Erdogan pada Jokowi: Turki Siap Bantu Korban Gempa Indonesia

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada mitranya di Indonesia pada hari Senin (1/10/2018) atas gempa bumi yang mematikan, menurut sumber-sumber kepresidenan.

“Turki siap memberikan setiap bantuan untuk Indonesia guna mengatasi gempa bumi,” kata Erdogan kepada Joko Widodo di telepon, lansir Anadolu Agency.

Baca juga: 

Pada hari Jumat, gempa berkekuatan 7.7 skala Richter menghantam Pulau Sulawesi di Indonesia, Survei Geologi AS melaporkan.

Episentrum gempa adalah 78 kilometer di utara Palu pada kedalaman 10 kilometer.

Pada 29 September, Indonesia mengumumkan keadaan darurat untuk pulau itu.

 

Mengerikan, Begini Kondisi Terakhir di Kamp Rukban Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

RUKBAN (Jurnalislam.com) – Rezim Nushairiyah Bashar al-Assad menghalangi segala jenis bantuan kemanusiaan untuk memasuki sebuah kamp pengungsi di Rukban, perbatasan Suriah ke Yordania, selama 10 bulan terakhir.

Anak-anak yang mencoba bertahan hidup di kamp saat ini menunggu bantuan darurat untuk tetap hidup.

Kamp tersebut terputus dari bantuan sejak Januari meskipun telah masuk dalam agenda PBB .

Saat ini, total 60.000 warga sipil yang terlantar tinggal di kamp di tengah padang pasir.

Terletak di padang pasir perbatasan Suriah dengan Yordania, kamp Rukban dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang berada di bawah pengaruh Tentara Pembebasan Suriah (FSA). Kamp itu hanya terdiri dari tenda darurat dan tempat penampungan berlumpur.

Penduduk sipil terlantar yang mencoba bertahan hidup di kamp berasal dari Deir Ez-Zor di Suriah, wilayah timur dan gurun Homs, Raqqa dan beberapa wilayah Aleppo.

Baca juga: 

Penduduk di kamp mengatakan kepada Anadolu Agency, Senin (1/10/2018) bahwa mereka telah menerima bantuan PBB 10 bulan lalu, tetapi kemudian “dibiarkan untuk mati” sejak saat itu.

Walikota kamp, ​​Mohammad Hiyan mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa nama asli kamp seharusnya “Camp of the Unforgotten”, atau “Death Camp“.

“Saya terkejut. PBB, kelompok hak asasi manusia, dan organisasi amal benar-benar melupakan tempat ini,” katanya.

Hiyan berkata: “Saya bersumpah bahwa orang-orang di Kamp Rukban mengalami kesulitan yang belum pernah dilalui oleh kamp lain.

Baca juga: 

“Selama 10 bulan, tidak ada bantuan tiba di sini. Kami hampir keluar dari pusat kesehatan. Kami bahkan tidak memiliki akses untuk obat penghilang rasa sakit. Anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam 3 tahun terakhir.”

Hiyan mengatakan dia bahkan melihat “anak-anak makan dari sampah di pagi hari.”

Muwaffaq Sadun, seorang warga sipil di kamp, ​​mengatakan orang-orang sedang menunggu “bantuan segera.”

“Kami tidak menerima perawatan apa pun. Tidak ada dokter atau obat-obatan,” katanya.

Anak-anak di kamp juga berteriak minta tolong, mengatakan, “Jangan tinggalkan kami di padang pasir” dan “Rukban adalah kamp orang mati yang hidup.”

Wow, Dari Panggung Nobar Film G30S/PKI, Tokoh Etnis Tiongkok Ini Serukan 2019GantiPresiden.

Reporter: Arie Ristyan

SOLO (Jurnalislam.com) – Tokoh asal etnis Tiongkok Lieus Sunkarisma menilai, selama ini pemerintahan Jokowi terkesan membiarkan paham komunis tumbuh di Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan sesaat nonton bareng (nobar) film G30S/PKI bersama warga dan pelaku sejarah di Solo, Ahad (30/9/2018).

