Tentara Zionis Tingkatkan Serangan terhadap Aksi Protes di Gaza

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kabinet Militer Israel pada hari Kamis (18/10/2018) memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan serangannya terhadap  aksi Great March Return Palestina yang sedang berlangsung di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel, menurut laporan media Israel.

“Mulai Jumat, militer akan mengintensifkan tanggapannya terhadap serangan roket dari Gaza dan akan memperluas jangkauan tembakan selama protes di sepanjang perbatasan,” harian Israel Haaretz melaporkan.

Menurut kebijakan baru, para demonstran Palestina harus menjaga jarak yang lebih jauh dari zona penyangga – jika tidak, pasukan Israel telah diperintahkan untuk melepaskan tembakan.

Baca juga: PM Zionis Netanyahu Siapkan Operasi Militer di Gaza

“Tanggapan terhadap balon pembakar dan layang-layang yang diluncurkan dari Gaza akan lebih kuat,” kata surat kabar itu.

Menurut Haaretz, Kabinet Militer bersidang selama lima jam di akhir hari Rabu setelah sejumlah roket ditembakkan ke wilayah Israel dari Gaza.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman dan Menteri Pendidikan Naftali Bennett telah berulang kali menyerukan tanggapan militer yang lebih keras terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung di sepanjang zona penyangga.

Namun, sebagian besar anggota Kabinet Keamanan, termasuk Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu, dilaporkan ingin menghindari operasi militer yang lebih luas.

Baca juga:  Tinjau Situasi Kemanusian di Gaza, Delegasi Eropa Ini Ditolak Israel

Anggota kabinet dilaporkan diberitahu untuk tidak berbicara dengan media tentang masalah yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Namun, hal ini tidak menghalangi Menteri Perumahan Yoav Galant, untuk membuat komentar provokatif kepada wartawan.

“Saya tidak mengomentari isi diskusi kabinet, tapi saya bisa mengatakan satu hal secara eksplisit: aturan permainan akan berubah,” katanya.

“Kami tidak akan lagi menerima unjuk rasa di sepanjang pagar perbatasan,” tegas Galant.

Dalam perkembangan terkait, Brigade Izzudin al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengancam pada hari Kamis untuk menanggapi setiap serangan Israel di Gaza.

Baca juga: Israel Gempur Gaza dengan Serangan Udara

Di situs resminya, Brigade memposting sebuah video singkat yang menunjukkan seorang pejuang Brigade bersiap-siap untuk menembakkan salvo roket ke wilayah Israel.

Sejak aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga dimulai pada 30 Maret, lebih dari 200 warga Palestina telah gugur – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan brutal tentara Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut hak untuk kembali ke rumah mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk membentuk negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 12 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah memusnahkan ekonomi daerah wilayah itu dan mencabut banyak komoditas pokok bagi sekitar dua juta penduduknya.

Jenderal Tinggi Afghanistan Tewas dalam Serangan Taliban di Kandahar

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Pimpinan tinggi militer Kandahar telah tewas dalam serangan berani yang diklaim oleh pejuang Taliban, meninggalkan kekosongan kekuasaan di provinsi penting itu menjelang pemilihan hari Sabtu besok.

Jenderal Abdul Raziq, salah satu pejabat keamanan paling berpengaruh di Afghanistan, tewas bersama dengan kepala intelijen Kandahar, Abdul Mohmin, ketika seorang pengawal melepaskan tembakan setelah pertemuan di provinsi selatan, kata para pejabat, Kamis (18/10/2018).

Wakil gubernur provinsi Agha Lala Dastageri mengatakan, Gubernur Kandahar Zalmai Wesa juga meninggal karena luka-lukanya setelah dibawa ke rumah sakit setempat, meskipun para pejabat keamanan di ibu kota bersikeras bahwa Wesa terluka tetapi selamat.

Mengutip para pejabat militer AS, TOLOnews melaporkan bahwa Wesa selamat dari serangan setelah menjalani operasi, menambahkan bahwa dia dalam kondisi stabil.

Baca juga: Dua Pos Militer Diserang Taliban, 17 Pasukan Bentukan AS Tewas

Jenderal Scott Miller, komandan tertinggi AS di Afghanistan yang berada di pertemuan dengan Raziq beberapa saat sebelumnya, tidak terluka dalam serangan itu.

