PKS: Pertemuan Jokowi – Prabowo Bukan Berarti Tidak Beroposisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/7).

Ketua DPP PKS, Pipin Sofyan, mengatakan, pertemuan tersebut bukan berarti harus bergabung ke koalisi pemerintah.

“2019-2024 belum di dalam atau di luar pemerintahan, di PKS memang belum dinisbatkan. Para pendiri PKS memutuskan kemungkinan besar memang akan oposisi,” kata Pipin melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Minggu (14/07/2019).

Dia menegaskan, pertemuan itu tidak bisa diartikan sebagai simbol bergabungnya dua kutub politik.

“Pertemuan itu bukan berati harus bergabung,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga mengatakan PKS akan tetap menjadi partai oposisi. Menurut dia, oposisi itu pilihan sikap yang mulia dalam perjuangan mencintai negeri.

“Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas dan didukung rakyat maka bisa efektif,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi itu bersilaturahmi, mendekatkan yang jauh, bukan deal kekuasaan. Kalau semua partai mendapat jatah kursi, ini namanya Akuisisi, bukan Rekonsiliasi.

“Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi,” kata dia.

Jokowi-Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya menjajal MRT dan turun Stasiun Istora Senayan. Selanjutnya, keduanya berjalan sekitar 500 meter menuju Restoran Sate Khas Senayan, FX Sudirman, Lantai F1, Jalan Jenderal Sudirman untuk bersantap siang.

32 Ribu Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Madinah

Redaktur: Mazaya

MADINAH(Jurnalislam.com)–Tercatat lebih dari 32 ribu jamaah haji telah tiba di Kota Madinah Al Munawarah.

Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari mengatakan bahwa jumlah keseluruhan jemaah haji gelombang satu mencapai 94.550 jemaah yang berasal dari 229 kloter.

Angka ini dijelaskan Jauhari sudah termasuk petugas penyerta kloter.

“Kedatangan kloter awal  jumlah kloter yang tiba masih sedikit, setelah itu setiap hari kedatangan jemaah ke Madinah rata-rata per hari mencapai 14-18 kloter,” imbuh Jauhari

“Kedatangan jemaah haji akan gelombang I akan mencapai masa puncak pada hari ke-8, 9 dan 10 yang diperkirakan jatuh pada tanggal 14, 15 dan 16 Juli mendatang,” ujar Jauhari, Kamis (11/07) malam Waktu Arab Saudi (WAS).

Melansir data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada tanggal 11 Juli 2019 (00.05 WAS) menunjukkan sudah 32.138 jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah Al Munawarah. Jemaah tersebut berasal dari 79 kelompok terbang (kloter).

Adapun kloter yang tiba di Madinah berasal dari embarkasi Lombok (LOP) sebanyak 4 kloter, Padang (PDG) sebanyak 5 kloter, Ujung Pandang (UPG) 6 kloter, Banjarmasin (BDJ) 2 kloter, Batam (BTH) sebanyak 7 kloter, Jakarta-Bekasi (JKS) 15 kloter, Jakarta-Pondok Gede (JKG) 5 kloter, Solo (SOC) sebanyak 16 kloter, Surabaya (SUB) 14 kloter, Palembang (PLM) sebanyak 5 kloter.

Sedangkan jemaah haji yang meninggal dunia, masih tercatat sebanyak 3 orang, antara lain :
1. Khairil Abbas Salim (BTH 2),
2. Mudjahid Damanhuri Mangun (SOC 4)
3. Sumiyatun Suwikromo Sutardjan (SOC 2).

sumber: kemenag

 

Industri Halal Indonesia Masih Ketinggalan dari Malaysia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dalam beberapa tahun belakangan ini, halal telah menjadi gaya hidup bagi mayoritas masyarakat dunia.

Sayangnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim cenderung tertinggal dalam mendorong industri halal Tanah Air.

“Saat ini Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, karena negara terbesar berpenduduk 87 persen Muslim tetapi perkembangan industri halal masih di bawah rata-rata negara lain. Bahkan posisi Indonesia jauh tertinggal di bawah negara Malaysia,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr H Ikhsan Abdullah, SH, MH , Kamis, 11 Juli 2019.

Ikhsan mengatakan, Keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang disertifikasi juga belum jelas. Sejauh ini, lanjut Ikhsan, belum ada satupun LPH yang terakreditasi.

“Padahal mandatori sertifikasi halal sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 67 ayat (1) akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019,” kata dia.

Ikhsan menuturkan bahwa banyak masyarakat dan dunia usaha serta pegiat halal menunggu bagaimana kewajiban sertifikasi halal dijalankan sesuai regulasi.

