Surati Wali Kota, DSKS Minta Pembangunan Masjid Raya Sriwedari Ditunda

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Gedung Balaikota Surakarta guna memberikan surat Tadzkirah atau peringatan kepada Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Achmad Purnomo terkait pembangunan Masjid Raya Taman Sriwedari Surakarta, Kamis (19/7/2018) siang.

Surat peringatan dari DSKS tersebut, diterima oleh kepala Satpol PP Solo Sutardjo dan ketiga rekannya dikarenakan Walikota dan Wawali Surakarta yang berhalang hadir. Selanjutnya, mereka melakukan audensi di ruang rapat Sekda Notoprojo.

Dalam audensi tersebut, anggota divisi advokasi DSKS Endro Sudarsono mengatakan, bahwa peletakan batu pertama oleh Achmad Purnomo pada (5/2/2018) lalu dan dilanjutkan pembangunan di awal bulan Juli 2018 dilahan seluas 99.889 m persegi adalah sebuah perampasan hak milik karena lahan tersebut milik ahli waris RMT Wiryodiningrat.

“Jika kemudian pembangunannya tanpa seijin pemiliknya yakni ahli warisnya RMT Wiryodiningrat maka hal tersebut bisa disebut perampasan hak milik, pendzaliman terhadap warga dan berpotensi menimbulkan konflik di masa depan,” katanya kepada Jurnalislam.com usai audensi.

“Mengingat juga sengketa antara ahli waris dengan pemerintah kota Surakarta dinyatakan selesai hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) putusan PK MA nomor 478 PK/PDT/ 2015 tanggal 10 Februari 2016,” imbuh Endro.

Selain itu, Endro juga menjelaskan jika beberapa kali PN Surakarta telah melakukan panggilan aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi baik kepada pemerintah Kota Surakarta, penguasa keraton dan Yayasan Radya Pustaka. Untuk itu DSKS meminta agar pembangunan Masjid Raya tersebut ditunda atau dibatalkan.

“Secara prinsip DSKS mendukung pembangunan Masjid Raya Taman Siwedari Surakarta dengan syarat tidak boleh ada pihak manapun yang merasa dirugikan,” ujarnya.

Selain itu, DSKS meminta pembagunan Masjid tersebut dikarenakan ada motif politik dibelakangnya. “Bukanlah sekedar merealisasikan janji politik saat kampanye saja, namun pembangunan tempat ibadah adalah dimensi ibadah dan ketakwaan hamba kepada Allah,” pungkasnya.

Terlalu Dekat dengan Putin, Presiden AS Dikecam Keras Demokrat dan Republik

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pertemuan pertama presiden AS Donal Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Finlandia, telah menimbulkan kecaman keras baik dari Demokrat maupun Republik mengenai serangkaian komentar yang dikeluarkan Trump yang tampaknya menempatkannya terlalu dekat dengan Rusia, lansir Anadolu Agency, Kamis (19/7/2018).

Yang dipermasalahkan adalah komentarnya tentang dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Gedung Putih 2016 dan pujian awal untuk proposal pertukaran wawancara yang ditawarkan Putin.

Setelah Gedung Putih pada hari Rabu mengatakan Trump dan pejabat seniornya meninjau kembali ide tersebut, juru bicara Sarah Sanders mengatakan Trump “tidak setuju” dengan prakarsa “yang dibuat dengan tulus” oleh Putin.

Trump akan Undang Putin ke AS Bahas Terorisme, Nuklir juga Serangan Dunia Maya

Putin menawarkan untuk mengizinkan 12 perwira intelijen Rusia untuk diwawancarai dengan imbalan mengizinkan Moskow untuk mewawancarai pejabat Amerika yang dituduh melakukan berbagai kejahatan.

Ke-12 orang yang diduga mata-mata Rusia pekan lalu didakwa oleh juri agung AS atas tuduhan peretasan terkait kampanye presiden 2016. Mereka diduga adalah agen dari direktur utama intelijen Rusia, GRU.

