MUI Desak PBB Bersikap Atas Pembantaian Muslim India

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)- Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi mendesak PBB dan organisasi Internasional lainnya untuk bersikap tegas atas tindakan diskriminatif terhadap umat Islam India yang dilakukan oleh umat Hindu paska disahkannya UU Kewarganegaraan oleh Perdana Menteri India KH. Muhyiddin Junaidi.

“Kepada PBB, kepada lembaga regional perlu terus mengingatkan pemerintah India agar tidak bersikap diskriminatif, mengentikan berbagai macam tindak kekerasan terhadap warganya beragama Islam,” katanya kepada wartawan di sela sela KUII VII di Novotel Bangka And Convention Centre, Pangkalpinang, kamis, (27/2/2020) siang.

Ia juga meminta umat Islam di India untuk berhati hati dan meningkatkan kewaspadaan karena dikhawatirkan tindakan kekerasaan dari umat Hindu kepada umat Islam semakin brutal.

“Kepada masyarakat muslim di India, memang mereka dituntut untuk senantiasa waspada, karena kemungkinan saja tindak kekerasan akan menimpa mereka, sebagai minoritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, KH Muhyiddin menjelaskan bahwa saat ini pertumbuhan muslim di India mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kita perlu ketahui bahwa, pertumbuhan jumlah umat Islam di India itu relatif, cukup signifikan, dalam kurun waktu tahun 2030, umat Islam di India akan melebihi umat islam di Indonesia, bisa menjadi 20 persen, sekarang ini, sekitar 16-17 persen,” paparnya

“Kalau 20 persen dari 1,4 Milyar, maka mereka sudah mencapai 280 juta orang, dan kita sudah tidak berhak lagi mengklaim diri kita menjadi mayoritas penduduknya muslim,” pungkasnya.

MUI Mengutuk Keras Tindak Kekerasan Terhadap Muslim di India

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

PANGKAL PINANG (Jurnalislam.com)- Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Hindu terhadap umat Islam di India yang menyebabkan 27 orang meninggal dan lebih dari 200 orang luka luka, diantara 60 tertembak oleh pihak aparat.

“MUI sangat meyayangkan dan mengutuk keras segala tindakan kekerasan yang dilakukan saudara kita umat Hindu, terhadap saudara kita umat Islam di India,” katanya kepada wartawan di sela sela KUII VII di Novotel Bangka And Convention Centre, Pangkalpinang, kamis, (27/2/2020) siang.

Menurutnya, MUI juga sudah mendesak pemerintah India agar meninjau kembali putusan UU kewarganegaraan kontroversial yang disahkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi karena dianggap sangat diskriminatif terhadap umat Islam di India.

“Dan MUI sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan, agar pemerintah India meninjau kembali CAA itu, perubahan undang undang kewarganegaraan, karena menurut kami sangat diskriminatif, dan mengganggap umat Islam itu kelompok yang tidak berhak tinggal di India,” pungkasnya.

Din Syamsuddin Usulkan Partai Politik Islam Tunggal dalam Forum KUII VII

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG(Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Prof Dr. H.M. Din Syamsuddin, mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Menurutnya, “Masyumi Reborn” ini diperlukan dalam proses pengambilan strategis kenegaraan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Hal tersebut disampaikannya ketika berbicara dalam Sidang Pleno III Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII VII di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/02/2020). Din Syamsuddin membacakan materinya bertajuk “Agenda Strategis Umat Islam Membangun Indonesia Maju, Adil, Makmur, Berdaulat, dan Bermartabat”.

Usul pembentukan partai politik itu merupakan bagian usulan agenda strategis bidang politik yang paling mendapatkan respon dari para peserta lintas ormas Islam yang hadir dalam Sidang Pleno II KUII VII.

Menurut Din, politik merupakan bidang yang paling krusial bagi umat Islam, padahal politik menentukan keberadaan suatu kelompok dalam kehidupan nasional. Politik menjadi sarana efektif bagi suatu kelompok dalam perlombaannya dengan kelompok-kelompok lain untuk merebut posisi strategis di arena nasional.

