AS Mohon kepada Turki untuk TIdak Lakukan Serangan

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis (18/1/2018) memohon kepada Turki untuk tidak melakukan tindakan apapun di Suriah utara, meminta Ankara tetap fokus memerangi kelompok Islamic State (IS) saja.

Dalam sebuah briefing media, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa AS tidak menginginkan Turki melakukan operasi militer di kota barat laut Afrin.

“Kami akan memanggil Turki untuk tidak melakukan tindakan semacam itu,” kata Nauert.

“Kami tidak ingin mereka terlibat dalam pertempuran tapi kami ingin mereka tetap fokus pada IS,” katanya, menggunakan akronim lain untuk IS.

Sebuah operasi di Afrin – sebuah wilayah yang berbatasan dengan provinsi Hatay dan Kilis di Turki – sangat diperkirakan akan terjadi setelah Operasi Perisai Euphrates tujuh bulan yang sukses di Suriah utara, yang berakhir pada bulan Maret 2017.

Gelar Operasi Militer Lawan AS, Rezim Suriah: Kami akan Tembak Jatuh Jet Tempur Turki

Rezim Syiah Bashar al-Assad menyerahkan Afrin ke PYD/PKK tanpa pertempuran, dan saat ini ada sekitar 8.000-10.000 teroris PYD di wilayah tersebut, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Anadolu Agency.

Setelah Turki memperingatkan kehadiran mereka di Afrin, kelompok teror PYD sekarang bersembunyi di tempat penampungan dan bunker di daerah pemukiman di sana.

PYD/PKK adalah cabang Suriah dari kelompok teroris PKK, yang telah ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan UE.

Sejak pertengahan 1980an, PKK telah melancarkan serangan teror yang luas melawan negara Turki di mana diperkirakan 40.000 orang telah terbunuh.

Gelar Operasi Militer Lawan AS, Rezim Suriah: Kami akan Tembak Jatuh Jet Tempur Turki

DAMASKUS (Jurnalislam.com) – Suriah pada hari Kamis (18/01/2018) mengancam untuk “menghancurkan” pesawat tempur Turki yang terbang ke wilayahnya saat Ankara bersiap meluncurkan sebuah operasi militer lintas batas untuk melenyapkan pasukan Kurdi bentukan Amerika Serikat yang disebut sebagai “teroris”.

Pejabat Turki telah berulang kali berjanji akan menyerang milisi Suriah-Kurdi yang dikenal sebagai YPG setiap saat di wilayah Afrin di utara Suriah, dekat perbatasan dengan Turki.

Langkah tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat mengumumkan pekan ini bahwa pihaknya akan melatih Pasukan Demokratik yang didominasi YPG untuk menjadi bagian dari “pasukan perbatasan” berkekuatan 30.000 – sebuah pernyataan yang menurut Sekretaris Negara AS Rex Tillerson pada hari Kamis “misportrayed (disalahartikan)”.

Pemimpin Militer: Turki akan Ambil Langkah Cepat Hadapi Serangan Teroris Bentukan AS

Pemerintah Suriah memperingatkan Turki bahwa pihaknya akan menembak jatuh jet tempur dan pesawat pembom Turki yang terbang ke wilayah udaranya.

“Kami memperingatkan bahwa Angkatan Udara Suriah siap menghancurkan target udara Turki di langit Suriah,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Faisal Mekdad seperti dikutip oleh kantor berita resmi SANA.

“Kami memperingatkan para pemimpin Turki bahwa jika mereka mulai berperang di wilayah Afrin akan dilihat sebagai agresi oleh tentara Turki melawan kedaulatan Suriah.”

Mekdad menambahkan serangan militer ke Afrin “tidak akan menjadi sebuah piknik” bagi Turki.

YPG menjadi kekuatan militer lapangan di Suriah yang disukai Amerika Serikat, yang telah melatih, mempersenjatai, dan memasok mereka karena memerangi Islamic State (IS).

Milisi Kurdi sekarang menguasai hampir 25 persen wilayah Suriah.

