13 Organisasi Advokasi Internasional Desak PBB Usut Kejahatan Kemanusian Pemerintah Myanmar

YANGON (Jurnalislam.com) – Beberapa organisasi internasional menyerukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mulai menyelidiki laporan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya di Myanmar di bagian barat negara bagian Rakhine.

Selama operasi militer baru-baru ini di daerah Maungdaw Rakhine, kelompok PBB dan hak asasi mendokumentasikan bukti pelanggaran luas oleh pasukan Myanmar seperti pembunuhan – termasuk pada anak-anak dan bayi – pemerkosaan, pemukulan brutal, penyembelihan, pembakaran desa-desa dan penghilangan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, dan pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, baru-baru ini menyerukan Dewan HAM PBB selama sesi ke-34 untuk mendirikan Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry) terhadap situasi di Rakhine.

Pada hari Jumat (03/03/2017), 13 kelompok advokasi hak regional dan internasional mengirimkan surat gabungan terbuka kepada negara perwakilan permanen anggota Dewan dan pengamat, mendesak mereka untuk mendukung panggilan penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi terhadap Rohingya.

Surat itu menegaskan bahwa penyelidikan yang diluncurkan oleh pemerintah Myanmar terhadap perilaku aparat telah gagal menunjukkan ketidakberpihakan yang tulus dan karena itu tidak cukup untuk mengatasi situasi.

“Cukup sudah, saatnya untuk bertindak,” Phil Robertson, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch, mengatakan kepada Anadolu Agency di email-nya hari Jumat.

“Sudah terlalu lama, masyarakat internasional hanya berdiam diri sementara pasukan Burma (nama negara Myanmar sebelumnya) terus memaksa Rohingya untuk menghadapi kekerasan, diskriminasi sistematis, tidak memberikan kewarganegaraan, dan penolakan akses bagi mata pencaharian dan jasa kebutuhan hidup dasar,” katanya.

Ia menambahkan bahwa PBB dan negara-negara anggotanya harus berdiri melawan sistem yang mendasari represi yang menciptakan kemiskinan bagi minoritas Muslim di Rakhine utara.

Pemerintah mengatakan sedikitnya 106 orang telah tewas dalam operasi keamanan yang diluncurkan setelah serangan fatal 9 Oktober pada pos-pos polisi di dekat perbatasan.

Namun, kelompok advokasi Rohingya melaporkan sekitar 400 Muslim Rohingya – yang dijelaskan oleh PBB sebagai salah satu kelompok paling teraniaya di seluruh dunia – tewas, wanita diperkosa dan desa-desa Rohingya dibakar.

Pemerintah Myanmar sebelumnya membantah tuduhan terhadap tentara dan polisi tersebut, tapi meluncurkan penyelidikan setelah sebuah laporan baru-baru ini oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap warga sipil Rohingya bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa.

Hussein mengatakan bahwa komisi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Myanmar Myint Swe, seorang mantan jenderal militer, “bukanlah pilihan yang kredibel” untuk menyelidiki kekejaman terhadap Muslim Rohingya.

Setelah tekanan lokal dan internasional semakin berkembang, Myanmar mengumumkan berakhirnya operasi militer di daerah pada 15 Februari, tetapi seorang juru bicara militer kemudian mengatakan bahwa ternyata operasi pembersihan belum dihentikan.

Lebih dari 900 Warga Sipil Suriah Tewas pada Bulan Februari

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 623 warga sipil tewas bulan lalu di Suriah oleh rezim Assad dan sekutunya, menurut sebuah LSM yang berbasis di Inggris Raya.

Sebuah laporan baru oleh Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 471 orang – termasuk 79 anak-anak dan 55 wanita – tewas dalam serangan Februari oleh pasukan rezim, milisi Syiah sekutunya dan pesawat Rusia di berbagai bagian negara itu, lansir World Bulletin Jumat (03/03/2017).

Delapan belas orang lainnya disiksa sampai mati oleh pasukan rezim Nushairiyah, LSM itu melaporkan.