“Keadaan umat Islam dalam bidang ini melahirkan dampak baik positif maupun negatif terhadap kiprah umat Islam dalam bidang-bidang lain. Masalah utama yang dihadapi umat Islam dalam hal ini pendukung politik Islam formal yang diwakili oleh pendukung partai-partai politik berdasarkan Islam dan partai-partai politik yang berbasis massa Islam adalah adanya kesenjangan antara angka demografis umat Islam dan perolehan partai-partai tersebut dalam politik elektoral,” kata Din.

Menurutnya, kenyataan tersebut pada tingkat tertentu mempengaruhi kekuatan kalangan Islam dalam proses pengambilan strategis kenegaraan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

“Dalam suasana demikian, maka agenda politik umat Islam perlu mengambil beberapa opsi pendekatan. Pertama, mendorong adanya partai politik Islam tunggal yang secara formal berfungsi sebagai kendaraan politik tokoh-tokoh umat Islam dan sarana artikulasi aspirasi politik umat Islam,” demikian prof Din Syamsuddin.

Namun demikian pada opsi kedua ia tetap mendorong diaspora para aktifis Islam ke dalam berbagai partai politik sebagai sarana dakwah politik (al-da’wah bi al-siyasah). Ditambahkan usul pembentukan partai politik tunggal Islam dan diaspora itu sebenarnya bukan opsi, namun dua-duanya dapat berjalan bersamaan.

Din Dorong Kemunculan Taipan Muslim di Tengah Umat

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Din Syamsuddin mengatakan agenda pemberdayaan ekonomi umat terlalu berfokus pada pengembangan keuangan dan lembaga keuangan syariah.

Padahal ada banyak faktor dalam pengembangan ekonomi Islam.

Dia menegaskan, harus ada “taipan” di tengah umat Islam. Sebab kalau tidak pembangunan ekonomi kita akan terus seperti saat ini.

Hal ini berkaitan dengan pemudahan akses peminjaman modal.

Dalam hal ini, dia mendorong adanya bank umat Islam. Meskipun beberapa kali ormas Islam gagal dalam mendirikan bank syariah, akan tetapi bukan berarti harus berhenti.

“Harus ada bank umat Islam, dana umat itu begitu besar apalagi kalau dana haji itu bisa digunakan, ini kekuatan dahsyat jadi gak usah bicara yang lain, ini saja kita wujudkan,” tegasnya.

Terakhir, Din menjelaskan, dalam agenda pemberdayaan ekonomi umat itu harus ada perluasan jejaring koneksi dan kolaborasi baik domestik maupun internasional.

“Ini luar biasa tersedia sekarang, dengan Timur Tengah, dengan negara-negara Teluk, dengan Asia Tengah, kalau koneksi dan kolaborasi ini dibangun akan dahsyat sekali,” ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat ini, lanjut Din, meniscayakan soliditas dan solidaritas lintas batas organisasi, bahkan bila perlu dapat dilakukan melalui pengembangan sentimen pasar ekslusif.

“Kalau kita punya mengapa kita berbelanja ke pihak lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Din Syamsuddin memaparkan pembahasan tentang strategi perjuangan umat Islam mewujudkan NKRI yang maju, adil dan beradab.

Dia menitikberatkan pada pengembangan pendidikan, ekonomi, dan politik.

UBN: Jika Dakwah Dihambat, Mustahil Ekonomi Halal dan Syariah Berkembang

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG(Jurnalislam.com) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH. Bachtiar Nasir menjelaskan, satu hal yang ingin ia sampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII 2020 kali ini,.

Yaitu tentang harapan besar terhadap pengembangan konsep Ekonomi Syariah atau Ekonomi Halal di Indonesia.

Namun, tegas ulama yang akrab disapa UBN ini, kedua konsep ekonomi umat tersebut tak akan berkembang jika dunia dakwah Islam tidak didukung pengemabangannya oleh negara, atau bahkan justru dihambat.