Di Afrin, warga turun ke jalan untuk memprotes ancaman Turki, menurut foto yang diterbitkan oleh kantor berita Kurdi, Hawar.

AS Bentuk 30.000 Pasukan Teror di Suriah, Erdogan: Tenggelamkan!

Mereka melambaikan bendera YPG dan juga spanduk Abdullah Ocalan, pemimpin Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang, atau PKK. Turki mengatakan PKK dan YPG bekerja sama.

Membahas tindakan militer di Afrin, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pekan ini bahwa Turki harus “menggigit tentara teror ini sejak awal”.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada saluran berita CNN Turk pada hari Kamis bahwa pihaknya harus mengambil tindakan terhadap YPG.

“Turki terkena serangan setiap hari dari Afrin. Sesuai hukum internasional kita berhak membela diri dengan mengambil tindakan melawan kelompok teror yang mengepung kita di tiga sisi,” kata Cavusoglu.

Dia menambahkan: “Kami telah memberi tahu mereka [AS] bahwa kami akan melakukan intervensi di Afrin dan kami akan bertindak melawan ancaman terhadap kami darimanapun mereka datang, apakah dari sisi timur sungai Efrat, di Manbij atau di tempat lain.”

FPI Serukan Umat Islam Kawal Kasus Kriminalisasi Ustaz Zulkifli Muhammad Ali

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Bareskrim Mabes Polri menetapkan ustaz Zulkifli Muhammad Ali sebagai tersangka ucaran kebencian dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Front Pembela Islam (FPI) menyerukan agar umat Islam mengawal kasus kriminalisasi ustaz Zulkifli M Ali. Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis menyebut status tersangka tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kejahatan terhadap ulama yang memberikan selalu memberi peringatan tentang kondisi akhir zaman.

“Kami menyerukan kepada umat Islam untuk membela dan melindungi KH. Zulkifli Muhammad Ali dari kriminalisasi,” kata KH Shabri dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1/2017).

Hari ini juga, FPI menyerukan agar umat Islam hadir langsung dalam pemeriksaan ustaz Zulkifli. “Menyerukan kepada umat Islam untuk mengawal pemeriksaan KH. Zulkifli Muhammad Ali pada hari Kami 1l8 Januari 2018. dengan memulai Sholat Zhuhur bersama di Masjid Al-Makmur Tanah Abang untuk kemudian bersama mendampingi KH. Zulkiili Muhammad Ali ke proses penyidikan,” pungkasnya.

Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Tersangka, FPI: Stop Kriminalisasi Ulama!

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Bareskrim Mabes Polri menetapkan ustaz Zulkifli Muhammad Ali sebagai tersangka ucaran kebencian dan dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menanggapi penetapan tersangka, Front Pembela Islam (FPI) menegaskan polisi telah melakukan kriminalisasi ulama. “Status Tersangka tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kejahatan terhadap ulama yang memberikan selalu memberi peringatan tentang kondisi akhir zaman,” kata Ketua Umum FPI KH Ahmad Shabri Lubis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/1/2018).

Karenanya, FPI meminta agar kriminalisasi ulama segera dihentikan. “Meminta kepada pihak yang menjadikan tersangka untuk segera menghentikan kejahatan dan kriminalisasi terhadap ulama,” tambahnya.

Sebab, kata KH Ahmad Shabri Lubis, seorang ulama menyampaikan materi ajaran Islam merupakan bagian dari dakwah yang tidak boleh dikriminalisasi.

“Materi ceramah yang dijadikan dalih untuk mengkriminalisasi KH. Zulkifli Muhammad Ali sepenuhnya adalah bentuk peringatan terhadap umat Islam dalam menghadapi fitnah akhir zaman. sama sekali bukan ujaran kebencian atau bentuk diskriminasi atau kejahatan lainnya,” pungkasnya.

