GAZA (Jurnalislam.com) – Pasukan Israel menghadang upaya kedelapan untuk mematahkan blokade Jalur Gaza dari laut pada hari Senin (17/9/2018).
Pada Senin sore, angkatan laut Israel, menembakkan peluru tajam, mencegat kapal-kapal yang telah berangkat dari pantai-pantai di Jalur Gaza utara menuju perbatasan maritim dengan Israel, menurut Gerakan Nasional untuk Memecahkan Pengepungan (the National Movement to Break the Siege), yang menyelenggarakan acara tersebut.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa 26 orang Palestina terluka oleh peluru tajam dan 69 lainnya terkena dampak gas air mata.
Adham Abu Salmiya, juru bicara organisasi, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa 40 perahu dan kapal berpartisipasi dalam acara tersebut. Puluhan warga Palestina juga ikut serta, tambahnya.
Upaya itu didahului oleh tujuh lainnya sejak 29 Mei.
Israel telah memberlakukan pengepungan di Jalur Gaza pada 2006 sejak Hamas terpilih untuk berkuasa setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina.
Tahun berikutnya, penjajah Israel memperketat blokade setelah Hamas mengendalikan Gaza.
Blokade penjajah Israel yang melumpuhkan telah memusnahkan perekonomian daerah kantong pesisir dan merampas banyak komoditas pokok bagi dua juta penduduknya.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki dan Rusia pada hari Senin (17/9/2018) setuju untuk mengubah provinsi barat laut Idlib menjadi zona demiliterisasi.
“Kami telah sepakat tentang pembentukan zona bebas senjata antara daerah yang dikuasai oposisi dan yang dikendalikan rezim [Assad],” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam konferensi pers dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin di kota pesisir Laut Hitam, Sochi, setelah pertemuan antara dua pemimpin tersebut.
Setelah konferensi pers, Ankara dan Moskow menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan stabilisasi situasi di zona de-eskalasi Idlib, di mana tindakan agresi dilarang.
“Saya percaya bahwa dengan memorandum ini, kami telah mencegah krisis kemanusiaan besar di Idlib,” kata Erdogan.
Putin mengatakan zona demiliterisasi akan menambah panjang antara 15 hingga 20 kilometer (9-12 mil) jauh ke dalam Idlib pada 15 Oktober.
Dia menambahkan bahwa pembentukan zona itu akan disertai dengan penarikan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Hayat Tharir al Sham (HTS).
Putin mengatakan semua senjata berat harus ditarik dari zona itu pada 10 Oktober, menurut proposal Erdogan. Ini termasuk tank, peluncur roket, senjata dan mortir dari semua kelompok oposisi.
Dia juga mengatakan Rusia dan Turki akan memulihkan rute transit antara Aleppo Suriah, Latakia, Hama pada akhir 2018.
Erdogan mengatakan Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di sepanjang perbatasan zona itu.
Dia menambahkan Turki akan memperkuat titik-titik observasi di zona de-eskalasi Idlib.
“Oposisi akan tetap berada di daerah-daerah yang sudah mereka duduki. Kami akan memastikan bahwa kelompok-kelompok radikal tidak akan beroperasi di daerah itu,” kata Erdogan.
Dia mengatakan Rusia akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi zona de-eskalasi di Idlib.
“Kami akan bersama-sama memastikan deteksi dan pencegahan provokasi dan pelanggaran pihak ketiga terhadap memorandum yang disepakati ini,” tambah Erdogan.
Putin mengatakan: “Rusia dan Turki menegaskan kembali tekad mereka untuk memerangi terorisme di Suriah dalam segala bentuknya. Pelaksanaan praktis dari langkah-langkah yang direncanakan akan memberikan dorongan tambahan untuk proses penyelesaian politik konflik Suriah, akan mempercepat kerja di platform Jenewa dan akan berkontribusi pada kembalinya perdamaian ke tanah Suriah.”
Presiden Rusia mengatakan bahwa pendekatan ini didukung oleh rezim Suriah. Dia mengatakan, konsultasi dengan Damaskus dapat diadakan dalam waktu dekat.
Erdogan juga mengatakan “sarang teror” di timur sungai Eufrat merupakan ancaman “terbesar” bagi masa depan Suriah.
“Struktur utama yang berusaha melawan integritas teritorial Suriah dan mengancam keamanan nasional Turki adalah PYD/YPG,” kata Erdogan, menambahkan “rawa teror” ini harus dikeringkan.