Dalam klaim tanggung jawab mereka, Taliban mengatakan mereka menargetkan Miller dan Raziq, yang memiliki reputasi menakutkan sebagai lawan yang kejam dari kelompok bersenjata itu.

Terbunuhnya Raziq merupakan pukulan besar bagi pemerintah Afghanistan menjelang pemilihan parlemen pada 20 Oktober, dimana Taliban telah berikrar untuk mengganggu.

Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera, melaporkan dari Kabul, mengatakan dua pejabat AS juga terluka dalam serangan itu.

“Ada pertemuan antara komandan puncak AS di Afghanistan Scot Miller dan perwakilan pemerintah di Kandahar. Setelah pertemuan itu, ada tembakan di dalam kompleks gubernur.

“Dalam tembakan itu, kepala intelijen, dan komandan polisi top tewas. Dua orang Amerika cedera,” Ahelbarra melaporkan.

Baca juga: AS Mohon Taliban Hadiri Pembicaraan Damai Afghanistan

Pejuang Taliban telah berhasil menyusup ke pertemuan-pertemuan pemerintah yang paling aman pada banyak kesempatan tahun ini, menyerang jantung komando Afghanistan.

“Kepala polisi Kandahar yang brutal telah tewas bersama beberapa pejabat lainnya,” kata pernyataan Taliban.

Raziq dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia tetapi sangat dihormati oleh para pejabat AS yang melihatnya sebagai salah satu pemimpin paling efektif di Afghanistan, yang sebagian besar bertanggung jawab untuk menjaga provinsi Kandahar tetap terkendali.

Sebagai komandan flamboyan, ia berhasil selamat beberapa kali setelah diserang beberapa kali dan nyaris lolos dari serangan tahun lalu di mana lima diplomat dari Uni Emirat Arab tewas di Kandahar.

Juru bicara NATO Kolonel Knut Peters mengatakan Miller, yang mengambil posisi komando AS dan juga misi Resolute Support pimpinan NATO di Afghanistan bulan lalu, tidak terluka tetapi dia menegaskan bahwa dua orang Amerika terluka dalam baku tembak.

BPKH : Dana Haji Diinvestasikan ke SBSN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meyakinkan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah, transparan, efisien, dan nirlaba.

“Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik jemaah haji,” kata Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Tanti Widia dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (18/10/2018).

Tanti menjelaskan sejak 2009 Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp37,9 triliun.

“Menurut keterangan Kementerian Keuangan (30 November 2017) penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum), dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked),” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.

Oleh karena itu, Tanti menjamin dana haji yang diinvestasikan di suku dana haji di pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang.

“Pemerintah selalu mengembalikan pokok suku dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah,” jelasnya.

Mengenai nilai manfaat bagi jemaah haji, Tanti Widia menjelaskan biaya haji bagi jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal, dan setoran lunas jemaah haji yang bersangkutan, nilai manfaat serta hasil penempatan dan investasi dana haji.

Menurut Tanti, penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Adapun mulai tahun 2018 sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jemaah tunggu dalam bentuk virtual account.

“Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa jemaah haji yang berangkat dipastikan mendapatkan pelayanan memadai, dan dipenuhi semua hak-hak keuangan. Sedangkan jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account), dan tidak ada penerapan sistem Ponzi,” tegas Tanti.

Tanti kembali menegaskan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara hati-hati, aman, dan tidak berbahaya bagi jemaah haji yang berangkat maupun jemaah haji tunggu.

Sumber: bisnis.com

BPN Sudah Minta Bupati Bekasi Hentikan Proyek Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk menghentikan pembangunan proyek perumahan Meikarta sejak Maret 2018.

Karena pembangunan megaproyek Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, itu dianggap tidak sesuai dengan aturan tata ruang, makanya harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR BPN karena perizinan belum ada. Jadi kita memang memaksa mereka supaya berhenti dulu urus izin,” ujar Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tanah Kementerian ATR BPN, Budi Situmorang di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2018.

Menurut Budi, hingga hari ini persoalan laporan perizinan soal masalah tata ruang belum selesai juga. Bahkan, berdasarkan informasi untuk persoalan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum selesai.