Kapal Kemanusiaan ACT Siap Layarkan 10.000 Ton Beras ke Palestina

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Keputusan sepihak AS terkait pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem atau Al-Quds memantik kembali krisis Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama lima dekade. Reaksi protes maupun kecaman secara keras dilayangkan oleh warga Palestina dan dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut juga memicu konsolidasi filantropi yang kuat dari rakyat Indonesia.

Bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT), empati dan kepedulian bangsa Indonesia untuk Palestina kembali disalurkan. Bantuan kemanusiaan yang lebih masif berupa 10.000 ton beras untuk warga Palestina segera dilayarkan melalui Program Kapal Kemanusiaan. Tidak hanya beras, bantuan pangan lain seperti gula dan tepung juga turut diangkut oleh Kapal Kemanusiaan Palestina.

Bantuan pangan menjadi prioritas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pasalnya, pangan menjadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan mendesak oleh warga Palestina. Seperti yang diketahui sebelumnya, pasang-surut tindakan represif sepihak Israel baik langsung maupun melalui lobi zionisme, dari tahun ke tahun semakin memperburuk kondisi warga Palestina. Tak hanya di Yerusalem Timur, tapi juga di Gaza. Berpuluh tahun, meski berada di Tanah Air nya sendiri, mereka hidup dalam serba keterbatasan.

Populasi Gaza yang saat ini berkisar kurang dari 2 juta jiwa, lebih dari 80% warganya hidup dalam kesulitan ekonomi, sosial termasuk pangan. Sejauh ini mereka hidup serba terbatas dan mengandalkan bantuan dari dunia luar. Hingga kini, ada lebih 200.000 keluarga di Gaza yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Diperkirakan volume 10.000 ton bantuan pangan tersebut mampu memberi dukungan logistik bagi warga Palestina yang membutuhkan.

Presiden ACT Ahyudin menyampaikan, Kapal Kemanusiaan Palestina (KKP) merupakan sekuel kolaboratif masyarakat, pelaku usaha, dan relawan kemanusiaan. Seperti dua Kapal Kemanusiaan yang telah mengirimkan bantuan pangan untuk korban kelaparan di Afrika dan pengungsi Rohingya di Bangladesh, KKP melibatkan ikhtiar besar bangsa Indonesia.

Yang membuatnya berbeda dari proyek KK sebelumnya, KKP telah membangkitkan kepedulian global. Sejauh ini, beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara telah menyatakan komitmennya untuk ikut mendukung proyek ini. Hal ini membuktikan bahwa kebangkitan filantropi global telah bersatu untuk mengatasi problem Palestina.

“KKP juga menjadi piranti pemersatu bangsa-bangsa merdeka, bangsa-bangsa berdaulat, untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Ada spirit kemerdekaan untuk Palestina di setiap kepal beras yang dikapalkan ke Palestina. KKP, pembawa pesan dunia untuk kemerdekaan Palestina, sarana mengekspresikan kolaborasi untuk kemerdekaan,” tegas Ahyudin dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Jurnalislam.com.

Insya Allah, KKP akan diberangkatkan pada 21 Februari (21/2) mendatang. Insan Nurrohman selaku Vice President ACT memaparkan, KKP akan membawa 10.000 ton bantuan pangan tersebut secara bertahap dalam rentang 6 bulan ke depan. Bantuan ini diperkirakan akan masuk melalui Gaza, termasuk opsi tambahan melalui wilayah Tepi Barat atau Yerusalem.

“KKP akan kembali menggandeng Samudera Indonesia sebagai mitra pelayaran proyek kemanusiaan besar ini. Opsi-opsi jalur pelayaran dan jalur distribusi tengah dimatangkan, bersaman dengan beberapa inisiasi audiensi dengan Kedutaan Besar Mesir dan Palestina di Indonesia,” jelas Insan.

Sebelum memberangkatkan Kapal Kemanusiaan yang mengangkut 10.000 ton bantuan pangan, ACT telah terlebih dahulu menyalurkan bantuan langsung kepada warga Palestina yang tak lelahnya membela Tanah Air mereka. Selama lebih dari sebulan, amanah kepedulian masyarakat Indonesia terus disalurkan dalam bentuk Dapur Umum di beberapa wilayah di Palestina, layanan medis gratis serta bantuan air bersih di Gaza.

