“Pledoi Ahok Setali Tiga Uang dengan JPU”

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penasehat hukum (PH) terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok hari ini, Selasa (25/4/2017) secara bergiliran telah membacakan Nota Pembelaan atau Pledoi di hadapan persidangan yang digelar di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pledoi yang dibacakan setelah nota pembelaan pribadi Ahok ini, berisi kesimpulan PH bahwa Ahok tidak bersalah melakukan tindak pidana baik penodaan agama yang diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 156a huruf a KUHP maupun permusuhan terhadap suatu golongan masyarakat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 156 KUHP.

Kesimpulan Penasehat Hukum ini didasari pada alasan bahwa unsur niat melakukan tindak pidana penodaan agama tidak terpenuhi. Unsur niat menurut PH haruslah dilihat dari sikap batin dan keseharian Ahok, dimana menurutnya Ahok sangat peduli dengan umat Islam.

(Baca juga: Sidang Pledoi, Ahok Dinilai Akan Merasa Tak Bersalah Menista Al Maidah)

Menanggapi hal tersebut, Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution mengatakan, pledoi yang disampaikan PH Ahok terkait dengan Pasal 156a huruf a KUHP setali tiga uang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Dengan kata lain, PH dan JPU sama-sama sepakat Ahok tidak bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam Pasal 156a huruf a KUHP. Alasan-alasan yang disampaikan pun seperti Ahok peduli umat Islam, tidak ada tabayun, trial by the mob, dan sebagainya merupakan pengulangan eksepsi yang sudah ditolak oleh Majelis Hakim,” katanya seusai menghadiri sidang dilokasi.

Selain itu, Kesimpulan ketidakbersalahan Ahok, kata dia, menurut PH Ahok juga didasari pada alasan bahwa peradilan yang dijalankan saat ini terhadap Ahok merupakan hasil desakan massa (trial by the mob). Penasehat Hukum menilai lahirnya Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI sebagai pintu masuk persidangan perkara ini merupakan hasil desakan sekelompok masyarakat sehingga kelahirannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada di MUI.

“Kesemuanya ini dianggap Penasehat Hukum Ahok telah melecehkan hukum dan demokrasi,” ujarnya.

Reporter: HA

Aliansi Arab Kurdi Dukungan AS Memasuki Jantung Kota IS di Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Aliansi pasukan Arab-Kurdi yang didukung AS memasuki kota utama Tabqa yang dikendalikan oleh kelompok Islamic (IS) pada hari Senin (24/4/2017) saat mereka menjalankan operasi mereka melawan pemberontak militan IS tersebut di Suriah utara.

Pasukan Demokratik Suriah (the Syrian Democratic Forces-SDF) telah mengamati Tabqa dan bendungan yang berdekatan sebagai bagian dari serangan mereka yang lebih luas di kota Raqqa, jantung kelompok IS di Suriah sejak tahun 2014, lansir Middle East Eye.

Didukung oleh serangan udara koalisi pimpinan AS dan penasihat pasukan khusus, SDF mengepung Tabqa pada awal April.

Pada hari Senin, mereka masuk Tabqa untuk pertama kalinya, kata kelompok pemantau Observatorium untuk Pengawasan Hak Asasi Manusia Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR).

“Mereka menguasai beberapa titik di selatan kota dan maju ke sisi barat,” kata Kepala Observatorium, Rami Abdel Rahman.

Dia mengatakan bahwa pesawat tempur koalisi pimpinan AS melakukan serangan “intens” untuk mendukung operasi tersebut, namun satu serangan telah menewaskan tiga wanita dan lima anak yang mencoba melarikan diri dari Tabqa.

“Satu serangan AS membunuh delapan warga sipil dari satu keluarga, termasuk lima anak, yang mencoba melarikan diri mengendarai mobil mereka melalui kota barat daya,” kata Abdel Rahman.

Dalam sebuah pernyataan online, SDF mengatakan telah menguasai posisi yang dipegang IS di Tabqa barat, termasuk sebuah bundaran, dan sebagian dari distrik selatan.

“Saat ini ada operasi pembersihan di posisi yang terbebaskan,” kata SDF.

Tabqa terletak di jalur pasokan utama sekitar 55 kilometer (34 mil) di barat Raqqa, dan berfungsi sebagai basis komando penting IS, serta menampung penjara utama kelompok tersebut.

