Menag: Resolusi Jihad Strategi Militer Sangat Brilian

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi mengemukakan, para ulama dan negarawan di Indonesia sejak masa lampau tak pernah memisahkan antara keberagamaan dan kebangsaan.

Salah satu contoh wujud hal tersebut adalah Resolusi Jihad yang dikemukakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari.

Hal ini dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi saat bertemu dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, di Semarang.

Menurutnya, dikeluarkannya resolusi jihad oleh KH Hasyim Asy’ari merupakan  bukti adanya kesadaran untuk meletakkan semangat kebangsaan dan keberagamaan dalam satu kotak yang sama.

“Dari segi militer, resolusi jihad merupakan strategi militer yang sangat brilian. Di lain sisi, ini adalah pengamalan nilai agama untuk membela negara,” kata Menag, Kamis (19/12/2019).

Menag pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Resolusi Jihad yang diserukan oleh KH Hasyim Asy’ari, yang baru diketahuinya usai berakhir masa tugasnya sebagai TNI.

“Resolusi jihad itu adalah salah satu produk Nahdlatul Ulama yang sangat strategis. Dan semua bangga dengan resolusi jihad itu,” ujarnya.

“Bayangkan, dalam resolusi jihad, KH Hasyim Asy’ari menyampaikan, dalam radius 68 km bila ada penjajah Belanda, maka hukumnya fardhu ‘ain bagi muslim untuk melakukan perlawanan. Dan di luar radius 68 km, hukumnya menjadi fardhu kifayah,” imbuh Menag.

Kesadaran berbangsa dan beragama semacam ini menurut Menag harus terus dijaga oleh umat beragama di Indonesia. “Dan Nahdlatul Ulama saya yakin bisa menjadi yang terdepan untuk menjadi contoh,” ungkap Menag.

Sumber: kemenag

Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor Dapat Dukungan dari Ulama

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com)— Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH Hasan Basri,mendukung pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Dia menilai hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. “Kami mendukung penerapan hukuman mati itu ditujukan kepada pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kesengsaraan hingga mengakibatkan banyak warga meninggal dunia juga pelaku korupsi yang menghalalkan uang haram,” kata dia, di Lebak, Kamis (19/12).

Dia menjelaskan, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi juga terdapat klasifikasi di antaranya jika mereka melakukan penyelewengan anggaran untuk bencana alam akibat tsunami atau gempa, banjir, dan longsoran dikorupsi hingga menimbulkan banyak kematian warga.

“Klasifikasi kejahatan seperti itu patut dihukum mati, termasuk pelaku yang menghalalkan uang haram,” tutur dia.

Menurut dia, pandangan Islam terhadap pelaku korupsi seperti itu sangat tegas hingga patut diterapkan hukuman mati. Namun, sebaliknya jika klasifikasi korupsi itu tidak menimbulkan kesengsaraan juga tidak mengakibatkan kematian orang banyak tidak perlu diterapkan hukuman mati.

“Kami setuju hukuman mati bagi pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kematian banyak orang,” katanya.

Selama ini, menurut dia, kinerja KPK dinilai belum maksimal dalam penanganan masalah korupsi.Sebab, kasus kejadian belum lama ini bahwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas pada sidang Pengadilan Tipikor.

Dia mendukung pembentukan Dewan Pengawas di KPK, namun jabatan Dewan Pengawas itu harus dijabat orang yang lebih tinggi SDM-nya dari KPK.

“Saya kira melalui Dewan Pengawas itu bisa bekerja secara koordinasi untuk penegakan hukuman bagi pelaku korupsi,” kata pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang, Rangkasbitung, Lebak.

Sumber: republika.co.id

Dianggap Pro Pemerintah, MUI: Kita Tetap Independen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat (DP MUI Pusat) melalui komisi Ukhuwah Islamiyah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi nasional forum Ukhuwah Islamiyah 2019 di Kantor MUI Pusat, Rabu (18/12/2019). Dalam kesempatan ini hadir puluhan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Islam dan ormas pemuda Islam.

Salah satu perwakilan dari ormas Mathla’ul Anwar, Ahmad Sofyan, menyebut MUI dianggap berpihak pada pemerintah.

Wakil Menteri Agama sekaligus Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid mengatakan, MUI akan tetap menjadi lembaga yang independen.