Begini Kabar Terakhir Ahed Tamimi dalam Pengadilan Militer Israel

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pengadilan zionis telah memutuskan untuk mempertahankan seorang aktivis remaja Palestina terkemuka dan ibunya ditahan sampai akhir persidangan mereka, Aljazeera melaporkan Rabu (17/1/2018).

Ahed Tamimi, 16, ditahan bulan lalu dalam sebuah serangan malam di rumahnya di desa Nabi Saleh di Tepi Barat yang diduduki setelah sebuah video menayangkan remaja itu menampar dan memukul tentara Israel menjadi viral. Sebelumnya, sepupunya yang berusia 15 tahun terluka parah setelah pasukan Israel menembaknya dengan peluru karet.

Ibunya, Nariman, dan sepupunya yang berusia 20 tahun, Nour, ditangkap segera setelahnya.

Sebelumnya pada bulan Januari, Ahed didakwa atas 12 tuduhan, termasuk dugaan serangan, “hasutan” dan aksi pelemparan batu di masa lalu. Nariman juga didakwa atas tuduhan penyerangan dan “hasutan” karena mengupload video di media sosial.

Nour dituduh melakukan penyerangan terhadap seorang tentara dan mencampuri tugas seorang tentara. Namun, sejak saat itu dia dibebaskan dengan jaminan.

Sidang Ahed berikutnya adalah pada tanggal 31 Januari, pada saat dia berusia 17 tahun. Sesi pengadilan Nariman dan Nour berikutnya akan dimulai pada bulan Februari.

Berbicara kepada Al Jazeera dari pengadilan banding militer di pusat penahanan Ofer Israel, Gabi Laski, pengacara Ahed dan Nariman, mengatakan bahwa dia tidak tahu berapa lama pengadilan mereka akan berlangsung.

Inilah Mussab Tamimi Saudara dari Ahed Tamimi, Remaja Palestina yang Pertama Gugur di 2018

Keluarga Tamimi adalah aktivis terkenal di Nabi Saleh, dan telah memimpin perlawanan non-kekerasan di desa itu selama hampir satu dekade.

Bassem Tamimi, ayah Ahed, telah ditangkap beberapa kali oleh pasukan penjajah Israel dan telah menghabiskan sedikitnya empat tahun penjara. Nariman juga telah ditahan lima kali sebelum penahanan terakhirnya.

Berbicara kepada Al Jazeera, dia mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan akan ada keadilan dari sistem hukum zionis.

“Sistem ini dibentuk untuk menindas warga Palestina,” katanya.

“Tidak ada yang terkejut saat mereka menghukum Ahed ke penjara. Ini adalah tujuan Israel: menghancurkan masa kecil warga Palestina.”

Menurut kelompok hak asasi manusia, warga Palestina menghadapi peningkatan hukuman hampir 100 persen di pengadilan militer Israel, sementara seorang warga Palestina yang mengajukan tutntutan kepada polisi Israel hanya memiliki 1,9 persen kemungkinan pelaku dari Israel akan dipidana.

Sebagian tuduhan atas Ahed merujuk pada saat ia memaki tentara penjajah Israel – dia diduga mengatakan ke tentara zionis dengan sebutan; “pembunuh anak,” “Nazi” dan “pencuri” selama pertikaian.

Tuduhan ini “menyoroti bahwa proses pengadilan ini tidak ada hubungannya dengan pencarian keadilan atau penegakan hukum mereka”, Mariam Barghouti, seorang wartawan lokal dan aktivis mengatakan kepada Al Jazeera.

“Pengadilan ini hanya tentang menargetkan gadis berusia 16 tahun yang vokal saat pasukan penjajah Israel berusaha untuk menenangkan penduduk Palestina.”

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang menjatuhkan anak-anak di pengadilan militer, menurut kelompok hak asasi manusia Pertahanan untuk Anak-anak Internasional – Palestina (the Defense for Children International – Palestine-DCIP).