“Saya kira sekarang ini timing-nya tepat, sepertinya sejarah berulang, ada kekhawatiran PKI akan bangkit, makanya film (G30S/PKI) ini jadi penting, jadi penting banget kita tonton dan kita hayati.”

“Inilah yang menyemangati kita,
untuk 2019 ganti presiden, itu hak kita, sebagai warga negara kita punya hak konstitusi. Kenapa? Karena sepertinya ada pembiaran (paham komunis berkembang -red) dari pemerintah sekarang,” ungkap Lieus dengan penuh semangat.

Selain itu, Lieus juga angkat bicara terkait banyaknya ketidakadilan pemerintahan Jokowi terhadap umat Islam, ia mencontohkan kasus yang menimpa mantan gubenur DKI Jakarta Ahok.

“Saya termasuk yang terkejut Pilkada DKI, ada orang yang jelas-jelas menista agama Islam, Ahok. Tapi kayaknya dibulat, diputer terus. Intoleransi, radikal, nggak pancasila, ini sebetulnya masalah keadilan,” ungkapnya.

“Saya yakin benar dan saya ikut terlibat, karena saya lihat ada ketidakadilan terhadap umat Islam yang agamanya dinista tapi pemerintahnya berlarut larut tidak menyelesaikan,” sambung Lieus.

Lebih lanjut, Lieus meminta masyarakat agar tidak takut untuk terus menyuarakan kebenaran dan terus mengkritisi pemerintah apabila memberikan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat.

“Jadi saya rasa malam ini kita berkumpul dengan semangat yang satu, nggak ada takut karena nasib kita Tuhan yang menentukan. Setiap orang ada jalannya, dan kalau bukan bagian kita, itu tidak akan kebagian, dan yang penting kita harus jaga persatuan,” tandasnya.

Ia mengatakan, dengan banyaknya masyarakat menggelar aksi nobar Film G30S/PKI di sejumlah daerah sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan akan kembali bangkitnya paham komunis di Indonesia.

PKI Habisi Kami: Kisah Pilu Ex Bupati 2 Periode Wonogiri

Reporter: Arie Ristyan

SOLO (Jurnalislam.com) – Mantan Bupati kabupaten Wonogiri periode 2000 – 2010, Begug Purnomo Sidi ikut memberikan kisah kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dialaminya kepada masyarakat Soloraya di gelaran nobar dan sarasehan di halaman Masjid Nurul Iman, Kalitan, Solo Ahad (30/9/2018) malam.

Menurut mantan politisi PDIP tersebut, kekejaman PKI bukan hanya di tahun 1965, ia menceritakan peristiwa yang dialami keluarganya di tahun 1948 yang lalu saat keluarganya akan dibunuh dan dibakar rumahnya oleh PKI.

“Kekejaman PKI itu bukan hanya tahun 65, saya dulu itu tahun 48, saya satu keluarga, bapak ibu yang putranya 18, saya anak no 14, waktu itu saya dan keluarga mau dibunuh, Kemudian ternyata dari Madiun sudah dikejar di Siliwangi,” katanya mengawali kisahnya.

“Saya diselamatkan oleh 3 orang yang dulu pernah dibantu bapak H Mansujono, dikeluarkan dari pintu belakang suruh lari, ternyata rumah saya satu-satunya yang dibakar,” imbuh Begug.

Lebih lanjut, kata Begug PKI membakar seluruh rumah, kantor kecamatan hingga sekolahan dan tempat ia dan keluarganya tinggal.

“Jadi di Purwantoro di Kabupaten Wonogiri, dibumianguskan, salah satunya selain kecamatan dan sekolahan itu rumah saya, jadi 48 itu punah, setelah PKI dibubarkan tidak punya rumah, tapi dikejar kejar belanda juga,” ungkapnya.

“Dan tahun 65 itu saya termasuk salah satu komandan pasukan khusus resimen mahasura yang langsung beradapan dengan PKI yang ada di Soloraya,” paparnya.

Begug juga ikut mengapresiasi langkah panitia dalam upaya mengingatkan sejarah kepada masyarakat dengan kegiatan nobar dan sarasehan ini. Menurutnya, peristiwa kekejaman PKI terhadap umat Islam dan para Jendral tersebut dapat menjadikan pelajaran berharga bangsa Indonesia untuk selalu mewaspadai lahirnya kembali paham komunis di Indonesia.