Hal ini disampaikan UBN kepada wartawan seusai acara pembukaan KUII-VII yang diresmikan Wakil Presiden RI KH. Ma’rif Amin, Rabu, 26 Februari 2020, di Ballromm Hotel Novotel Pangkal Pinang, Provinsi Bangka-Belitung.

UBN menambahkan, semua konsep dan stretegi Ekonomi Syariah, Ekonomi Halal, juga kehidupan berbangsa lainnya, hanya bisa berkembang di Indonesia, ketika dunia dakwah juga berkembang dan tidak dihambat.

“Jika dakwah dihambat, mustahil Ekonomi Syariah dan Ekonomi Halal bisa berkembang,”ujarnya. “Ini harapan saya. Dan kita akan dukung negara ini, selama dakwah kami terus didukung oleh negara,” imbuh alumni Ponpes Gontor ini dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Pesilat SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Wakili Solo ke Tingkat Provinsi

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Usianya baru 12 tahun dan tubuhnya terlihat mungil. Namun, siapa menyangka siswi SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta berhasil menjadi wakil Kota Solo untuk mengikuti pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Cabang Olahraga Pencak Silat, Jateng 2020.

 

Ya, Angelica Putri Ramadhani (12) berhasil menyabet juara pertama Popda Cabor pencak silat tingkat Solo Raya kelas c putri dalam pertarungan semifinal dan final para pesilat pelajar dari tujuh kabupaten/kota se-Solo Raya yang digelar di lapangan tenis indoor Manahan, Selasa (25/2).

 

Humas, Aryanto mengemukakan, siswi yang duduk di bangku kelas 7 itu dengan gigih berhasil mematahkan perjuangan lawannya hingga mampu meraih juara pertama. Gadis yang akrab disapa Putri ini bercerita pertarungan berat ketika melawan pesilat dari Klaten. Saat mengetahui lawan ketika di final adalah pesilat dari Klaten, ia pun sempat takut.

 

Namun, ketakutan sirna ketika ia mendapat motivasi dari orang tua dan guru.

 

“Kesulitan saat pertandingan adalah ketika melawan pesilat Klaten. Namun, nasihat orang tua dan guru yang memintanya untuk mencoba terlebih dahulu membuatnya semangat kembali. Apabila kalah, untuk pengalaman, jika menang alhamdulillah,” ungkapnya.

 

Ia pun menambahkan, Putri secara teknik bermain, kelincahan, dan keberanian sudah matang maka dalam pertandingan bisa meraih kemenangan.

 

Berlatih intensif

 

Putri pun berlatih intensif untuk meningkatkan kemampuan pertarungan pencak silat. Dengan didampingi pelatih di Pimda (Pimpinan Daerah) Tapak Suci 05 Sumber, Putri berlatih setiap sore hari. Putri juga tergabung dalam siswa ekstrakurikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah di sekolah. Di sekolah, dirinya pun latihan secara intensif ketika hari Jumat pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB.

 

“Walaupun sudah menang, saya perlu mengasah kemampuan agar semakin bagus bertanding dan menang sehingga bisa membanggakan orang tua,” ungkap putri dari Tri Rahayu yang kini tinggal di Jalan Samratulangi 1 Kerten.

 

Perjalanan meraih juara tersebut berawal ketika Putri menang dalam seleksi peserta ekskul Tapak Suci di sekolah.

 

Untuk keperluan lomba maka anak-anak hasil seleksi dilatih secara intensif oleh pelatih di sekolah. Kemudian, Putri mampu berbicara banyak dan meraih kemenangan dalam laga POPDA SMP/SMA Kejurkot Pelajar Kota Surakarta cabang olahraga pencak silat pada Januari lalu.

 

Kini, Putri bersama empat pesilat SMP Solo lolos ke Popda Jateng. Keempat pesilat merupakan siswa kelas khusus olahraga (KKO) SMP N 1 Surakarta, sedangkan putri merupakan siswa dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Surakarta.

 

Remaja 13 tahun ini tidak memiliki cita-cita khusus menjadi atlet, tetapi ia ingin mengasah kemampuan pencak silat agar bisa meraih segudang prestasi untuk membanggakan orang tua.

