PBB: Muslim Afrika Tengah Terancam Genosida

AFRIKA TENGAH (Jurnalislam.com) – Bentrokan baru-baru ini di Republik Afrika Tengah merupakan tanda peringatan genosida awal, kata kepala bantuan PBB, Senin (7/8/2017), meminta lebih banyak tentara dan polisi untuk meningkatkan misi penjaga perdamaian PBB di negara yang sedang dilanda perselisihan tersebut.

Sekitar 180.000 oarng warga Muslim diusir dari rumah mereka tahun ini, sehingga jumlah pengungsi di Republik Afrika Tengah (the Central African Republic-CAR) menjadi lebih dari setengah juta, kata Stephen O’Brien.

“Tanda-tanda peringatan dini genosida ada di sana,” kata O’Brien pada sebuah pertemuan PBB menyusul kunjungannya baru-baru ini ke Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo.

“Kita harus bertindak sekarang, tidak mengurangi usaha PBB, dan berdoa agar kita tidak menyesalinya.”

O’Brien mengatakan sudah waktunya untuk memberi otorisasi peningkatan pasukan dan polisi yang bertugas di pasukan penjaga perdamaian MINUSCA untuk memungkinkan misi tersebut “melakukan mandat perlindungan kritisnya”.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix pekan lalu mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk mengirim sebuah permintaan ke Dewan Keamanan PBB untuk lebih banyak pasukan bagi MINUSCA.

Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, CAR terjerumus ke dalam perang antara kelompok bersenjata Muslim dan Kristen pada tahun 2013. Perang meletus ketika Presiden diktaktor Francois Bozize digulingkan oleh sebuah koalisi kelompok oposisi mayoritas Muslim yang disebut Seleka.

Mereka akhirnya digulingkan oleh intervensi militer yang dipimpin mantan penguasa kolonial Prancis. Kejadian tersebut memicu beberapa kekerasan sektarian paling berdarah dalam sejarah negara tersebut karena kebanyakan kelompok bersenjata Kristen melakukan pembalasan dendam.

Penganut Kristen, yang berjumlah sekitar 80 persen dari populasi, mengorganisir unit main hakim sendiri yang dijuluki “anti-balaka”, sebuah referensi untuk parang yang digunakan oleh perlawanan Muslim.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim 12.350 tentara dan polisi di lapangan untuk membantu melindungi warga sipil dan mendukung pemerintahan Presiden Faustin-Archange Touadera, yang terpilih tahun lalu.

Walaupun pemerintahan Touadera tetap memegang kendali di Bangui, otoritasnya lemah di luar ibukota tempat mantan kelompok Muslim Seleka dan Kristen anti-balaka bentrok.

Sembilan pemelihara perdamaian MINUSCA telah terbunuh tahun ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tersebut akan kembali ke pertumpahan darah yang meledak pada tahun 2013 menyusul penggulingan Bozize.

O’Brien mengatakan bahwa dia merasa ngeri dengan kunjungan yang dia lakukan ke sebuah gereja Katolik di kota selatan Bangassou dimana 2.000 umat Muslim mengungsi tiga bulan yang lalu, dikepung oleh kelompok Kristen anti-Balaka yang mengancam untuk membunuh mereka.

“Risikonya sangat tinggi dan kita harus fokus dengan benar apakah akan memindahkan mereka ke tempat lain atau tidak,” katanya.

Setengah dari populasi negara tersebut, atau 2,4 juta orang, membutuhkan bantuan pangan untuk bertahan hidup, populasi kelompok miskin terbesar per kapita, katanya.

Negara ini juga menampung setengah juta pengungsi.

“Risiko mengalami kembali krisis kemanusiaan berskala besar sudah dekat,” kata O’Brien.

PBB hanya menerima 24 persen dari $ 497 juta yang diminta dalam permohonan kemanusiaan untuk Republik Afrika Tengah.