LSM itu juga menyatakan bahwa sekitar 180 warga sipil telah tewas dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok Islamic State (IS), sementara 118 lainnya terbunuh dalam serangan oleh koalisi internasional yang dipimpin AS.

16 lainnya tewas dalam serangan oleh kelompok oposisi Suriah bersenjata, sementara tujuh lainnya tewas dalam serangan oleh Pasukan Demokratik Suriah, yang berafiliasi dengan kelompok PKK / PYD, kata LSM.

Pengawas menunjukkan bahwa enam puluh enam warga sipil lainnya telah dibunuh pada bulan Februari oleh pihak yang tidak diketahui, menurut laporan tersebut.

Pada akhir Januari, perwakilan oposisi dan rezim Suriah bertemu di Astana untuk membahas masalah gencatan senjata yang ditengahi oleh Turki dan Rusia, yang mulai berlaku Desember lalu.

Sementara itu pembicaraan damai yang ditengahi PBB di Jenewa tetap berlangsung sejak pekan lalu.

Suriah telah terkunci dalam perang global sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Assad menumpas protes unjuk rasa dengan keganasan militer tak terduga.

Sejak itu, lebih dari seperempat juta orang telah tewas dan lebih dari 10 juta lainnya menjadi pengungsi, menurut PBB.

GNPF MUI Desak Majelis Hakim Segera Keluarkan Surat Penahanan Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berkomitmen dan akan tetap dengan bersungguh-sungguh mengawal sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan Ahok sebagai gubernur DKI, berdasarkan pasal 83 ayat 1 UU tentang Pemda.

”Kami mendesak pemerintah untuk melaksanakan amanah UU ini,” ucap Ketua Tim Advokat GNPF-MUI Kapitra Ampera, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Kapitra juga meminta majelis hakim untuk segera membuat surat penahanan Ahok agar didapat rasa keadilan bagi semua masyarakat.

“Sehingga tidak ada prasangka buruk bahwa hukum itu diskriminasif. Dan kami juga meminta kepada majelis untuk mempertimbangkan bahwa keinginan ini adalah aspirasi besar umat Islam Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, mereka juga pemerintah untuk membebastugaskan Ahok sebelum diberhentikan. Apalagi Ahok, saat ini sebagai peserta pilkada. Ini agar pemerintahan di DKI berjalan profesional tanpa kepentingan politik.

”GNPF siap menjadi mitra sinergi dengan pemerintah. Agar potensi yang ada pada GNPF dapat dijadikan energi dan kekuatan untuk menciptakan keadilan dan kesamaan di mata hukum. GNPF tidak memiliki agenda selain itu dan tidak ada keinginan gerakan yang inskonstitusional dan apalagi perebutan kekuasaan,” tegasnya.

Reporter: M Firdaus

Jalin Kerjasama Redam PKI, FUIS Sambangi Kodim 0733 Semarang

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menyambangi Komando Distrik Militer (Kodim) 0733 Semarang. Kedatangan ini untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi Komunis dan menjaga keutuhan NKRI.

“Silaturahmi ini untuk menjaga hubungan baik serta menjalin kerja sama dalam menghadapi bahaya komunis untuk menjga keutuhan NKRI,” kata Susmanto, jubir FUIS disela-sela pertemuan di Kodim 0733, Jln Pemuda Semarang, Jumat (3/3/2017).

Susmanto mengatakan, secara historis, TNI bersama umat Islam berperan penting dalam perjuangan menjaga keutuhan NKRI dari paham PKI. Maka itu, dengan isu kebangkitan PKI saat ini, TNI diharapkan kembali bersiap dengan kemungkinan terburuk seperti kasus ’48 dan ’65.

Menanggapi itu, Kepala Staf Kodim, Letkol Infantri Idang Ismail sangat mngapresiasi silaturahmi tersebut dan mendukung penuh apa yang diagendakan FUIS dalam membentengi umat dari paham Komunis.

“Kami mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh teman teman dari FUIS ini. Progam juga satu tujuan (dengan TNI -red) dalam membendung paham PKI,”
ungkapnya.