Sedangkan hingga saat ini belum ada satupun Auditor Halal yang dihasilkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

sumber: viva.co.id

 

BPJS Bengkak Karena Beban Penyakit Akibat Rokok Capai Rp 14,6 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Dampak rokok pada kesehatan ternyata juga menjadi salah satu penyebab beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional membengkak di Indonesia.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2017, sebanyak 10.801.787 juta orang atau 5,7 persen peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastropik.

“Mereka menghabiskan biaya kesehatan sebesar 14,6 triliun rupiah atau 21,8 persen dari seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan komposisi peringkat penyakit jantung sebesar 50,9 persen atau 7,4 triliun, penyakit ginjal kronik sebesar 17,7 persen atau Rp2,6 triliun,” ungkap Menkes Nila F Moeloek di gedung Kemenkes, Kamis 11 Juli 2019.

Seperti diketahui, saat ini memang terjadi transisi epidiomiologi tahun 1990 ke tahun 2017 dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM). Kini tren PTM meningkat sebesar 70 persen secara nasional dan memiliki beban Disability Adjusted Life Year (Dalys) paling besar dibandingkan penyakit menular dan cedera.

“Menurut Badan Litbangkes peringkat teratas beban penyakit (Dalys) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017 sebagian besar disebabkan oleh PTM yaitu stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruksi kronik dan diabetes melitus,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya beban penyakit karena faktor risiko hipertensi, gula darah puasa, pola makan berisiko dan merokok. Rokok sendiri merupakan faktor risiko penyakit yang memberikan kontribusi paling besar dibanding faktor risiko lainnya

“Seorang perokok mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung koroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit kanker paru dan PTM lainnya,” ungkap Nila.

Data WHO tahun 2017 juga menunjukkan bahwa di dunia setiap tahun terjadi kematian dini akibat PTM pada kelompok usia di 30-69 tahun sebanyak 15 juta. Sebanyak 7,2 juta kematian tersebut diakibatkan konsumsi produk tembakau dan 70 persen kematian tersebut terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.

sumber: viva.co.id

Gejala Depresi dan Bunuh Diri di Kalangan Remaja Kian Menghawatirkan

Redaktur: Mazaya

DEPOK (Jurnalislam.com) — Remaja yang mengetahui adanya larangan agama soal bunuh diri ternyata tak imun dari potensi untuk memikirkan ide mengakhiri hidup.

Menurut Dr dr Nova Riyanti Yusuf SpKJ yang melakukan penelitian tentang deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri remaja di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat di DKI Jakarta membuktikannya.

“Biasanya ada peringatan, ada faktor risiko, protektif. Sebagian besar remaja mengatakan dia tahu bunuh diri dilarang agama, tapi agama tidak benar-benar jadi faktor protektif,” kata Nova di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis.

Sebelum remaja melakukan percobaan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, menurut Nova, mereka biasanya merasakan beberapa hal yang menyedihkan. Entah merasa capek dengan kehidupan atau menghadapi kekecewaan.

“Tandanya bisa terlihat kayak mau say good bye, lebih sensitif aja melihat atau saat mendapat masalah,” kata Nova yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat.

Pihak keluarga sebetulnya bisa lebih peka melihat kecenderungan perubahan remaja. Nova menyerukan agar lingkungan terdekat mulai waspada apabila perilaku remaja mulai tidak seperti biasanya.

Orang terdekat juga bisa mengeksplorasi berbagai kemungkinan perubahan perilaku dengan melakukan dialog dengan remaja. Belum tentu perubahan perilaku mengarah pada gangguan kejiwaan.

Menurut Nova, menyakiti diri sendiri biasanya merupakan cara mengalihkan rasa sakit dan kekecewaan mereka.

Bisa karena masalah yang dihadapi sendiri di lingkungannya atau karena faktor luar, misalnya, masalah orang tua/keluarga.

“Dalam pengalaman praktik saya, pernah ada anak 12 tahun mencoba bunuh diri karena ibunya selingkuh,” ungkap Nova.

Untuk mengungkap risiko remaja memikirkan ide bunuh diri memang tidak bisa dilihat dari satu patokan. Remaja dengan postingan bagus di media sosial, contohnya, ternyata punya masalah kejiwaan.