“Kami dapat dari teman-teman kantor kami bahwa IMB yang izin mendirikan bangunan yang usulkan mereka untuk dapat izin IMB itu jadi IMB induk. Tapi teman-teman seperti biasa, IMB itu enggak bisa induk, namanya juga mendirikan bangunan, jadi single bangunan. Nah, mungkin itu di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Selanjutnya yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Meski tersandung masalah hukum, tapi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, Denny Indrayana mengatakan, proses pembangunan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh PT MSU, akan terus berlanjut, meski tengah tersandung kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia mengatakan, kelanjutan proyek Meikarta mengacu pada keterangan KPK yang menyatakan bahwa proses hukum dugaan suap yang saat ini berlangsung, berbeda dengan proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta.

Sumber : viva.co.id

Sampai Sekarang, Mayoritas Warganet Masih Bingung Kenapa Jokowi Pilih Ma’ruf Amin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tahun 2019 mendatang, dan telah menunjuk ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, sebagai calon wakil presiden pada tanggal 9 Agustus lalu.

Ditunjuknya Maruf Amin sebagai cawapres, tentunya memunculkan perbincangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di sosial media.

Pemantauan sosial media yang dilakukan oleh perusahaan media intelligence Isentia, menunjukan sebanyak 93.353 postingan mengenai Maruf Amin dalam dua bulan terakhir ini, yaitu pasca diumumkan pada 9 Agustus hingga 17 Oktober 2018 kemarin.

“Namun volume perbincangan seputar Maruf Amin mencapai puncak tertinggi sekitar seminggu setelah penunjukannya diumukan secara resmi oleh Presiden Jokowi,” jelas Rendy Ezra, Insight Manager Isentia dalam lansir kontan.co.id, Kamis (18/10/2018).

Dalam perbincangan yang 92,5%-nya berlangsung di Twitter ini, kebanyakan warganet berspekulasi dan bertanya-tanya mengenai alasan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres mendatang.

Namun, 63% dari nada perbincangan ini bersifat netral dan 30% positif, sementara hanya 11% saja dari perbincangan tersebut yang bernada negatif.

Selain Twitter, 6,7% perbincangan berlangsung di Facebook, serta Instagram dan penggunaan berbagai blog juga forum sebesar 0,46% dan 0.36%.

Pasca Bencana, DPRD Kota Palu Ajak Seluruh Elemen Intropeksi Diri

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

PALU (Jurnalislam.com) – Sejumlah anggota DPRD Kota Palu mengajak seluruh elemen mulai dari warga, wakil rakyat dan pemerintah kota untuk introspeksi diri atas musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantahkan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.

Sekretaris Fraksi Hanura, Bey Arifin mengatakan, dalam pandangan agama khususnya Islam, bencana alam tidaklah terjadi melainkan akibat ulah manusia sendiri.

“Saya minta maaf kepada semuanya. Bukan untuk menggurui tapi untuk saling mengingatkan bahwa bencana ini terjadi disebabkan dosa-dosa yang diperbuat,” kata Bey dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Palu, Kamis (19/10/2018) siang.

Anggota Komisi A di DPRD Palu yang juga juru dakwah itu mengutip perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Umar bin Khattab yang mengaitkan antara bencana dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia.

Baca juga : Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

“Saat sahabat nabi Umar bin Khattab menjadi khalifah (pemimpin), terjadi gempa di suatu wilayah di wilayah kekuasaannya. Saat dia ke sana, dia tidak menanyakan berapa jumlah korban akibat gempa. Dia tidak bertanya kerusakan yang ditimbulkan. Tapi yang dia tanyakan dosa apa yang telah diperbuat manusia di wilayah itu sampai Allah menurunkan bencana,” paparnya.

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

Senada dengan Bey Arifin, Anggota DPRD Palu Fraksi Golkar Muhammad J Wartabone menyatakan sudah saatnya seluruh elemen saling merangkul dan makin menjadi pribadi yang baik serta taat kepada Allah pasca bencana yang melanda.

“Sebagaimana firman Allah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang melalukan introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukan. Sudah saatnya kita intropeksi diri. Sudah saatnya kita saling merangkul dan saling memaafkan,” katanya.

Wartabone mengingatkan seluruh pihak agar tidak terpecah belah dengan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dia berharao persatuan antara umat beragama di Kota Palu makin kuat pasca bencana yang terjadi.

