YANGON (Jurnalislam.com) – Beberapa organisasi internasional menyerukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mulai menyelidiki laporan pelanggaran terhadap Muslim Rohingya di Myanmar di bagian barat negara bagian Rakhine.
Selama operasi militer baru-baru ini di daerah Maungdaw Rakhine, kelompok PBB dan hak asasi mendokumentasikan bukti pelanggaran luas oleh pasukan Myanmar seperti pembunuhan – termasuk pada anak-anak dan bayi – pemerkosaan, pemukulan brutal, penyembelihan, pembakaran desa-desa dan penghilangan.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, dan pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, baru-baru ini menyerukan Dewan HAM PBB selama sesi ke-34 untuk mendirikan Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry) terhadap situasi di Rakhine.
Pada hari Jumat (03/03/2017), 13 kelompok advokasi hak regional dan internasional mengirimkan surat gabungan terbuka kepada negara perwakilan permanen anggota Dewan dan pengamat, mendesak mereka untuk mendukung panggilan penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi terhadap Rohingya.
Surat itu menegaskan bahwa penyelidikan yang diluncurkan oleh pemerintah Myanmar terhadap perilaku aparat telah gagal menunjukkan ketidakberpihakan yang tulus dan karena itu tidak cukup untuk mengatasi situasi.
“Cukup sudah, saatnya untuk bertindak,” Phil Robertson, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch, mengatakan kepada Anadolu Agency di email-nya hari Jumat.
“Sudah terlalu lama, masyarakat internasional hanya berdiam diri sementara pasukan Burma (nama negara Myanmar sebelumnya) terus memaksa Rohingya untuk menghadapi kekerasan, diskriminasi sistematis, tidak memberikan kewarganegaraan, dan penolakan akses bagi mata pencaharian dan jasa kebutuhan hidup dasar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa PBB dan negara-negara anggotanya harus berdiri melawan sistem yang mendasari represi yang menciptakan kemiskinan bagi minoritas Muslim di Rakhine utara.
Pemerintah mengatakan sedikitnya 106 orang telah tewas dalam operasi keamanan yang diluncurkan setelah serangan fatal 9 Oktober pada pos-pos polisi di dekat perbatasan.
Namun, kelompok advokasi Rohingya melaporkan sekitar 400 Muslim Rohingya – yang dijelaskan oleh PBB sebagai salah satu kelompok paling teraniaya di seluruh dunia – tewas, wanita diperkosa dan desa-desa Rohingya dibakar.
Pemerintah Myanmar sebelumnya membantah tuduhan terhadap tentara dan polisi tersebut, tapi meluncurkan penyelidikan setelah sebuah laporan baru-baru ini oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap warga sipil Rohingya bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa.
Hussein mengatakan bahwa komisi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Myanmar Myint Swe, seorang mantan jenderal militer, “bukanlah pilihan yang kredibel” untuk menyelidiki kekejaman terhadap Muslim Rohingya.
Setelah tekanan lokal dan internasional semakin berkembang, Myanmar mengumumkan berakhirnya operasi militer di daerah pada 15 Februari, tetapi seorang juru bicara militer kemudian mengatakan bahwa ternyata operasi pembersihan belum dihentikan.