“MUI dianggap pro pemerintah, ini merupakan suatu masukan. Insya Allah MUI akan tetap independen,” kata Zainut di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Zainut mengatakan, MUI akan tetap memiliki sikap dan pandangan yang tidak terpengaruh dari pihak luar.

Sebab MUI berada pada posisi yang disebut Zainut sebagai amar makruf nahi mungkar, ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan Majelis ini. “Saya kira itu yang menjadi komitmen kita,” kata dia.

Dalam forum yang bertajuk, “Refleksi Perjalanan Penguatan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia”, sejumlah ormas Islam meminta kepada MUI untuk memiliki sikap tegas terhadap sejumlah kelompok Muslim yang tinggal di luar negeri.

Sebagai contoh Muslim Uighur di Cina, Rohingya Myanmar dan lainnya yang mengalami penindasan. “Masalah Uighur nanti kita bicarakan secara khusus,” kata Zainut menanggapi para peserta dari ormas Islam.

Zainut mengatakan, masing-masing ormas Islam yang ada di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi agenda, gerakan, dan pemahaman agama. Untuk itu penting bagi MUI meletakkan dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, disebutkan MUI memiliki pedoman dalam membangun ukhuwah Islamiyah.

“Kita menyamakan pemahaman-pemahaman terhadap satu masalah, dengan tetap memberikan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan itu,” kata dia.

Menurut Zainut, perbedaan pandangan dalam ubudiyah itu adalah satu keniscayaan. MUI memberikan suatu pedoman, ketika perbedaan masih dalam ikhtilaf, perbedaan harus diterima dengan tasamuh dan toleran.

MUI Apresiasi KL Summit, Harap Bahas Uighur hingga Islamofobia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –  Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi Kuala Lumpur Summit yang digelar pada 19-21 Desember 2019. Ssalah satu agendanya akan membahas nasib etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

“Yang akan dibahas adalah masalah-masalah penting menyangkut umat Islam, terutama mengenai nasib Uighur, perang di Yaman, gender, kesenjangan ekonomi di kalangan dunia Islam, dan Islamofobia,” kata Buya Anwar kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Buya Anwar, masalah-masalah tersebut sangat tepat dibahas dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengatakan, OKI tampaknya kurang responsif dan lebih banyak menunggu sehingga mendorong Mahathir Mohamad menyelenggarakan KL Summit.

Perdana Menteri Malaysia tersebut, menurut Buya Anwar, mengambil inisiatif dan langkah-langkah agar dunia bisa mendengar dan memperhatikan suara umat Islam dunia. Dengan begitu, negara-negara barat, Amerika Serikat, dan China bisa memperbaiki sikap dan pandangannya terhadap Islam.

“Jadi KL Summit ini jelas merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis karena tidak hanya berarti bagi umat Islam tapi juga bagi umat agama lain. Perhelatan itu agar tercipta saling pengertian sehingga dunia yang aman, tenteram dan damai,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Mahathir Mohamad: KL Summit 2019 Untuk Mencarikan Solusi Bagi Permasalahan Dunia Islam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kuala Lumpur 2019 tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi atau mengisolasi negara mana pun, tetapi hanya upaya untuk mengajukan proposal dan solusi yang dapat diterima dan dapat diterapkan untuk dunia Muslim.

“Kami tidak membeda-bedakan atau mengisolasi siapa pun. Kami berusaha memulai dari yang kecil dan jika gagasan, proposal, dan solusi ini dapat diterima dan terbukti dapat diterapkan. “Maka kami berharap untuk membawanya ke platform yang lebih besar untuk dipertimbangkan,” kata Mahathir dalam sambutannya di KTT, Kamis (19/12/2019).

Dr Mahathir, yang juga ketua KTT, mengatakan bahwa tujuan KTT itu bukan untuk membahas agama, tetapi lebih kepada keadaan hubungan di dunia Muslim yang dinilainya sedang dalam “keadaan krisis”.

“Di mana-mana kita melihat negara-negara Muslim dihancurkan, warga negara mereka dipaksa untuk melarikan diri dari negara mereka, dipaksa untuk mencari perlindungan di negara-negara non-Muslim. Ribuan orang, tewas dalam perkelahian mereka dan banyak lagi yang ditolak suaka,” ungkapnya.