 

Putri yang dulu pernah menjadi wakil Solo di tingkat Provinsi ketika Popda Cabor Pencak Silat tingkat SD tahun 2019, memiliki keinginan dan harapan yang sama yakni agar bisa mencapai performa puncak saat tanding di level provinsi.

 

“Saya akan berlatih mematangkan teknik dan strategi bertarung terutama menaga kondisi fisik dan mental,” tandasnya.

 

 

Ini Alasan Din Syamsuddin Mundur dari Stafsus Keagamaan Presiden Jokowi

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Din Syamsuddin mengatakan agenda pemberdayaan ekonomi umat terlalu berfokus pada pengembangan keuangan dan lembaga keuangan syariah.

“Agenda pemberdayaan ekonomi umat sudah dimulai terutama dengan adanya proram-program pemberdayaan ekonomi umat oleh organisasi-organisasi Islam dan menggalakan ekonomi syariah, namun pengamatan dan otokritik saya tentang pengembangan ekonomi syariah, terlalu berfokus pada pengembangan keuangan dan lembaga keuangan syariah,” paparnya dalam sidang Pleno III Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (27/2/2020).

Agenda pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi umat, kata dia, perlu melibatkan setidaknya empat sektor. Pertama, pengembangan etos kewiraswastaan. Kedua, peningkatan derajat pengusaha muslim. Ketiga tentang modal, dan terakhir tentang kolaborasi.

Menurutnya, para pengusaha muslim di daerah harus diberdayakan untuk meningkatkan kelasnya.

“Saya tidak ada masalah pribadi dengan Pak Jokowi dalam hal ini. Berkali-kali saya sampaikan tolong segera dituntaskan ini masalah kesenjangan, setahun kemudian saya tagih untuk program pemberdayaan pengusaha muslim ini beliau menjawab, maaf Prof itu tidak mudah, itu yang menjadi alasan saya mundur,” ungkapnya.

“Saya tidak mau ada dusta diantara kita,” sambungnya disambut tepuk tangan peserta KUII.

 

 

Hadiri KUII, UBN Minta Hak dan Keadilan Umat Dipenuhi

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG(Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH. Bachtiar Nasir, turut hadir di acara pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII di Pangkal Pinang, Rabu, 26 Februari 2020.

“Alhamdulillah saya bisa hadir di acara pembukaan KUII VII ini, di tengah kesibukan saya melayani dalam membina umat,” ungkap ulama yang akrab disapa UBN ini dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

“Saya sekarang justru lebih sibuk pasca Pemilu 2019 lalu,” tambahnya. “Karena saya harus kembali terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk terus melakukan pembinaan dan pencerdasan umat secara langsung.”

Acara pembukaan KUII-VII yang diselangarakan bersama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan MUI Bangka-Belitung (Babel) yang didukung Pemprov Babel ini, pukul 20:00 WIB (26/2) dibuka secara resmi Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum MUI Pusat KH. Ma’ruf Amin.

Hadir dalam acara tersebut, selain Gubernur Bangka-Belitung Dr H. Erzaldi Rosman, SE; MM, juga tampak mendampingi Wapres, Menteri Pemuda & Olah Raga, Menteri Kesehatan, Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi, Ketua MUI Bangka Belitung,  serta sejumlah ulama dan ketua-ketua ormas Islam di Indonesia.

UBN yang juga Sekjen Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI), merupakan salah satu dari sekitar 1.250-an ulama, asatidz, dan cendikiawan mulsim yang hadir dalam acara pembukaan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel, Pangkal Pinang.

Terkait Hak Umat

Disiunggu tentang seberapa besar dukungannya terhadap pemerintahan saat ini, UBN menegaskan bahwa Pemilu 2019 telah selesai.

Sehingga bangsa dan negara Indonesia harus tetap bergerak dan berjalan.

Tugasnya sebagai ulama di lapangan keumatan, lanjut alumi Ponpes Gontor ini, adalah bagaimana capaian-capaian umat Islam didukung oleh negara.

