TUBAN (Jurnalislam.com) Pembangunan Patung Pahlawan Perang Cina Kwan Seng Tee Koen di daerah Kelenteng Tuban Jawa Timur ternyata ditentang oleh umat Khonghucu yang tergabung dalam Generasi Muda Khonghucu Indonesia.
Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu (Gemaku) Indonesia Kris Tan mengatakan, pembangunan patung tak berizin di Kompleks Kelenteng Tuban merupakan sikap yang tidak peka terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara.
“Tuduhan yang beredar bahwa itu diprakarsai oleh umat Khonghucu adalah sebuah kekeliruan dan fitnah besar bagi penganut Konghucu,” katanya sebagaimana dilansir dariberitajatim.com, Minggu (6/8/2017).
Pihaknya meminta agar pihak Kelenteng Tuban segera membongkar patung tersebut. Hal ini, tambahnya, karena adanya patung tersebut bisa mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Maka sebaiknya segera patung tersebut di bongkar saja,” katanya.Dia pun membantah isu yang mengaitkan patung tersebut dengan Partai Komunis Tiongkok.
“Bahkan kakeknya ketua Mao Zedong pun belum lahir pada zaman dan era Kwan Seng Tee Koen hidup yaitu pada zaman dinasti Han akhir yang dikenal pada zaman Sam Kok (Three Kingdom) pada tahun 221 M,” katanya.
SURABAYA (Jurnalislam.com)—Ratusan massa Aliansi Boemi Poetra Menggugat yang terdiri dari elemen ormas SAS, AKSIRA, ALIANSI MADURA PERANTAU, FPI, FKPPI, PP, LASKAR GARUDA NUSANTARA, PEMUDA PANCA MARGA, KOKAM, SATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA, GARUDA MUDA MERAH PUTIH dan PATRIOT GARUDA menggelar aksi mendesak Patung Pahlawan Cina di Tuban dibongkar.
“Patung Dewa Perang Cina yang berdiri di Tuban merupakan bentuk dari penjajahan yang dilakukan oleh pihak Cina kepada bangsa Indonesia. Kami berharap patung tersebut harus dirobohkan dalam waktu 7x24jam”, kata Jubir Aksi Isa Anshori di Surabaya, Senin (7/8/2017).
Tiga puluh lima orang perwakilan massa akhirnya diterima DPRD Jawa TimurH H Abdul Halim Jawa Timur berjanji akan menyampaikan aspirasi warga terkait patung yang bermasalah perizinan tersebut. Menurutnya, Pemkab Tuban tidak pernah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk patung tersebut.
“Patung yang didirikan mengalami permasalahan dikarenakan patung tersebut tidak memiliki IMB terkait pendiriannya. Diharapkan aksi ini tidak membawa isu agama tapi lebih mendasari dari isu administrasi. Kami berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk tidak pernah mengeluarkan IMB terkait pembangunan patung tersebut. Saya sendiri yang akan turun bila IMB itu terbit oleh PEMKAB,”pungkas Abdul Halim.
RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi, pendukung utama kelompok oposisi moderat Suriah, mengatakan pada hari Ahad (6/8/2017) bahwa pihaknya masih mendukung sebuah kesepakatan internasional mengenai masa depan Suriah dan bahwa Bashar al-Assad seharusnya tidak memiliki peran dalam transisi untuk membawa perang berakhir.
Kementerian Luar Negeri Saudi membantah laporan media bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan transisi politik fase pertama di mana rezim Assad akan tetap berkuasa, Middle East Eye melaporkan..
Beberapa media, termasuk yang dimiliki negara Russia Today, mengatakan Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir telah memberi tahu oposisi Suriah Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) mengenai keputusan tersebut.
Sebuah pernyataan kementerian yang disampaikan oleh kantor berita negara Saudi SPA mengatakan bahwa laporan yang diberikan kepada al-Jubeir “tidak akurat”.
“Posisi kerajaan pada krisis Suriah tegas, dan ini didasarkan pada komunike Jenewa 1 dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang menetapkan pembentukan badan peralihan yang akan menjalankan negara,” katanya.
Kesepakatan tersebut juga menyerukan penyusunan konstitusi baru dan mengadakan pemilihan baru tanpa peran bagi Assad dalam keseluruhan proses peralihan.
