Soal Virus Corona, Masyarakat Desak Presiden Jokowi Setop Turis dan TKA dari Cina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Presiden Jokowi menyebut sejumlah warga negara Indonesia saat ini masih berada di Wuhan, kota Tiongkok yang diisolasi oleh pemerintah setempat karena wabah virus Corona.

“Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing terus menjalin kontak dengan mereka untuk memantau perkembangan, serta berupaya keras memberikan perlindungan dan mengirimkan bantuan kebutuhan logistik bagi para WNI tersebut,” katanya dalam akun Instagram resmi milik Jokowi yang diposting pada senin, (27/1/2020) malam.

“Mudah mudahan pengiriman bantuan dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, masyarakat mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan masuknya turis maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara Cina.

“Untuk sementara demi kemaslahatan rakyat NKRI mohon dihentikan masuknya TKA, turis dan rute transportasi ke Cina dan sekitanya pak,” kata akun senaastuty.

Sementara hal senada dikatakan noviana209, ia meminta Presiden Jokowi untuk berani mengambil langkah tegas terkait wabah virus Corona.

“Yang penting itu stop dulu pak turis China yang masuk ke Indo. Yang diutamakan itu warga negara Indonesia, jangan sungkan dengan negara lain karena anda juga hidup di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu akun adhekristin_ yang mengaku kerja di bidang pariwisata di pulau Bali mengaku khawatir terhadap banyaknya turis yang berwisata di pulau Bali.

“Pak mohon stop dulu untuk turis dari Cina, saya kerja di area pariwisata pak, dan sangat was was dengan virus ini, apalagi di Bali banyak sekali turis Cina,” ungkapnya.

Minta Masyarakat Dilibatkan, PP Muhammadiyah: Hentikan Dulu Ambisi Selesaikan RUU Omnibus Law

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Muhammadiyah menilai RUU ini disusun tanpa cara-cara yang demokratis dan amat tertutup.

“Sebaiknya pemerintah stop dulu rencana berambisi untuk menyelesaikan ini (RUU Omnibus Law), terus tempuh prosedur yang demokratis, libatkan rakyat dan organisasi sipil,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Busyro mengatakan, masyarakat tak menghendaki proses Judicial Review (JR) apabila RUU ini disahkan. Busyro memandang, JR seringkali menjadi dalih pemerintah agar proses penyusunan undang-undang tak terhambat.

“Sekarang lebih baik ditunda dulu, jangan mengandalkan seperti Undang-Undang KPK yang baru, tempuh aja judicial review ke Mahkamah Konstitusi tapi pemerintah berlindung seperti itu dan tidak segera terbitkan Perppu KPK,” imbuh Busyro.

Muhammadiyah telah melakukan kajian terhadap draft RUU Omnibus Law yang beredar bersama sejumlah organisasi sipil dan akademisi.

Pemerintah menyatakan bahwa draft yang muncul saat ini tak resmi, namun draft itu bisa menjadi cerminan akan seperti apa RUU Omnibus Law nantinya.

Busyro mengatakan ada kekhawatiran yang cukup besar dari berbagai kalangan, mulai serikat buruh, akademisi, hingga LSM lingkungan hidup.

Mereka menyayangkan adanya keistimewaan bagi investor asing yang disebut hanya memperlebar liberalisasi perekonomian, termasuk tata kelola sektor sumber daya alam.

KNKS Komitmen Omnibus Law Tak Hapus Wajib Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) berkomitmen terus mengembangkan industri halal, salah satunya dengan sertifikasi.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal, Afdhal Aliasar menyampaikan sertifikasi halal tetap wajib dalam Omnibus Law sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.

“Alhamdulillah, sudah ada arahan dari Pak Wapres mengenai hal ini (bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak hapus sertifikasi produk halal),” katanya pada Republika, Kamis (23/1).

Afdhal mengatakan KNKS akan mendukung rencana sertifikasi halal yang mudah dilaksanakan.

Agar ketentuan tersebut tidak menyulitkan pelaku usaha sesuai dengan arahan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Meski demikian, ketentuan ini tetap tidak mengabaikan perlindungan konsumen yang membutuhkan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi.

Ia meyakini bahwa sertifikasi halal akan menambah nilai pada produk sehingga menguntungkan bagi produsen.

