ANKARA (Jurnalislam.com) – Televisi Al Jazeera yang bermarkas di Qatar telah berjanji untuk melanjutkan liputan perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki meskipun ada upaya Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.
Pada hari Ahad (6/8/2017), menteri komunikasi Israel Ayoob Kara mengatakan bahwa dia telah meminta kepada the Government Press Office untuk mencabut kredensial pers wartawan Al Jazeera.
Dia membandingkan keputusan tersebut dengan larangan pergerakan jaringan oleh Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya setelah terjadi krisis diplomatik dengan Qatar.
“Al Jazeera mencela keputusan yang dibuat oleh sebuah negara yang mengklaim sebagai ‘satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah’ ini,” kata Al Jazeera dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Televisi pan-Arab tersebut menggambarkan langkah Israel itu “aneh dan bias”, dengan mengatakan bahwa menteri Israel “tidak dapat membuktikan komentarnya dengan mengacu hanya pada satu buletin berita atau situasi yang membuktikan bahwa Al Jazeera tidak profesional atau objektif selama liputannya di Yerusalem. ”
Pekan lalu, Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan kantor Al Jazeera, menuduhnya mengobarkan ketegangan di sekitar masjid Al-Aqsa, situs suci Yerusalem tempat warga Palestina melakukan demonstrasi hampir dua pekan bulan lalu terhadap tindakan pengamanan Israel (gerbang) yang dipasang setelah baku tembak mematikan.
Langkah apapun diperkirakan akan beradu di pengadilan Israel namun Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk mengubah undang-undang guna memberlakukan larangan tersebut, Al Jazeera mengatakan akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan terhadap keputusan Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.
Al Jazeera “akan terus meliput berita dan peristiwa di wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan obyektif sesuai dengan standar jurnalistik umum yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang relevan,” kata televisi yang berbasis di Doha itu.
Pekan lalu, Kepala Biro Yerusalem Al Jazeera Walid Omary menulis di surat kabar Israel Ha’aretz bahwa tindakan semacam itu akan menjadi “sebuah langkah mundur yang besar.”
“Apa bedanya antara Israel, yang mengaku paling demokrasi, dengan kediktatoran?” dia menulis.