“Di sisi lain, kita melihat Muslim melakukan tindakan kekerasan, membunuh korban yang tidak bersalah, pria, wanita, anak-anak, orang sakit dan yang tidak mampu,” tambahnya.

Mahathir menjelaskan bahwa KTT perlu untuk membahas bagaimana Islamofobia dihasilkan.

“Karena alasan inilah pertemuan puncak diselenggarakan. Paling tidak, melalui diskusi kita, kita mungkin menemukan apa yang salah.

“Kami bahkan dapat menemukan solusi, jika tidak mengakhiri bencana ini setidaknya untuk membangunkan dunia Islam, umat perlu mengenali masalah dan penyebabnya,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dunia Muslim juga harus berurusan dengan perang saudara, perang saudara, pemerintah gagal dan banyak bencana lain yang telah mengganggu umat Islam dan Islam tanpa ada upaya serius yang dilakukan untuk mengakhiri atau mengurangi mereka dan merehabilitasi agama.

“Kami telah melihat negara-negara lain yang hancur oleh Perang Dunia Kedua tidak hanya pulih dengan cepat tetapi tumbuh kuat untuk menjadi maju. Tetapi beberapa negara Muslim tampaknya tidak mampu bahkan diperintah dengan baik, apalagi untuk dikembangkan dan makmur.

“Apakah agama kita yang menghalangi? Apakah Islam menentang kesuksesan duniawi dan menjadi negara maju? Atau apakah umat Islam sendirilah yang mencegah negara mereka diatur dengan baik, agar tidak dikembangkan,” tanyanya.

“Memahami masalah dan penyebabnya dapat mencerahkan kita dalam cara mengatasi atau mengurangi bencana yang menimpa umat,” jelas Dr Mahathir.

Hadir pada acara tersebut adalah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan istrinya Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Sumber: The Star

Soal Uighur, MUI Desak Negara Islam di KL Summit Keras Kepada Cina

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendesak pertemuan negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bersikap tegas atas penindasan yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Cina tak dapat diterima umat Islam dunia.

“KL Summit untuk bersikap tegas dan keras kepada pemerintah Cina menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukannya terhadap Muslim Uighur. (untuk) Memberikan kesempatan Muslim Uighur kembali mendapatkan hak-haknya untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik,” katanya dalam pernyataan tertulis kepada Jurnalislam, Jumat (20/12/2019).

Cina sebagai sebuah negara, kata Anwar, memang berhak untuk mengatur negaranya sendiri. Namun demikian, Anwar mengingatkan agar kewenangan negara tersebut jangan sampai menginjak-injak hak asasi rakyatnya terutama hak-hak dasar dari umat Islam di sana.

Anwar mengatakan jika perlakuan terhadap muslim Uighur dibiarkan, bukan mustahil akan memunculkan ketegangan baru. Tidak hanya dalam skala global, kata dia, tapi juga di masing-masing negara mayoritas beragama Islam.

Sejumlah pimpinan negara peserta Kuala Lumpur Summit 2019. Foto: Anadolu Agency

“Karena rakyat di setiap negara terutama umat Islam tentu akan meminta dan menuntut pemerintahnya untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Cina,” ujar Anwar.

Anwar berharap KL Summit membawa energi baru dalam sikap perlawanan terhadap penindasan yang dialami Muslim Uighur. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kata Anwar, tampaknya kurang responsif dan lebih banyak menunggu sehingga mendorong Mahathir Mohamad menyelenggarakan KL Summit.

“Jadi KL Summit ini jelas merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting dan strategis karena tidak hanya berarti bagi umat Islam tapi juga bagi umat agama lain. Perhelatan itu agar tercipta saling pengertian sehingga dunia yang aman, tenteram dan damai,” kata dia.

Selain persoalan Uighur, Anwar mengatakan, sejauh ini upaya mengatasi Islamofobia hasilnya juga belum menggembirakan. Situasi ini berdampak sehingga umat Islam selalu terpojok bahkan menjadi korban tindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal itu, lanjut dia, seperti yang dialami Muslim di Christchurch, Selandia Baru di mana muslim seorang bersenjata melakukan penembakan secara brutal di masjid saat gelaran salat Jumat sehingga menewaskan 60 orang.

