain menunjukkan bahwa Organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) sebagai korporasi terindikasi kuat telah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHPidana jo Pasal 108 KUHPidana jo Pasal 110 KUHPidana jo Pasal 110 KUHPidana jo Pasal 111 KUHPidana dan keterhubungannya dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Negara Asing, khususnya Israel.

Keempat    :      Selain tindak pidana Makar sebagaimana disebutkan pada butir ketiga di atas, Organisasi GIDI juga terindikasi kuat melakukan tindak pidana teroris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris dan juga kejahatan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Demikianlah Surat Permohonan ini kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian dan dipenuhi adanya dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Hormat Kami

Tim Advokasi Muslim Untuk Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

Pelapor,

H. M. Rizal Fadillah, S.H.

Mengetahui,

                        Ketua Umum                                                                          Sekjend

DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM.                            H.M. Ismed, S.Sos, M.Pi.

Tembusan Kepada Yth:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Pimpinan DPR RI
  3. Jaksa Agung RI
  4. Kepala BIN
  5. Kepala BNPT
  6. Ketua Kompolnas
  7. Ketua Komnas HAM
  8. Ketua Umum MUI Pusat
  9. Ketua Umum Ormas-Ormas Islam 

 

Editor : Ally | Jurniscom

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.