Forum Masyarakat Jatim Tolak Keberadaan BPIP dan RUU BPIP

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)- Forum Masyarakat Jawa Timur dalam apel siaga jaga pancasila yang digelar di lapangan gedung Juang jl.Mayjend Sungkono no.45 Surabaya, Selasa pagi (18/08/2020), mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Pancasila tidak memerlukan tafsir baru.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Maksum dalam pembacaan pernyataan sikap,

“Kami memandang bahwa penafsiran Pancasila yang sah dan otoritatif adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pancasila tidak membutuhkan tafsir baru”, tegasnya.

“Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 UU No. 12 tahun 2011”, imbuhnya.

Forum masyarakat Jatim juga menilai jika RUU HIP ataupun RUU BPIP dipaksa untuk ditetapkan, secara nyata telah mendegradasi Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara.

“Kami juga memandang bahwa lembaga yang otoritatif memasyarakatkan konsensus Nasional : Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga yang dibentuk oleh rakyat melalui pemilu, hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 UU No. 17 tahun 2014”, katanya.

Adapun alasan penolakan terhadap keberadaan BPIP karena dianggap pemborosan keuangan negara,

“Adanya lembaga baru seperti BPIP adalah wujud institusionalisme radikal, pemborosan keuangan negara, sumber pertentangan baru, dan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain”, pungkasnya.

Apel siaga juga dihadiri tokoh masyarakat Jawa Timur KH.Abdusshomad Buchori ketua MUI Jatim, Prof.Daniel M Rosyid, Prof.Dr.Aminuddin Kasdi, Ir.Prihandoyo Kuswanto, Ir.H .Mustahid Astari ketua DHD45 dan tokoh lainnya.

Kontributor: Bahri

Cegah Konflik, MUI Jateng Diminta Ikuti Jatim  Keluarkan Fatwa Syiah Sesat

Redaktur: Mazaya

 JATENG(Jurnalislam.com)–Aliansi Nasional Anti Syiah Indonesia (ANNAS) Jateng bersama Ormas Islam di Semarang mendatangi MUI Jateng untuk mengadakan audiensi guna meminta dikeluarkannya Fatwa kesesatan aliran Syiah

 

“Kami meminta kepada MUI Jateng agar mengeluarkan fatwa kesesatan syiah seperti  yg dikeluarkan MUI Jatim,” ucap ustadz Tengku Azhar, Ketua Annas Jateng saat melakukan audiensi di kantor MUI, Kawasan Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang, Selasa (18/8/2020)

 

Lebih lanjut Ustadz Tengku menjelaskan bahwa  perayaan yang rutin diselenggarakan aliran Syiah setiap 10 Syuro itu berisi cacian sahabat dan Istri Rosulullah

 

“Dalam perayaannya yang mana  berisi ritual² mencaci sahabat dan istri Rasulullah,  bahwa mencaci istri Rasulullah sama artinya mencaci Rasulullah,” jelasnya

 

“Kami menginginkan agar tidak terjadi konflik horizontal seperti yang baru-baru ini terjadi di Solo, “tambahnya

 

Selain meminta dikeluarkannya Fatwa kesesatan aliran Syiah, Annas juga meminta MUI bisa memberi haluan kepada pengikut Syiah untuk kembali ke Aqidah Ahlussunah

 

Sekertaris umum MUI Jateng, KH Muhyiddin M.Ag saat mewakili pihak MUI meminta kepada ormas Islam agar bisa mengumpulkan bukti maupun bahan-bahan dari aliran Syiah yang bisa menimbulkan konflik agar nantinya bisa disampaikan ke aparat terkait

 

“Saya sangat berterima kasih jika ada bahan-bahan yang ditulis secara fakta, nanti kita bisa kawal, kita sampaikan ke Muspida Provinsi, agar menindaknya,” katanya

 

Terkait permintaan agar mengeluarkan fatwa sesat Syiah, MUI Jateng tidak bisa memenuhinya, karena menurutnya itu adalah isu nasional yang bukan menjadi wewenangnya

 

“Karena ini isu nasional, karena itu wilayah nasional jadi itu menjadi wewenang MUI pusat,” katanya