Qatar Pastikan Tahun Depan Bantuan Untuk Gaza Berlanjut

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DOHA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Qatar menegaskan, akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza ke tahun depan, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (18/12/2019).

Sejak perang Gaza terakhir, pada tahun 2014, melalui persetujuan Israel,  Qatar telah memberikan lebih dari $ 1 miliar dana rekonstruksi dan tunjangan untuk rakyat Palestina. Bantuan tersebut telah membantu Doha memenangkan bantuan di Washington meskipun ada ketegangan diplomatik Qatar-Saudi.

Utusan Qatar Mohammed Al-Emadi mengunjungi Gaza minggu ini untuk mengawasi sumbangan 22 truk pemadam kebakaran dan kendaraan darurat lainnya dan mendiskusikan proyek energi dan kesehatan baru yang diusulkan.

“Untuk kuartal pertama tahun ini kami melanjutkan, ini sudah pasti. Untuk sisa tahun ini, saya pikir kami akan melanjutkan, kami melihat dengan seksama dan positif tentang masalah ini,” kata Emadi kepada Reuters ketika ditanya tentang bantuan Qatar untuk Rakyat Palestina di masa depan.

Dalam upaya untuk meringankan kesulitan ekonomi dan membantu meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan dengan Israel, Qatar menyediakan lebih dari $ 150 juta pada tahun 2019 untuk membeli bahan bakar untuk pembangkit listrik tunggal Gaza dan memberikan bantuan tunai bulanan kepada hampir 70.000 orang yang membutuhkan.

Emadi mengatakan, pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh mengunjungi Qatar minggu ini dan telah meminta perpanjangan bantuan keuangan hingga 2020.

“Setelah Maret ada peluang besar kami akan melanjutkan dukungan bulanan ini untuk listrik dan orang miskin,” kata Emadi.

Qatar tidak memiliki hubungan formal dengan Israel, yang tidak menyetujui hubungan negara Teluk dengan Iran dan Hamas. Tetapi para pejabat Israel secara pribadi menyambut pemberian Qatar di Gaza, melihat cara untuk mencegah krisis kemanusiaan bahkan jika uang itu membantu Hamas mempertahankan kekuasaannya atas jalur yang diblokade.

Hindari Pemboman Rezim dan Rusia, 12.000 Warga Suriah Pindah ke Perbatasan Turki

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

IDLIB (Jurnalislam.com) – Dalam 24 jam terakhir, sekitar 12.000 warga sipil telah dipindahkan secara paksa dari “zona de-eskalasi” di Suriah utara, ke daerah-daerah dekat perbatasan Turki, untuk menghindari pemboman rezim dan Rusia.

Dengan statistik baru-baru ini, jumlah pengungsi dari wilayah tersebut pada hari Rabu (11/12/2019) telah mencapai total 110.000 warga sipil selama sebulan terakhir, dan setengahnya menyatakan sumber-sumber lokal kepada Anadolu Agency.

Mohammed Al-Hallaj, koordinator Koordinator Respon Sipil di Suriah Utara (lokal), mengatakan kepada bahwa 110.000 warga sipil, yang terdiri dari 20.000 keluarga, telah melarikan diri dari zona de-eskalasi dalam satu setengah bulan.

Al-Hallaj juga menyatakan bahwa para pengungsi pindah ke daerah perbatasan untuk menghindari pemboman Rusia, pasukan rezim Suriah, dan kelompok-kelompok teroris Iran.

Dia menjelaskan bahwa jumlah pengungsi telah meningkat dengan meningkatnya pemboman selama periode yang disebutkan, mencatat bahwa serangan intens yang diluncurkan oleh rezim dan sekutunya pada hari Selasa (10/12/2019) menyebabkan perpindahan sekitar 12.000 warga sipil selama 24 jam terakhir.

Al-Hallaj menambahkan, pedesaan selatan Idlib adalah daerah yang paling ditargetkan, yang menunjukkan bahwa keluarga pengungsi telah tersebar di antara pohon-pohon zaitun dan bahwa mereka sangat membutuhkan tenda, selimut dan makanan.

Al-Hallaj menunjukkan bahwa pasukan rezim secara sengaja menargetkan rumah sakit, pusat pertahanan sipil dan fasilitas vital lainnya untuk mencegah orang kembali ke kota mereka.