Selama KTT, Trump menyebut proposal Putin sebagai “tawaran luar biasa” selama pertemuan puncak dengan Putin di Finlandia hingga menimbulkan kontroversi signifikan di negara asalnya.

Trump akan Undang Putin ke AS Bahas Terorisme, Nuklir juga Serangan Dunia Maya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke Washington pada musim gugur ini untuk putaran pembicaraan puncak lainnya.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan di Twitter bahwa Trump setuju dengan Putin “untuk mengadakan dialog tingkat kerja yang berkelanjutan” antara AS dan staf dewan keamanan Rusia, dan secara pribadi meminta penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, untuk mengundang pemimpin Rusia itu ke Washington.

Diskusi untuk pertemuan tersebut “sudah berjalan,” kata Sanders.

Tidak jelas kapan penawaran itu dibuat, atau apakah Putin telah menerimanya.

Putin Kepada Trump: Lupakan Perang Dingin, Mari Bekerja Sama

Pengumuman itu tampaknya mengejutkan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats dalam komentarnya selama pertemuan keamanan nasional di Aspen, Colorado.

“Oke, itu akan menjadi istimewa,” katanya setelah meminta moderator untuk mengulang pengumuman itu.

Trump pada Kamis pagi (19/7/2018) mengatakan dia menantikan pertemuan kedua dengan Putin setelah membual bahwa pertemuan pertama mereka di Helsinki, Finlandia “adalah sukses besar.”

Di antara isu-isu yang akan dibahas Trump dan Putin pada pertemuan mereka berikutnya adalah Ukraina, terorisme, proliferasi nuklir, serangan dunia maya, perdamaian Timur Tengah dan Korea Utara.

“Ada banyak jawaban, beberapa mudah dan sulit, untuk masalah-masalah ini … tetapi mereka semua dapat diselesaikan!” Trump berseru di Twitter.

Ternyata Pembantaian Muslim Rohingya Direncanakan Myanmar, Begini Laporannya

DHAKA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Myanmar ternyata membuat “persiapan besar-besaran dan sistematis” untuk menyerang warga sipil Rohingya selama beberapa pekan dan bulan sebelum pejuang Mulim Rohingya menyerang polisi pada Agustus 2017, kata kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Bangkok dalam laporan yang dirilis Kamis (19/7/2018).

Laporan Fortify Rights menemukan “alasan yang masuk akal” bahwa kejahatan terhadap warga Muslim Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berat, dan mengidentifikasi 22 pejabat militer dan polisi Myanmar yang mereka katakan harus diselidiki secara kriminal atas peran mereka dalam kekejaman tersebut.

Laporan itu juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (the International Criminal Court-ICC).

“Genosida tidak terjadi secara spontan,” kata Matthew Smith, CEO di Fortify Rights, lansir Anadolu Agency.

Inilah 3 Ancaman Besar Bagi Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh

“Impunitas atas kejahatan ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pelanggaran dan serangan di masa depan. Dunia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton genosida terjadinya lain, tetapi sekarang, itulah yang terjadi,” tambahnya.

Laporan itu mengatakan sedikitnya 27 batalion tentara Myanmar, termasuk hingga 11.000 tentara, bersama dengan sedikitnya tiga batalion polisi tempur dengan sekitar 900 personel polisi, terlibat dalam serangan di negara bagian Rakhine utara yang dimulai pada 25 Agustus 2017.

Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar
Foto satelit desa yang dibakar militer Myanmar

“Kejahatan ini tidak terjadi secara spontan atau sebagai peristiwa yang terpisah; mereka membutuhkan sumber daya dan keputusan dari orang-orang dalam posisi berkuasa,” kata laporan itu.

Laporan ini didasarkan pada investigasi selama 21 bulan, termasuk 254 wawancara, yang dilakukan oleh Fortify Rights di Myanmar dan Bangladesh.