“Semakin banyak informasi halal disampaikan pada konsumennya ternyata terang-terang dapat mendongkrak penjualan mereka,” katanya.

Konsumen ternyata memang membutuhkan jaminan dari produsen yang tertera langsung dalam produk. Konfirmasi terkait makanan halal ternyata sudah menjadi gaya hidup yang kekinian dalam era global tanpa batas ini. Setiap datang ke suatu tempat, seseorang bisa bertanya tentang kehalalan produk yang ditawarkan.

Afdhal mengatakan para pebisnis sudah sangat menyadari hal ini dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk konsumen. Sehingga jaminan produk halal diharapkan akan saling memberikan keuntungan pada semua pihak.

sumber: republika.co.id

Kazakhstan Tak Keluarkan Visa Elektronik untuk Warga Cina

Redaktur: Mazaya

NUR SULTAN(Jurnalislam.com) — Kazakhstan tidak akan mengeluarkan visa elektronik dan meminta surat keterangan medis kepada warga Cina yang ingin mengajukan visa. Ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus korona di negara tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri, Shukhrat Nuryshev mengatakan, pemerintah telah meminta kepada Beijing untuk memulangkan 98 mahasiswa Kazakhstan yang berada di Wuhan. Dia menambahkan, pemerintah tidak akan menutup perbatasan antara Kazakhstan dengan Cina. Karena, jika ditutup maka akan membatasi pergerakan warga Kazakhstan yang ingin pulang untuk menghindari wabah virus korona di Cina.

Secara keseluruhan ada 1300 warga Kazakhstan yang berada di Cina. Separuh dari jumlah tersebut berada di Hainan untuk berlibur.

Menteri Kesehatan Kazakhstan Yelzhan Birtanov mengatakan, empat orang warga Kazakhstan yang baru pulang dari Cina diduga terkena infeksi pernapasan. Kini, keempat pasien tersebut sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Cina telah mengonfirmasi lebih dari 2.700 kasus virus baru, sebagian besar terjadi di Wuhan. Lebih dari 40 kasus telah dikonfirmasi di tempat lain di dunia. Hampir semua kasus melibatkan wisatawan Cina atau orang-orang yang mengunjungi Wuhan.

Upaya Cina mengkarantina dimulai 22 Januari dari hubungan pesawat, kereta api dan bus ke Wuhan dengan berpenduduk 11 juta orang. Penguncian itu telah meluas ke 17 kota dengan lebih dari 50 juta orang dalam upaya pengendalian penyakit paling luas yang pernah diberlakukan.

sumber: republika.co.id

WHO: Risiko Penyebaran Virus Corona Berlevel Tinggi Skala Global

Redaktur: Mazaya

(Jurnalislam.com)–Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengoreksi status kewaspadaan mereka terkait penyebaran wabah virus corona di China yang bermula dari Kota Wuhan.

Negeri Tirai Bambu kini telah mengisolasi Kota Wuhan sebagai antisipasi penyebaran virus mematikan itu secara internasional.

Seperti diwartakan Channel News Asia, Selasa (28/1), WHO mengakui telah membuat kesalahan saat menilai potensi status risiko global penyebaran virus corona di negara tersebut.

WHO mengaku melakukan kesalahan saat mengumumkan risiko virus di China pada Senin (27/1).

WHO pada laporan Ahad malam mengatakan, risiko penyebaran virus corona adalah “sangat tinggi di China, tinggi di level regional, dan tinggi di level global.”

Dalam catatannya, WHO menjelaskan telah membuat pengumuman yang tidak tepat dalam laporan sebelumnya pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Laporan itu menyebut risiko global sebagai moderat.

Koreksi hasil asesmen global WHO tersebut tidak berarti kondisi darurat kesehatan telah dideklarasikan.

Koreksi terkait status kewaspadaan penyebaran virus corona diungkapkan Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat dikonfirmasi wartawan.

Dia dicecar pertanyaan berkenaan dengan belum ditetapkannya status darurat di China.

Saat itu dalam sebuah pertemuan di markas WHO, Tedros menyebut bahwa status kewaspadaan penyebaran virus bisa berubah sewaktu-waktu.

“Ini adalah kondisi darurat di China, tapi belum menjadi masalah kesehatan global yang darurat. Mungkin saja tidak akan jadi begitu,” katanya.

Ia melanjutkan, upaya pengayaan kondisi di China oleh WHO menyebut virus ini berisiko tinggi di China. “Dan berisiko tinggi secara regional dan global.”