Seusai pertemuan, FUIS menginformasikan agenda Tabligh Akbar untuk meredam paham PKI ditengah masyarakat. Agenda dalam waktu dekat itu akan menghadirkan pakar PKI, Ustaz Alfian Tanjung. FUIS juga memberikan sebuah buku “Menangkal Kebangkitan PKI” tulisan Alfian Tanjung.

Diskusi Kemenag Saudi dan Aktivis Islam: Lapang Dada, Jauhi Fanatisme Kelompok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Berlapang dada terhadap sesama muslim ketika melihat perbedaan adalah salah satu aspek penting dalam penyebaran dakwah Islam. Inilah salah satu poin perbincangan beberapa pejabat Kementerian Agama Arab Saudi, yang ikut dalam rombongan Raja Salman selama kunjungannya ke Indonesia, 1-9 Maret 2017.

Di ruang lobi hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (2/3/2017), Deputi Menteri bidang Da’wah pada kementerian Urusan Keislaman, Da’wah dan Penyuluhan Arab Saudi, Dr. Ahmad Jiilan yang hadir dalam perbincangan bersama beberapa aktivis dan dai muda Indonesia itu. Berbagi pikiran tentang prospek penyebaran dakwah Islam di Indonesia.

Ia menekan agar para aktivis dakwah lebih melapangkan dada untuk saling menasihati dan tidak terjebak ke dalam fanatisme kelompok. Salah satu wujudnya adalah membuka diri terhadap orang lain dan memperluas referensi.

“Jangan membatasi diri dengan satu atau dua ulama; satu atau dua buku saja (sebagai rujukan). Pakai juga yang lain! Sehingga ketika ada orang yang hendak mengkritik, mereka tidak mendapatkan celah,” ungkap Syekh Ahmad ditengah diskusi.

Ia mengatakan, umat Islam sepatutnya untuk tidak tebang pilih dalam menentukan ulama panutan. Tidak cuma dari Arab, kata dia, ulama yang patut diambil ilmu dan teladannya dibelahan bumi lain.

“Saya tidak menyalahkan kalian memakai Syaikh Bin Bazz, karena beliau adalah ulama umat, bukan ulama Kerajaan. Tetapi saya ingin kalian juga mengambil ulama Yaman, Mesir, Suriah, dan juga ulama Indonesia (sebagai rujukan -red),” terang dia menasehati.

“Sisi lain yang juga perlu diperhatikan, manusia itu mengikuti ulama negerinya. Seiring dengan penghormatan kalian terhadap ulama Saudi dan lainnya, kalian harus menghormati dan mengambil ilmu dari para panutan umat di Indonesia,” tambahnya lagi.

Misalnya, ia berpendapat, bila ada seorang tokoh yang sudah berjasa selama puluhan tahun dalam dakwah Islam, mereka harus dihormati. “Datangilah mereka!,” pintanya.

Dalam konteks itu, Deputi bidang Media Kementerian Agama Arab Saudi Dr Rasyid Az-Zahrani, yang juga hadir dalam perbincangan itu, menyebutkan sikap mulia Ibnu Taimiyyah yang dapat dicontoh. Dalam dakwah Islam, Ibnu Taimiyyah telah menghadapi pertentangan kuat dari seorang ahli kalam. Namun ketika orang itu meninggal dunia, Ibnu Taimiyyah menanggung biaya hidup istri dan keluarganya.

“Ia tidak menjadikan orang yang berseberangan sebagai musuh yang harus dibenci, tetapi sebagai peluang dakwah yang berpotensi menerima jalan kebenaran,” tuturnya.

Selain itu, penyebaran dakwah Islam juga dihambat oleh fenomena sebagian dai yang keras dalam bersikap dan menuduh setiap orang yang ia lihat keliru sebagai ahli bid’ah. Selain mempersempit dakwah, tindakan ini menurutnya, mirip dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam takfir.

“Jangan terlalu mudah menuding; ini bid’ah, itu bid’ah. Bila berlebihan, maka ini akan menjerumuskan ke dalam takfir serampangan (mengafirkan orang yang tidak berdasar),” tegasnya.