Arab Saudi mendukung HNC dan upayanya untuk memperluas keanggotaannya dan menyatukan oposisi Suriah, kata pernyataan tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan menjelang putaran perundingan perdamaian berikutnya yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperkirakan pada bulan September.
Negosiator Assad belum bertemu langsung dengan pihak oposisi karena tidak ada delegasi bersatu. HNC dan dua kelompok lainnya, yang dikenal sebagai platform Kairo dan Moskow, semuanya mengklaim mewakili oposisi.
TEHERAN (Jurnalislam.com) – Seorang tentara Iran menembaki rekan-rekannya, menewaskan empat orang dan melukai 8 di antaranya di sebuah pangkalan udara militer di Teheran selatan, menurut media setempat, lansir Al Arabiya, Ahad (6/8/2017).
Sebelumnya, laporan kantor berita semi-resmi Mehr tidak memberikan informasi motif serangan tersebut namun dikatakan bahwa serangan terjadi di Kahrizak, yang berada di pinggiran selatan Teheran.
Semua tentara yang terluka dibawa ke sebuah rumah sakit Angkatan Udara di tenggara kota tersebut, kata laporan tersebut.
Tembakan sejenis seperti yang dilaporkan tersebut pernah terjadi juga di Iran.
Pada bulan Juli, seorang tentara melepaskan tembakan ke arah rekan-rekannya, menewaskan tiga orang dan melukai enam lainnya di sebuah pangkalan militer di kota Abyek, sekitar 62 mil (100 kilometer) barat Teheran. Penyerang dilaporkan menembak dirinya sendiri dalam insiden tersebut, namun selamat dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
Pada bulan September, seorang tentara membunuh dirinya sendiri setelah menembaki tiga rekannya di selatan negara itu.
Pelayanan militer hingga 24 bulan wajib bagi pria berusia 19 tahun ke atas di Iran.
MANILA (Jurnalislam-com) – Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta anggota parlemen untuk menyetujui perekrutan 20.000 tentara lagi untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat menyusul pengepungan kota di selatan, kata juru bicaranya, Ahad (6/8/2017), World Bulletin melaporkan.
Pejuang, membawa bendera hitam, telah menduduki wilayah Marawi sejak 23 Mei, mendorong Duterte untuk mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah selatan Mindanao.
“Permintaan presiden untuk tambahan 20.000 tentara merupakan bagian dari postur keamanan intensif kami untuk melindungi daerah-daerah di wilayah yang masih memiliki ancaman keamanan,” juru bicara Ernesto Abella mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Penyerahan pasukan ke Marawi dan poin lainnya di Mindanao perlu diseimbangkan kembali untuk memastikan efektivitas maksimal,” tambahnya.
Jumlah militer Filipina sekitar 125.000 orang dan menghadapi banyak ancaman termasuk gerilyawan yang terinspirasi IS di Mindanao, gerilyawan komunis yang tersebar di seluruh negeri dan perselisihan teritorial dengan China di Laut Cina Selatan.
Militer Filipina termasuk yang paling kurang lengkap, dengan hanya memiliki selusin jet tempur dan armada laut yang sebagian besar terdiri dari kapal bekas.
Begitu banyak tentara telah dikirim ke Marawi hingga bagian lain negara tersebut menyatakan keprihatinannya bahwa mereka tidak terlindungi.
Dalam perjalanan ke Marawi pekan lalu, Duterte meminta Kongres untuk mendanai 20.000 tentara tambahan namun tidak menentukan berapa banyak yang dibutuhkannya.
Juru bicara militer Kolonel Edgard Arevalo mengatakan pada hari Ahad bahwa kekalahan para pejuang di Marawi akan segera tiba tapi dia tidak memberikan informasi yang spesifik.
“Kami sekarang lebih dekat dari sebelumnya, kami dapat mengatakan bahwa kita benar-benar berada di puncak operasi kami di Marawi,” katanya.
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Presiden Indonesian Islamic Bussiness Forum (IIBF), Heppy Trenggono mengatakan, keputusan pemerintah mengimpor garam mendidik masyarakat untuk tidak mencintai produknya dalam negeri.
“Ini kan nggak masuk akal, kenapa ini bisa terjadi, padahal garam begitu banyaknya. Ini karena kecerdasan ekonomi ini tidak dibangun, pembelaan tidak dibangun, coba kalau bangsa Indonesia ini dilatih untuk membela produknya sendiri, dengan sendirinya impor pesawat itu tidak terjadi, impor bawang tidak terjadi apalagi impor garam,” paparnya dalam acara silaturahmi daerah IIBF di WM. Soto Pak Harto, Begajah, Sukoharjo, beberapa waktu lalu.