“Menurut WHO, satu dari empat orang selama kehidupannya bisa mengalami gangguan kejiwaan,” jelasnya.

republika.co.id

 

Beredar Poster Dangdutan di Masjid Agung Jateng, DKM Melapor ke Pihak Berwajib

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) Jama’ah Ansharusy Syari’ah (JAS) Semarang mendatangi Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang berda dijalan Gajah Raya terkait tersebarnya poster konser dangdut yang bertempat di lapangan masjid agung, kamis (11/7/2019)

“Kami hanya ingin mau mengklarifikasi apakah pencantuman nama Masjid Agung dalam poster itu sudah diketahui pihak Takmir dan apakah benar itu berada di lapangan Masjid Agung, “ ucap marzuki, sariyah hisbah JAS Semarang

Menurutnya pencantuman nama Masjid Agung dalam poster dangdut dengan artis telanjang merupakan pelecehan terhadap tempat Ibadah Ummat Islam

Saat ditemui, Beny Humas Masjid Agung Jawa Tengah tersebut mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan somasi terhadap panitia konser dangdut terkait penggunaan nama Masjid Agung, karena tidak diindahkan, pihak Masjid akan melaporkan kepihak berwajib

“Kita sudah lakukan somasi pada mereka terkait penggunaan nama Masjid Agung, saat ini kami akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan kepihak berwajib, tutur beny, Humas Masjid Agung

Selain itu lapangan yang disebutkan dalam poster tersebut, bukan lahan wakaf MAJT maupun Masjid Agung Semarang (MAS)

“Beberapa konfirmasi, lahan yang digunakan tersebut bukan milik dan wakaf Masjid Agung,” pungkasnya

 

Reporter:  Agus Riyanto

 

BPJPH Jalin Kerja Sama dengan Bank Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama dengan empat bank syariah nasional dalam penyelenggaraan layanan jaminan produk halal.

Keempat lembaga keuangan itu adalah Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, dan Bank DKI Syariah.

Penandatanganan MoU antar pihak berlangsung di kantor Kementerian Agama Jl. MH Thamrin.

Nota kesepahaman atau MoU ditandatangani oleh Kepala BPJPH Sukoso, Direktur Bisnis BRI Syariah Kokok Alun Akbar, Direktur Utama BJB Syariah Indra Falatehan, Direktur Utama Bank Mega Syariah Emmy Haryanti, dan Direktur Bank DKI Sigit Prastowo.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan akan mempermudah pengembangan kelembagaan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) selama lima tahun ke depan.

Menilik besarnya peluang produk halal secara ekonomi, tentu peran dan fungsi lembaga keuangan khususnya bank syariah akan menjadi pendorong pemberdayaan ekosistem industri halal di Indonesia.

“Halal adalah potensi ekonomi yang sangat karakteristik sekali,” ujar Kepala BPJPH, Sukoso dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Sukoso berharap dengan sinergi yang dilakukan BPJPH bersama perbankan syariah, dapat mendorong potensi industri halal di Indonesia. Terutama dalam pengembangan SDM dan ekosistem industri halal.

“Tak hanya industri berkelas besar dan menengah, peran perbankan juga diharapkan dapat mendukung potensi positif UMKM agar dapat mengoptimalkan produktivitasnya. Dengan begitu, UMKM dapat memberikan andilnya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

Sumber: republika.co.id

FPI Benarkan Habib Rizieq Dilarang Bepergian dari Saudi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Umum FPI, Shobri Lubis mengaku kesal dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, yang menyebut ketidakpulangan Rizieq karena harga tiket pesawat melambung tinggi.

 

Padahal, kata Shobri, Rizieq mendapatkan surat pencegahan dari pihak Imigrasi Arab Saudi tanpa alasan yang jelas.

 

“Saya ditunjukkan oleh Habib, sebuah kertas bertuliskan ‘mamnu’ safar’ (dilarang berpergian). Jadi, Moeldoko kalau enggak tahu urusan, diam saja,” kata Shobri saat konferensi pers di kawasan Tebet, Rabu (10/07/2019).

 

Kendati mendapatkan pencegahan bepergian dari Pemerintah Arab Saudi, dia memastikan Rizieq tetap istikamah dan konsisten dalam perjuangan.

Rizieq, menurut Shobri, akan terus bersama rakyat, ulama, dan umat Islam dalam memperjuangkan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rizieq tidak takut dengan berbagai ancaman yang ditujukan kepadanya.

 

“Justru Habib Rizieq takut kalau Bangsa Indonesia hancur, rusak, dan dikuasai oleh asing,” tuturnya.

 

Mengenai tensi sosial belakangan ini, Shobri melihat ada beraneka macam kejadian demi kejadian selama berjalannya masa-masa kampanye pemilu.

Dia merasakan cukup banyak praktik-praktik intimidasi, kekerasan, kecurangan, yang diduga untuk mempertahankan kekuasaan.

 

“Kalau mau fair (adil), maka tidak perlu mengerahkan segala kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga, kami terpanggil untuk tetap melaksanakan aksi di depan Mahkamah Konstitusi untuk mendorong hakim MK menegakkan keadilan,” kata Shobri.