 

Tidak hanya beaudiensi dengan MUI, perwakilan Ormas Islam juga mendatangi Polda Jawa Tengah guna memberikan surat penolakan perayaan Syiah serta meminta agar pihak aparat tidak memberikan ruang dan waktu diadakannya perayaan Syiah di Jawa Tengah

 

Reporter Agus Riyanto

 

 

Dinilai Sumber Kegaduhan, Hari Lahir Pancasila Versi 1 Juni Ditolak Warga Jatim

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Forum masyarakat Jawa Timur menilai penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 merupakan sumber kegaduhan, hal ini disampaikan Agus Maksum dalam apel siaga jaga Pancasila di lapangan gedung Juang jl.Mayjend Sungkono no.45 Surabaya, Selasa pagi (18/08/2020).

 

“Menolak penetapan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara Republik Indonesia dan hanya mengakui tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Dasar Negara Pancasila”, katanya.

 

“Tanggal 1 Juni 1945 barulah merupakan wacana dalam rapat pembahasan falsafah dan dasar negara oleh para pendiri bangsa”, imbuhnya.

 

Lebih lanjut ia juga meyampaikan Forum Masyarakat Jatim meminta presiden mencabut Kepres tentang hari lahir Pancasila,

 

“Kami mencermati, bahwa penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni telah menjadi sumber kegaduhan dan pertentangan di masyarakat yang berpotensi memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu, meminta kepada Presiden RI untuk mencabut Kepres No. 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila,” terangnya.

 

Apel siaga dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai elemen masyarakat, Sementara pembacaan pernyataan sikap oleh Agus Maksum yang merupakan perwakilan dari Presidium pusat Studi Rumah Pancasila.

 

Kontributor: Bahri

Dauroh Qur’an Pesmadai Lahirkan Kader Teladan Al-Qur’an

Redaktur: Mazaya

TANGERANG(Jurnalislam.com)--Pada Era New Normal Saat Pandemi ini, Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI) yang bertempat di Legoso Ciputat, Tangerang Selatan, Banten memanfaatkan kekosongan waktu tersebut dengan mengadakan Daurah Qur’an.

Kegiatan Daurah Qur’an yang bertemakan “Menjadi Generasi Teladan Bersama Al-Qur’an” tersebut berjalan selama 2 bulan yang dimulai dari (20/07/2020) sampai (20/09/2020).

Ketua Pelaksana Daurah Farid Jamaludin mengatakan, acara ini diadakan agar nanti selesai bisa melahirkan generasi islam yang mampu memberikan keteladanan untuk ummat dengan akhlaq Al-Qur’an. Dan peserta dari santri Pesmadai dan juga mahasiswa lain non santri.

“Alhamdulillah, sebanyak puluhan santri mengikuti kegiatan Daurah Qur’an dari berbagai daerah seperti sekitar Jabodetabek, bahkan sampai Bandung, Lamongan hingga Sulawesi,” jelas Pria pemilik sertifikasi sekolah trainer dan motivator Indonesia.

Dikatakan juga oleh Farid, Daurah Qur’an hadir dikarenakan agar bisa membantu santri khususnya jenjang mahasiswa untuk memiliki tekad dalam menjadi seorang hafidz Qur’an dan lulus hafal Qur’an bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjaga ayat-ayat suci dalam Al-Qur’an.

Monaldi Wiranti Darwis Mewakili Peserta Daurah Qur’an mengungkapkan dalam mengikuti kegiatan ini, sangat bagus dan bisa mengisi waktu libur perkuliahan sekaligus memanfaatian waktu agar lebih produktif serta menjaga ibadah yang terjaga selama meniatkan ikut serta dalam Daurah Qur’an Pesmadai.