Heppy Trenggono menjelaskan, impor garam juga merupakan strategi perang dagang internasional yang akan merusak kemandirian bangsa. Masyarakat juga, kata dia, dicuci otak agar lebih memilih barang impor daripada barang lokal.
“Kita itu dibrainwash, garam itu harus beryodium, harus begini, harus begitu. Lah, si Mbah-si Mbah kita dulu makan garam juga baik-baik saja kok. Jadi ini adalah sebuah perang dagang, perang dagang itu dimulai dari perang mindset, yang dihancurkan itu karakternya, maka karakter itu pula yang harus kita bangun,”paparnya.
Ia melanjutkan, harus ada pembangunan karakter bangsa yang cerdas ekonomi guna membangun pembelaan terhadap produk bangsa sendiri.
“Intinya mereka akan bilang, ‘tidak peduli garam beryodium, adanya garam hitam, garam kotor, ya itu yang saya makan’, maka otomatis impor itu tidak terjadi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap umat Islam lah yang mengawali kebangkitan ekonomi Indonesia dan spirit 212 adalah semangat yang akan menjiwai kebangkitan tersebut.
“Nah ini PR besar kita, tapi insyaaAllah pelan-pelan itu akan terjadi, spirit 212 muncul, spirit pembelaan muncul, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya, mudah-mudahan orang dan zaman yang bikin kita pusing ini, segera berakhir,” pungkasnya.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengecam sebuah surat kabar Saudi karena menggambarkan kelompok tersebut sebagai organisasi “teroris”, lansir Andolu Agency, Ahad (6/8/2017).
Harian Saudi Al-Riyadh menerbitkan sebuah laporan berita pada hari Jumat di mana ia menggambarkan Hamas sebagai organisasi “teroris”.
“Uraian ini menodai [citra] perlawanan heroik, yang merupakan ujung tombak dalam membela tujuan kita,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
“[Saudi Al-Riyadh] hanya melayani musuh Palestina, yang merupakan musuh utama bangsa Arab dan Islam,” tambahnya.
Kelompok Palestina tersebut menyerukan harian Saudi itu untuk membalikkan pendiriannya “yang bertentangan dengan sikap Arab Saudi, untuk membela rakyat Palestina dan perlawanan mereka”.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, terjebak dalam krisis antara Qatar dan empat negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang menuduh Doha mendukung terorisme.
Keempat negara – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain – telah memberlakukan blokade laut, darat dan udara di Qatar dan mengajukan daftar tuntutan ke Doha, termasuk penutupan televisi Al Jazeera, atau menghadapi sanksi lebih lanjut.
Qatar membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa blokade itu melanggar hukum internasional.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah telah membersihkan pasukan keamanan Myanmar yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran secara sistematis terhadap Muslim Rohingya, dengan menolak laporan PBB sebelumnya atas pelanggaran yang meluas selama tindakan keras baru-baru ini, lansir Aljazeera, Ahad (6/8/2017).
Komisi tersebut memeriksa kekerasan mematikan yang dimulai di negara bagian Rakhine di barat laut pada bulan Oktober tahun lalu setelah para pejuang Rohingya menewaskan sembilan polisi dalam serangan terkoordinasi terhadap pos-pos penjagaan perbatasan di dekat Bangladesh.
Dalam operasi militer berikutnya, pasukan Myanmar dilaporkan membunuh penduduk desa secara acak, memperkosa wanita Rohingya dan membakar lebih dari 1.000 rumah.
Anehnya, temuan komisi tersebut dikeluarkan saat pemerintah menolak mengizinkan misi tiga anggota PBB untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai apakah tindakan keamanan tersebut adalah “pembersihan etnis” minoritas Muslim Rohingya yang ditolak kewarganegaraan.
Memberikan kesimpulan mereka pada hari Ahad, komisi yang didukung negara tersebut mengungkapkan bahwa setiap “tindakan berlebihan” kemungkinan dilakukan oleh “anggota pasukan keamanan” peringkat rendah.
“Beberapa laporan insiden [pelecehan] tampaknya palsu … yang lain hanya memiliki sedikit bukti,” kata komisi tersebut dalam sebuah siaran pers.
