Tag: asep warlan
-
Nasional
Guru Besar Hukum: Sidang HRS Diskriminatif, Joko Tjandra Saja Boleh Hadir
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pakar hukum Asep Warlan Yusuf mengkritisi proses peradilan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS). Dia menilai, proses peradilan HRS mengandung aroma diskriminasi. Guru Besar Hukum Unpar ini menyayangkan larangan menghadiri sidang seperti diinginkan oleh HRS. Larangan ini dianggap tak adil karena terdakwa lain tetap dibolehkan hadir dalam persidangan. “Diskriminatif terhadap perlakuan hadir dalam sidang, […]
Selengkapnya: Guru Besar Hukum: Sidang HRS Diskriminatif, Joko Tjandra Saja Boleh Hadir -
Analisa
‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Akhir Oktober ini, Jurnalislam.com berkesempatan mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Kepada Jurnalislam, pakar hukum tata negara ini menjelaskan serba-serbi UU Ormas setelah DPR menerima Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Bagaimana nasib ormas ke depan? Seperti apa penerapan UU Ormas? Adakah jalan agar UU Ormas […]
Selengkapnya: ‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’ -
Analisa
Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Oleh: Guru Besar Universitas Parahiyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf MERUJUK kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dalam upaya menangani dan […]
Selengkapnya: Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 -
Nasional
Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Seharusnya ramadhan bukan sebagai ajang kriminalisasi ulama. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Unpar Prof. Asep Warlan Yusuf. Justru, menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, Ramadhan seharusnya menjadi momen pemerintah berdialog dengan umat Islam dan segera menyelesaikan kasus kriminalisasi kepada para aktivis, ulama dan ormas Islam. “Jadi sekarang saatnya ramadhan ini […]
Selengkapnya: Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama -
Berita
Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih represif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto. Pasalnya, ia menilai pemerintah terus melakukan tindakan yang kerap merugikan umat seperti dugaan kriminalisasi ulama, tudingan anti Pancasila, […]
Selengkapnya: Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru! -
Nasional
Tuntaskan Kasus Kriminalisasi Ulama, Ini Empat Saran Guru Besar Hukum Unpar
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai agar umat Islam khususnya para tokohnya agar mengambil langkah tegas terkait terjadinya dugaan kriminalisasi kepada para ulama, aktivis dan tokoh Islam. Pertama, para tokoh Islam dapat melakukan surat terbuka kepada rezim pemerintahan Jokowi agar tak lagi mencari-cari kesalahan para […]
Selengkapnya: Tuntaskan Kasus Kriminalisasi Ulama, Ini Empat Saran Guru Besar Hukum Unpar -
Nasional
Tidak Ada Dasar Hukum untuk Bubarkan Syiah? Ini Jawaban ANNAS
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas pada April 2014 lalu mengatakan, belum ada undang-undang bisa melarang keberadaan Syiah. Pernyataan itu mengacu pada Pasal 28C UUD 45 terkait hak asasi dan anti-diskriminasi. “Belum ada undang-undang yang membatalkan atau melarang keberadaan Syiah,” kata Hafid dilansir laman Tempo online pada Senin 21 April 2014. Pasal 28C […]
Selengkapnya: Tidak Ada Dasar Hukum untuk Bubarkan Syiah? Ini Jawaban ANNAS -
Nasional
Pakar Beberkan Strategi Bendung Gerakan Syiah di Indonesia
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Anggota Dewan Pakar Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Pusat, Prof. Dr. Asep Warlan memaparkan empat strategi untuk membendung gerakan Syiah di Indonesia. Menurutnya, saat ini Syiah telah mencampuri urusan pengambilan kebijakan dalam bidang politik, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, bahkan dunia hiburan. Kondisi itu, kata dia, disebabkan oleh demokrasi liberal yang dianut pemerintahan ini […]
Selengkapnya: Pakar Beberkan Strategi Bendung Gerakan Syiah di Indonesia -
Nasional
Pakar Hukum Ungkap Alasan Penahanan Ahok Tak Bisa Ditangguhkan
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan surat jaminan penangguhan penahanan terhadap terpidana penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) menilai, penangguhan penahanan tidak bisa dilakukan karena beberapa hal. Menurut Prof. Asep, ada dua alasan mengapa seorang terpidana harus langsung ditahan. Baca […]
Selengkapnya: Pakar Hukum Ungkap Alasan Penahanan Ahok Tak Bisa Ditangguhkan -
Nasional
Ahli Hukum : UU Penodaan Agama Dicabut, Masyarakat Akan Main Hakim Sendiri
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Wacana pencabutan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penodaan agama kembali menyeruak setelah terpidana penista agama Basukit Tjahaja Purnama alias Ahok divonis 2 tahun penjara. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Asep Warlan Yusuf menilai wacana pencabutan UU tersebut sangat berbahaya karena akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. (baca: Ini Kata […]
Selengkapnya: Ahli Hukum : UU Penodaan Agama Dicabut, Masyarakat Akan Main Hakim Sendiri -
Nasional
Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut sewenang-wenang, jadi sangat mungkin untuk digugat. HTI siapkan saja counter hukumnya,” kata Guru Besar Fakultas […]
Selengkapnya: Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah -
Nasional
Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tindakan pemerintah yang mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang represif. “Pemerintah ini saya rasa terlalu sangat represif, karena pada kenyataannya UU ormas tidak begitu mengaturnya,” kata Prof. Asep kepada jurnalislam di Bandung, Ahad (14/5/2017). Baca juga: […]
Selengkapnya: Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif! -
Nasional
Soal Demo Malam Hari, Pengamat: Polisi Tidak Fair
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pengamat politik Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak tegas kepada aksi pendukung Ahok. Seperti diketahui, dalam sepekan ini pendukung Ahok di beberapa kota menggelar aksi bakar lilin di luar aturan jam untuk berunjuk rasa yaitu lewat jam 18.00. “Tapi ketika yang melakukan itu umat Islam […]
Selengkapnya: Soal Demo Malam Hari, Pengamat: Polisi Tidak Fair