“Alhamdulillah, makanya saya dipanggil oleh pak Purwanto untuk hadir, saya hadir, karena ini adalah lahan saya, tempat saya untuk berbakti,” tandas Begug.

“Bayangkan Orang Masih Hidup Ditali Diatas Tangga, Digergaji Hingga Putus”

Reporter: Arie Ristyan

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta, KH Subari mengapresiasi gelaran nobar dan sarasehan film G30S/PKI di halaman Masjid Nurul Iman, Kalitan, Solo pada Ahad, (30/9/2018). Dalam sambutannya ia mengatakan, paham Komunis merupakan ideologi berbahaya yang harus di waspadai akan kebangkitannya.

“Dan saya atas nama MUI Surakarta mengucapkan terima kasih. Saya tegaskan Ideologi komunis tidak akan pernah mati dan selalu ingin hidup, dan kalau hidup akan menghabisi yang lain,” katanya dihadapan ratusan masyarakat yang hadir.

Menurut KH Subari yang juga ketua PDM Muhammadiyah Surakarta ini, film G30S/PKI dapat menggambarkan peristiwa bersejarah pemberontakan PKI tahun 1965 secara jelas, dan gamblang. Pemberontakan tersebut, katanya, merupakan runtutan peristiwa serupa yang dilakukan PKI di tahun 1948.

“Setelah peristiwa yang luar biasa tahun 1965 yang dulu beruntun sejak tahun 1948, korban yang meninggal luar biasa kekejamannya diluar pri Kemanusiaan,” terangnya.

“Karena ketika saya membaca tulisan yang dikumpulkan pak Taufik Ismail, PKI itu membunuh lawan-lawannya mesti sebetulnya tidak melawan, salah satunya di gergaji diatas sumur, bayangkan orang masih hidup ditali diatas tangga di gergaji, hingga putus, ini kekejaman mereka yang menganut ideologi komunis,” sambung KH Subari.

PKI Kejam

Kembali ulama Solo menyebut peristiwa sejarah tahun 1965 sebagai bentuk kejahatan yang sulit diterima nalar manusia. Pasalnya, banyaknya jendral yang dihabisi oleh PKI dalam semalam dikatakannya sebagai yang terburuk dalam sejarah di dunia.

“Dan mungkin yang tahun 1948 bisa di filmkan juga, tapi mungkin sulit. tapi alhamdulillah yang tahun 1965 dapat di filmkan, yang mungkin dalam sejarah dunia belum ada 6 jendral yang dihabisi dalam semalam, perang apapun di dunia itu belum ada dalam sejarahnya 6 jendral dibunuh bareng,” tandasnya.

Untuk itu, MUI Surakarta meminta kepada masyarakat agar terus mewaspadai paham komunis yang dikhawatirkan akan bangkit kembali di Indonesia.

Ingatkan Bahaya Laten PKI, Masyarakat Solo Gelar Nobar dan Sarasehan Film G30S/PKI

Reporter: Arie Ristyan

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan masyarakat Soloraya ikut hadir dalam gelaran nonton bareng (nobar) dan sarasehan Film G30S/PKI di halaman Masjid Nurul Iman, Kalitan, Solo pada Ahad (30/9/2018) malam.

Dalam sarasehan tersebut, panitia menghadirkan sejumlah tokoh untuk jadi pembicara seperti Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Irjen Pol (Purn.) Anton Tabah Digdoyo, ketua MUI Solo KH Subari, tokoh pergerakan Sri Bintang Pamungkas, mantan bupati Wonogiri, Begug Purnomo Sidi hingga tokoh etnis tiongkok Lieus Sunkarisma.

Panitia Nobar dan Sarasehan, Dr Muhammad Taufik menjelaskan, kegiatan yang dimulai sejak pukul 19.30 WIB itu ditujukan untuk mengingatkan kembali peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia kepada masyarakat khususnya kaum muda di Soloraya.