Gelar Silaturahim Bersama Media Islam, Perisai Nusantara : Kita Lawan Kezaliman!

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Yayasan Perisai Nusantara Esa, lembaga yang aktif dalam advokasi keumatan bersilaturahim dengan wartawan dan perwakilan media Islam Solorayadi Gubuk Makan “Mang Engking”, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, Senin (7/8/2017).

“Kami ingin silaturahim dengan media Islam. Slogan kami menegakkan kebenaran, perlu bekerja sama dengan media ini,” kata Dodiek Kurniawan, Humas Perisai, Senin (7/8/2017).

Lebih lanjut, Perisai bersyukur banyak pengacara-pengacara muslim yang bersinergi dalam memperjuangkan kepentingan umat. Oleh karena itu, peran media khususnya media Islam sangatlah penting bagi para advokat muslim.

“Kami Perisai bersyukur karena ada banyak advokad ikut membela melawan kezaliman ini, termasuk para jurnalis ini, para mujahid pena,” tambahnya.

Dodik berharap Yayasan Perisai bisa bekerjasama dengan media Islam dalam isu-isu keumatan khususnya advokasi terhadap umat Islam. “Harapan kami yang memiliki bidang garap edukasi dan advokasi, perlu kerjasama dengan media Islam dan saling mendukung,” ungkapnya.

Mewakili media, anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU) cum wartawan Panjimas.com, Ranu Muda yang pernah merasakan kriminalisasi, mengatakan saat ini media Islam masih perlu berbenah.

Karenanya, ia menyambut baik sinergi antara advokat dan media Islam.

Inilah Laporan Hasil Kunjungan Raja Yordania ke Palestina Terkait Masjid Al Aqsha

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah tiba dengan helikopter untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Senin (7/8/2017) menyusul sebuah krisis di salah satu tempat suci terpenting bagi umat Islam di Yerusalem bulan lalu.

Raja Abdullah tiba di kota Ramallah, Tepi Barat, untuk melakukan pembicaraan mengenai perkembangan regional dan krisis baru-baru ini di Masjid Al-Aqsha, di mana warga Palestina berhasil memprotes tindakan pengamanan Israel yang diberlakukan setelah baku tembak mematikan pada bulan Juli, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

Yordania mempertahankan hak wali Masjid tersebut melalui sebuah warisan, yang dikenal sebagai Wakaf, dan raja Jordania mengumumkan pekan lalu bahwa dia akan menyumbangkan $ 1 juta ke Museum Islam Al-Aqsha, 300 dinar Yordania ($ 423) bagi pegawai Wakaf dan memberi pembayaran khusus kepada penjaga tertentu.

Protes dua pekan itu terutama ditujukan terhadap detektor logam yang dipasang di pintu masuk ke tempat suci. Protes dilakukan setelah seruan oleh otoritas keagamaan lokal Yerusalem, yang banyak di antaranya adalah pegawai Waqaf, namun secara luas warga dianggap bertindak secara independen.

Mereka menolak memasuki Masjid dan meminta jamaah melakukan hal yang sama sampai tindakan pengamanan (detektor logam) dilepaskan – sebuah tuntutan yang akhirnya disetujui penjajah Zionis.

Berbicara kepada parlemen Yordania Ahad malam, Raja Abdullah menegaskan bahwa kesepakatan damai antara Palestina dan Israel membutuhkan komitmen AS terhadap warga Palestina, sesuatu yang dia katakan disediakan Jordan.

“Tanpa kwalifikasi Hashemite [dari Al-Aqsha] dan ketabahan rakyat Yerusalem, tempat-tempat suci ini sudah hilang bertahun-tahun yang lalu,” katanya, menurut kantor berita resmi Petra.

Yordania tetap bertanggung jawab atas Al-Aqsa sejak tahun 1967, ketika ia kehilangan kendali atas Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat ke tangan Israel selama Perang Enam Hari.