Menurutnya, orang yang banyak manfaat bagi umat selama mereka bagian dari ahli Sunnah, perlu didekati dan dirangkul, bukan dijauhi. Sebab, sempitnya pandangan sebagian dai itu telah membuat mereka terpecah-pecah dan tidak menyatu. Maka ini harus dihindari, dan hendaknya berusaha untuk lebih lapang dada dan terbuka. Ia berharap bila umur panjang, tidak lagi menyaksikan perpecahan di antara mereka.

“Saya berharap bila umur panjang, dan kita bertemu lagi dua atau tiga tahun lagi, saya tidak menjumpai lagi perpecahan di antara salafi,” paparnya.

Reporter: Salem

Taliban: 29 Pasukan Musuh Tewas saat MIIA Rebut 6 Pos Tempur di Laghman

LAGHMAN (Jurnalislam.com) – Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (MIIA/Taliban) meluncurkan serangkaian serangan terkoordinasi yang menargetkan instalasi militer musuh di provinsi Laghman timur dan merebut 6 pos pertahanan selama pertempuran paling mematikan dimana sebanyak 29 tewas dan 22 lainnya luka-luka, Al-Emarah News melaporkan Kamis (02/03/2017).

Dalam sebuah operasi yang berlangsung sepanjang hari Rabu, dan terus berlanjut sampai larut malam hingga ke hari Kamis pagi, Mujahidin merebut pos tempur gabungan milik polisi gabungan dan milisi lokal di pinggiran kota Mehtarlam, ibukota provinsi Laghman, menewaskan 6 polisi militer termasuk 2 serdadu boneka Arbaki dan melukai 5 orang bersenjata lainnya, sementara seorang mujahid memeluk kesyahidan dengan 3 orang lainnya cedera, kata koresponden.

Juga di hari Rabu, dua tank hancur saat gugus tugas kendaraan militer dan tank musuh itu dikejutkan oleh serangan di batas kota Mehtarlam sepanjang jalan menuju distrik Alingar provinsi ini. Jumlah korban jiwa belum ditentukan.

Selain itu, sebanyak 23 personel tempur gabungan musuh tewas dan lebih dari 17 lainnya terluka dalam pertempuran sepanjang hari kemarin dimana Taliban mengambil alih 5 pos milik milisi lokal dan polisi yang terletak di batas kota Mehtarlam, ibukota provinsi Laghman.

Taliban juga menghancurkan 7 tank dan mengambil 6 tentara boneka sebagai tahanan, merebut 4 senapan Kalashnikov dengan 3 kotak penuh peluru, 4 senapan PK, senapan mesin berat antitank, 1 senapan M4, 1 granat tangan, 15 kotak peluru PK , 11 putaran roket dan banyak amunisi serta perlengkapan militer lainnya.

Secara terpisah, MIIA meluluhlantakkan korps tentara di distrik Qarghayi provinsi Laghman kemarin. Namun tidak ada informasi tentang kerugian musuh.

PBB akan Selidiki juga Pembantaian Muslim Rohingya oleh Militer Myanmar Tahun 2012 dan 2014

JENEWA (Jurnalislamcom) – Penyidik hak asasi manusia PBB di Myanmar pada hari Kamis (03/02/2017) menyerukan pembentukan Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry-COI), yaitu penyelidikan tingkat tertinggi PBB, untuk menyelidiki kejahatan kemanusian di Myanmar, lansir World Bulletin.

Utusan hak asasi Yanghee Lee menyampaikan permintaan itu dalam laporan yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB, yang saat ini menyelenggarakan sidang tahunan utama di Jenewa.

Dia mendesak Dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut membentuk COI “untuk menyelidiki diskriminasi sistematis, struktural, dan kelembagaan dalam kebijakan, hukum dan praktek, serta penganiayaan yang telah berlangsung lama, terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di negara bagian Rakhine.”

Dia mengatakan penyelidikan harus fokus pada kekerasan di tahun 2012, 2014 dan tindakan keras militer kepada Muslim Rohingya di Rakhine utara sejak Oktober, yang terjadi dengan alasan pembalasan atas serangan yang dilakukan militan terhadap polisi pos perbatasan.

