SURABAYA(Jurnalislam.com) – Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. mengatakan presiden 3 periode membuktikan bahwa negara tidak taat hukum.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi online yang digelar Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) pada Rabu sore, (23/06/2021).
“Persatuan Indonesia yang menjadi tujuan untuk membagun negeri ini, mestinya episodenya itu dari sekarang tidak muncul yang namanya 3 periode, perpanjangan waktu jabatan minimal 3 tahun, dekrit presiden dan amandemen konstitusi,” katanya.
“Ini menurut saya sudah membuktikan dengan terang benderang bahwa sebetulnya kita ini tidak taat hukum,” tambah dia.
Bahkan ia juga sesalkan adanya analisis pasangan Jokowi Prabowo akan menjadi calon tunggal di 2024,
“Kita bilang kita negara hukum tapi itu bunyinya saja realitasnya tidak. Kita tidak taat konstitusi, sudah jelas dikatakan secara eksplisit di konstitusi hanya dua periode dan yang bisa mengusung capres cawapres adalah partai politik. Masih muncul juga pemikiran yang tentukan calonnya tunggal, bagaimana berfikirnya seperti itu,” ungkap Siti Zuhro heran.
Lebih lanjut Siti Zuhro juga mengkritisi pembagunan sumber daya manusia di pemerintahan Jokowi saat ini yang tidak terwujud,
“Pak Jokowi mengatakan bahwa prioritas program kabinet saat ini adalah membangun SDM unggul, tapi pencerdasan disana-sini tidak terjadi. Jadi seharusnya demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang taat kepada hukum.” terangnya.
Kontributor: Bahri