“Ini untuk menyadarkan kita kepada masyarakat bahwa dulu ketika kita masih kecil sejarah itu mengajarkan kita film tentang kekejaman PKI, tapi negara kan tidak pernah menjelaskan kembali,” katanya kepada wartawan di sela sela acara.

“Kalau kita bicara yang dilarang TAP MPRS no 25 tahun 1996 termasuk didalamnya kan termasuk simbol palu arit, buku-buku dan yang lainnya, jadi kami ingin generasi muda itu mengenali,” imbuhnya.

Taufik menilai, seharusnya negaralah yang mengintruksikan kepada jajarannya untuk mengingatkan bahaya laten PKI kepada seluruh warga Indonesia, Bukan atas inisiatif warga.

“Dan kenapa yang menyelenggarakan bukan Korem, Kodim atau yang lainnya, itu pertanyaan kembali ke penyelenggara negara ini, kita bukan ingin mengambil alih, tapi di ruang ruang kosong itu, kita akan disadarkan kembali, dan kami yang menyatakan bahwa PKI itu bahaya,” ungkapnya.

Dalam acara sarasehan dan nobar tersebut, panitia menyediakan minuman dan makanan gratis hasil kerja sama dengan Warung Murah, Laskar Sedekah dan Ekspreso.

Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Siap Hadapi Era Disrupsi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KOTTABARAT (Jurnalislam.com)–Perguruan Muhammadiyah Kottabarat perkuat sistem manajemen kelembagaan dalam menyongsong era disrupsi. Hal itu disepakati pada acara Sarasehan Perguruan Muhammadiyah Kottabarat yang diikuti kurang lebih seratus guru dan karyawan dari KB-TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah Program Khusus di Hotel Arini pada Sabtu (29/9).

“Lembaga kita bisa maju jika jujur dan benar menjadi prinsip dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut ke depan. Manajemen jujur dan benar tersebut akan membuat kita mendapatkan nilai baik terhadap usaha kita,” ujar Marpuji Ali, Ketua Komite Sekolah yang juga selaku Bendahara PP Muhammadiyah kepada peserta sarasehan.

Artinya, lanjut dia, merencanakan program harus sesuai keberadaan kita dan benar bisa dibuktikan. Pembagian tugas pun sesuai keahlian masing-masing dengan tetap menjaga prinsip kebersamaan ibarat irama gamelan yang indah. Ia pun menambahkan, dalam pelaksanaan apabila ada masalah maka sampaikan secara jujur agar bisa diselesaikan. Termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan. Tindak lanjut pun juga harus dengan jujur dan benar.

Sementara itu, Amin Gunadi selaku Dewan Pengembang dan Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Pembangunan, UNS memberikan sudut pandang dalam merancang manajemen Perguruan Muhammadiyah Kottabarat.

“Dalam Era Disruptif kali ini yang semakin tinggi iklim persaingan antar sekolah dan tuntutan terhadap kualitas sekolah yang juga semakin tinggi maka perlu ada perencanaan strategis terhadap visi, misi, dan nilai-nilai budaya sekolah,” terangnya kepada peserta sarasehan.

Menurutnya visi dan misi perlu dirumuskan secara komprehensif yang diikuti dengan indikator keunggulan-keunggulan sekolah, termasuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sekolah tersebut.

Sekolah juga harus memiliki program-program unggulan sesuai arahan visi dan misi yang sudah dirumuskan. Amin Gunadi pun memberikan gambaran rancangan struktur organisasi Perguruan Muhammadiyah Kottabarat yang mengintegrasi struktur sekolah di bawahnya dari KB-TK, SD, SMP, dan SMA.

Dalam mendiskusikan hal-hal di atas terjadi proses komunikasi antara guru dengan para pembicara dalam acara tersebut. Proses tanya jawab terjadi secara intensif tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.

Acara sarasehan tersebut dihadiri oleh Direktur Perguruan Muhammadiyah Kottabarat, Mohamad Ali, Dewan Pengembang Sekolah, Basuki Haryono, dan Kepala Sekolah dari KB-TK, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Program Khusus Surakarta.