Situs suci Al-Aqsha milik umat Islam diklaim sebagai Bukit Bait Suci (the Temple Mount) oleh Yahudi, walaupun hak beribadah dan berkunjung dikelola di bawah sistem yang rumit yang dikenal sebagai “status quo” yang hanya mengizinkan ibadah bagi umat Islam saja di lokasi tersebut justru dijaga dan diawasi ketat oleh pasukan penjajah Israel.

Begini Latihan Perang Turki dan Qatar Selama 2 Hari Digelar

DOHA (Jurnalislam.com) – Latihan angkatan laut Turki-Qatar diakhiri di luar ibukota Doha pada hari Senin (7/8/2017), menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Qatar, Anadolu Agency melaporkan.

Latihan respon cepat, yang berlangsung selama dua hari, dilakukan sepenuhnya di perairan teritorial Qatari.

“Qatar Royal Air Force dan Special Naval Force … dan Direktorat Jenderal Coast and Border Security berpartisipasi dalam latihan tersebut,” kata Letnan Kolonel Nawaf bin Mubarak Al Thani seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

Manuver tersebut menggunakan beberapa kapal rudal Qatar, kata Al Thani, selain sebuah kapal pengawal angkatan laut Turki yang maju.

Menurut Letnan Kolonel Falah Mahdi Ahbabi, komandan angkatan laut Qatari, latihan bersama dikhususkan untuk mempraktikkan cara memerangi terorisme dan pembajakan maritim dan memeriksa kapal-kapal yang mencurigakan.

Latihan militer gabungan Turki-Qatar sebelumnya dilakukan pada tanggal 19 Juni di markas besar militer Qatar Tarbiyah.

Latihan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah parlemen Turki meratifikasi perjanjian kerja sama militer yang memungkinkan Ankara untuk menyebarkan pasukan ke Qatar untuk melatih pasukan gendarmerie negara tersebut.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan pertahanan Qatar dan mendukung upaya negara untuk memerangi terorisme dan berkontribusi terhadap keamanan regional.

Latihan gabunga pekan ini terjadi dengan latar belakang embargo dua bulan di Qatar yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Pada awal Juni, blok lima negara Arab secara kolektif memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduh Qatar mendukung terorisme. Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, yang secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil itu.

Doha dengan keras membantah tuduhan bahwa mereka mendukung terorisme, dan menjelaskan upaya untuk mengisolasinya sebagai “tidak dapat dibenarkan”.

Sementara itu Turki, sekutu lama Qatar, sejak itu bergegas membantu Doha, mengirimkan sejumlah besar bantuan kemanusiaan – di samping pasukan – ke negara Teluk yang terkepung tersebut.

Ribuan Pasukan Yaman, UEA dan Amerika Serikat Bergabung Gempur Al Qaeda di Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Pasukan Yaman, Uni Emirat Arab dan agresor Amerika Serikat sedang melakukan “operasi militer” untuk mendorong mujahidin Al Qaeda Semenanjung Arab (AQAP) dari salah satu benteng utamanya di Yaman selatan, kata beberapa pejabat Amerika, lansir Al Arabiya, Senin (7/8/2017).

Serangan di Provinsi Shabwa dimulai pekan lalu dan mencakup sekitar 2.000 pasukan Yaman yang didukung oleh puluhan penasihat dari Uni Emirat Arab, dan “pasukan komando Operasi Khusus Amerika Serikat yang memberikan bantuan intelijen dan perencanaan”, New York Times melaporkan.

Sejumlah besar tentara AS dan tentara UEA telah menguasai wilayah luas provinsi Shabwa, Mohammad Abu Harbah, milisi Syiah Houthi yang ditunjuk sebagai wakil gubernur, mengatakan kepada media yang dikendalikan oleh pemebrontak Houthi.

Selain pasukan darat yang menurut Pentagon memberikan dukungan tempur dan memberikan dukungan intelijen, Angkatan udara AS juga terlibat dalam operasi tersebut, Kebijakan Luar Negeri (Foreign policy) melaporkan. Ini adalah serangan darat terbesar di negara tersebut sejak 2016.