“Kita sudah kehilangan harta, kita sudah kehilangan keluarga. Janganlah kita sampai terpecah belah. Saya berharap hubungan antar kita semua semakin kuat,” ujar Wartabone.

Laporan: Shandi/Palu

Putin Ucapkan Terima Kasih atas Upaya Turki di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis (18/10/2018) berterima kasih kepada Turki atas upayanya di provinsi barat laut Idlib, Suriah.

Berbicara di Klub Diskusi Internasional Valdai di kota pesisir Sochi, Putin mengatakan Moskow melihat pekerjaan yang dilakukan Turki ke wilayah tersebut.

“Saya ingin berterima kasih kepada mitra Turki kami, kami melihat bahwa mereka bekerja, mereka memenuhi kewajiban. Zona demiliterisasi sedang dibuat,” katanya, lansir World Bulletin.

Putin mengatakan: “Tidak semua senjata berat telah ditarik, tidak semua pejuang telah meninggalkan wilayah itu, tetapi mitra Turki melakukan segalanya untuk memenuhi kewajiban mereka.”

Baca juga: Turki dan Rusia Mulai Tetapkan Zona Perlucutan Senjata di Idlib

Putin ingat bahwa pihak Turki menanggung beban berat ketika sebuah rumah sakit militer didirikan ke wilayah itu – yang berarti ada korban tewas dan cedera.

Dia juga mengatakan bahwa mitra Turki “bertindak tegas” dalam perang melawan kelompok-kelompok teror (mengacu pada PYD-YPG).

Pemimpin Rusia itu mengatakan situasi di Suriah masih sulit, terutama di sebelah timur Efrat, di mana warga AS dan Uni Eropa berada di antara 700 orang yang disandera oleh kelompok IS.

Trump: Ini Jelas Terlihat seperti Khashoggi Sudah Mati

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) Presiden AS Donald Trumps pada hari Kamis (18/10/2018) mengatakan “jelas terlihat” bahwa kolumnis Washington Post yang hilang, Jamal Khashoggi, telah meninggal di tengah spekulasi dia dibunuh oleh Arab Saudi.

Trump menjanjikan konsekuensi “sangat berat” jika Riyadh bertekad untuk bertanggung jawab atas hilangnya Khayoggi dan kematian yang dicurigai.

Baca juga:  AS Minta Bukti Audio-Video Mengerikan Terbunuhnya Khashoggi

Khashoggi telah hilang sejak 2 Oktober ketika dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul.

Spekulasi terus meningkat bahwa dia dibunuh oleh eksekutor Saudi di dalam fasilitas diplomatik tersebut, bahkan ketika Arab Saudi terus menyangkal keterlibatan mereka tetapi tidak memberikan penjelasan untuk keberadaannya.

Komite Perlindungan Wartawan: Turki Harus Desak PBB Segera Selidiki Kasus Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Investigasi PBB terhadap hilangnya kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, merupakan pelindung terbaik terhadap kemungkinan upaya untuk menutupi apa yang terjadi, kata kelompok hak asasi manusia terkemuka, Kamis (18/10/2018).

“Turki harus meminta PBB untuk memulai penyelidikan yang tepat waktu, kredibel, dan transparan,” Robert Mahoney, wakil direktur eksekutif Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists), mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diberikan oleh Human Rights Watch, lansir Anadolu Agency.

Kelompok-kelompok hak bersama dengan Reporters Without Borders dan Amnesty International mendesak Ankara agar meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan atas penghilangan Khashoggi.

“Keterlibatan PBB adalah jaminan terbaik terhadap tindakan Saudi yang menutup-nutupi atau upaya oleh pemerintah negara lain untuk menyembunyikan masalah di bawah karpet demi melestarikan hubungan bisnis yang menguntungkan dengan Riyadh,” kata Mahoney.

Khashoggi telah hilang sejak 2 Oktober ketika dia terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul.

Baca juga: Berikut Perkembangan Terbaru Kasus Jamal Khasoggi

Spekulasi terus meningkat bahwa dia dibunuh oleh eksekutor Saudi di dalam fasilitas diplomatik tersebut, bahkan ketika Arab Saudi terus menyangkal keterlibatan mereka tetapi tidak memberikan penjelasan untuk keberadaannya.

