SOLO (jurnalislam.com)- Ketua Lajnah Muslimah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) ustadzah Sri Mulyani meminta pemerintah untuk membatalkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab munculnya pertanyaan seperti ‘bersedia tidak lepas jilbab’, ‘bersedia nggak jadi istri kedua’, ‘kenapa belum menikah’ yang yang lainnya selain melanggar HAM juga dianggap oleh ustadzah Sri sebagai bentuk pelemahan fungsi KPK.
Hal itu dikatakan ustadzah Sri dan sejumlah pengurus DSKS saat melakukan audensi dengan pimpinan DPRD Surakarta seperti Ahmad Sapari dari fraksi PAN, Sugeng Riyanto PKS dan Taufiqurrahman dari Golkar di Gedung DPRD Surakarta pada senin, (10/5/2021).
“Upaya Pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis akan berdampak pada penurunan kualitas hidup berbangsa dan bernegara serta semakin merajalelanya korupsi di tengah tengah masyarakat. Belum lagi tes TWK ini diduga sebagai upaya untuk mengeluarkan dan penyingkiran pegawai KPK berdasarkan identitas, stigmatisasi dan bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki,” katanya.
“Meminta kepada Presiden RI, Bp. Ir. Joko Widodo untuk membatalkan hasil TWK yang dilakukan terhadap 1349 pegawai KPK, karena cacat etika-moral tes dan pelanggaran HAM berupa pelanggaran privasi,” imbuhnya.
Selain itu, DSKS meminta Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.
“Untuk transparan menjelaskan kepada publik karena sudah terjadi kegaduhan luas di masyarakat. Mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan melakukan penyelidikan atas peristiwa yg diduga mengandung unsur intimidasi serta teror terhadap HAM mengenai isi wawancara tersebut,” ungkapnya.
