Wacana Presiden 3 Periode, Refly Harun: Mahkota Reformasi Mau Di Utak-atik

Wacana Presiden 3 Periode, Refly Harun: Mahkota Reformasi Mau Di Utak-atik

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Ahli hukum tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H. menanggapi perihal promosi M Qodari yang mengusung kampanye Jokpro (Jokowi Prabowo) untuk Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Refly Harun, wacana Jokowi menjabat 3 periode hanya dapat dilakukan dengan merubah konstitusi pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wapres,

“Buah dari reformasi konstitusi yang paling fundamental adalah pembatasan berapa kali presiden bisa menjabat, kalau itu mau dirubah maka sesungguhnya mahkota reformasi yang mau di utak-atik,” terangnya dalam diskusi online oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) pada Sabtu siang (26/06/2021).

“Dan ini menurut saya barangkali akan memunculkan perlawanan sipil, terutama komponen-komponen reformasi,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan kalau ada masyarakat yang membuat aspirasi agar mengubah konstitusi seperti Qodari dengan Jokpro nya maka kalau kita demokratis ya kita tidak boleh melarang dia,

“Tapi disisi lain negara juga tidak boleh melarang orang yang mengkampanyekan sebaliknya misal saya mengatakan tolak Jokowi-Prabowo untuk 2024, karena menurut saya kita membutuhkan regenerasi kepemimpinan. Misal lagi tolak Jokowi 3 periode ya sah juga, sesuai dengan konstitusi pasal 7, bahkan lebih sah dari pada Qodari yang mau merubah konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut ia juga meminta kepada para penegak hukum, kalau di masyarakat ada aspirasi dan aspirasi tersebut bertentangan dengan kehendak penguasa maka jangan dihalang-halangi,

“Sebagai contoh 2019 ganti presiden itu kan dihalang-halangi dimana-mana, harusnya baik 2 periode Jokowi dengan 2019 ganti presiden itu sama sahnya,” ungkapnya.

Refly Harun juga berharap agar ruang demokrasi di negeri ini tetap terjaga dengan baik,

“Yang penting pemerintah kita tidak parno, belum apa-apa dibilang makar. Yang mendukungnya tidak makar dan yang mengkritiknya selalu dibilang makar,” katanya.

“Terlepas kita setuju atau tidak pemerintahan presiden Jokowi, konsen saya adalah ruang demokrasi ini tetap terjaga. Dan jangan menjadi bangsa yang mudah sebentar-sebentar melaporkan orang ke polisi karena mengemukakan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang di hukum karena perbedaan pendapat, yakinlah negara ini masih otoriter dan bukan lagi negara yang demokratis,” pungkasnya.

Kontributor: Bahri

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X