Menurut Satuan Tugas Ekonomi Suriah, sebuah kelompok pemikir yang berbasis di Dubai, Tabqa adalah rumah bagi 85.000 orang termasuk pasukan IS dari daerah lain.

Serangan terhadap Tabqa dimulai pada akhir Maret ketika pasukan SDF dan sekutu koalisi pimpinan AS diangkut ke belakang jalur IS.

Mahasiswa Kashmir Kembali Bentrok dengan Polisi India di Srinagar

SRINAGAR (Jurnalislam.com) – Mahasiswa dan pasukan pemerintah di Kashmir yang dikelola India bentrok lagi saat otoritas membuka kembali sekolah dan perguruan tinggi, hanya satu minggu setelah fasilitas-fasilitas pendidikan di sana ditutup menyusul demonstrasi yang dipimpin mahasiswa di wilayah yang disengketakan itu.

Kekerasan meletus pada hari Senin (24/4/2017) di SP Higher Secondary School di Srinagar’s Lal Chowk – pusat komersial utama di wilayah Himalaya.

Pasukan India menggunakan gas air mata dan meriam air (Water Canon) untuk menghentikan siswa yang berbaris di jalanan.

Para siswa membalas dengan melemparkan batu dan mendobrak barikade yang disiapkan oleh tentara polisi dan paramiliter.

Mereka meneriakkan “Pergi India, kembali ke Negara kalian” dan “Kami menginginkan kebebasan”. Siswa dan beberapa personil polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Saat warga bergabung dengan para siswa, bentrokan dengan pasukan Indiatumpah ke jalan-jalan utama kota.

Para pemilik toko menutup jendela dan berlindung di dalam bangunan.

Pasukan kemudian menembakkan amunisi langsung untuk memadamkan demonstrasi yang terus berlanjut.

Protes kekerasan dengan mahasiswa pertama kali meletus pada 15 April, ketika pasukan keamanan menggerebek sebuah perguruan tinggi di distrik Pulwama, Kashmir selatan, sekitar 30km selatan Srinagar, dan menyerang siswa – sedikitnya 54 menderita luka-luka. Pihak berwenang tidak mengatakan apa yang mereka cari dalam penyerangantersebut.

Pemerintah negara bagian sejak itu berusaha untuk menenangkan pemrotes namun gagal melakukannya.

“Kami mengerti bahwa siswa memiliki keluhan namun kami meminta mereka untuk melanjutkan kuliah karena kami telah memerintahkan penyelidikan atas kejadian yang terjadi di Sekolah Tinggi Pulwama pada tanggal 13 April,” Syed Altaf Bukhari, menteri pendidikan negara bagian, kepada Al Jazeera.

“Kami menangani situasi dengan damai seperti anak-anak kita sendiri. Saya berhubungan dengan kepala sekolah dan guru yang telah diberi tahu untuk menasihati siswa dan mendengarkan permasalahan mereka,” dalihnya.

Pada tanggal 17 April, putaran protes mahasiswa lainnya di seluruh wilayah tersebut membuat lebih dari 100 siswa dan sejumlah polisi cedera. Pihak berwenang menanggapi dengan menutup perguruan tinggi, universitas dan beberapa sekolah menengah selama sepekan, namun demonstrasi terus berlanjut tanpa henti.

100 Siswa Kashmir Terluka saat Bentrokan Sengit dengan Pasukan India

Sebelumnya pada hari itu, menteri luar negeri Mehbooba Mufti bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi untuk membahas situasi di wilayah yang telah mendidih sejak tahun lalu setelah pembunuhan seorang komandan mujahidin muda yang populer.

India dan Pakistan masing-masing mengelola sebagian wilayah Kashmir, namun keduanya mengklaim wilayah Himalaya secara keseluruhan. Kebanyakan warga di bagian yang dikuasai India mendukung kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.

Kelompok pejuang muslim Kashmir telah memerangi pasukan India sejak tahun 1989. Sekitar 70.000 orang telah terbunuh dalam perlawananan tersebut dan dalam sebuah tindakan militer militer India berikutnya. India dan Pakistan telah melakukan dua perang memperebutkan kendali Kashmir.

Kelompok perlawanan Muslim Kashmir sebagian telah ditekan oleh pasukan India dalam beberapa tahun terakhir. Namun, oposisi publik terhadap peraturan India masih tinggi dan sekarang terutama diekspresikan melalui demonstrasi jalanan oleh pemuda yang melemparkan batu ke pasukan pemerintah India.

