Kategori: Nasional
-
Berita Pilihan
Masih Bermasalah, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi 15 September 2019 masih menyisakan banyak persoalan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat beberapa masalah. Di antaranya, tindak pidana pelanggaran berat, catatan kritis terhadap pemidanaan, mempertanyakan frasa yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta penerapan fungsi hukum pidana ‘ultimum remidium’ yang kurang tepat. “Kami menilai […]
Selengkapnya: Masih Bermasalah, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda -
Nasional
Imam Nahrawi Mundur Jadi Menpora
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9) pagi. Imam Nahrawi menemui Presiden setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap terkait penyaluran bantuan kepada KONI tahun anggaran 2018. “Tadi pagi Pak Imam Nahrawi bertemu dengan saya,” ujar Jokowi dalam pernyataan […]
Selengkapnya: Imam Nahrawi Mundur Jadi Menpora -
Nasional
Jadi Tersangka, Ini Dugaan Peran Menpora Imam Nahrawi Korupsi Dana Hibah
AKARTA (Jurnalislam.com)–Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalauran dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah asisten pribadi Imam bernama Miftahul Ulum, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy, dua staf Kemenpora […]
Selengkapnya: Jadi Tersangka, Ini Dugaan Peran Menpora Imam Nahrawi Korupsi Dana Hibah -
Nasional
Kualitas Udara Riau dan Palangkaraya Masih Berbahaya
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Data AirVisual mencatat kualitas udara Kota Pekanbaru, Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis pagi (19/9/2019) masih dalam level berbahaya. Menurut situs penyedia data kualitas udara itu, indeks kualitas udara (air quality index/AQI ) di Pekanbaru pada Kamis pagi pukul 10.00 berada di angka 358. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori berbahaya (301-500) dengan […]
Selengkapnya: Kualitas Udara Riau dan Palangkaraya Masih Berbahaya -
Nasional
Pemerintah Serap Rp7 Triliun dari Lelang Sukuk
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah menyerap dana Rp 7,05 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 29,02 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu (18/9), menyebutkan hasil lelang sukuk ini memenuhi target indikatif yang ditentukan […]
Selengkapnya: Pemerintah Serap Rp7 Triliun dari Lelang Sukuk -
Nasional
Pasokan Air Warga Habis, BMH Kirim Bantuan Air Bersih di Ponorogo
PONOROGO (Jurnalislam.com)–Krisis air bersih terus dirasakan warga di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Ponorogo, seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini yang tak kunjung usai. Melihat keadaan tersebut, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Ponorogo menyalurkan sebanyak 60.000 liter air bersih untuk warga yang membutuhkan. Selasa (17/9). Bantuan air bersih […]
Selengkapnya: Pasokan Air Warga Habis, BMH Kirim Bantuan Air Bersih di Ponorogo -
Nasional
Perjuangan Asep Melawan Asap
RIAU (Jurnalislam.com)–Pria paruh baya ini bernama Asep Solihin, relawan Sinergi Foundation di Riau. Asli Garut, namun telah 11 tahun merantau di provinsi tersebut. Sudah beberapa waktu ini, sejak asap pekat menyelimuti Riau, ia dan warga lain tak bisa beraktivitas dengan tenang. Bisa jadi, bencana asap ini jadi terparah setelah 2015 lalu Riau terkena masalah yang […]
Selengkapnya: Perjuangan Asep Melawan Asap -
Nasional
Pemerintah Persilakan Warga Gugat UU ke MK
JAKARTA (Jurnalislam.com) — DPR bersama pemerintah telah mengesahkan sejumlah undang-undang (UU) seperti Undang-undang KPK dan juga akan segera mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau dirasa bertentangan dengan UUD 1945 silakan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini (RKUHP) kan belum diketok di […]
Selengkapnya: Pemerintah Persilakan Warga Gugat UU ke MK -
Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Akan Gugat Revisi UU KPK ke MK
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUsAKO) Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan pihaknya bersama masyarakat sipil berencana mengajukan uji materi atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Charles menyebut uji materiil dan uji formil bisa diajukan atas aturan ini. Namun, Charles menegaskan uji materi akan dilakukan jika UU […]
Selengkapnya: Koalisi Masyarakat Sipil Akan Gugat Revisi UU KPK ke MK -
Nasional
Dr. Muchlis Hanafi: Pentahsihan Mushaf Al Qur’an Merupakan Kerja Ilmiah
YOGYAKARTA (jurnalislam.com)- Sejumlah 15 Dosen dan 50 orang Mahasiswa Prodi Ilmu Qur’an dan Tafsir mengikuti pembinaan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, bertempat di ruang pertemuan Gedung Prof. Saifuddin Zuhri, Selasa, (17/9/19). Hadir juga Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, Dr. H. Muchlis, M. Hanafi, MA., dengan materi “Kebijakan Pentashihan dan Penerbitan Mushaf Al-Qur’an”. Dr. Muchlis dalam paparannya […]