SEMARANG (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam Semarang (FUIS) mendatangi Masjid basis aliran Syiah yang berada di Jalan Raya Bom Lama, Semarang Utara untuk beraudiensi terkait perayaan tahunan Syiah, Senin (17/9/2018).
Sayangnya agenda tersebut tidak berjalan lancar, pihak panitia tidak mau menerima perwakilan dari FUIS, Masjid yang biasanya ramai pada malam hari itu terlihat sepi dan digembok rapat.
“Mereka tidak mau menerima, ini sebagai bukti mereka enggan untuk berdialog, padahal kami mengedepankan dialog dan komunikasi,” kata humas FUIS, Danang Setyadi dilokasi.
“Kalau kalian berada di jalan yang benar, mari kita dialog sehingga kedepannya ada komunikasi,” tambahnya.
Danang menegaskan, jika tidak ada dialog interaktif yang positif, agenda Asyuro syiah tersebut akan ditolak oleh sejumlah ormas Islam disetiap tahunnya.
“Kalau tiap tahun mereka mengadakan perayaan, maka kami tiap tahun akan menolak,” tegasnya
Dari hasil pantauan Jurnalislam, warga terlihat enggan dengan keberadaan Masjid Syiah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya warga sekitar yang melaksanakan ibadah sholat dimasjid tersebut.
Sebelumnya FUIS bersama Ormas Islam sudah melayangkan surat penolakan di Mapolda Jawatengah berkenaan adanya perayaan syiah yang akan dilaksanakan di Gedung MAC Majapahit kota semarang, pada 20 September 2018.
Penolakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Aqidah umat dari ajaran sesat Syiah.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO, JURNALISLAM.com – Perkembangan kasus pelaporan spanduk provokatif yang diduga milik Dewan Kehormatan DPRD Surakarta Maryuwono beberapa waktu yang lalu memasuki tahap pemanggilan saksi-saksi pelapor.
Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Solo, Dr Muhammad Taufiq Salah yang menjadi satu pelapor, memenuhi panggilan tim penyidik Polresta Surakarta pada Sabtu (15/9/2018).
Bertempat di ruang unit V kantor Satreskrim Polresta Surakarta, Taufiq mengaku dicerca 24 pertanyaan oleh tim penyidik terkait pelaporan spanduk bertuliskan Laskar Asubergambar kepala anjing itu.
Ditemui usai Jurnalislam.com, memberikan keterangan, Dr Taufiq mengatakan, sudah ada 2 saksi pelapor yang telah diperiksa.
“Sudah diperiksa 2 saksi pelapor dan akan kita tambahkan satu lagi atau barangkali 2, jadi 4. Dan ahli bahasa, yang sudah diperiksa saya dan pak Edi Lukito LUIS,” terangnya.
Taufiq menjelaskan, pihaknya telah melampirkan 34 saksi untuk kasus spanduk provokatif yang muncul sebelum Aksi Jalan Sehat Umat Islam di Bundaran Gladak pada Ahad (9/9/2018) lalu.
“Namun dari keseluruhan itu kita melampirkan 34 saksi, dan saya tadi ada 24 pertanyaan dan satu pernyataan dari saya, saya dari awal sudah ngomong kalau sudah selesai pertanyaan akan menyampaikan pernyataan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) akan fokus mengawal jalannya kasus ini agar pihak aparat dapat melakukan tugasnya secara tegas dan transparan.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – Maraknya persekusi terhadap sejumlah ulama, penceramah dan aktivis mahasiswa di Kota Solo sejumlah elemen masyarakat Solo mendeklarasikan Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) pada Sabtu (15/9/2018).
TARC merupakan gabungan dari berbagai profesi dan kalangan seperti advokat, ormas Islam, pondok pesantren, remaja masjid dan akademisi yang diketuai oleh pakar hukum Universitas Djuanda Bogor, Dr Muhammad Taufiq SH.
Taufiq menjelaskan, ada 4 hal yang akan dilakukan TARC dalam menjalankan tugasnya, diantaranya mendampingi dan mengadvokasi kelompok-kelompok yang rentan dipersekusi dari kalangan masyarakat, mahasiswa, penceramah dan tokoh agama.
“Mereka itu harus diadvokasi karena ketika terjadi negosiasi terhadap kepolisian itu harus hitam diatas putih, jadi tujuannya mendampingi dan mengawal proses perijinan,” katanya kepada Jurnalislam.com, Sabtu (15/9/2018).
Kedua, TARC akan mengadakan pelatihaan advokasi bagi para aktivis Islam. “Advokasinya yang sederhana saja, bagaimana kalau ada panggilan polisi, bagaimana kalau diperiksa polisi, bagaimana mengurus perijinan dan sebagainya,” sambungnya.
Ketiga, TARC akan mengadakan pendampingan langsung ketika terjadi kasus persekusi di lapangan. Ia mencontohkan kasus persekusi yang menimpa Gus Nur di Karanganyar beberapa waktu lalu.
“Itu saya mengatakan sudah terjadi tindak pidana karena pelemparan tersebut pasalnya 170 dan 351 itu pengeroyokan dan itu tidak boleh,” tegas Taufiq yang Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Solo ini.
“Yang keempat kita ingin menyampaikan kenapa sebutannya tim advokasi reaksi cepat, karena kita ingin meluruskan hal hal yang sebenarnya milik rakyat tapi dihegemoni atau dikuasai oleh institusi pemerintah dalam hal ini kepolisian, nah hal hal seperti itu nanti yang akan jadi agenda atau pekerjaan kita,” paparnya.
Taufiq juga menegaskan, pihaknya siap mendampingi mahasiswa yang akan melakukan aksi-aksi unjuk rasa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun untuk saat ini, lanjut Taufiq, TARC akan fokus untuk melakukan advokasi di wilayah Soloraya.
“Dan nanti yang terbaru tim advokasi reaksi cepat ini juga akan siap dan bersedia mendampingi mahasiswa, karena saya yakin dalam eskalasi kedepan, bulan Oktober sampai Desember itu akan terjadi aksi-aksi besar dan mereka butuh pendampingan,” pungkasnya.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis dan jurnalis di Myanmar telah bersatu melawan pemenjaraan dua wartawan kantor berita Reuters di tengah meningkatnya kecaman internasional atas ancaman untuk menekan kebebasan di negara Asia Tenggara.
Sedikitnya 100 demonstran, termasuk siswa sekolah menengah, pada hari Ahad (16/9/2018) berkumpul di pusat Yangon, kota terbesar Myanmar, meneriakkan slogan-slogan mengecam vonis bersalah terhadap wartawan Wa Lone dan Kyaw Soe Oo.
Pengunjuk rasa memegang poster-poster yang berisi pesan-pesan seperti “Pembunuhan bukan rahasia negara” dan “mengungkapkan kebenaran bukan kejahatan”, dan melepaskan balon hitam bergambar foto-foto dari dua wartawan yang dipenjara tersebut.
Kedua jurnalis itu dijatuhi hukuman awal bulan ini hingga tujuh tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang rahasia negara selama laporan mereka tentang pembantaian kaum minoritas Muslim Rohing.
Thar Lun Zaung Htet, seorang wartawan yang terlibat dalam pengorganisasian protes, mengatakan hukuman terhadap wartawan yang “hanya melakukan pekerjaan mereka” akan menghambat pelaporan di Myanmar.
“Kehilangan kebebasan pers berarti transisi demokrasi kami akan mundur,” katanya kepada Reuters.
Keputusan itu menyebabkan kegemparan dan kutukan internasional, dengan organisasi hak asasi manusia, PBB dan sejumlah pemerintahan menyerukan pembebasan wartawan.
“Kami sangat marah. Kami kecewa dengan pemerintahan baru. Sayang sekali,” kata aktivis Maung Saung Kha, 25, kepada kantor berita AFP.
Pemerintah sipil yang dipimpin oleh pemimpin de facto Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016 setelah kemenangan pemilihan besar-besaran setelah lebih dari 50 tahun pemerintahan dikuasai oleh tentara negara yang kuat.
Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 29, ditangkap pada bulan Desember saat menyelidiki pembunuhan di luar hukum oleh pasukan militer Myanmar terhadap 10 pria Rohingya selama penindasan militer tahun lalu terhadap minoritas Muslim yang teraniaya.
Insiden itu kemudian diakui oleh tentara.
Pada acara publik di Hanoi Kamis lalu, Aung San Suu Kyi tampaknya mendukung keputusan pengadilan dan menyangkal bahwa wartawan tersebut dipenjara karena jurnalisme mereka.
Sebagai tanggapan, enam organisasi wartawan Myanmar menerbitkan pernyataan langka pada hari Jumat mengatakan mereka “kecewa” dengan komentar Aung San Suu Kyi.
Jurnalis dan penulis di seluruh dunia juga mengangkat masalah ini ke media sosial guna memposting pesan solidaritas kepada wartawan yang dipenjara tersebut.
Penulis Margaret Atwood menyebut persidangan terhadap mereka sebagai “parodi keadilan” dalam sebuah posting di Twitter pada hari Ahad. Staf di majalah New Yorker, majalah Time dan situs web Pro Publica, serta editor di kota timur Bangladesh Chittagong juga memposting pesan yang menyerukan agar para wartawan itu segera dibebaskan.
Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, pada hari Kamis mendesak pemerintah Myanmar untuk membebaskan dua wartawan, mengatakan pengamat melihat persidangan mereka sebagai ujian untuk demokrasi di negara itu dan bahwa “sangat jelas bahwa mereka gagal melewati ujian.”
PBB mengatakan operasi pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, perkosaan dan pembakaran yang meluas memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Myanmar membantah tuduhan tersebut.
Para penyelidik PBB mengatakan, kekerasan itu sudah layak menuntut jenderal-jenderal tinggi sebagai tindkan genosida atas Muslim Rohingya, kejahatan perang dan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – Sebanyak 85 elemen masyarakat Solo yang terdiri dari ormas Islam, takmir masjid, gabungan laskar dan majelis taklim menyampaikan surat keberatan atas rencana Deklarasi Garda Jokowi yang rencananya akan dilangsungkan di Lapangan Kota Barat pada Kamis (20/9/2019) mendatang. Surat itu ditujukan kepada Kapolresta Surakarta, Walikota Surakarta, Ketua KPU Kota Surakarta dan Ketua Bawaslu Kota Surakarta.
Salah satu perwakilan elemen masyarakat dari The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono menilai, deklarasi tersebut dapat mengganggu kondusifitas kota Solo karena saat ini belum memasuki masa kampanye dan berdekatan proses tahapan pilpres dan pileg.
“Untuk menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Solo dan sekitarnya alangkah eloknya deklarasi yang bermuatan politik mendukung salah satu kandidat capres cawapres seyogyanya tidak dilakukan karena berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman, kenyaman warga masyarakat solo yang merindukan kedamaian dan kerukunan,” ungkap Endro.
“Pertimbangan waktu juga berdekatan dengan proses tahapan pileg dan pilpres yang akan di lakukan oleh KPU, belum masa kampanye baik Pilpres ataupun Pileg,” sambungnya.
Selain itu, Endro beralasan bahwa Lapangan Kota Barat adalah fasilitas umum yang sebaiknya sebelum tahapan kampanye tidak diselenggarakan acara-acara yang berbau politik. “Apalagi mendukung salah satu capres atau cawapres,” ujarnya.
Undangan Deklarasi Garda Jokowi Solo
Endro menambahkan, banyaknya penolakan yang dilakukan oleh ormas di Surakarta seharusnya menjadi pertimbangan pihak keamanan untuk tidak mengijinkan kegiatan tersebut. Endro khawatir, aksi serupa akan muncul dari pendukung pasangan Capres dan Cawapres lainnya.
“Acara ini bisa menjadi dasar pendukung Capres atau cawapres lainnya untuk melakukan aksi serupa, yang bisa memunculkan gesekan dan kegaduhan di kota Solo dan sekitarnya,” jelas Endro.
“Untuk itu kepada Kapolresta Surakarta, Walikota Surakarta, Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kota Surakarta untuk menolak penyelenggaraan deklarasi tersebut,” pungkasnya.
Beberapa elemen yang menolak kegiatan deklarasi tersebut diantaranya Bang Japar Solo Raya, FOSAM, KMM, ANNAS Solo Raya, GBN Solo Raya, PA 212 Solo Raya, FOSKAM, FUI Gentan, FUI Karanganyar, ELC Grup, Al Fath, KMS, DSKS, Jamaah Ansharusy Syariah, LUIS dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan melakukan kunjungan kerja satu hari ke kota pesisir Rusia, Sochi, pada hari Senin (17/9/2018), menurut kantor pers kepresidenan, lansir Anadolu Agency.
Dalam sebuah pernyataan, kantor itu mengatakan Erdogan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pertemuan antar-delegasi juga diharapkan dengan kehadiran para menteri dan pejabat kedua negara.
Di antara topik yang diharapkan akan dibahas adalah hubungan Turki-Rusia, ekonomi dan masalah energi, serta masalah regional dan internasional, khususnya Suriah.
Perkembangan terakhir di Idlib juga merupakan salah satu topik dalam agenda.
Presiden Turki akan bertatap muka (face-to-face) dengan Presiden Rusia, Putin, untuk kedua kalinya pada bulan September, setelah pertemuan puncak trilateral di ibukota Iran Tehran pekan lalu.
Selama KTT, Erdogan menyerukan gencatan senjata di provinsi barat laut Idlib di Suriah – di mana rezim Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar.
Pertemuan tripartit pertama diadakan di resor Laut Hitam Rusia, Sochi, pada 22 November untuk membahas kemajuan yang dibuat dalam perundingan perdamaian Astana dan perubahan di zona de-eskalasi di seluruh Suriah.
Pertemuan trilateral kedua diselenggarakan oleh Erdogan pada bulan April di ibukota Turki, Ankara.
IDLIB (Jurnalislam.com) – Petugas kesehatan di Idlib Suriah pada hari Ahad (16/9/2018) memprotes serangan rezim Bashar al-Assad dan pendukungnya di rumah sakit dan pusat kesehatan.
Mereka berkumpul di depan Rumah Sakit ATME di pusat kota Idlib dekat perbatasan Turki-Suriah. Lebih dari 500 dokter, perawat dan pengemudi ambulans menghadiri protes.
Sambil meneriakkan slogan-slogan, para pemrotes memegang spanduk yang bertulisan “Petugas kesehatan tidak sendirian”, “Teroris membunuh dokter, menargetkan rumah sakit” (“Health workers are not alone”, “Terrorist kills doctors, targets hospitals”).
“Kami bukan teroris, kami adalah dokter dan pekerja kesehatan,” kata Dr. Muna Hattab kepada Anadolu Agency.
Muhib Kaddur, manajer di ATME Hospital, mengatakan: “Dokter adalah simbol revolusi. Kami adalah bagian dari sektor kesehatan internasional. Perlindungan kami adalah tugas komunitas internasional. Kami tinggal di sini untuk membantu orang […].”
Ibrahim Tilas, seorang dokter lain, menyerukan untuk mengakhiri serangan udara oleh rezim Assad.
Terletak di dekat perbatasan Turki, provinsi Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah diserang oleh pasukan rezim Nushairiyah.
Rezim Syiah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran ke daerah itu, yang lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad.
PBB memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.
KONYA (Jurnalislam.com) – Turki bertekad penduduk di provinsi Idlib Suriah barat laut tidak akan dipindahkan dari wilayah mereka, Yayasan Bantuan Kemanusiaan yang berbasis di Istanbul (IHH) mengatakan pada hari Ahad (16/9/2018).
“Penduduk Idlib berusaha membuat dunia mendengarkan suara mereka. Dengan tekad Turki, mereka akan tinggal di tanah mereka dan kami akan melindungi mereka,” kata Erhan Yemelek, koordinator IHH Suriah kepada Anadolu Agency.
Yemelek mengatakan Idlib telah menjadi kota yang menjadi tuan rumah pengungsi internal Suriah dari setiap wilayah negara.
Menyatakan bahwa kota saat ini memiliki 3-4 juta orang, dia berkata: “Setelah KTT Tehran, warga Idlib menjadi khawatir. Mereka menunggu dunia untuk memperhatikan Idlib.”
Pada 7 September, KTT trilateral antara presiden Turki, Rusia dan Iran menggarisbawahi bahwa “tidak akan ada solusi militer untuk konflik Suriah” dan menyerukan memajukan proses politik untuk mencapai solusi yang dirundingkan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan gencatan senjata di Idlib selama KTT.
Yemelek menambahkan bahwa Turki adalah negara penjamin (dengan Rusia dan Iran) di wilayah tersebut, dan orang-orang di sana telah berdoa siang dan malam agar Turki tidak meninggalkan mereka sendirian.
Menekankan bahwa rakyat Suriah telah menderita selama tujuh atau delapan tahun terakhir, dia mengatakan mereka tidak ingin menjadi beban di pundak Turki dan ingin hidup di tanah mereka sendiri.
Dia juga meminta semua organisasi non-pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang tinggal di kamp-kamp di daerah pedesaan dekat perbatasan Idlib.
Rezim Syiah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar di Idlib, yang telah lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad.
Kemudian, PBB memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21”.
Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain ke Idlib setelah serangan brutal pasukan rezim Nushairiyah Assad.