Ahli PBB mengatakan pembantaian tersebut “mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tersadis.”

Myanmar mengelak lalu membantah tekanan internasional atas dugaan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya trsebut dan menyebutnya sebagai “bias dan tidak adil”.

Orang-orang yang berhasil kabur telah memberikan kesaksian kepada PBB tentang bayi-bayi yang ditikam sampai mati, disembelih, orang-orang yang dibakar hidup-hidup dan meluasnya pemerkosaan secara massal, pembakaran desa selama operasi militer Myanmar.

Menyiapkan COI harus dilakukan melalui resolusi yang disetujui oleh anggota dewan, yang bisa diadopsi sebelum sesi berakhir akhir bulan ini.

Heboh! Baliho Bela Ulama di Bangil Dicopot Paksa Saat Waktu Ashar Berkumandang

BANGIL (Jurnalislam.com) – Masyarakat Bangil, Pasuruan, Jawa Timur memanas menyusul diturunkannya baliho “Aksi Bela Ulama” oleh PC GP Ansor Bangil di Masjid Al Hidayah Bangil, Kamis (2/3/2017). Aksi penurunan “paksa” sesaat waktu salat Ashar berkumandang ini sontak membuat umat Islam Bangil yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bangil (FUIB) mengambil sikap.

“Sebelum salat Ashar, puluhan Banser & GP Anshor berniat mencopot banner di depan masjid Manarul Islam, pas diajak sholat Ashar jamaah, mereka menolak dengan alasan menunggu teman mereka. Saat iqomah Ashar dikumandangkan dan seluruh jamaah masjid sholat jamaah mereka langsung mencopot baliho dan pergi ke Mapolsek Bangil,” jelas masyarakat sekitar, Shodiq kepada jurniscom, Kamis (2/3/2017).

Ratusan massa FUIB langsung mendatangi Mapolsek setempat untuk meminta keterangan dan alasan mengapa baliho yang sudah viral disebar di berbagai pelosok Indonesia itu diturunkan, tanpa seizin masyarakat atau DKM setempat. Pintu dialog dan musyarawah pun dibuka oleh kepolisian, dengan hasil akhir pemasangan kembali baliho ini seperti semula. terlihat beberapa anggota Banser & GP Anshor malu dan ketakutan melihat ratusan massa FUIB.

Diketahui, pencopotan baliho berukuran 3 x 4 meter ini oleh Banser & GP Anshor disebabkan baliho dapat memprovokasi umat. Ketua PC GP Ansor Bangil, Sa’ad Muafi mengaku pencantuman foto Rois Am PBNU, KH Ma’ruf Amin dibawah Imam Besar FPI dapat memancing amarah umat.

Terindikasi adanya Kecurangan Pemilu AS oleh Rusia, Jaksa Agung AS Mengundurkan Diri

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Jaksa Agung AS Jeff Sessions telah setuju untuk mengundurkan diri dari penyelidikan dugaan kecurangan yang dilakukan peretas Rusia di pemilu AS 2016 kemarin, Anadolu Agency melaporkan, Kamis (02/03/2017).

Komentarnya pada hari Kamis muncul sehari setelah Washington Post melaporkan bahwa Sessions, mantan senator yang menjadi penasehat kampanye Donald Trump mengenai kebijakan luar negeri dan isu-isu lain, bertemu dengan Duta Besar Rusia pada bulan Juli dan September, saat tuduhan adanya campur tangan Rusia dalam pemilu meningkat.

Pada konferensi pers, Sessions menjelaskan perbedaan antara percakapannya dengan duta besar Rusia dalam perannya sebagai senator dengan perannya dalam kampanye Trump.

Dia mengatakan keputusan untuk mengundurkan diri dari penyelidikan federal terjadi atas desakan dari pejabat senior di Departemen Kehakiman.

“Saya merasa seharusnya tidak terlibat dalam menyelidiki kampanye dimana saya memiliki peran,” kata Sessions.