Seorang komandan militer setempat mengatakan kepada New York Times bahwa pabrik gas alam cair Balhaf di Shabwa dijaga oleh tentara Sudan, Emirati, dan Yaman. “Pabrik ini diamankan dari serangan Al Qaeda jika menyerang balik,” kata Khalid Al Adhami.

Al Jazeera Serang Balik Ancaman Israel

ANKARA (Jurnalislam.com) – Televisi Al Jazeera yang bermarkas di Qatar telah berjanji untuk melanjutkan liputan perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki meskipun ada upaya Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.

Pada hari Ahad (6/8/2017), menteri komunikasi Israel Ayoob Kara mengatakan bahwa dia telah meminta kepada the Government Press Office untuk mencabut kredensial pers wartawan Al Jazeera.

Dia membandingkan keputusan tersebut dengan larangan pergerakan jaringan oleh Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya setelah terjadi krisis diplomatik dengan Qatar.

Al Jazeera mencela keputusan yang dibuat oleh sebuah negara yang mengklaim sebagai ‘satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah’ ini,” kata Al Jazeera dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Televisi pan-Arab tersebut menggambarkan langkah Israel itu “aneh dan bias”, dengan mengatakan bahwa menteri Israel “tidak dapat membuktikan komentarnya dengan mengacu hanya pada satu buletin berita atau situasi yang membuktikan bahwa Al Jazeera tidak profesional atau objektif selama liputannya di Yerusalem. ”

Pekan lalu, Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan kantor Al Jazeera, menuduhnya mengobarkan ketegangan di sekitar masjid Al-Aqsa, situs suci Yerusalem tempat warga Palestina melakukan demonstrasi hampir dua pekan bulan lalu terhadap tindakan pengamanan Israel (gerbang) yang dipasang setelah baku tembak mematikan.

Langkah apapun diperkirakan akan beradu di pengadilan Israel namun Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk mengubah undang-undang guna memberlakukan larangan tersebut, Al Jazeera mengatakan akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan terhadap keputusan Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.

Al Jazeera “akan terus meliput berita dan peristiwa di wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan obyektif sesuai dengan standar jurnalistik umum yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang relevan,” kata televisi yang berbasis di Doha itu.

Pekan lalu, Kepala Biro Yerusalem Al Jazeera Walid Omary menulis di surat kabar Israel Ha’aretz bahwa tindakan semacam itu akan menjadi “sebuah langkah mundur yang besar.”

“Apa bedanya antara Israel, yang mengaku paling demokrasi, dengan kediktatoran?” dia menulis.

Ini Pernyataan Sikap 49 Ormas se-Jawa Timur Soal Patung Pahlawan Cina di Tuban

SURABAYA (Jurnalislam.com)--Aliansi Bhoemi Poetra Menggoegat terdiri dari 49 Ormas se-Jawa Timur yang menyuarakan dengan satu suara yang sama jangan nodai Jawa TImur dengan sikap intoleran.

Dalam aksi yang berlangsung didepan kantor DPRD Jatim Senin (7/8/2017) kali ini diikuti oleh ratusan massa dari berbagai macam ormas se-Jawa Timur menyampaikan 4 poin tuntutan terkait dengan berdirinya Patung Kwaan Sing Tee Koen di Tuban.

Berkaitan dengan itu maka Rakyat Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Bhoemi Poetra Menggoegat menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Menolak pembangunan Patung Kwaan Sing Tee Koen serta dihilangkan dari Bumi Tuban jawa timur serta kawasan Indonesia lainnya, karena patung itu menunjukkan penjajahan yang terulang di Indonesia serta tidak ada urgensinya bercokol di Bumi pertiwi. Patung Kwaan Sing Tee Koen tidak ada jasanya bagi bumi pertiwi dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia.