Laporan tersebut juga membidik laporan rinci oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang dirilis pada bulan Februari tahun ini.
Laporan PBB mengatakan bahwa “sangat mungkin” kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan selama tindakan keras tersebut.
“Operasi pembersihan area kemungkinan menghasilkan ratusan kematian,” kantor hak asasi manusia PBB mengatakan.
Berdasarkan wawancara dengan 204 saksi (korban) yang melarikan diri ke Bangladesh, PBB mendapatkan keterangan dari warga Muslim Rohingya bahwa pasukan Myanmar memperkosa wanita Rohingya, membunuh anak-anak dan menyiksa pria dewasa.
Komisi pemerintah Budha tersebut membantah temuan PBB tersebut, dengan berdalih bahwa “tidak ada kasus semacam itu yang ditemukan” dalam pekerjaan mereka.
Laporan tersebut juga menuduh PBB bahwa laporan PBB tidak memiliki keseimbangan dan gagal untuk mengenali beratnya serangan yang diluncurkan pejuang Rohingya.
Komisi tersebut mengakui bahwa media asing dan LSM seharusnya diberi akses ke zona tersebut selama konflik untuk menghilangkan “kesalahpahaman”.
Pemerintah Myanmar menghadapi tekanan yang meningkat dari para aktivis hak asasi manusia untuk memberi izin masuk kepada penyelidik PBB ke negara bagian Rakhine.
Seharusnya Tim PBB akan memulai pekerjaannya bulan ini, namun pemerintah Aung San Suu Kyi menolak memberikan visa kepada mereka, dengan alasan bahwa hal itu akan “memperburuk” situasi di lapangan.
John Fisher, direktur Human Rights Watch Jenewa, mengatakan pada hari Kamis bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghadapi “taktik bullying Myanmar yang mengancam penolakan visa”.
“Pemberian izin masuk [bagi tim PBB] akan memberikan tanda bahwa Myanmar siap bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan kemanusian berat, dan mencegah kejahatan pada mas ayang akan datang oleh semua pihak terhadap konflik bersenjata Myanmar,” kata direktur HRC.
Muslim Rohingya dicerca di Myanmar dan banyak dipandang sebagai imigran ilegal oleh pemerintah Budha Myanmar.
Sekitar satu juta dari kaum Muslim tersebut dikepung ke zona perbatasan yang miskin di dekat Bangladesh, yang tetap dikurung dan diberlakukan jam malam oleh Militer Myanmar.
Pada hari Jumat, sampai dengan 50 “tembakan peringatan” diletupkan di sebuah desa Muslim Rohingya saat sebuah serangan.
Dalam insiden terpisah, mayat tiga pria dan tiga wanita yang membawa parang dan menderita luka tembak ditemukan di dekat kota Maungdaw di Rakhine pada hari Kamis.
Pekan lalu, tujuh pengikut Buddha ditemukan tewas di daerah konflik.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Israel siap-siap mencabut kredensial media wartawan Al Jazeera dan menutup kantor jaringan tersebut di Yerusalem, kata menteri komunikasi zionis tersebut.
Ayoub Kara membuat pengumuman pada hari Ahad (6/8/2017) saat konferensi pers di Yerusalem, di mana Al Jazeera dilarang hadir.
“Kami mengeluarkan keputusan kami mengikuti negara-negara Arab yang juga menutup kantor Al Jazeera dan melarang pekerjaan mereka,” kata Kara, menambahkan bahwa Al Jazeera digunakan oleh beberapa kelompok untuk “menghasut” kekerasan – sebuah tuduhan yang ditolak Al Jazeera.
Kara mengatakan dia mengharapkan parlemen Israel, Knesset, mempertimbangkan permintaannya di sesi berikutnya.
“Saya akan melalui mekanisme legislasi untuk menciptakan wewenang agar saya dapat bertindak dengan bebas, kami akan berusaha untuk mengakhirinya secepat mungkin.”
Jaringan media yang berbasis di Doha tersebut mengecam tindakan dari sebuah negara yang mengklaim sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah” tersebut.
“Al Jazeera menekankan bahwa mereka akan mengamati perkembangan yang mungkin terjadi dari keputusan Israel, dan akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Al Jazeera juga membantah tuduhan bahwa liputan tentang kerusuhan Masjid Al-Aqsha tidak profesional.