Sejak Awal 2016 Pasukan Zionis Telah Menahan 1000 Anak Palestina di Bawah Umur

Meskipun Ahed menghadapi pengadilan militer Israel, para pemukim Israel di pemukiman Halamish ilegal yang berdekatan dengan rumahnya diadili di pengadilan sipil khusus warga Israel – menunjukkan sistem hukum ganda Israel untuk warga Israel dan Palestina.

“Kasus Ahed menyoroti perbedaan antara pemuda pemukim dan pemuda Palestina, dan bagaimana mereka hidup di bawah realitas hukum yang berbeda hanya karena kebangsaan mereka,” kata Laski, pengacara Ahed kepada Al Jazeera.

Menurut Bill Van Esveld, seorang peneliti senior di Human Rights Watch, pengadilan sipil Israel menolak jaminan bagi anak-anak Israel hanya dalam 18 persen kasus. Sebaliknya, pengadilan militer Israel menolak jaminan bagi anak-anak Palestina dalam 70 persen kasus.

Barghouti mencatat bahwa perbedaan antara hukuman terhadap orang Israel dan Palestina ini adalah “simbol negara apartheid”.

Tapi Barghouti dengan cepat menunjukkan bahwa “keseluruhan sistem pengadilan adalah lelucon”, terlepas dari perbedaan hukuman. “Sejak awal ini bukanlah sistem hukum yang sah,” katanya.

Menurut kelompok hak asasi manusia Palestina Addameer, 350 anak Palestina di bawah umur ditahan di penjara Israel pada Desember. DCIP telah melaporkan bahwa sedikitnya 8.000 anak-anak Palestina telah ditangkap dan diadili di pengadilan militer Israel sejak tahun 2000.

Dihadiri Dewan Gereja Dunia, OKI Kembali Gelar Konferensi Internasional Bahas Yerusalem

KAIRO (Jurnalislam.com) – Sebuah konferensi internasional mengenai Yerusalem dimulai di Mesir pada hari Rabu (17/1/2018) di tengah kecaman dunia Muslim atas keputusan AS bulan lalu untuk mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.

Pejabat dan tokoh dari sekitar 86 negara menghadiri konferensi tersebut, yang diselenggarakan oleh Al-Azhar Al-Sharif, tempat belajar tertinggi di dunia Muslim Sunni, lansir World Bulletin.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, kepala Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Dunia Pendeta Olav Fykse Tveit hadir di antara para hadirin di acara tersebut.

Konferensi dua hari tersebut akan membahas cara memberikan dukungan untuk melestarikan identitas Palestina dan Arab di kota suci tersebut.

OKI Deklarasikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina

Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump secara nyeleneh mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan relokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.

Pergeseran kebijakan AS memicu kecaman di dunia Arab dan Muslim dan gelombang protes di tanah Palestina dan dunia yang menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas di Palestina.

Tak lama setelah keputusan AS, imam besar Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb menyerukan diadakannya konferensi internasional untuk membahas cara-cara mempertahankan kota suci.

Pada bulan yang sama, Turki menyelenggarakan pertemuan puncak OKTO yang luar biasa, yang meminta negara-negara dunia untuk mengajui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang diduduki oleh Israel sejak 1967 – pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina merdeka.

Kelompok Oposisi Bergabung, Ribuan Orang Demo Pemerintah Pakistan

Islamabad (Jurnalislam.com) – Dalam persatuan yang jarang terjadi, kelompok oposisi besar di Pakistan berhasil membawa ribuan orang ke jalan-jalan di Lahore dalam sebuah demonstrasi besar-besaran untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah negara tersebut.

Demonstrasi hari Rabu (17/1/2018) di kota timur, yang dianggap sebagai pusat perhatian politik partai PML-N yang berkuasa, diserukan oleh Tahir-ul-Qadri, seorang ulama dan pendiri Awami Tehreek Pakistan (PAT), lansir Aljazeera.

Tokoh senior dari partai oposisi PPP dan PTI, dua kekuatan politik utama yang menandingi PML-N, juga bergabung, begitu pula politisi yang mewakili kelompok lain.

Qadri menyerukan demonstrasi tersebut dengan meminta secara eksplisit agar Shahbaz Sharif, menteri utama provinsi Punjab, mengundurkan diri, menyusul dikeluarkannya sebuah laporan penyelidikan yang melibatkan pemerintahnya dalam pembunuhan 14 pekerja politik cendekiawan kurang dari empat tahun yang lalu.

Shahbaz adalah adik Nawaz Sharif, yang memimpin partai PML-N dan diturunkan dari jabatan perdana menteri pada akhir Juli oleh Mahkamah Agung Pakistan, atas tuduhan korupsi. Partai Sharif masih mengalami tekanan sejak saat itu, dengan beberapa anggota keluarga menghadapi kasus korupsi.

Pekerja politik Qadri ditembak mati di luar markas politiknya di Lahore, setelah polisi melepaskan tembakan ke arah mereka karena menolak usaha untuk membongkar penghalang yang didirikan di luar gedung tersebut.

Pakistan Gelar Rapat Darurat Setelah 6 Tewas dalam Bentrokan dengan Gerakan Pembela Rasulullah

Pada bulan Desember, laporan komisi tersebut dipublikasikan setelah Pengadilan Tinggi Lahore memerintahkan pihak berwenang untuk membebaskannya.

Penyelidikan, yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi tersebut, berpendapat bahwa pihak berwenang telah bertindak dengan kekuatan yang tidak proporsional dengan cara yang direncanakan, dan pejabat tersebut dengan sengaja menahan informasi tentang siapa yang memerintahkan mereka untuk menembak.

Saat demonstrasi pada hari Rabu, Qadri bergabung dengan, antara lain, koordinator ketua PPP dan mantan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, serta pemimpin oposisi PTI Imran Khan.

“Pertunjukan kekuatan politik ini adalah ilustrasi bukan kekuatan saya, tapi kekuatan para martir Model Town,” kata Qadri, berbicara kepada orang banyak.

“Semua kepemimpinan partai politik dan agama bergabung di sini … untuk membantu kaum tertindas.”

Namu aksi persatuan tersebut agak rusak oleh penolakan Zardari dan Khan untuk berbagi panggung satu sama lain. Akibatnya, Zardari sempat berbicara kepada kerumunan dan pergi tak lama kemudian, lalu Khan kemudian tiba di tempat demonstrasi.

Perginya Zardari membuat banyak pendukung PPP meninggalkan demonstrasi tersebut. Pendukung PAT Qadri, PTI Khan dan PML-Q, Sunni Tehreek dan partai lainnya tetap ada.

Perbedaan antara PPP dan PTI menunjukkan tidak akan ada aliansi besar antara partai oposisi untuk menggulingkan pemerintah.

PML-N, yang terpilih pada 2013, menegaskan akan menyelesaikan masa jabatannya pada pertengahan 2018 dan mengadakan pemilihan umum tepat waktu.

“Pada tahun 2018, hanya orang-orang yang memilih suara yang akan berkuasa,” Marriyum Aurangzeb, menteri informasi negara tersebut, mengatakan kepada wartawan di ibukota, Islamabad, Rabu pagi.

Qadri dan Khan telah memimpin seruan agar pemerintah mengundurkan diri di masa lalu. Pada tahun 2014, mereka mengadakan pertemuan gabungan di luar parlemen yang berlangsung selama empat bulan dan membuat sebagian pemerintah Islamabad macet.

Kedzaliman Merajalela, Ansharusyariah: Negeri Ini Menuju Era Kegelapan

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, negeri ini sedang dibawa kepada era kegelapan dengan merajalelanya kedzaliman terhadap umat Islam. Ustadz Iim, sapaannya, menyinggung kedzaliman penguasa kepada umat Islam khususnya para ulama.