Syeikh Ayman al Zawahiri Serukan Mujahidin Suriah untuk Perang Gerilya

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pemimpin Al-Qaeda global, Dr Ayman al-Zawahiri, telah meminta mujahidin Suriah untuk berperang melawan milisi Bashar al-Assad dan sekutu-sekutunya.

Dalam rekaman audio berjudul “Suriah hanya akan tunduk kepada Allah”, yang dirilis di internet pada hari Ahad kemarin, Dr Zawahiri menyemangati mujahidin Suriah untuk “bersabar dan mempersiapkan diri untuk perang panjang melawan Tentara Salib dan sekutu Syiah mereka,” lansir Aljazeera, Senin (24/4/2017)

Syeikh Ayman Zawahiri mendesak mereka untuk mengadopsi strategi “perang gerilya” yang dapat “melemahkan dan menguras kekuatan musuh”.

Musuh-musuh kelompok mujahidin Suriah “menargetkan mereka karena mencoba untuk membangun sebuah pemerintahan Islam di Suriah, dan Barat serta sekutu-sekutunya akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikannya”.

Jabhah Nusrah, sebuah faksi jihad di Suriah, mengumumkan pada bulan Juli 2016 bahwa mereka mengakhiri hubungan formal dengan al-Qaeda dan mengubah namanya menjadi Jabhat Fateh al-Sham, atau Pasukan Penaklukan Suriah.

Pada tanggal 28 Januari tahun ini, mereka bergabung dengan empat kelompok lainnya untuk membentuk sebuah organisasi baru bernama Hayat Tahrir al-Sham, atau Majelis Pembebasan Suriah.

Dr Ayman al Zawahiri Peringatkan Adanya Agenda ‘Nasionalis’ di Suriah

Analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mengatakan bahwa Dr Zawahiri berusaha untuk tidak mengunakan nama al-Qaeda.

“Al-Qaeda sendiri telah berubah dalam dekade terakhir. Dahulu kala, al Qaeda adalah kelompok hierarki dimana Syeikh Usamah bin Laden, biasa memberi perintah dan perintah tersebut biasanya akan dilakukan langsung. Berbagai organisasi bergabung dengan cabang-cabangnya karena mereka tahu ada semacam hirarki.”

Bishara menjelaskan bahwa kini tandzim tersebut telah merubah strateginya dengan membuat segmentasi selama dekade terakhir, dimana kelompok al-Qaeda yang terkait ideologis, mulai dari Yaman hingga Irak bertindak dengan otonomi.

“Sekarang al Qaeda adalah tandzim yang sangat otonom dan mereka tidak mengambil instruksi lansung dari Syeikh Ayman al-Zawahiri atau dari markas besar al Qaeda di Pakistan, Afghanistan … Suriah adalah tempat dimana bisa ada titik balik kebangkitan al Qaeda.”

Pemerintahan Trump Tuduh Rusia Berikan Senjata ke Taliban

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat harus menghadapi Rusia karena telah memberikan senjata kepada Taliban untuk digunakan melawan pasukan pendukung AS di Afghanistan, kata beberapa pejabat militer AS.

Menurut kantor berita Associated Press, seorang pejabat militer senior AS yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan di Kabul pada hari Senin (24/4/2017) bahwa Rusia memberi senapan mesin dan senjata ringan lainnya kepada kelompok tersebut, lansir Aljazeera.

Taliban menggunakan senjata tersebut di provinsi-provinsi Helmand, Kandahar dan Uruzgan di Afghanistan selatan, kata pejabat tersebut.

Jenderal John Nicholson, komandan Amerika di Afghanistan, tidak memberikan rincian mengenai peran Rusia di Afghanistan pada sebuah konferensi pers di Kabul bersama Jim Mattis, sekretaris pertahanan AS.

Namun Nicolson “tidak membantah” bahwa keterlibatan Moskow termasuk memberikan senjata kepada Taliban.

Ketika ditanya tentang aktivitas Rusia di Afghanistan, yang terlibat perang berdarah di tahun 1980an dan menarik diri akibat kekalahan, Mattis menyinggung kekhawatiran AS yang semakin meningkat.