 

  1. Sebagai ganti dari itu kami mengusulkan agar dibangun monumen para pahlawan yang pernah berjasa dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia, khususnya para pahlawan kemerdekaan yang berkaitan dengan daerah Tuban, karena itu akan menjadi pembangunan karakter dan pendidikan tentang nasionalisme anak cucu kita kelak.

 

  1. Mendesak Ketua MPR RI untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia akibat kecerobohan yang dibuat dengan ikut meresmikan keberadaan patung tersebut yang jelas-jelas tidak ada catatan sejarah yang menguntungkan Indonesia yang akibatnya menyebabkan Lembaga MPR RI tercoreng dalam catatan sejarah.

 

  1. Memberikan waktu 7 X 24jam kepada pemilik untuk menghilangkan patung tersebut, karena mengusik rasa kebangsaan dan serta menunjukkan perilaku intoleran yang jelas-jelas akan bisa memicu konflik secara horizontal.

“Kami berharap tuntutan kami di hembuskan ke Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan lain sebagainya,” kata Koordinator Aksi Didik Muladi.

 

Gelar Aksi Solidaritas, Komunitas Muslimah Bima Peduli Galang Dana untuk Palestina

BIMA (Jurnalislam.com) – Krisis kemanusiaan yang hari ini masih melanda Palestina akibat konflik yang terus berkepanjangan menjadi perhatian serius bagi Komunitas Muslimah Bima Peduli dengan menggelar aksi solidaritas bertajuk penggalangan dana untuk Palestina.

Acara yang berlangsung pada Sabtu-Ahad (5-6/8/2017) berlangsung di Lapangan Simpang Paruga Na’e, Jalan Soekarno-Hatta Kota Bima. Koordinator Muslimah Bima Peduli Parmila mengatakan aksi penggalangan dana ini adalah merupakan bentuk kepedulian kita terhadap saudara sesama muslim yang sampai hari ini terus mengalami penindasan serta terusir dari tempat tinggalnya.

“Kami sudah berkomitmen untuk terus membantu mereka, karena mereka adalah saudara kita, dan kita memiliki kewajiban untuk membantu mereka,” kata Parmila kepada Jurnalislam.com.

Penggalangan dana dilakukan dengan pelbagai cara mulai dari menggelar bazar hingga menjual barang-barang seperti jilbab, makanan, kue, baju, tas, buku-buku sekolah, boneka, dll.

“Untuk aksi dan kegiatan akan terus kita agendakan, mengingat sangat pentingnya bantuan kemanusiaan ini. Dan untuk penyalurannya kita sudah memiliki rekanan langsung ke pPalestina, karena bantuan ini bukan kali pertama,” tambahnya.

“Harapan kami semoga masyarakan Bima banyak yang terketuk pintu hatinya untuk membantu, dan kami juga mengajak agar selalu peduli dengan dengan keadaan saudara kita di sana,” pungkasnya.

Giatkan Aksi Sosial, Ansharusy Syariah : Kami Ingin Menjadi Pelayan Umat

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Onsight Foundation, Emergency and Crisis Response (ECR) bekerja sama dengan divisi Pelayan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) Jateng, mengadakan bakti sosial dan pengobatan gratis di desa Karang, Mojolaban, Sukoharjo, Ahad (6/8/2017).

” Ini sebagai dakwah kita kepada masyarakat lewat aksi kemanusian, ECR juga memadukan antara pengobatan medis dan tribun nabawi seperti bekam, ruqyah, fasdu, kita ingin mengenalkan metode pengobatan ala nabi dan alkhamdulillah banyak warga yang antusias,”kata Riyanto sekertaris ECR pada Jurnalislam.com di sela-sela acara.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Pelayan Masyarakat Abu Umar, Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) mengatakan, bahwa dirinya ingin menghilangkan stigma buruk dari media-media yang dialamatkan kepada ormas-ormas islam yang istiqamah dalam memperjuangkan Islam.