Kelompok hak asasi juga mewawancarai saksi mata dan korban Rohingya, personil militer dan polisi Myanmar, pejabat militer dan pemerintah Bangladesh, dan anggota serta mantan anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kata laporan itu.

Mujahidin Myanmar Mulai Lakukan Perlawanan, Aung San Suu Kyi Ajak Damai

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri ke perbatasan Bangladesh setelah pasukan Myanmar memulai tindakan brutal terhadap kaum Muslim minoritas tersebut, menurut Amnesty International.

Sedikitnya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar dari 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh tindakan brutal tentara Myanmar. Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, mustilasi – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, pembakaran dan penghilangan yang dilakukan oleh tentara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Erdogan pada Putin: Jika Rezim Suriah Maju ke Idlib, Kesepatan Damai Batal

SURIAH (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengutuk serangan rezim Syiah Bashar al-Assad di Daraa dan Quneitra barat daya.

Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengenang kematian warga sipil di Daraa dan Quneitra dan mengatakan: “Kami sangat mengutuk dan mengecam serangan-serangan ini. Serangan-serangan ini menyabotase upaya Astana dan Jenewa dalam mengurangi kekerasan dan menemukan solusi politik terhadap krisis.”

“Kami tidak ingin skenario yang dialami di Ghouta Timur, Homs Utara dan sekarang di barat daya Suriah juga dialami di Idlib,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Aksoy juga mengingat percakapan telepon Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Rusia Vladimir Putin pada 14 Juli, mengatakan jika rezim maju menuju Idlib, kesepakatan Astana akan gugur.

Dia menekankan bahwa rezim berusaha mencari solusi krisis melalui cara militer dan mengatakan cara-cara seperti itu tidak akan mengarah pada “keputusan yang sah.”

Setelah Daraa Kini Nawa Dibombardir Rezim Syiah Assad

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad menindak keras para demonstran dengan keganasan militer yang tak terduga.

Setelah pembicaraan damai yang diadakan tahun lalu di Astana, Daraa dan Quneitra sama-sama ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi dilarang.

Pertemuan Astana berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada 30-31 Juli di Sochi Rusia, katanya dan menekankan bahwa membangun komite konstitusi di Suriah akan mempercepat proses Jenewa.

Turki Kecam Undang-undang Bangsa Yahudi Baru

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki pada hari Kamis (19/7/2018) mengecam undang-undang negara-bangsa Yahudi baru yang disahkan oleh Knesset Israel, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “mengabaikan” norma-norma hukum universal.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan: “Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini (Kamis) mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak warga Palestina.”

Pernyataan itu muncul setelah Knesset Israel pada hari Kamis mengeluarkan sebuah undang-undang yang menyatakan negara itu akan menjadi “negara-bangsa dari orang-orang Yahudi”.

Kecam Pembentukan Negara Zionis, Mantan PM Israel: Ini Pemerintah Nasionalis Gelap

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk undang-undang negara-bangsa Yahudi baru tersebut “kuno” dan “diskriminatif” karena menggambarkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri di Palestina hanya milik orang Yahudi.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang baru tersebut demi menjaga visi solusi dua negara.

Serangan Udara Israel Dibalas Tembakan Mortir dari Gaza

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Pihak-pihak yang tidak diketahui di Jalur Gaza menembakkan mortir ke arah pasukan militer Israel yang berpatroli di zona penyangga Gaza-Israel pada hari Kamis (19/7/2018), menurut tentara Israel.

Serangan itu tidak menimbulkan korban, kata tentara dalam sebuah pernyataan.

Namun kelompok-kelompok perlawanan Palestina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan mortir hari Kamis itu.

Tembakan artileri yang dilaporkan tersebut terjadi tak lama setelah seorang warga Palestina menjadi martir – dan tiga lainnya terluka – oleh serangan udara zionis di Jalur Gaza selatan.