White Helmets Kini Jadi Target Pasukan Assad dan Rusia (wawancara khusus bag 1)

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Raed al-Saleh, kepala White Helmets (Pertahanan Sipil Suriah), mengatakan kepada Anadolu Agency, Ahad (30/9/2018) bahwa kelompok mereka telah ditargetkan dengan tuduhan palsu oleh Rusia dan negara-negara lain karena mengumpulkan bukti tangan pertama atas kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad dan sekutu-sekutunya.

The White Helmets telah berjuang melawan dua pertarungan terpisah pada saat yang bersamaan. Ketika mencoba menyelamatkan warga sipil dari pemboman, mereka juga menghadapi bahaya karena mereka berubah menjadi “target yang sah dan terbuka” oleh rezim Syiah Bashar al-Assad dan Rusia.

Baca juga: 

Di sisi lain, mereka melawan kampanye kotor dan pencemaran nama baik, al-Saleh dari White Helmets, atau Pertahanan Sipil Suriah, berbicara kepada Anadolu Agency tentang upaya mereka untuk kemanusiaan.

Anadolu Agency:  Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah berbicara dengan kami. Siapakah the White Helmets? Bagaimana Anda mendefinisikan diri sendiri? Kapan dan mengapa Anda membangun White Helmets?

Raed al-Saleh: The White Helmets mulai beroperasi di Aleppo hingga akhir tahun 2012 dan awal 2013. Kami adalah sekelompok pemuda Suriah dari berbagai jenis pekerjaan. Tim kami meliputi tukang kayu, penjahit, pandai besi, pedagang, dan dokter. Kami dari latar belakang yang berbeda.

Seperti yang Anda ketahui, rezim kehilangan kendali atas beberapa daerah di Suriah pada akhir 2012. Setelah itu, pemukiman sipil terkena dampak serangan dari darat dan udara. Inilah saat kami mulai bekerja. Pada tahun 2013, sebagai kelompok relawan, kami mulai beroperasi di berbagai kota. Saya bergabung dengan tim pada pertengahan 2013.

Kemudian, pada 25 Oktober 2014, kami mengadakan konvensi untuk yayasan resmi kami. Pertemuan yayasan pertahanan sipil, juga dikenal sebagai White Helmets, diadakan di Adana [Turki selatan].

Tujuh puluh orang dari badan administratif tim pencarian dan pertolongan kami di Suriah ambil bagian. Dalam pertemuan itu, kami sepakat dengan organisasi payung lokal dan struktur teratas dari White Helmets, yang melayani rakyat Suriah. Kami menyebutnya Pertahanan Sipil.

Pada awal tahun 2015, orang-orang mulai memanggil kami “White Helmets” karena helm putih yang kami gunakan selama operasi.

Pada tahun 2017, jumlah relawan kami mencapai 4.300, termasuk 400 wanita. Namun, setelah rezim merebut banyak wilayah melalui apa yang disebut perjanjian, jumlah pekerja kami menurun menjadi 2.975. Hari ini, kami melakukan operasi penyelamatan di setiap wilayah yang bisa kami jangkau.

Bersambung…

Baca juga: 

Yaman: Syiah Hizbullah Corong Propaganda Syiah Houthi

Redaktur: Deddy Purwanto

YAMAN (Jurnalislam.com) – Menteri Komunikasi dan Informasi Yaman Muammar al-Iryani mengkritik milisi Syiah Hizbullah Libanon pada hari Sabtu (29/9/2018), menyatakan bahwa mereka telah mengubah benteng pertahanannya di Beirut menjadi platform dan corong untuk milisi Syiah Houthi, dan meminta pemerintah Libanon untuk mematuhi kebijakan non-intervensi.

“Hezbollah Lebanon adalah bagian dari pemerintah Lebanon dan tidak hanya berhenti memberikan dukungan logistik termasuk intelijen dan pasukan ke milisi Houthi Iran, tetapi telah mengubah pinggiran selatan menjadi platform untuk mengelola mesin propaganda kudeta di Yaman dan menyerang dan menodai koalisi yang mendukung legitimasi,” kata Iryani di akun Twitter resminya, lansir Alarabiya, Ahad (30/8/2018).