“Kami akan terlibat dengan Rusia secara diplomatis,” kata Mattis. “Tapi kita harus menghadapi Rusia karena yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum internasional atau menolak kedaulatan negara lain.”

“Misalnya,” kata Mattis di ibukota Afghanistan, “senjata apa pun yang disalurkan di sini dari negara asing akan menjadi pelanggaran hukum internasional.”

Namun pemerintah Rusia menyangkal bahwa mereka memberikan dukungan semacam itu kepada Taliban, yang memerintah Afghanistan hingga terjadinya invasi pimpinan AS pada tahun 2001.

Moskow mengatakan bahwa kontak terbatas untuk menjaga keamanan dan membuat kelompok tersebut melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah – telah gagal dilakukan oleh Washington selama bertahun-tahun.

Perang Afghanistan dimulai pada bulan Oktober 2001. AS memiliki sekitar 9.800 tentara di negara ini.

AS mengakhiri misi tempur mereka melawan Taliban pada tahun 2014, namun semakin terlibat dalam mendukung pasukan Afghanistan di medan perang.

Milisi Maois Bunuh 24 Pasukan India

CHHATTISGARH (Jurnalislam.com) – Kelompok Maois telah membunuh sedikitnya 24 tentara paramiliter pada hari Senin (24/4/2017) di sebuah daerah terpencil di India tengah, seorang pejabat polisi mengatakan, lansir Aljazeera.

Para prajurit India sedang menjaga pekerja jalan di distrik Sukma di negara bagian Chhattisgarh saat mereka diberondong tembakan. Para penyerang menembak dari puncak bukit menargetkan kelompok tentara, kata petugas polisi Jitendra Shukla.

Media lokal melaporkan bahwa sedikitnya enam pasukan komando mengalami luka kritis dan sedang diangkut melalui udara.

Serangan tersebut merupakan yang terakhir dalam konflik yang berlangsung lama antara gerilyawan dan pihak berwenang India di hutan dan daerah pedesaan di India bagian timur dan tengah.

“Kami menemukan 23 mayat dari tempat kejadian dan satu jawan (tentara) meninggal di Raipur (ibukota negara bagian tersebut) saat perawatan,” Anand Chhabra, seorang perwira polisi senior di Chhattisgarh yang bergolak mengatakan kepada kantor berita AFP.

Pledoi Ahok, Alfian Tanjung: Kawal Umat Islam!

SERANG (Jurnalislam.com) – Persidangan keduapuluh kasus penistaan agama yang menjerat petahana DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali akan digelar. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan) di Gedung Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (25/4/2017) ini dinilai harus dikawal penuh umat Islam.

“Gerakan perlawanan penuntutan (unjuk rasa -red) yang lebih masif dan keras harus dilakukan agar Ahok dapat dihukum,” kata pemerhati Islam, Dr Alfian Tanjung kepada jurniscom di kawasan Serang, Senin (24/4/2017).

Ia menegaskan, gerakan perlawanan untuk menuntut keadilan ini patut dilakukan. Sebab, sudah banyak contoh kasus serupa yang dihukum maksimal, yakni 5 tahun penjara.

“Harus dihukum sebagaimana yang dialami oleh Permadi, Lia Eden, dan Armendo,” tegasnya.

“Harus dipenjara 5 tahun, itu minimal menurut saya,” tambahnya.

Sebelumnya, pada persidangan kemarin, Kamis (20/4/2017) Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut Ahok dengan hukuman percobaan, tidak seperti terdakwa yang lain.

Reporter: Jajat

Sidang Pledoi, Ahok Dinilai Akan Merasa Tak Bersalah Menista Al Maidah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan kembali digelar besok, Selasa (25/4/2017). Sidang keduapuluh kali ini akan mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Ahok secara pribadi dan dari penasehat hukum Ahok.

“Persidangan esok hari, agendanya mendengarkan Ahok membacakan pembelaan pribadinya di hadapan persidangan, selain itu juga ada pembacaan pledoi dari PH Ahok,” kata Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution di kawasan Condet, Jakarta Timur, Senin (24/4/2017).

Nasrulloh mengatakan, agenda pembacaan pledoi pada persidangan besok merupakan hak yang diberikan oleh KUHAP kepada terdakwa untuk menangkis tuduhan dan analisis hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tertuang di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan.