Menurut WHO, kesalahan dalam laporan situasi sebelumnya adalah semata “kesalahan dalam kata-kata.”

Ketika ditanya mengenai koreksi status, Antoine Flahault salah satu pemimpin di Sekolah Kesehatan Publik Swiss mengatakan itu adalah kesalahan. “Ini adalah kesalahan besar, tapi saya percaya kesalahan itu sudah dikoreksi.”

Sementara, pendekatan hati-hati WHO terhadap wabah ini telah ditentang oleh beberapa kritikus. Hal itu dapat dilihat dalam konteks kritik pada masa lalu atas penggunaan istilah yang lambat atau terlalu terburu-buru, pertama kali digunakan untuk pandemi flu babi H1N1 2009 yang mematikan.

Selama wabah itu, badan kesehatan PBB tersebut dikritik karena memicu kepanikan membeli vaksin dengan pengumuman bahwa tahun itu wabah telah mencapai proporsi pandemi. WHO lantas mendapat kritik internasional ketika ternyata virus tidak hampir sama berbahayanya dengan penilaian mereka sebelumnya.

Sumber: republika.co.id

MUI Ingatkan Dampak Virus Corona terhadap Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti dampak virus corona pada sisi ekonomi sebagaimana warga dunia menjadi khawatir membeli produk China.

“Takut membeli barang-barang dari China karena dikhawatirkan akan membawa serta virus yang ditakuti tersebut ke negara yang bersangkutan,” kata Anwar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/1).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengatakan, dengan begitu corona tidak hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi juga pada kehidupan ekonomi global.

Menurut Anwar yang kerap fokus pada isu-isu ekonomi, corona dapat memicu turunnya produksi dalam negeri China.

Permintaan China terhadap bahan baku impor dari negara lain tentu akan menurun juga.

“Hal ini tentu akan sangat memukul negara-negara lain yang telah menjadi mitra dagang China selama ini, termasuk Indonesia,” kata dia.

Dengan berkurangnya permintaan dunia terhadap barang-barang China, maka akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan warganya.

Hal tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap daya beli mereka terutama terhadap barang-barang impor yang selama ini mereka datangkan dari negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Seiring dengan itu, dia mengatakan akan banyak negara termasuk Indonesia berhati-hati dan waspada terhadap turis China. Terdapat gejala beberapa daerah meminta turis China meninggalkan daerah mereka.

“Karena takut para turis dari China itu akan membawa virus tersebut ke dalam negeri. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan karena akan mengurangi pendapatan pemerintah dan masyarakat dan hal ini tentu saja akan sangat mengganggu kehidupan ekonomi nasional,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Cabut Kebijakan Bebas Visa WNA Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyarankan pemerintah mencabut kebijakan bebas visa bagi warga negara China yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia.

Hal ini perlu dilakukan demi mencegah masuknya virus corona ke tanah air.

“Upaya untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis, tidak sekadar memperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan atau menerbitkan ‘travel advice’ bagi WNI,” kata Charles di Jakarta, Selasa (28/1).

Charles mengatakan dengan pemberlakuan kembali visa kunjungan bagi warga negara China, setelah dibebaskan pada 2015, Pemerintah RI bisa memperketat masuknya warga dari wilayah-wilayah terdampak virus corona di China seperti dari Wuhan dan sekitarnya secara lebih intensif.

“Tidak sekadar mengandalkan thermo scanner di bandara/pelabuhan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, dalam keadaan darurat seperti ini, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.

“Jadi, segala tindakan yang diambil, termasuk pencabutan fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China juga dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Sinergi Foundation Bangun Jembatan Gantung, 2.400 Orang Rasakan Manfaat

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com)–Pasca banjir bandang yang menghantam 4 dusun di Kec. Nanggung, Kab. Bogor tepat di awal pergantian tahun ini, satu-satunya jembatan yang menjadi penghubung dari Dusun Ciasahan ke Dusun Cilame terputus.

Akibatnya, warga sekitar yang ingin pergi ke sekolah, tempat ibadah dan kampung sebelah harus terpaksa menyeberangi sungai dengan tanpa jembatan. Padahal, jembatan ini menjadi akses utama untuk lalu lalang ke beberapa dusun. Warga yang menuju sekolah, silaturahim ke kampung sebelah, hingga belanja ke warung pun melalui jembatan ini.