Patut dicatat bahwa para pengungsi yang melarikan diri dari pemboman rezim dan sekutunya mengungsi di kamp-kamp yang terletak di desa-desa dan kota-kota di dekat perbatasan Suriah-Turki, di samping daerah Euphrates Shield dan Olive Branch yang dimiliki oleh Tentara Nasional Turki dan Suriah. terbebas dari terorisme.

Sebagian pengungsi juga dipaksa untuk berlindung di ladang zaitun, di tengah kondisi cuaca buruk.

Lebih dari 1.300 warga sipil telah tewas oleh rezim dan serangan Rusia di zona de-eskalasi, sejak 17 September 2018.

Serangan-serangan itu juga mengakibatkan perpindahan lebih dari satu juta warga sipil ke daerah-daerah yang relatif aman atau dekat dengan perbatasan Turki.

MPR: Muhammadiyah Usul Ada Utusan Golongan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah.

Ia menilai usulan Muhammadiyah tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945.

“Oleh karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” ujar Bamsoet dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun MPR RI” di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, anggota DPR RI menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan, sementara anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi.

“Pertanyaannya, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas, apakah bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Namun, sejauh mana efektivitasnya bisa diperdebatkan.”

Bamsoet menjelaskan poin awal munculnya wacana utusan golongan dalam diskusi dengan PP Muhammadiyah karena keprihatinan atas kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang sudah terjebak dalam angka-angka.

Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.

“Wacana utusan golongan belum dibahas lebih jauh di internal MPR RI, saat PP Muhammadiyah menyampaikan hal tersebut kami lempar lagi ke publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika tidak perlu buru-buru ditelan atau dimentahkan,” ujarnya.

Menurut dia, biarkan usulan tersebut mewarnai diskursus kebangsaan Indonesia, para ahli hukum tata negara, sosiologi, bahkan sejarawan yang mengerti betul embrio kelahiran Indonesia, perlu terlibat dalam diskusi tersebut.

Hal itu terkait bagaimana sebetulnya jati diri bangsa Indonesia, apakah utusan golongan memang relevan diadakan kembali karena jawaban akhirnya rakyat yang menentukan.

sumber: republika.co.id

 

 

Di Saat Ramai Uighur, Prabowo Kunjungi Cina Jajaki Kerjasama Bidang Pertahanan

Redaktur: Mazaya

BEIJING (Jurnalislam.com) – Publik Indonesia sedang ramai membicarakan dugaan pelanggaran HAM Cina terhadap muslim Uighur.

Tagar #WestandwithUyghur memuncaki trending topik twitter warganet Indonesia. Beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah kembali menyerukan pemerintah agar melakukan sesuatu terhadap Uighur.

Di saat bersamaan, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto baru saja mengakhiri kunjungan kerjanya selama empat hari di Beijing dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Cina (CMC) Jenderal Xu Qiliang.

Dalam pertemuan yang digelar di Markas Besar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Beijing, Rabu (18/12/2019) itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan Cina.

“Tentunya di bidang pertahanan dan militer, hal ini diwujudkan dengan penguatan dialog dan kerja sama kedua pihak serta dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Duta Besar RI untuk Cina, Djauhari Oratmangun, yang mendampingi Menhan Prabowo dalam pertemuan singkat tersebut.

Jenderal Xu Qiliang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Cina telah berkembang sangat pesat.

Menurut orang kedua di CMC setelah Xi Jinping itu, kerja sama pertahanan dan militer merupakan bagian terpenting dari hubungan antar kedua negara tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap kerjasama pragmatis antar kedua pihak terutama jika dikaitkan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada 2020 mendatang makin meningkat.

Selain Dubes Djuhari, saat bertemu Wakil Ketua CMC itu Prabowo didampingi Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Suryo Prabowo.

Sementara beberapa delegasi dari Kemhan dan Mabes TNI berkesempatan mengunjungi beberapa industri strategis Cina di Beijing sebagai upaya pendalaman dari pertemuan Prabowo Menteri Pertahanan Nasional Cina Jenderal Wei Fenghe dan Deputi Direktur Jenderal Lembaga Nasional untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Cina (SASTIND) Xu Zhanbin pada Senin (16/12).

sumber: republika.co.id