” Dengan ini kita ingin menunjukan bahwa kami bukanlah kelompok islam yang keras seperti diberitakan media mainstream selama ini, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, kita ingin menjadi bagian dari umat dan kita akan melayani kebutuhan-kebutuhan umat Islam,”katanya.

Sementara itu, Surahmi (56) salah satu warga yang ikut memeriksakan kesehatannya pada kegiatan tersebut merasa senang dan sangat terbantu. Ia berharap kegiatan seperti ini sering diadakan.

“Tadi di dalam diperiksa kesehatannya. Keluhan saya sakitnya giginya, pegel-pegel badannya, lalu warga juga dapat sembako, saya sebagai warga sangat senang dan merasa terbantu. Semoga kegiatan- kegiatan seperti ini bisa diadakan secara rutin,”tandasnya.

Kepala Desa Karang juga mengapresiasi kegiatan sosial yang dihelat JAS. Ia mewaliki pemerintah merasa sangat terbantu karena aksi sosial melibatkan masyarakat banyak.

Dana Haji Diinvestasikan, Ini Kata Majelis Mujahidin

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)-Keinginan Presiden Joko Widodo supaya dana haji diinvestasikan ke sektor infrastruktur telah menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam. Menanggapi hal tersebut, ormas Majelis Mujahidin dalam dalam siaran persnya yang diterima redaksi pada Kamis (3/8/2017) menyatakan sikap berkenaan dengan pemanfaatan dana haji, baik dari Setoran Calon Haji, effesiensi penyelenggaraan ibadah Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) oleh BPKH sebagai berikut :

1.Menurut UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 24 ayat (a), kewenangan BPKH menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji harus sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Harus dilakukan secara professional untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam. Menghindari sekecil apapun pemanfaatan yang bersentuhan dengan tidak halal dan baik (halalan thayyiban), termasuk proyek pemerintah yang rawan kepentingan politik.

2.Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana haji selain dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagai badan hukum publik dan mandiri diperlukan auditor publik yang hasilnya diinformasikan ke publik melalui media massa secara berkala (6 bulan) sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (b).

3. Menginformasikan hasil manfaat yang diperoleh dari dana BPIH melalui rekening virtual setiap calon haji selama tenggat waktu waiting list calon haji bersangkutan (waktu tunggu pemberangkatan haji), yang selanjutnya dimasukkan ke nomor rekening calon haji masing-masing, sesuai UU No. 34 TAHUN 2014 Pasal 26 ayat (c)

4. Pemanfaatan dana efisiensi haji dan DAU (dana haji yang diperoleh diluar dana setoran jamaah calon haji), supaya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana haji yang dapat dimanfaatkan oleh Jamaah haji dan umat Islam umumnya, seperti pengadaan transportasi dan akomodasi haji mandiri, penginapan haji mandiri (Hotel) di Makkah Madinah. Sehingga pelayanan haji Indonesia menjadi lebih baik dan bisa dibanggakan dalam segala aspeknya.

5.Sebagai Presiden dan bagian dari umat Islam, memberi masukan kepada BPHK untuk menginvestasikan dana haji di bidang infrastruktur adalah haknya. Tidak boleh menjadi kendala Badan Pelaksanan BPKH untuk menolak. Sebagai badan publik dan mandiri Badan Pelaksana BPKH berpedoman pada Undang-undang BPKH (No. 34 tahun 2014), UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (No. 13 tahun 2008) maupun Hasil Ijtima’ Ulama IV (MUI) yang menyatakan :

  1. Dana Haji tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi

(konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus

terhindar dari yang haram dan syubhat;

  1. Dana Haji seharusnya ditempatkan pada bank-bank syariah; karena bank-bank

syariah beroperasi sesuai syariah yang substansi/ruhnya sejalan dalam

mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang

diharamkan) mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah; dan sektor-

sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain.