Bangladesh Serahkan 8.032 Warga Muslim Rohingya ke Myanmar

BANGLADESH (Jurnalislam.com) – Bangladesh pada hari Jumat (16/02/2018) menyerahkan daftar 8.032 warga Muslim Rohingya, yang mencakup 1.673 keluarga untuk dipulangkan ke Myanmar.

Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal mengumumkan penyerahan daftar tersebut dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan mitranya, Letnan Jenderal Kyaw Swe, lansir World Bulletin, Sabtu (17/2/2018).

“Pihak Myanmar telah menerima daftar tersebut, mereka telah merencanakan proses tiga tahap: membawa mereka [Rohingya] kembali, memastikan penghidupan mereka dan kemudian memberi mereka kewarganegaraan,” kata Kamal.

Sementara itu, pertemuan lain antara dua negara akan berlangsung di Myanmar pada 20 Februari untuk membahas kembalinya 6.000 warga Rohingya yang masih terdampar di perbatasan antara kedua negara.

Pengungsi Muslim Rohingya Belum Layak Kembali ke Myanmar, Ini Alasanya

Setelah pertemuan tiga setengah jam tersebut Kamal mengatakan kepada wartawan bahwa 1,1 juta warga Myanmar (Rohingya) sekarang berada di Bangladesh.

Delegasi Myanmar datang ke Dhaka pada hari Kamis untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Lebih dari 650.000 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus 2017 ketika pasukan Budha Myanmar melancarkan agresi militer terhadap kaum Muslim minoritas, menurut PBB.

Akhirnya AS Akui Militer Myanmar Lakukan Pembantaian atas Warga Muslim Rohingya

Sedikitnya 9.000 warga Muslim Rohingya tewas di negara bagian Rakhine dari 25 Agustus hingga 24 September, menurut Doctors Without Borders.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 12 Desember 2017, organisasi kemanusiaan global tersebut mengatakan bahwa 71,7 persen atau 6.700 kasus kematian warga Muslim Rohingya itu disebabkan oleh pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, pembakaran. Mereka termasuk 730 anak di bawah usia 5 tahun.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Ini Alasan Pemimpin Hamas Tolak Rencana Perdamaian AS “Deal of the Century”

GAZA (Jurnalislam.com) – Seorang pemimpin senior Hamas telah berjanji untuk membatalkan usulan rencana perdamaian yang tidak memenuhi tuntutan Palestina.

“Setiap proyek yang ditolak oleh rakyat Palestina tidak akan diteruskan,” kata Moussa Abu Marzouk di Twitter pada hari Sabtu (17/02/2018).

Dia mengomentari laporan media tentang “Deal of the Century” yang diusulkan AS, yang seolah-olah bertujuan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang berlangsung puluhan tahun padahal tidak.

Tolak Tawaran Perdamaian dari Trump, Palestina Tarik Utusannya di AS

Abu Marzouk mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak pernah bersatu dalam proyek apapun kecuali “bersatu melakukan perlawanan.”

“Deal of the Century” mengacu pada rencana AS untuk menyelesaikan perselisihan abadi Palestina-Israel secara permanen.

Bulan lalu, Anadolu Agency mengungkapkan rincian rencana tersebut, yang menyerukan untuk menggabungkan seluruh kota Yerusalem dan blok-blok permukiman besar ke Israel sebagai ganti didirikannya sebuah negara Palestina yang didemiliterisasi.

Rencana tersebut juga menyerukan agar 12.000 penghuni desa Abu Dis di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yerusalem, sebagai ibu kota sebuah negara Palestina masa depan, bukan Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967, yang diharapkan oleh rakyat Palestina sebagai ibukota negara Palestina.

AS Tawarkan Daerah Ini sebagai Pengganti Ibukota Palestina, Ini Kata Hamas

Rencana yang diusulkan tersebut juga menyerukan pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, menjaga wilayah perairan dan wilayah udara di bawah kendali Israel dan mencapai “solusi yang adil” terhadap isu pengungsi Palestina.

Rencana tersebut diluncurkan di tengah sebuah kecaman seluruh dunia mengenai keputusan nyeleneh Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

TGB Desak Pemerintah Segera Ungkap Kasus Serangan kepada Pemuka Agama

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mendesak pemerintah untuk segera mengungkap dalang di balik maraknya penyerangan terhadap ulama dan tokoh agama yang belakangan marak terjadi di Indonesia.

“Jadi kasus penganiayaan terhadap tokoh agama, terhadap kyai termasuk penyerangan di gereja yang di Jogja itu harus di tuntaskan pemerintah melalui penegak hukum,” katanya usai memberikan Tausiyah Di Ponpes Assalam Kartasura Sukoharjo, Sabtu (17/2/2018).

Menurut TGB Zainul sapaan karibnya, ulama dan tokoh agama merupakan salah satu bagian yang penting dalam kehidupan bernegara. Mereka adalah panutan, contoh, sekaligus sebagai motor penggerak dalam menjadikan bangsa yang beradab.

Untuk itu, TGB Zainul meminta negara melakukan perannya untuk melindungi semua anak bangsa terlebih para ulama dan tokoh agama.

“Tokoh agama butuh perlindungan spesial, karena mereka yang bergerak di grassroots memberikan pengayoman, memotivasi dan mengarahkan masyarakat untuk membangun bangsa,” tandasnya

Trump Kembali Larang Imigran Muslim Memasuki AS

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Upaya terakhir Presiden AS, Donald Trump, untuk membatasi imigrasi menghadapi kemunduran yudisial lain pada hari Kamis (15/2/2018) oleh sebuah pengadilan banding federal di Virginia, lansir Anadolu Agency Jumat (16/2/2018).

Dalam sebuah keputusan 9-4, pengadilan memutuskan bahwa larangan perjalanan yang ditetapkan Trump tidak konstitusional karena mendiskriminasikan Muslim.

Keputusan mayoritas tersebut mengutip berita Twitter Trump dan pernyataan publik lainnya sebagai bukti bahwa maksud “keamanan nasional” yang dinyatakan di balik alasan perintah eksekutif tersebut hanyalah semata-mata menutupi niat sebenarnya.

“Memeriksa pernyataan resmi Presiden Trump dan pejabat eksekutif lainnya, bersamaan dengan Proklamasi itu sendiri, kami menyimpulkan bahwa Proklamasi secara tidak konstitusional tercemar dengan animus terhadap Islam,” Hakim Ketua Roger Gregory menulis.

Amerika Tangkap 142.470 Imigran

Mereka yang mengajukan tuntutan eksekutif “menyodorkan bukti yang tak terbantahkan bahwa Presiden Amerika Serikat secara terbuka dan sering kali mengungkapkan keinginannya untuk melarang orang-orang yang beragama Islam memasuki Amerika Serikat,” Gregory menulis.

Versi larangan perjalanan terbaru melarang warga dari delapan negara – enam di antaranya mayoritas Muslim – memasuki AS. Larangan ini melarang imigrasi dari Chad, Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman serta Korea Utara dan Venezuela.

Mahkamah Agung diperkirakan akan mendengar argumen dalam kasus tersebut pada bulan April.

Cecillia Wang, wakil direktur hukum the American Civil Liberties Union, menyambut baik keputusan the Fourth Circuit Court tersebut.

“Upaya ilegal ketiga Presiden Trump untuk merendahkan dan mendiskriminasi kaum Muslimin melalui sebuah larangan imigrasi telah gagal lagi di pengadilan. Tidak mengherankan, Konstitusi melarang tindakan pemerintah memusuhi agama,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Warga New York Dukung Imigran Muslim dan Menentang Trump

Sebagai kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di Amerika, Trump berjanji untuk memberlakukan “penghentian total dan menyeluruh terhadap Muslim yang memasuki Amerika Serikat sampai perwakilan negara kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi.”

Sementara di kantor, dia mengeluarkan tiga upaya terpisah untuk memenuhi janji tersebut namun menghadapi kemunduran hukum berturut-turut.

Mahkamah Agung mengizinkan versi ketiga diberlakukan saat proses hukum masih berlanjut.

100.000 Warga AS Masuk Islam Pertahun, Muslim akan Menjadi Umat Terbesar di Amerika

1.551 Pasukan Dukungan Militer AS Tewas oleh Armada Perang Turki

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 1.551 pasukan PYD/PKK dukungan AS telah “dinetralisir” sejak awal Operation Olive Branch di wilayah Afrin barat laut Suriah, kata Staf Umum Turki dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (16/02/2018), lansir Anadolu Agency.

Otoritas Turki sering menggunakan kata “dinetralisir” dalam pernyataan mereka untuk menyiratkan teroris yang bersangkutan telah menyerah atau terbunuh atau tertangkap.

Ketika Hubungan AS dan Turki pada Titik Kritis

Pada 20 Januari, Turki meluncurkan Operation Olive Branch untuk membersihkan teroris PYD / PKK dan Daesh dari Afrin, Suriah barat laut.

Menurut Staf Umum Turki, operasi tersebut bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan dan wilayah Turki serta melindungi penduduk Suriah dari penindasan dan kekejaman teroris.

Begini Kata Sekjen NATO atas Operasi Militer Turki di Suriah

MUNICH (Jurnalislam.com) – NATO telah menyuarakan dukungan untuk operasi militer Turki melawan milisi bersenjata dukunganAS di wilayah Afrin, Suriah barat laut, namun mendesak agar operasi dilakukan secara “proporsional” dan “terukur.”

Berbicara dalam sebuah diskusi panel di the Munich Security Conference pada hari Jumat (16/02/2018), Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa konflik di Suriah menimbulkan ancaman keamanan bagi Ankara.

“Turki kami akui memiliki beberapa masalah keamanan, tidak ada sekutu NATO lainnya yang menderita lebih banyak serangan teroris daripada Turki, namun kami mengharapkan agar mereka mengatasi masalah ini secara proporsional dan terukur,” katanya kepada Anadolu Agency.

Gelar Operasi Militer di Suriah, Sekjen NATO: Turki Memiliki Hak

Stoltenberg mengucapkan terima kasih kepada Turki karena telah memberi tahu sekutu NATO tentang “Operation Olive Branch” yang sedang berlangsung melawan target PYD PKK teroris di Suriah barat laut.

Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

“Kami menyambut baik kenyataan bahwa Turki memberi tahu sekutu NATO mengenai operasi di Afrin, di mana beberapa sekutu menggarisbawahi pentingnya respon yang terukur dan proporsional,” katanya.

Pada 20 Januari, Turki meluncurkan Operation Olive Branch untuk mencegah “koridor teror” terbentuk di sepanjang perbatasannya.

Afrin – sebuah wilayah yang berbatasan dengan provinsi selatan Hatay dan Kilis di Turki – telah dikendalikan oleh kelompok teroris PYD/PKK sejak tahun 2012, ketika pasukan rezim Suriah mengundurkan diri dari daerah tersebut.

PKK, yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, dan Uni Eropa, melakukan kampanye teror melawan Turki selama lebih dari 30 tahun, menewaskan hampir 40.000 orang.

PM Turki: Penjaga Perbatasan NATO Tidak Bisa Diserahkan pada Kelompok Teror Bentukan AS

Mengomentari perkembangan terakhir di Irak dan Suriah, kepala NATO memuji dukungan Turki untuk koalisi global melawan kelompok Islamic State (IS), yang juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL.

“Turki telah menjadi anggota kunci koalisi itu,” katanya.

“Kemajuan yang telah kami buat dalam mengalahkan IS di Irak dan Suriah, tidak akan mungkin dicapai tanpa Turki sebagai pemain kunci,” tambahnya.

Stoltenberg menggarisbawahi bahwa Turki menyediakan infrastruktur penting, bandara dan banyak fasilitas lain yang penting bagi koalisi tersebut.

Ketika Hubungan AS dan Turki pada Titik Kritis

ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri AS mengakui bahwa hubungan negaranya dengan Turki berada “pada titik kritis,” karena rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu, menuntut agar Amerika Serikat “mengubah kata-kata menjadi tindakan” untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam berurusan dengan krisis Suriah.

Pada konferensi pers bersama di Ankara pada hari Jumat (16/02/2018), Rex Tillerson mengatakan bahwa aliansi AS-Turki “terlalu berharga” bagi kedua negara untuk tidak melakukan tindakan bersama, terutama mengenai perselisihan mereka mengenai dukungan militer AS terhadap milisi YPG Kurdi Suriah bersenjata, yang dianggap sebagai sebuah “kelompok teroris” oleh pemerintah Turki.

Berharap Turki Melunak dalam Operasi MIliter di Suriah, Sekneg AS Temui Erdogan di Ankara

“Kami bukan aliansi kenyamanan atau kepentingan sementara. Ini adalah aliansi teruji yang dibangun berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati,” kata Tillerson.

Berdiri di sebelah Tillerson, Cavusoglu mengatakan bahwa hubungan Turki dengan AS “berada pada tahap kritis”, dan kedua sekutu perlu memutuskan apakah “memperbaiki pagar, atau pergi ke arah yang berbeda.”

Cavusoglu mengatakan “beberapa janji” yang dibuat AS “tidak ditepati,” menyinggung tuntutan Turki agar YPG yang didukung AS meninggalkan kota Manbij di Suriah dan bergerak ke timur Sungai Efrat.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan AS-Turki, Cavusoglu mengumumkan bahwa kedua negara telah sepakat membentuk “mekanisme bersama” untuk menangani perselisihan dan untuk mengambil “tanggapan bersama.”

Tapi baik Cavusoglu maupun Tillerson tidak memberikan rincian tentang rencananya.

Perang kata-kata antara Turki dan AS meningkat sejak Turki melancarkan serangan militer ke wilayah Afrin di Suriah utara pada bulan Januari, dalam upaya untuk membasmi YPG.

Turki juga bereaksi dengan marah terhadap laporan bahwa AS ingin mempersenjatai sebanyak 30.000 tentara Kurdi di Manbij Suriah.

AS Bentuk 30.000 Pasukan Teror di Suriah, Erdogan: Tenggelamkan!

Operasi yang sedang berlangsung telah menyebabkan sedikitnya 30 tentara Turki dan lebih dari seribu pasukan YPG terbunuh, menurut laporan.

Awal pekan ini, Turki menuntut agar AS mengusir YPG dari koalisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Pemerintah Turki memandang YPG sebagai perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang telah melakukan perang selama puluhan tahun melawan Turki.

Awal bulan ini, Erdogan mengatakan AS mengirim timbunan ribuan senjata ke YPG di Suriah, sebuah laporan yang ditolak Tillerson pada hari Kamis.

Erdogan kemudian mengancam akan memberikan “tamparan Ottoman” – sebuah taktik yang digunakan oleh pasukan Ottoman di abad ke-17 yang, menurut legenda, bisa berakibat fatal – jika AS tidak menyingkir.

Lawan Pasukan AS di Manbij, Turki akan Gunakan Jurus Pasukan Elit Ottoman

Berbicara kepada Al Jazeera, Ibrahim Fraihat, seorang analis Timur Tengah di Institut Doha untuk Studi Pascasarjana, mengatakan bahwa Turki “sangat marah” atas kebijakan AS di Suriah.

Merefleksikan kemarahan Turki terhadap AS, ratusan demonstran bergerak melalui jalan-jalan di Ankara pada hari Jumat untuk memprotes kunjungan Tillerson dan menuntut agar AS memutuskan hubungan dengan YPG.

Jamal Elshayyal dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Ankara, mengatakan bahwa “sangat sulit untuk melihat” bagaimana kedua negara dapat mengatasi perbedaan mereka atas perselisihan YPG.

Sentimen Turki terhadap AS juga meningkat. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menemukan bahwa 79 persen warga Turki tidak menyukai pemerintah AS, dengan hanya 18 persen yang memiliki pandangan baik/menyukai.

Bahkan mengenai hubungan antar pribadi (people-to-people) 67 persen warga Turki memiliki pandangan bahwa orang Amerika adalah buruk.

JUMPA 2 DSKS : Pemuda Islam Siap Menjaga Agama dan Negara

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar Jambore Ukhuwah Mukhoyyam Pemuda Islam Surakarta (JUMPA) Jilid 2 di Bumi Perkemahan Camp Tawangmangu Resort, Karanganyar, Jum’at – Ahad, (16-18/2/2018).

Kegiatan yang diikuti 650 peserta dari 65 elemen umat Islam Soloraya ini digelar untuk mempererat ukhuwah sekaligus menguatkan peran pemuda dalam menjaga agama, ulama dan bangsa.

“Selain untuk melanjutkan agenda JUMPA pertama, merekatkan kembali ukhuwah para pemuda Islam. Para pemuda disini siap bela Islam dan jaga NKRI, yang memang sudah semestinya,” terang ketua panitia Habibanan kepada Jurnalislam.com di sela-sela kegiatan.

Sementara itu, ketua DSKS Ustaz Muinudinillah Basri menegaskan, para peserta yang mengikuti JUMPA 2 ini merupakan para pemuda yang mempunyai keimanan yang tinggi dan akhlak yang baik.

“Menujukan kedisiplinan, akhlak yang tinggi dan kesiapan untuk membela negara ini yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memang berdasarkan tauhid,” katanya saat memberikan sambutan dihadapan peserta.

Lebih lanjut, Ustadz Muin mengatakan, para pemuda yang hadir dalam kegiatan ini adalah para pemuda yang akan menjadi barisan terdepan dalam menjaga negeri ini dari penjajah asing dan aseng yang ingin menguasai negeri ini.

“Jumlah kali ini ingin menegaskan lagi bahwa kaum muslimin selalu berada dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam membela Islam, ulama dan agama Allah Subhanahu Wata’ala,” tandasnya.

 

Zionis Tambah Masa Tahanan Pemimpin Gerakan Islam Palestina 6 Bulan di Penjara Isolasi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pengadilan Sentral penjajah Israel di kota selatan Beersheba pada hari Kamis (15/2/2018) menyerang ikon perlawanan Palestina Syeikh Raed Salah dengan enam bulan tambahan masa tahanan penjara isolasi, menurut pengacara Salah, World Bulletin melaporkan.

Salah, pemimpin Islamic Movement yang dilarang penjajah Israel, telah menjalani enam bulan dalam isolasi.

“Pengadilan … hari ini menyetujui permintaan Otoritas Penjara Israel untuk memperpanjang kurungan isolasi Sheikh Salah selama enam bulan lagi,” pengacara Khaled Zbarqa mengatakan.

“Kami tidak melihat pembenaran atau alasan untuk memperpanjang kurungan isolasi kecuali untuk balas dendam, untuk menghukumnya karena kritiknya terhadap kebijakan Israel atas Yerusalem dan Al-Aqsha,” kata Zbarqa.

Pemimpin Gerakan Islam Palestina Dijebloskan ke Penjara Zionis

Menurut pengacara tersebut, Syeikh Salah – yang dilarang mengeluarkan pernyataan pers – mendengar keputusan pengadilan tersebut dengan senyum sinis.

Taleb Abu Arar, seorang anggota Arab dari Knesset (parlemen Israel) mengutuk keputusan pengadilan tersebut.

“Penangkapan dan pengurungan isolasi Salah secara keseluruhan bersifat politis,” kata Abu Arar dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Ujug-ujug Aparat Zionis Tangkap Tokoh Utama LSM Arab di Palestina

Musim panas yang lalu, polisi zionis Yahudi menangkap Salah dari rumahnya di kota Umm al-Fahm di Israel utara sebelum mengadili dia dengan tuduhan “menghasut kekerasan”.

Zionis secara resmi melarang Islamic Movement pada tahun 2015 karena diduga terlibat dalam “kegiatan anti-Israel.”