“Saya sangat bersyukur, disini saya bisa menyetorkan hafalan dan menghafal isi Al-qur’an selama halaqah bersama ustad,” jelas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Farid Menambahkan, demikian Koordinator Pesmadai tersebut disapa, pada acara ini juga telah berlangsung Pelunasan Pembayaran Kontrakan Rumah Tahfidz Pesmadai dengan pemilik Mahmudin. “Keberkahan doa santri dan Ikthiar pengurus bisa melunasi tempat kontrakan pesmadai sebagai markas pesantren mahasiswa.” tutupnya. */Mas Andre Hariyanto

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Juga Dideklarasikan di Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, aktifis, takmir masjid, ulama, dan pimpinan pondok pesantren melakukan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Soloraya di Hotel Riyadi Palace, jalan Slamet Riyadi no. 335, Purwosari, Solo pada selasa, (18/8/2020).

“Karena memang apa yang menjadi cita cita kami ini untuk mengumpulkan potensi bangsa dalam rangka untuk ikut serta membangun negeri ini, menyelamatkan negeri ini dari berbagai ancaman, baik yang sifatnya ideologis maupun yang sifatnya berkaitan dengan kedaulatan,” kata ketua panitia ustaz Shobbarin Syakur kepada wartawan.

Sejumlah tokoh Soloraya turut hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidu, Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, Ketua DDII Jateng Ustaz Aris Munandar, Tokoh Solo Usman Amiroddin dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut ustaz Syakur, banyak permasalahan yang saat ini dirasakan di kota Solo, hal itu yang mendorongnya dengan sejumlah tokoh untuk mendeklarasikan KAMI Soloraya.

Ia juga menyinggung soal majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melalui PDIP meski sebelumnya DPC PDIP Surakarta memutuskan Achmad Purnomo sebagai bakal calon walikota Solo.

“Banyak persoalan, persoalan sosial, persoalan kepemimpinan, kalau kita lihat kepemimpinan kedepan ini sangat oligarkis dan semacam ada dinasti kepemimpinan yang saya rasa teman teman di PDIP sangat kecewa,” ungkapnya.

“Yang sejak awal kenapa justru secara konstitusi partai sendiri seperyi itu, kemudian dijegal dengan membuka pendaftaram di DPD dan DPP yang dulu tidak pernah dilakukan dan ini semestinya harus dikomunikasikan dulu dan ini tidak baik didalam sebuah partai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ustaz Syakur menjelaskan bahwa KAMI akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam melakukan gerakan moral dalam upaya menyelamatkan Bangsa Indonesia.

“Oleh sebab itu kita akan menjalin komunikasi dengan siapa saja, bahwa intinya jangan sampai sistem demokrasi ini terciderai oleh persoalan persoalan yang diluar baik konstitusi internal partai maupun konstitusi negara,” tandas ustaz Syakur.

Dalam deklarasi tersebut, panitia menyebut bahwa KAMI juga akan dideklarasikan di 1 kota dan 6 kabupaten di Karesidenan Surakarta seperti Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Klaten Wonogiri dan Karanganyar.

Pemerintah Diminta Tak Bungkam Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Pakar Hukum Pidana Dr Muhammad Taufik ikut mengapresiasi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menyebut bahwa KAMI adalah sebuah gerakan moral yang lebih baik daripada petisi 50 pada tahun 1980.

 

Petisi 50 adalah gerakan tokoh bangsa yang menggugat Presiden Soeharto yang dianggap menyalahgunakan Pancasila.

 

“Sebenarnya ini embrio awal mula berdirinya kelompok kelompok oposisi yang secara formal mengemuka, artinya dia tidak lagi gerakan dibawah tanah, dia tidak lagi gerakan sembunyi sembunyi, tetapi ini terang terangan, kalau saya melihat ini jauh lebih maju dari petisi 50,” katanya kepada jurnalislam.com jum’at, (14/8/2020).

 

“Petisi 50 itu lama sekali gerakannya karena hanya orang orang tertentu saja yang mengerti kondisi saat itu, tetapi kalau KAMI ini kan selain didukung oleh tokoh nasional, mereka juga terang terangan,” imbuh Dr Taufik.

 

Ia juga menjelaskan bahwa gerakan KAMI adalah sebuah gerakan moral yang legal sebagaimana tertuang dalam pasal 27 tentang kesamaan kedudukan di depan hukum dan pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul dalam menyatakan pendapat.

 

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa bersikap adil dan tidak mengunakan kekuasaan untuk membungkam pihak pihak yang melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah.