“Dan kita akan bersama negara, selama hak-hak umat yang berkaitan dengan kebutuhan keadilan hukum dan keadilan sosial dilindungi oleh negara,” tegasnya.

Wakil Menkes Iran Mengaku Positif Corona

Redaktur: Mazaya

IRAN (Jurnalislam.com) – Wakil Menteri Kesehatan Iran Iraj Harirchi dalam videonya mengakui telah positif terinfeksi virus corona, atau virus mematikan dengan nama medis Covid-19. Setelah sebelumnya ia terlihat kurang sehat dalam sebuah acara konferensi pers TV di Teheran.

“Saya juga telah terinfeksi virus corona. Saya demam semalam dan tes awal saya menunjukkan hasil positif tengah malam,” papar Iraj dalam video yang direkamnya sendiri dan dikutip stasiun berita Al Jazeera edisi Selasa (25/2).

Iraj Harirchi saat ini sedang menjalani karantina dan pengobatan lantaran postif mengidap virus mematikan tersebut.

Di kalangan pemerintah Iran berbeda-beda dalam menyampaikan jumlah pengidap virus mematikan ini di wilayahnya.

Salah seorang pejabat Iran mengatakan per hari ini 95 orang menderita pneumonia Covid-19 dan 15 orang meninggal. Sedangkan, seorang anggota parlemen mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya lebih dari 50 orang di kota Qom saja, seperti dilansir dari The Sun.

Ahmad Amiriabadi Farahani, yang mewakili kota suci, menuduh Menteri Kesehatan Iraj Harirchi telah berbohong tentang wabah Corona dan menyebutkan jumlah infeksi berkali-kali lipat dari angka resmi. Namun Iraj bersikeras hanya 61 kasus diketahui dan 12 orang telah meninggal./*Jumi/tribun/liputan6

Kerahkan Militer Turki, Erdogan: Kami Tidak Akan Mundur dari Idlib!

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya berencana untuk memukul mundur pasukan pemerintah Suriah dari pos pengamatan di provinsi Idlib pada akhir Februari.

Hal itu dilakukan walaupun Rusia mendukung Suriah dengan peralatan militer yang canggih.

“Kami berencana untuk membebaskan pos pengamatan kami dari kepungan (pasukan pemerintah Suriah) pada akhir bulan ini,” kata Erdogan saat berpidato di parlemen, seperti dilansir Aljazirah, Rabu (26/2).

Rusia yang menguasai ruang udara wilayah tersebut telah membombardir daerah yang dikuasai pemberontak yang didukung Turki setiap harinya selama berbulan-bulan.

Langkah Moskow dalam membantu serangan pasukan Suriah.

Menurut sumber pemberontak dan Turki, pasukan pemberontak yang didukung militer Turki berhasil merebut kota Nairab di Idlib pekan ini.

Tapi semakin banyak wilayah di Idlib yang berhasil direbut kembali pasukan Rezim Bashar al-Assad.

“Waktu yang kami berikan kepada mereka dalam mengepung menara observasi kami sudah habis, kami berencana untuk menyelamatkan pos-pos pengawasan tersebut dari pengepungan,” kata Erdogan.

Pada 5 Februari lalu, Erdogan mengatakan pasukan Assad harus segera turun di belakang garis pos pengawasan Turki pada akhir bulan ini.

Jika tidak, Turki akan menggunakan militer untuk memaksa mereka mundur.

“Masalah terbesar yang kami miliki saat ini kami tidak bisa menggunakan ruang udara Idlib (karena dikuasai Rusia), harapannya kami dapat segera menemukan solusinya,” kata Erdogan.

Presiden Turki juga mengatakan negaranya berusaha membantu Suriah yang terpaksa mengungsi dari Idlib karena besarnya pertempuran yang sedang terjadi di provinsi itu.

“Kami tidak akan mengambil langkah mundur sekecil apa pun di Idlib, kami akan berhati-hati mendorong rezim keluar dari perbatasan yang telah kami tentukan dan memastikan rakyat kembali pulang ke rumah mereka.

Sumber: republika.co.id