“Al Jazeera akan terus meliput kejadian-kejadian wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan-badan internasional, seperti Kantor Komunikasi Inggris (Office of Communications-Ofcom).”
Ayoub Kara
Namun kantor jaringan pan-Arab di wilayah Gaza Palestina dan kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki tidak akan terpengaruh oleh tindakan Israel saat ini.
Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel, yang juga dikenal sebagai Adalah, juga menantang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah Israel itu akan mendapat perhatian di hadapan Mahkamah Agung, serta “akan gagal dalam uji legalitas”.
Scott Heidler dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem pada hari Ahad, mengatakan bahwa permintaan untuk mencabut kredensial tersebut mencakup semua jurnalis Al Jazeera di saluran berbahasa Arab dan Inggris.
Tidak jelas kapan pemerintah akan bertindak atas permintaan tersebut.
Koresponden kami melaporkan bahwa Israel juga berusaha menghentikan transmisi kabel dan satelit Al Jazeera di negara tersebut.
Selama konferensi pers, Kara juga mengatakan bahwa kementerian dalam negeri juga akan terlibat dalam menutup kantor Al Jazeera di Yerusalem.
Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu telah mengancam untuk menutup operasi Al Jazeera di negara tersebut, menuduh Al Jazeera menghasut kekerasan terhadap Israel.
Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa langkah terbaru Israel menunjukkan “sinergi” “kediktatoran” di dunia Arab dan “kediktatoran pendudukan militer di Palestina”.
“Seolah menutup Al Jazeera akan mengurangi kekerasan, ketika semua orang tahu bahwa penindasan dan pendudukan militer, dan agresi adalah alasan kekerasan yang sebenarnya di wilayah ini. Sedangkan melaporkannya bukanlah sebuah kekerasan.”
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Rami Khouri dari Universitas Amerika di Beirut, mencela rencana tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan ini “sangat khas rezim” di wilayah tersebut.
“Rezim yang ingin mengendalikan kekuasaan hampir selalu mengejar dua target – media dan orang asing. Semua orang mengejar media.”
Aidan White, direktur Jaringan Jurnalisme Etis (the Ethical Journalism Network) yang berbasis di London, menyebut keputusan Israel tersebut sebagai “sebuah serangan frontal penuh” terhadap kebebasan pers.
“Ini adalah pernyataan yang mengejutkan, dan ini benar-benar meruntuhkan klaim Israel sebagai satu-satunya pelaku demokrasi di kawasan ini, karena sampai ke jantung salah satu lembaga demokrasi yang paling penting.
“Serangan terhadap Al Jazeera ini benar-benar sebuah serangan terhadap semua jurnalisme independen yang kritis.”
“Menyensor Al Jazeera atau menutup kantornya tidak akan membawa stabilitas untuk kawasan ini, namun akan benar-benar menempatkan Israel sebagai musuh kebebasan pers di kawasan ini,” kata Koordinator Program CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara Sherif Mansour dalam sebuah pernyataan.
“Israel harus meninggalkan rencana-rencana yang tidak demokratis ini dan mengizinkan Al Jazeera dan semua wartawannya untuk melapor bebas dari negara dan wilayah-wilayah yang didudukinya,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi dan Yordania sama-sama menutup biro Al Jazeera sebagai bagian dari serangan diplomatik dan ekonomi terkoordinasi melawan Qatar, tempat kantor pusat Al Jazeera Media Network berada.
Sinyal Al Jazeera juga telah diblokir di Uni Emirat Arab.
Mesir, yang juga merupakan bagian dari kelompok pemblokir, telah melarang Al Jazeera beberapa tahun lalu.
DOMPU (Jurnalislam.com) -Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar kegiatan khitanan massal, Ahad (06/08/2017) di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB.
Ketua AMM Kabupaten Dompu Ziadatul Ikhsan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi nilai sosial kemanusiaan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlayani.
“Ini adalah kegiatan perdana dari pada AMM, Walaupun AMM Belum bisa berbuat banyak, namun ini adalah langkah awal untuk berkhidmad untuk umat,” kata Ziadatul Ikhsan dalam sambutannya.
Selain Ziadatul, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ikhsan S.sos berharap agar aktivitas kemanusiaan dan sosial yang digelar elemen Muhamamdiyah terus dilanjutkan.
“Muhammadiyah di Kabupaten Dompu jangan kalah akses dan harus lebih eksis, sebab umat ini butuh keseriusan dari kita semua,” pungkasnya.