“Penjelasan parsial dan penyelidikan sepihak oleh Arab Saudi, yang dicurigai terlibat, tidak cukup baik,” kata Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch.

“Hanya PBB yang memiliki kredibilitas dan kemandirian yang diperlukan untuk mengekspos otak di balik penghilangan paksa Khashoggi dan menahan mereka untuk bertanggung jawab,” tambah Charbonneau.

Pada hari yang sama dengan hilangnya Khashoggi, 15 warga Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi konsulat sementara Khashoggi masih di dalam gedung, menurut sumber-sumber polisi Turki. Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.

Baca juga: Negara-negara Eropa dan PBB Serukan Penyelidikan Transparan Kasus Khashoggi

Pada hari Rabu, unit investigasi TKP tiba di kediaman resmi Konsul Jenderal Saudi Mohammad al-Otaibi, sekitar jam 4.40 sore. waktu setempat (1340GMT). Al-Otaibi meninggalkan Turki menuju Riyadh pada hari Selasa.

Para pejabat dari tim gabungan Turki-Saudi menyelesaikan penyelidikan atas kasus tersebut pada Kamis pagi setelah menggeledah tempat tinggal serta gedung Konsulat Saudi di Istanbul.

Sherine Tadros, kepala kantor New York untuk Amnesty International berpendapat bahwa Arab Saudi memiliki keuntungan terbesar dari penyelidikan PBB, dengan asumsi negara itu tidak terlibat dalam penghilangan Khashoggi.

“Tanpa penyelidikan PBB yang kredibel, akan selalu ada awan kecurigaan yang menggantung di Arab Saudi, tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya untuk menjelaskan bagaimana Khashoggi lenyap,” katanya.

Antisipasi Pemurtadan Korban Bencana, Begini Solusi MUI Sulteng

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Kerjasama antara lembaga Islam dan non-islam hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri meminta umat Islam agar jangan terlalu curiga dengan adanya lembaga non-muslim yang memberi bantuan. Sebab, kata dia, jumlah warga Palu, Donggala, dan Sigi yang muslim maupun non-muslim tak terlalu mencolok.

Hal itu disampaikan mengingat adanya upaya pendangkalan akidah oleh lembaga kemanusiaan non-muslim terhadap korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

“Kita juga mengantisipasi hal itu, kalau saya di sini menggabung, ada yang non-muslim sama-sama membagi juga agar kita bisa melihat, kita ini bicara kemanusiaan,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Anak-anak di pengungsian Desa Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Foto: Ally/Jurniscom

Akan tetapi, sebagai upaya pencegahan, ia meminta ormas Islam untuk mendampingi masuknya bantuan dari lembaga-lembaga non-muslim.

“Jadi saya berharap kepada kelompok Islam kalau ada yang mau bantu dari non-muslim kita masuk, kita bersama-sama aja untuk mengecilkan hal-hal seperti itu (pendangkalan akidah-red),” imbuhnya.

Habib Ali menceritakan, belum lama ini ia kedatangan tamu non-muslim dari Papua yang ingin membantu korban bencana alam di Palu. Dirinya tidak mempermasalahkan selama ada kesamaan visi, yaitu kemanusiaan.

Baca juga: JK : Paling Lambat Dua Bulan, Pengungsi Pindah ke Huntara

“Waktu itu saya ada yang datang 3 orang dari Papua, saya bilang mari kita sama-sama karena ini urusannya kemanusiaan, Alhamdulillah mereka tinggal sama saya di sini, ketika membagi (bantuan-red) mereka juga ikut,” ungkapnya.

“Kita juga membagikan kepada masyarakat kristiani, jadi tidak mengambil kesempatan untuk menjadikan hal-hal ini jadi keruh,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Habib Ali tidak mempermasalahkan jika ada lembaga Islam yang bekerja sama dengan lembaga non-muslim dalam aksi kemanusiaan. Kerjasama itu hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

“Jadi kita harus lebih banyak berbuat daripada berbicara, kalau kita banyak bicara jadi polemik, kata nabi kalau kita bersama sama kita sebangsa setanah air, dari segi agama lakum dinukum wliyadin itu jelas,” pungkasnya.