Tanggapi Serangan Layang-layang Hamas, PM Zionis Siapkan Skenario Militer

Menurut koresponden Anadolu Agency yang bermarkas di daerah itu, sebuah pesawat tempur Israel pada Kamis sore menembakkan dua roket ke pos penjagaan di kota Rafah di Gaza selatan, menewaskan sedikitnya satu warga Palestina.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis Palestina di Gaza telah menerbangkan layang-layang dan balon pembakar di atas wilayah Israel sebagai bagian dari aksi unjuk rasa populer di sepanjang zona penyangga.

Menurut para pejabat Israel, senjata pembakar improvisasi tersebut telah menyebabkan sejumlah kebakaran di dalam wilayah Israel, menyebabkan kerusakan material yang signifikan – dalam beberapa kasus – tetapi tidak ada korban jiwa atau cedera.

Serangan Layang-layang Warga Gaza pada Lahan Pertanian, Rugikan Israel Us$ 2, 5 Juta

Karena aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga pertama kali dimulai pada 30 Maret, lebih dari 140 demonstran Palestina telah menjadi martir – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara penjajah Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk memberi jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi kantong pesisir dan merampas banyak barang kebutuhan pokok bagi kira-kira dua juta penduduknya.

Bisnis Properti di Jabar Masih Lesu

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Bisnis perumahan di Jabar saat ini pertumbuhannya masih melambat. Menurut Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Joko Suranto, pada kuartal pertama 2018, kinerja sektor perumahan di Jabar tercatat melambat yakni dari target Rp 13 triliun baru tercapai sekitar Rp 9 triliun.

Bahkan, menurut Joko, pihaknya mencatat terjadi anomali pada penjualan rumah bersubsidi (40 persen) dibawah hunian komersial (60 persen). Padahal biasanya, realisasi hunian komersial selalu di bawah rumah bersubsidi.

“REI meminta pemerintah tidak membuat kebijakan perumahan yang membingungkan pengusaha atau masyarakat yang mengakibatkan perlambatan sektor properti,” ujar Joko kepada wartawan di Bandung, usai acara Diskusi yang digelar REI Jabar, Kamis (19/7/2018).

Menurut Joko, melambatnya penjualan rumah di awal tahun juga tak lepas dari perubahan ketentuan yang tidak tersosialisasikan. Misalnya kewajiban mendaftar di Kementerian PUPR terhadap pengembangan yang menggunakan KPR. REI, sebenarnya mendukung ada perubahan ke arah lebih baik.

“Tapi jangan seketika dan mesti di sosialisasikan dulu. Karena bisnis tidak bisa langsung on off. Harus ada penyesuaian,” katanya.

Joko berharap, ke depan sektor properti di Jabar bisa kembali tumbuh. Ia berharap ada perbaikan daya beli masyarakat. Selain itu, hal yang berkaitan high cost ekonomi juga harus dipangkas. Agar ada kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

Sementara menurut Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar Sarwono, kebijakan DP 0 persen untuk rumah pertama cukup bagus. Karena akan mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Saat ini, kata dia, rumah paling banyak mendapat pendanaan perbankan adalah tipe 22 dan 70. Paling besar permintaannya ada di daerah Karawang. Sementara perbankan yang paling banyak menyalurkan KPR adalah BTN sebesar Rp 50 triliun dari total penyaluran KPR Rp 91 triliun.

“Kami berharap bank lain bisa meningkatkan kinerja KPR, tetapi tetap harus hati-hati. Karena kalau tidak didukung manajemen risiko yang baik akan berbahaya,” katanya.

 

Makin Terpuruk, Rupiah Meluncur ke 14.420 Per Dollar AS

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lagi-lagi rupiah makin terpuruk. Dipengaruhi faktor eksternal, mata Uang Garuda tak mampu menahan penguatan dollar Amerika Serikat (AS) hari ini, Kamis (19/7/2018).