Merespon hal itu, Sinergi Foundation bersama 2 lembaga lain, YBM PLN dan Nurul Hayat bersinergi membangun kembali jembatan yang rusak.

Setelah 4 hari pengerjaan, terhitung sejak kemarin (26/1/2020) jembatan gantung yang dibangun sepanjang 50 meter ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Meski baru satu hari dibangun, lalu lintas jembatan terlihat ramai digunakan warga yang lalu lalang.

“Insya Allah fasilitas ini akan dirasakan manfaatnya kelak untuk lebih dari 2.400 orang,” kata CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan.

Ia pun menuturkan, pada Sabtu (1/2/2020) nanti, acara launching dan peresmian jembatan ini akan digelar. Helatan ini akan dihadiri oleh Pejabat daerah, warga sekitar beserta perwakilan SF, YBM PLN dan Nurul Hayat.

“Hakikatnya, jembatan adalah media penyambung. Menghubungkan yang jauh menjadi dekat, mempermudah akses menuju berbagai tempat: masjid, sekolah, pasar, rumah keluarga, dan tempat-tempat lainnya yang menunjang peradaban. Saya harap jembatan ini dapat bermanfaat,” kata Asep. []

Muhammadiyah Fatwakan Haram Rokok Elektronik

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memfatwakan segala bentuk rokok elektronik atau vape haram. Hal ini mempertegas fatwa haram rokok yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

“Rokok elektronik hukumnya haram sebagaimana rokok konvensional karena termasuk kategori perbuatan konsumsi yang khaba’is atau merusak atau membahayakan,” kata anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wawan Gunawan Abdul Wachid saat membacakan fatwa haram rokok elektrik dalam acara Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat (24/1).

Wawan menjelaskan menghisap rokok elektronik mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, bahkan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat. Perbuatan tersebut dilarang menurut Alquran Surah Al Baqarah ayat 195 dan Surah An Nisa’ ayat 29.

Selain itu, menurut fatwa Muhammadiyah, menghisap rokok elektronik merupakan perbuatan yang membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan uapnya sebagaimana kesepakatan para ahli medis dan akademisi. “Rokok elektronik sebagaimana rokok konvensional diakui mengandung zat adiktif dan unsur racun yang membahayakan, tetapi dampak buruk rokok elektronik dapat dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Wawan.

Karena merokok elektronik diharamkan, belanja rokok elektronik merupakan perbuatan tabzir atau pemborosan yang dilarang menurut Alquran Surah Al Isra ayat 26 dan 27. Wawan mengatakan menggunakan rokok elektronik bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah, yaitu pelindungan agama, pelindungan jiwa dan raga, pelindungan akal, pelindungan keluarga, dan pelindungan harta.

“Merokok rokok elektronik bertentangan dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan,” katanya.

sumber: republika.co.id

Jembatan Penghubung Masih Terputus, Warga Lebak Minta Segera Diperbaiki

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com)–Menjelang berakhirnya masa darurat bencana Lebak 28 Januari 2020, masih ada warga yang terisolir akibat.

.Sebuah jembatan yang berada di Kp.Muara Desa Ciladaeun Kec.Lebak Gedong masih terputus dan belum bisa di lewati kendaraan.Akibatnya warga yang beraktifitas harus berjalan kaki menggunakan jembatan darurat.

“Akibat terputus nya jembatan ini aktifitas warga jadi terhambat.Untuk ke pasar saja warga harus memutar yang jaraknya hampir 2 kali lipat,” kata Jaenal, salah seorang warga  Desa Ciladaeun.

Jembatan ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Sukabumi.

Pantauan Jurnalislam.com Januari 2020 di sekitar jembatan yang roboh,warga harus melewati sungai yang arus nya lumayan deras dan menaiki jembatan darurat yang terbuat dari kayu.

Juga  bukan hanya warga saja para relawan   yang akan menyalurkan bantuan pun harus turun ke sungai dan melewati jembatan darurat.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan ini mengingat pentingnya jembatan ini untuk aktivitas warga.

“Akibat jembatan putus harga harga bahan pokok jadi naik.Sebelumnya Pak Joko berjanji akan memperbaiki jembatan ini, tapi gak tahu kapan akan di mulai nya,” ungkap salah seorang warga.

Reporter: Jajat.S