“Pasal 182 KUHAP memberikan hak kepada Ahok dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi setelah JPU mengajukan tuntutan pidana,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai, dalam nota pembelaannya Ahok akan merasa tidak bersalah menista surat Al Maidah 51, sama seperti nota keberatan (eksepsi) yang diajukan dan ditolak pada awal persidangan.

“Ahok tidak akan merasa bersalah dan menyesal telah menista Surah Al Maidah 51. Isi eksepsi yang pernah dibacakan Ahok akan kembali diulang dalam pledoi antara lain Ahok kalah di Pilgub Bangka Belitung 2007 karena selebaran Surah Al Maidah 51, Ahok menutup Kalijodo, Ahok memberangkatkan umrah marbot masjid, Ahok membangun masjid, Ahok memberikan hewan qurban, dan sebagainya,” papar dia.

Lebih lanjut ia menambahkan, Pasal 182 KUHAP telah memberikan hak sekaligus kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membela diri dengan mengatakan dirinya tidak bersalah. Dengan catatan yang dimilikinya, pihak Ahok diberikan hak yang sama untuk membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Setelah pembacaan nota pembelaan, maka sidang selanjutnya berdasarkan Pasal 182 ayat (2) dan (3) KUHAP adalah pembacaan tanggapan JPU atas Pledoi terdakwa atau yang lebih dikenal dengan replik.

Reporter: HA

Alfian Tanjung: The Importace of a Khilafah System In These Times

SERANG (Jurnalislam.com) – Various polemics appear as the khilafah system is discussed. many are apposed to this system of Islamic civilization and consider it irrelevant in modern times.

Dr. Alfian Tanjung rate, explained about those who reject this system are those who do not understand the essence and history of the caliphate system.

“Khilafah is sunnatullah (the way of the Prophet PBUH), those who refuse have little understanding of Islam and the history of Muslim civilization and Islamic guidance,” he told jurniscom at Al Muhajirin Mosque, Waringin, Serang, Monday (04/24/2017).

According to him, the rejection of the khilafah is due more to the lack of understanding of the pattern of Muslim struggle and the priority of Muslims in exposing Islam as a teaching.

“The Islamic Khilafah is a form of system that can unite Islam,” he explained. He states, if a Muslim has absolutely no pull to the system of khilafah, then they are an odd type of Muslim group.

“If Muslims have no ties to khilafah of the ummah then this is somewhat unique. Religious books, history sheets, and ask those who are proficient in this filed (khilafah) should be consulted “he concluded.

Reporter: Jajat

Translator: Taznim

Bangun Ekonomi Umat, MUI Rangkul Pemerintah, Ormas Islam, dan Pengusaha

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komitmen konkret MUI untuk membangun ekonomi umat tertuang dalam kongres ekonomi umat Islam yang baru saja berakhir dihelat di Hotel Sahid Jakarta, Senin (24/4/2017) siang. Kongres melahirkan sejumlah poin deklarasi yang titik tekannya memperkuat ekonomi yang berkeadilan dan merata untuk umat.

Baca Juga: Ini Enam Poin Deklarasi Kongres Ekonomi Umat Islam

Untuk merealisasikan hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’aruf Amin mengatakan, akan menggerakan ekonomi umat melalui pesantren dan koperasi.

Selain itu, MUI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang menopang arus baru ekonomi Indonesia.

“Mensinergikan mereka kemudian juga mensinkronisasi dan mengakselerasi. Karena itu MUI dari pusat sampai ke daerah akan terus menggerakan itu,” kata Kyai Ma’ruf kepada wartawan di Hotel sahid Jakarta, senin (24/4/2017).

MUI juga akan mengajak para pengusaha untuk bermitra dan ambil bagian di dalamnya.

“Nah, kalau ekonomi umat ini tumbuh, kemudian pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak ditambah para pengusaha besar ikut bergabung, kita harapkan hasil keputusan kongres itu bisa berjalan,” paparnya.

Kyai Ma’ruf menyatakan, MUI akan membentuk komite yang berasal dari ormas Islam, pemerintah, pengusaha, dan MUI sendiri untuk mengawal jalannya hasil kongres.

“Semua itu kita libatkan untuk membahas arus baru ekonomi Indonesia ini. Komite ini akan terus mengawal baik masalah kebijakan, kemitraan, maupun gerakan-gerakan ekonomi umat Islam,” pungkasnya.

Reporter: M Firdaus