 

“Kalau saya sendiri sebagai penguasa akan menerima kritikan dari KAMI tersebut untuk perbaikan daripada kita biarkan mengganggap diri kita baik, diri kita benar tiba tiba chaos itu benar benar sangat berbahaya,” ujarnya.

 

“Saya sangat mendukung gerakan KAMI dan itu diperbolehkan dan tidak perlu ada penangkapan, orang yang menghina nabi pun di Indonesia ini bahkan tidak ditangkap,” pungkas Dr Taufik.

Tokoh Bangsa Deklarasikan KAMI, Ini 8 Tuntutannya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Prof Din Syamsuddin dan sejumlah elemen bangsa akhirnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada selasa, (18/8/2020).

 

Tokoh yang hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah, Rochmat Wahab, Said Didu, Rizal Ramli, Rahmawati Soekarnoputri, MS Ka’ban dan sejumlah tokoh lainnya.

 

“Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. Kami koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan,” ujar Prof Din saat konferensi pers “Penjelasan Deklarasi KAMI” secara online, Sabtu (15/8/2020). Dikutip dari Antara.

 

Sementara dalam deklarasi tersebut, ada 8 poin yang menjadi tuntutan KAMI.

 

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang

di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

  1. Menuntut Pemerintah agar bersungguh- sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

 

  1. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan

nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang

menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut

marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan

menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem

dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya

memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

 

  1. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan

datang.

 

  1. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara

(MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Kenang Perjuangan Ulama, Santri Ponpes RU Singaparna  Peringati HUT Kemerdekaan RI

Redaktur: Mazaya

SINGAPARNA(Jurnalislam.com)–Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke 75 RI, para santri di Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum (RU), Singaparna menggelar upacara bendera dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wib ini melibatkan 70 orang santri dan dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Singaparna, Senin (17/07).

Walaupun diguyur hujan gerimis, para santri tetap semangat melaksanakan upacara  bendera. Acara yang digagas dan diselenggarakan oleh santri RU ini bertujuan untuk menanam dan memupuk semangat membela negara pada diri santri.

Sebab, para santri sangat meyakini bahwa perjuangan mendirikan bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak lepas dari keringat dan darah para ulama.

Upacara santri RU ini hampir sama dengan upacara pada umumnya. Namun, yang menjadi pembeda adalah seluruh peserta upacara mengenakan pakaian Muslim dan sarung yang menjadi identitas santri.

Selain itu, dalam upacara ini dikumandangkan pula Ikrar santri Indonesia yang menjadi dasar semangat santri menjaga dan mencintai tanah air.

Menurut salah seorang santri bernama Syahdan pelaksanaan Upacara bendera dan berbagai lomba ini menjadi bukti  bahwa pesantren, santri dan ulama adalah penjaga kedaulatan NKRI.

Santri diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentigan untuk menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat terlebih di era pandemic sperti saat ini.

Pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum sendiri merupakan pesantren dengan basis tarbiyyah salafiyah yang mengkaji kitab kuning.  Pesantren yang berdiri sejak 40 tahun lalu ini sekarang memiliki sekitar 180 santri putra dan putri.

Walaupun pesantren ini berbasis salafi, namun seluruh santri dan dewan kiai sangat menghargai kemajuan zaman. Termasuk dalam hal memperingati kemerdekaan RI ini, para santri sangat antusias mengikuti upacara bendera dan dilanjut dengan memeriahkan beberapa perlombaan.

Diantara perlombaan nya adalah panjat pinang, lomba gebuk bantal, tebak kata, volley, dan masih banyak lagi. Dewan kiai dan keluarga besar pondok pesantren sangat mendukung dan memberikan dorongan untuk kegiatan positif seperti ini.

Sebagai penutup, dalam amanat pembina upacara Ust. Lutfi selaku dewan pengurus menuturkan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat, para santri dan seluruh elemen masyarakat harus sama-sama berjuang mewujudkan Indonesia yang maju.

Santri harus ada di garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, tanpa terkecuali santri salafiyah.

