Ketika Hukum Menjadi Mainan Para Oknum

21 Maret 2017
Ketika Hukum Menjadi Mainan Para Oknum
illustrasi

PASCA runtuhnya rezim orde baru, semangat reformasi menjadi pelipur lara bagi masyarakat yang hampir 3 dekade mengalami trauma mendalam akibat dampak dari praktek politik kekuasaan yang disuguhkan oleh rezim orde baru. Wajah reformasi yang disuguhkan melahirkan optimisme besar bagi bangsa Indonesia yang saat itu mengalami frustasi sosial akibat muramnya penegakan hukum negeri ini yang mengalami ketimpangan luar biasa dahsyat.

Runtuhnya rezim orba dan lahirnya reformasi diharapkan menjadi obat penenang dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya reformasi dalam bidang penegakan hukum yang selama ini menjadi dambaan rakyat.

Namun, 17 tahun bergulirnya reformasi, wajah negeri ini masih belum begitu berdaya memikul harapan rakyat. Sebab, pada kenyataannya perahu besar Indonesia yang kita tumpangi ini sudah berhasil disusupi bahkan dikendalikan oleh para gajah besar yang begitu gigih untuk menghancurkan dan menenggelamkan perahu besar ini kedasar lautan.

Negara amanah Sang Rahman bernama Indonesia ini merupakan negara hukum seperti termaktub dalam pasal 27 ayat 1, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip equality before the law (seseorang memilki derajat yang sama di mata hukum) yang selalu digembar-gemborkan hanya kalimat kaya makna tetapi miskin pada tataran aksi. Meminjam kalimat dalam buku Negeri di Ujung Tanduk; hukum ditegakan kokoh, menjulang tinggi tanpa tawar-menawar, tanpa pandang bulu, tanpa tunggu nanti esok atau lusa. Hukum harus menjadi panglima untuk menjaga marwah bangsa. 

Ungkapan manis di atas terasa begitu pahit ketika dihadapkan pada tataran realita. Dalam patahan sejarah berdirinya bangsa ini melintasi zaman sejak zaman orla sampai detik ini umat Islam merupakan pemilik saham terbesar negeri. Tetapi selalu menjadi korban dari penegakan hukum yang dijalankan oleh penguasa melalui tangan aparat para penegak hukumnya.

Tercatat dalam sejarah, banyak peristiwa kriminalisasi terhadap umat Islam mulai dari umat Islam kalangan bawah sampai ke tingkatan ulama. Dan kondisi ini masih relevan sampai detik ini dimana umat Islam menjadi target utama yang akan terus dikriminalisasi oleh para penegak hukum atas titah sang majikannya. Siapa saja umat Islam yang bersuara lantang dan dianggap merongrong terhadap kekuasaan, tanpa tendeng aling-aling aparat penegak hukum bergerak cepat merancang skenario jebakan untuk menyeret umat Islam menuju meja pesakitan. Bahkan yang memilukan, dengan sadisnya mereka mengeksekusi umat Islam melalui pengadilan jalanan yang represif dengan mengesampingkan azas praduga tak bersalah.

Fakta diatas bertolak belakang dengan penegakan hukum yang dilakukan kepada para korporasi serta antek-antek penguasa. Masih lekat dalam memori kolektif publik akan melenggang bebasnya kasus-kasus besar yang begitu jelas merugikan negara. Mereka melenggang bebas dari dakwaan kasus yang menjeratnya, mereka mendapatkan perlakuan khusus bahkan yang lebih menggelikan para penyamun itu mayoritas non pribumi yang diberikan keleluasaan akses oleh para oknum untuk menjarah bangsa ini. Mereka diarak bak pahlawan yang selesai berlaga di medan perang. Ini mengindikasikan bahwa hukum sudah tidak berdaulat, runtuh oleh prilaku oknum berbaju negara yang terjebak virus uangisme.

Oknum inilah yang mengakibatkan hukum menjadi hilang wibawa. Hukum kehilangan kepercayaan serta hukum mengalami pembusukan. Klaim para elit bahwa negara ini negara hukum hanya pemanis bibir, hukum dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan dan moda. Yang begitu menyayat hati adalah ketika hukum dijadikan sebagai alat untuk mengakumulasi harta dan kekayaan para penegak hukum.

Nabi akhir zaman, Muhammad SAW mengingatkan bahwa ketidakadilan hukum bisa menjadi penyebab utama runtuhnya sebuah negara. Ketika hukum hanya membela kelompok elit dan menindas kelompok bawah, maka sejatinya negara sedang berada di gerbang kehancuran. Sebab keadilan adalah salah satu pilar utama dari bangunan sebuah negara. Pancasila sila ke 5 yang mengamanatkan akan nilai-nilai keadilan, hanya fasih dibaca ketika upacara bendera dan perayaan kenegaraan.

1400 tahun yang lalu Islam membuktikan akan penegakan hukum yang sangat adil bagi seluruh manusia yang hidup dibawah kekuasaannya, tidak ada kesan diskriminatif. Masyarakat hidup dengan tentram, damai dalam naungan Islam. Sebab sejatinya Islam datang untuk menghadirkan keadilan dalam realitas kehidupan manusia.

Penulis: Feishal Kartapermana | Jurniscom