 

Dia juga menyebutkan, dalam kontestasi Pemilu 2019, terjadi pemilu curang bahkan menyebabkan ratusan petugas meninggal tanpa sebab yang jelas. Menurut dia, ini bisa jadi pembunuhan terencana dan massal.

 

“Sebagai rakyat kita punya hak untuk penjelasan yang logis, ilmiah, jujur, dan adil. Makanya, Insya Allah hari Jum’at nanti Gerak Kemanusiaan akan datang ke DPR RI untuk mempertanyakan fungsi DPR,” katanya.

Baznas Himpun Rp 206 Miliar Selama 2018

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil mengumpulkan pemasukan sebesar Rp 206 milliar, dimana donasi kepada Baznas ini meningkat 25,4 persen di 2018. Baznas juga meraih predikat ‘Wajar’ dalam Laporan Keuangan 2018, dengan meraih nilai tertinggi.

Sepanjang 2018, Baznas berhasil mengumpulkan 206 miliar, dan angka tersebut meningkat 25,4 persen dari capaian tahun 2017. Selain itu Baznas juga berhasil mencapai rasio penyaluran dana ZIS yang dikumpulkan dan disalurkan 93 persen,” ungkap Ketua Baznas, Bambang Sudibyo, dalam acara penyerahan laporan keuangan di Kantor Baznas, Kamis (11/7).

Jumlah zakat ini masuk dalam kategori World Zakat Forum, berarti telah memenuhi zakat prinsipal yang efektif. Selain itu, Baznas telah menyusun sistem penyusunan dengan rapi, sesuai dengan agenda Baznas yakni melakukan Digitalife dengan teknologi 4,0 tujuannya agar donasi yang masuk bisa terus meningkat.

Baznas dari tahun ke tahun selalu memiliki peningkatan dalam akuntabilitas keuangan. Sehingga ketika dilakukan audit dari tahun ke tahun selalu mendapat kemudahan lebih baik. Audit yang dilakukan juga cukup panjang, karena dana yang dikumpulkan semakin banyak dan program semakin banyak.

“Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dalam proses audit selama ini. Baznas bisa mempertahankan ‘Wajar’ sejak berdirinya Baznas pada 2001,” ungkap Bambang.

Dalam undang-undang, Baznas dan LAZ diaudit oleh kantor akuntan publik, layaknya BUMN yang juga banyaj diaudit oleh akuntan publik. BUMN dan LAZ bukan lagi wilayah pengelolaan APBN, ketika sudah dilepaskan oleh keuangan negara, maka auditnya dilakukan oleh akuntan publik.

sumber: republika.co.id

 

Yusuf Martak Nilai Isu Rekonsiliasi HRS Hanya Gorengan Elit Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Wacana rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma’ruf dan kubu Prabowo-Sandi tengah mencuat.

Salah satu syarat yang diajukan kubu Prabowo jika ingin ada rekonsiliasi, pemerintah harus menghentikan kriminalisasi yang menimpa ulama dan aktivis, salah satunya Habib Rizieq Syihab (HRS) yang kini berada di Makkah.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Yusuf Muhammad Martak, mempunyai pandangan lain.

Dia menilai isu rekonsiliasi dan pemulangan Habib Rizieq hanya “gorengan” beberapa pihak yang ingin mendapatkan kursi menteri di kabinet periode 2019-2024.

“Mestinya, presiden yang sudah terpilih saat ini segera saja mengumumkan kabinetnya, agar orang yang menjual jamu tidak terus berkata yang aneh-aneh,” kata Yusuf dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemarin (10/7) malam.

Terlebih, argumentasi beberapa pihak seolah-olah Rizieq tak kunjung kembali ke Indonesia karena ketidakmampuan membayar tiket pesawat dan enggan pulang ke Tanah Air.

Padahal, kata Yusuf, Rizieq mendapatkan pencegahan dari Pemerintah Arab Saudi atas permintaan salah satu institusi di Indonesia.

“Kalau Habib Rizieq harus dicekal (dicegah), seharusnya koruptor yang dicekal, ditahan, dan dilarang ke mana-mana, tapi kok koruptor malah bebas. Ini bukan masalah rekonsiliasi, ini masalah sentimen,” ujarnya.

Selain itu, pihak dubes RI untuk Saudi berkilah Rizieq terkendala pulang ke Tanah Air karena harus membayar kelebihan izin tinggal (overstay) selama di Saudi.

Yusuf menjelaskan, jika Rizieq harus membayar denda overstay, hal itu merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia.

“Saya bilang ada ribuan PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) yang overstay mereka ditahan, tapi Habib Rizieq menerima ratusan tamu setiap hari, dia tidak ditangkap, tidak diproses, dia bisa beraktivitas, anaknya bisa sekolah,” tutur Yusuf.