Walaupun pondok pesantren dengan basis salafiyah dan jumlah santri yang tidak mencapai ribuan, akan tetapi diharapkan tidak menyurutkan semangat menjaga persauan dan kedaulatan bangsa.

JAS Karanganyar Luncurkan Divisi Pelayanan Masyarakat, Warga Antusias Ikuti Baksos

Redaktur: Mazaya

GUNUNGKIDUL (Jurnalislam.com)–Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75, Jamaah Ansharu Syariah Karanganyar mengadakan baksos dengan berbagi sayur dan pengobatan gratis di Dusun Nglaos, Desa Tanjung Karang, Gunung Kidul pada ahad-senin, (16-17/8/2020).

Kegiatan sosial yang mendapat dukungan dari berbagai ormas Islam Karanganyar tersebut, juga dalam rangka launching divisi Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Ansharu Syariah Karanganyar.

“Aksi Baksos kali ini kami gelar untuk launching kegiatan kami dan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke 75,” ungkap korlap kegiatan Abu Nasa’i Harist saat ditemui jurnalislam.com di sela-sela kegiatan.

“Selain pengobatan medis dan bekam, kami juga membagikan tidak kurang 2 ton sayuran dari berbagai jenis komunitas sayur yang angkut 5 mobil pick up, sayur mayur asli Tawangmangu sudah kami bagikan dari sejak kemarin ke beberapa Pondok di Sukoharjo dan warga pesisir pantai Gunung Kidul,” imbuh Harist yang juga ketua Yanmas Ansharu Syariah Karangayar tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ansharu Syariah Karanganyar ustaz Abu Nauval Haidaroh Amir berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama di wilayah wilayah yang sangat membutuhkan dan membenarkan akan Aksi Baksos yang digelar di Gunung Kidul itu.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Yanmas kali ini, selain Baksos Kesehatan, kami juga membagikan sayuran kepada Pondok Pesantren diantaranya Quryatul Qur’an Sukoharjo dan Ainul Yaqin Gunung Kidul,” terangnya.

Sementara itu, Kadus Nglaos Desa Tanjung Karang Gunung Kidul Fariyanto berterimakasih kepada relawan Yanmas Karanganyar atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Kami atas nama warga sedusun Nglaos mengucapkan terima kasih, semoga Alloh Subhanahu Wa Ta’ala ganti dengan yang lebih berkah,” katanya.

Reporter: Riyanto

Uniknya Wisuda Drive Thrue ala IAIN Jember, Ontel hingga Becak Masuk Kampus

Redaktur: Mazaya

JEMBER(Jurnalislam.com) —Wisuda sarjana dan pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Sabtu 15 Agustus 2020, diadakan secara drive thrue.

Hal ini dilakukan karena masih situasi pandemi covid-19. Jajaran rektorat berada di sebuah panggung terbuka di depan kampus.

 

Tidak seperti Wisuda yang lazimnya di dalam gedung, wisudawan naik beraneka kendaraan untuk menjalani proses pemindahan tali toga. Ada yang naik sepeda ontel, becak, motor, dan mobil.

 

Mekanisme drive thrue ini dipilih oleh pimpinan IAIN Jember untuk meminimalisir penyebaran covid 19. Protokol kesehatan yang cukup ketat diterapkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda kali ini. Bahkan senat, panitia, dan peserta harus mengikuti rapid test terlebih dahulu.

 

“seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda, harus melakukan rapid test terlebih dahulu, dan hasilnya harus nonreaktif. Jika reaktif, maka tidak boleh ikut dalam kegiatan wisuda,” ungkap Rektor IAIN Jember, Prof Babun Suharto.

 

Teknis wisuda kali ini para Wisudawan saja yang turun dari kendaraan untuk proses pemindahan tali topi toga. Kemudian, mereka kembali kendaraan masing-masing dan langsung pulang.

 

“Beberapa pos pemeriksaan harus dilalui oleh wisudawan. Sebelum pemindahan tali topi toga, mereka melalui pos pemeriksaan suhu, kemudian tangan disemprot dengan hand sanitizer.” lanjut Babun.

 

Sebanyak 290 orang dari total 302 wisudawan yang mengikuti proses wisuda drive thru kali ini. (Bud1)