Baca juga: 

Dia menyerukan kepada pemerintah Lebanon dalam serangkaian tweet untuk mematuhi kebijakan non-intervensi, dan menghentikan “kegiatan subversif dan menghasut” ini.

“Saya menyerukan kepada pemerintah Libanon dan menteri informasi Lebanon untuk mematuhi kebijakan non-campur tangan yang telah mengumumkan akan mengambil ke arah konflik di wilayah tersebut, dan campur tangan untuk menghentikan kegiatan subversif dan menghasut milisi Houthi Iran di Lebanon di bawah perlindungan dukungan politik, keamanan dan keuangan dari Hizbullah,” kata Iryani.

Baca juga: 

Iryani juga meminta pemerintah Libanon untuk menghentikan penayangan saluran satelit Al-Masirah dan situs-situs serupa secara daring, serta “puluhan fraksi Houthi di Lebanon.” Dia mengatakan bahwa kegiatan ilegal ini membahayakan keamanan dan stabilitas Yaman, dan merugikan hubungan kedua negara.

Pasukan India Tembaki Helikopter PM Kashmir di Pakistan

Redaktur: Deddy Purwanto

ISLAMABAD (Jurnalislam.com) – Pemimpin wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan melaporkan pasukan India menembaki helikopternya ketika sedang terbang dekat dengan Garis Kontrol yang sangat termiliterisasi (LoC-Line of Control), perbatasan de fakto yang membagi wilayah tersebut.

Insiden itu terjadi di distrik Havaily di sektor Poonch di Kashmir yang dikelola India ketika Raja Farooq Haider Khan, perdana menteri wilayah Azad (Independen) Kashmir, sedang dalam perjalanan ke desa terdekat untuk memberikan belasungkawa kepada keluarga seorang politisi lokal yang telah meninggal.

“Helikopter saya bahkan tidak melakukan pelanggaran apa pun dan terbang dengan baik dalam LoC sisi kami ketika pasukan India melepaskan tembakan,” Raja Farooq Haider Khan, perdana menteri wilayah Azad (Independen) Kashmir, mengatakan dalam sebuah pernyataan dari ibukota Pakistan Islamabad pada hari Ahad (30/9/2018), lansir Aljazeera.

“Tentara India melepaskan tembakan untuk menunjukkan bahwa Pakistan telah melanggar wilayah udara mereka,” kata pernyataan Khan.

Baca juga: 

Juru bicara tentara India, Letnan Kolonel Devender Anand, mengatakan helikopter itu melanggar ruang udara India di sepanjang LoC di Poonch sekitar pukul 12 siang waktu setempat (06:30 GMT).

“Itu bisa jadi helikopter sipil dan terbang sangat tinggi. Penjaga udara di lokasi depan telah menguncinya dengan senjata kecil,” kata Anand.

Khan mengatakan helikopternya tidak bersenjata.

“Kami tidak ingin ada histeria perang di wilayah ini,” katanya.

India dan Pakistan sama-sama mengklaim wilayah Himalaya secara penuh. Daerah ini telah menyaksikan lonjakan penembakan dalam beberapa bulan terakhir.

Insiden ini kemungkinan akan memperburuk hubungan antara dua tetangga yang telah berperang tiga kali dua diantaranya memperebutkan Kashmir.

New Delhi telah lama menuduh Islamabad mendukung kelompok pejuang Kashmir, yang menginginkan kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan.

Baca juga: 

Pakistan membantah mendukung kelompok pejuang dan menyebut perlawanan di Kashmir sebagai perjuangan kemerdekaan pribumi.

Tidak lama setelah mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus, Perdana Menteri baru Imran Khan menawarkan sebuah perdamaian ke India dengan mengundang untuk pembicaraan, yang tetap ditangguhkan selama hampir tiga tahun.

India setuju, dan pertemuan para menteri luar negeri kedua negara itu direncanakan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Tetapi sepekan sebelum pertemuan yang dijadwalkan, India tiba-tiba membatalkan pembicaraan.

Ketika para menteri luar negeri kedua negara tidak bertemu, mereka akhirnya saling bertukar ejekan satu sama lain dalam pidato mereka di PBB pada hari Sabtu.