Para pengkritiknya mengatakan dua percakapannya dengan utusan Moskow untuk AS Sergey Kislyak bertentangandengan laporan Sessions selama sidang konfirmasi ketika ia mengatakan kepada Kongres bahwa ia tidak memiliki komunikasi dengan Rusia selama kampanye.

Seraya menyerukan Sessions untuk mengundurkan diri, pemimpin House Minority Nancy Pelosi menuduhnya “berbohong di bawah sumpah”.

Gedung Putih berdiri di belakang Sesi, meskipun para pejabat mengatakan mereka pertama kali mengetahui tentang kontak Sessions dengan duta besar dari wartawan pada Rabu malam.

Trump mengatakan dia menaruh kepercayaan “total” kepada Sessions dan tidak berpikir bahwa ia harus menyingkir dari penyelidikan.

Departemen Kehakiman juga mempertahankan bahwa tidak ada penyimpangan tentang kontak Sessions atau jawabannya kepada Kongres.

Trump selama berbulan-bulan dihantui pertanyaan tentang hubungan potensial dengan Rusia. Dia berkilah lalu membantah keras bahwa ia mengetahui setiap kontak yang dilakukan rekan-rekannya dengan Rusia selama kampanye dan juga menegaskan ia tidak memiliki hubungan keuangan dengan Rusia.

Departemen Kehakiman mengakui dua interaksi terpisah antara Sessions dengan Kislyak, setelah perusahaan cyber–security menyimpulkan bahwa badan-badan intelijen Rusia berada di balik cyber-hacking Komite Nasional Demokrat.

Saat Operasi terhadap IS, Turki akan Serang PYD di Manbij

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki akan menyerang milisi PKK / PYD di Manbij, Suriah utara “kecuali mereka memutuskan mundur,” kata menteri luar negeri Turki, Kamis (02/03/2017).

Berbicara kepada wartawan di luar parlemen Turki di Ankara, Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Turki dan Amerika Serikat “tidak harus saling berhadapan satu sama lain hanya karena Turki berjuang melawan kelompok milisi lainnya,” yaitu kelompok lain selain Islamic State (IS), yang menjadi fokus utama Operasi Perisai Efrat Turki di Irak utara, lansir Anadolu Agency.

“Kami tidak menginginkan jika salah satu sekutu kami berdiri bersama kelompok teroris,” kata Cavusoglu. “Kami menyatakan sebelumnya bahwa Turki akan memukul YPG kecuali mereka menarik diri dari Manbij.”

YPG adalah sayap bersenjata kelompok teror PKK / PYD di Suriah.

Cavusoglu juga mengatakan bahwa tujuan meluncurkan operasi di Manbij adalah untuk mengembalikan daerah tersebut kepada “pemilik yang sebenarnya.”

Cavusoglu mengatakan Ankara dan Washington sedang membahas bagaimana menerapkan operasi Raqqah dan bagaimana Turki akan mendukung operasi.

“Ada negara-negara koalisi lain yang aktif di sana seperti Perancis, Jerman, dan Inggris,” kata Cavusoglu. “Kami sedang mendiskusikan isu-isu seperti bagaimana kita akan melakukan dukungan melalui udara.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa para Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki bisa memimpin serangan Raqqa.

Walaupun pemerintahan Obama menganggap PYD sebagai “sekutu terpercaya,” namun Turki secara konsisten menekankan bahwa PYD adalah bagian tak terpisahkan dari teroris PKK.

Kebijakan pemerintahan Trump yang baru mengenai PYD masih belum pasti.

Sejak kembali meluncurkan operasi bersenjata pada bulan Juli 2015, PKK yang – terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Internasional – bertanggung jawab atas kematian sekitar 1.200 personel keamanan dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

PKK / PYD telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di utara dan timur laut Suriah, termasuk pembantaian “pembersihan etnis”.

Operasi Perisai Efrat yang dipimpin Turki dimulai Agustus lalu untuk meningkatkan keamanan, mendukung pasukan koalisi, dan menghilangkan ancaman teror di sepanjang perbatasan Turki melalui Tentara Pembebasan Suriah didukung artileri dan jet Turki.