Ketua Pembebasan Islam Moro Minta Bantuan Turki saat Hukum Syariah Tegak di Mindanau

Ketua Pembebasan Islam Moro Minta Bantuan Turki saat Hukum Syariah Tegak di Mindanau

SULTAN KUDARAT (Jurnalislam.com) – Muslim di Mindanao, Filipina akan membutuhkan bantuan dan dukungan Turki ketika wilayah mayoritas Muslim tersebut memperoleh otonomi setelah referendum, ketua Front Pembebasan Islam Moro (the Moro Islamic Liberation Front-MILF) mengatakan pada hari Ahad (20/1/2019).

“Kami membutuhkan bantuan dan dukungan Turki dalam proses baru ini. Kami mendesak Turki untuk membantu kami dalam pendidikan dan pengembangan dan berharao Turki meningkatkan dukungannya kepada kami,” Al Haj Murad Ebrahim mengatakan kepada Anadolu Agency.

Referendum, yang dimulai besok, akan memberikan Bangsamoros atau Moros – sebutan bagi Muslim Filipina yang tinggal di Mindanao di Filipina selatan – otonomi komprehensif yang telah lama ditunggu-tunggu.

Referendum akan dimulai pada hari Senin di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga, untuk meratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL).

Baca juga: 

Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (Autonomous Region in Muslim Mindanao-ARMM) akan dibuat.

“Kami melihat semua orang sebagai satu dan sederajat. Pemerintahan baru kami akan inklusif. Semua hak akan dihormati. Orang lokal, Kristen, dan semua bagian dari komunitas lain akan mengambil bagian dalam pemerintahan ini,” kata Ebrahim.

“Kami senang mengambil periode ini untuk meningkatkan kontak lebih banyak dengan Turki,” tambahnya.

Berbicara pada rapat umum untuk ratifikasi BOL pada hari Jumat di Kota Cotabato, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui undang-undang yang baru.

Kebebasan bagi umat Islam di wilayah itu direbut oleh orang Amerika pada tahun 1898 ketika Spanyol, yang telah menduduki Filipina pada abad ke-16, menyerahkan negara itu ke AS.

Orang-orang Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS, juga menghadapi kesulitan karena kebijakan pemukiman Kristen dari pemerintah Manila, ketika orang Amerika menyerahkan daerah itu kepada orang Kristen Filipina setelah mengelolanya hingga tahun 1946.

BOL diatur untuk meningkatkan keuntungan hukum dan ekonomi bagi umat Islam di wilayah tersebut. Dengan berdirinya pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.

Otoritas regional akan diserahkan dari ibukota Manila ke pemerintah Bangsamoro.

Ketika BOL disahkan, kelompok MILF juga diatur untuk menonaktifkan 40.000 kombatan dari Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces-BIAFF).

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X