“Apa yang terjadi pada ustadz Alfian dan Ustadz Zulkifli hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak kedzaliman yang terjadi di negeri ini,” katanya kepada Jurnalislam.com melalui sambungan telepon, Kamis (18/1/2018).

Ia mengutip sabda Nabi Muhammad Shallallohu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kedzaliman adalah kegelapan. Maksudnya, lanjut dia, negeri ini akan diisi oleh orang-orang yang buta kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya.

“Maka jika sudah seperti itu masyarakat ini akan menjadi seperti penghuni rimba, siapa yang kuat dia akan memukul yang lemah dan yang lemah akan selalu menjadi target untuk didzalimi,” paparnya.

Ia juga mengingatkan akan musibah yang akan menimpa jika masyarakat membiarkan kedzaliman penguasa yang dinilainya telah dilakukan dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wata’ala berfirman, “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (QS. Al Anfaal (8): 25)

“Semua penghuni negeri ini akan tertimpa bencana tersebut jika tidak bernahi munkar (mencegah kemunkaran) dan melakukan perlawanan terhadap kedzaliman tersebut,” tegasnya.

Ustadz Iim mengimbau umat untuk bermuhasabah atas segala yang terjadi di negeri ini dengan berupaya untuk mengembalikan hak Allah Subhanahu wata’ala sebagai pengatur manusia.

“Apabila negeri ini tidak diarahkan untuk berhukum dengan hukum Allah SWT maka tidak mungkin negeri akan sampai pada titik keadilan yang sebenarnya,” terangnya.

“Karena berjuang menegakkan hukum Allah itu adalah ibadah bagi umat Islam, maka jangan sampai umat Islam meninggalkan perjuangan ini. Allah SWT yang akan menolong kita, Allah yang menjadi sandaran kita,” sambungnya.

Pemimpin Militer: Turki akan Ambil Langkah Cepat Hadapi Serangan Teroris Bentukan AS

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pemimpin sipil dan militer Turki mengatakan pada hari Rabu (17/1/2018) bahwa pihaknya akan mengambil langkah ‘segera’ dan ‘tegas’ untuk melindungi negara dari ancaman yang berasal dari Suriah barat.

“Langkah-langkah yang diperlukan akan segera dilakukan dengan segera dan tegas untuk mengalahkan ancaman terhadap Turki dari Suriah barat pada tahap pertama,” kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional di ibukota Ankara, Anadolu Agency.

Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, berlangsung lebih dari 4 jam.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan akan diambil untuk menjamin kehidupan dan hak milik masyarakat setempat, dan memperkuat perbatasan Turki dengan Suriah.

“Pembentukan koridor teror dan pembentukan tentara teroris melintasi perbatasan tidak akan diizinkan.”

AS Bentuk 30.000 Pasukan Teror di Suriah, Erdogan: Tenggelamkan!

Dewan tersebut menolak rencana AS untuk membentuk pasukan perbatasan berkekuatan 30.000 pasukan di Suriah, yang diawaki oleh SDF, sebuah kelompok yang didominasi oleh teroris PYD / PKK.

“Sangat disesalkan bahwa sebuah negara, yang merupakan bagian dari NATO dan merupakan sekutu kita dalam hubungan bilateral, menyatakan teroris sebagai mitranya dan memberi mereka senjata, tanpa mempedulikan keselamatan kita,” pernyataan tersebut menambahkan.

“Senjata, peralatan dan bahan yang diberikan kepada kelompok teroris PYD / PKK – YPG harus disita tanpa penundaan,” katanya, seraya menambahkan bahwa pertarungan melawan Daesh telah selesai dalam skala besar.

PYD / PKK adalah cabang Suriah dari kelompok teroris PKK, yang telah ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh Turki dan UE.

Turki telah lama memprotes dukungan AS untuk PYD / PKK dan sayap militernya YPG, sementara Washington menyebutnya sebagai “sekutu yang andal” dalam perangnya melawan IS di Suriah.

Sejak pertengahan 1980an, PKK telah melancarkan serangan teror yang luas melawan negara Turki, di mana diperkirakan 40.000 orang telah terbunuh.