Kurs rupiah antarbank yang tercatat di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) melemah ke Rp 14.418 per dollar AS. Sementara kemarin, pasangan dollar/rupiah sudah bertengger di 14.406 lansir Kontan.co.id.

Di pasar spot, rupiah merosot ke Rp 14.420 per dollar AS. Ini merupakan level terlemah rupiah sejak Juli 2015.

Dollar AS hari stabil di level yang cukup kuat. Dollar Index di pasar spot tercatat di level 95,05, berbanding kemarin 95,08. The Greenback makin bertenaga setelah Chairman Federal Reserve Jerome Powell kemarin mengumumkan masih berencana menaikkan bunga AS secara bertahap.

Rupiah juga masih bakal terdepresiasi, tertular kurs yuan, akibat isu perang dagang antara AS dan China. “Naiknya imbal hasi US treasury pasca pernyataan Powell kemungkinan turut mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut,” ujar Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail dalam riset hari ini.

Dia memprediksi, rupiah akan bergerak di kisaran Rp 14.400 -Rp 14.470 per dollar AS pada perdagangan hari ini.

Indef Kritisi Pemerintah Soal Standar Garis Kemiskinan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik(BPS) melaporkan bila garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3,63% dari sebelumnya Rp. 387.160 per kapita di bulan September 2017 menjadi Rp. 401.220 per kapita pada bulan Maret 2018.

Data tersebut menunjukkan bila masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan di atas batas garis kemiskinan per Maret 2018, membuat mereka tidak tergolong sebagai orang miskin.

Kenaikan angka garis kemiskinan ini, sebut BPS disebabkan oleh pengaruh harga dan perubahan pada komposisi komoditas yang dikonsumsi.

Standar BPS dalam menilai garis kemiskinan ini yang dikritisi oleh Pengamat Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati.

“Pertanyannya, ukuran BPS tersebut apakah cukup untuk memenuhi 2000 kalori per hari jika harga telur saja Rp.30.000/kg dan harga beras Rp. 12.000/kg. Tidak usah pakai indikator internasional yang US$ 2, pakai yang 2000 kalori/hari bagaimana?” terangnya saat ditemui usai diskusi publik di Jakarta, pada Rabu (18/7/2018).

Lebih lanjut, Enny juga menyoroti angka konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu indikator dalam efektivitas program pengentasan kemiskinan.

“Kalau jumlah orang miskin tidak bertambah mestinya daya beli masyarakat meningkat. Tapi pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita justru menurun,” kata Enny.

Untuk diketahui, berdasarkan rilis BPS, konsumsi rumah tangga sepanjang kuartal I 2018 tercatat tumbuh sebesar 4,95 persen(yoy). Angka tersebut naik tipis dibandingkan pertumbuhan pada kuartal I 2017 yang sebesar 4,94 persen.

Sementara, data pertumbuhan komponen itu sepanjang 2017 adalah 4,94 persen (kuartal I 2017), 4,95 persen (kuartal II 2017), 4,93 persen (kuartal III 2017), dan 4,97 persen (kuartal IV 2017).

Angka tersebut memang cenderung stagnan, padahal konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto sebesar 56,8 dari total perekonomian negara.

Hal lain yang Enny kemukakan adalah besarnya alokasi dana yang digelontorkan oleh pemerintah belum signifikan mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Sebagai contoh di tahun 2017, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 228,2 trilyun dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang.

Capaian tersebut memang meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2016 yang sekitar 28 juta orang. Tetapi menurut Enny ada beberapa catatan.

“Dana yang dianggarkan di atas Rp. 100 trilyun dan hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1 juta, menurut saya very costly. Bandingkan dengan lembaga filantropis yang dananya hanya puluhan milyar tetapi dana bergulirnya sudah ribuan,” kata dia.

sumber: gatra.com