Soal PMA Majelis Taklim, ICMI: Menteri Enggak Ikut Campur Mengatur

Soal PMA Majelis Taklim, ICMI: Menteri Enggak Ikut Campur Mengatur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie menilai PMA tentang majelis taklim berbeda dengan UU.

“Peraturan menteri beda dengan Undang-undang (UU), peraturan menteri sifatnya hanya melaksanakan aturan yang lebih tinggi (yakni) Perpres¬† (Peraturan Presiden), PP (Peraturan Pemerintah) dan UU,” kata Prof Jimly, Kamis (5/12/2019).

Dia menjelaskan mekanisme konstitusional di semua negara demokrasi harus menggunakan UU.

Kalau pemerintah mau membuat aturan yang akan mengurangi kebebasan rakyat, menambah beban rakyat dengan kewajiban yang membebani dan mengurangi hak-hak serta kebebasan rakyat.

Tapi, lembaga majelis taklim ini lembaga pendidikan yang sama sekali tidak bersentuhan dengan APBN.

Majelis taklim juga tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Majelis taklim adalah kreativitas masyarakat.

Kalau lembaga pendidikan yang ditanggung jawab pemerintah memang harus diatur oleh UU, PP dan peraturan menteri. Tapi majelis taklim ini wilayahnya di luar negara.

“Maka enggak perlu ikut campur menteri mengatur, kalau mau diatur dengan UU, itu ciri negara demokrasi,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X