Selengkapnya: Dr. Muchlis Hanafi: Pentahsihan Mushaf Al Qur’an Merupakan Kerja Ilmiah -
Nasional
Ini Kata Komisi VIII Soal Perlunya Penundaan Pengesahan RUU P-KS
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menganggap pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) menjadi undang-undang perlu ditunda. Menurutnya, RUU PK-S belum perlu disahkan menjadi undang-undang oleh karena Rancangan Undang-undang KUHP sampai saat ini masih dalam proses legislasi di DPR RI. “RUU PKS itu kan lex spesialis (aturan yang menyatakan bahwa […]
Selengkapnya: Ini Kata Komisi VIII Soal Perlunya Penundaan Pengesahan RUU P-KS -
Headline News
Cakupan Lebih Luas, MUI Usul UU Ketahanan Keluarga Ketimbang Kekerasan Seksual
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) usul Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi RUU Ketahanan Keluarga. “Sebab masyarakat Indonesia lebih membutuhkan UU Ketahanan Keluarga ketimbang UU PKS,” katanya kepada Jurnalislam.com usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-43 di Kantor MUI, Rabu (18/9). Wakil Ketua Wantim MUI, KH Didin Hafidhuddin berharap […]
Selengkapnya: Cakupan Lebih Luas, MUI Usul UU Ketahanan Keluarga Ketimbang Kekerasan Seksual -
Nasional
Polisi Bubarkan Demo Warga Sorong yang Tuntut Selesaikan Pelanggaran HAM
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Polisi membubarkan aksi demo yang dilakukan sekelompok warga Papua di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Selasa (19/9/2019). Demo tersebut dibubarkan lantaran tidak adanya izin dari Polres Sorong. Aksi demonstrasi sejumlah warga Papua ini awalnya berjalan damai di mana massa membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang berisi tuntutan menolak para tokoh yang bertemu Presiden Joko Widodo […]
Selengkapnya: Polisi Bubarkan Demo Warga Sorong yang Tuntut Selesaikan Pelanggaran HAM -
Nasional
ICW: Poin-poin Revisi UU KPK Tidak Masuk Akal
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah masalah dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal tersebut diungkapkan menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU oleh DPR pada Selasa (17/9). “Poin-poin yang disepakati dalam pembahasan revisi UU KPK antara DPR bersama pemerintah sulit untuk diterima akal sehat,” kata […]
Selengkapnya: ICW: Poin-poin Revisi UU KPK Tidak Masuk Akal -
Nasional
KPK: Parpol Embahnya Korupsi
TULUNGAGUNG(Jurnalislam.com) — Direktur Pembinaan dan Kerja Sama Antarinstansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko menyebut bahwa akar dari segala perkara korupsi itu adalah partai politik. Partai politik di DPR punya dua kewenangan utama mendasar. “Embahnya korupsi itu adalah partai politik. Itu karena parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar, pertama membuat undang-undang, dan kedua memiliki hak […]
Selengkapnya: KPK: Parpol Embahnya Korupsi -
Nasional
Ngebut Sahkan UU di Akhir Masa Jabatan, Aktivitas DPR Dinilai Tidak Wajar
DEPOK(Jurnalislam.com) — Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Fitra Arsil, mengatakan aktivitas DPR di masa akhir jabatan periode 2014-2019 tidak wajar. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas legislasi DPR yang sangat sibuk. Menurut Fitra, sejak memasuki masa sidang terkahir pada 16 Agustus 2019, DPR terus menerus mengebut penuntasan undang-undang. “Prestasi legislasi […]
Selengkapnya: Ngebut Sahkan UU di Akhir Masa Jabatan, Aktivitas DPR Dinilai Tidak Wajar -
Nasional
Peneliti: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Polisi
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti potensi Indonesia menjadi negara polisi. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya perwira polisi yang menduduki posisi tinggi di lembaga pemerintahan. “Negara polisi adalah suatu kondisi negara di mana penguasa memelihara kekuasaan dengan jalan mengawasi, menjaga, dan mencampuri lapangan kehidupan rakyat dengan alat […]
Selengkapnya: Peneliti: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Polisi -
Nasional
Mengaku Kecewa, Wagub Jabar Minta Film ‘The Santri’ TIdak Ditayangkan
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengaku kecewa dengan film ‘The Santri’ yang disutradarai Livi Zheng dan Ken Zheng. Menurut dia, banyak detail dalam film tersebut yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata seorang santri. “Penggambarannya beberapa mendiskreditkan,” ujar Uu kepada wartawan setelah menonton trailer film ‘The Santri’, Senin (16/9/2019). Uu […]
Selengkapnya: Mengaku Kecewa, Wagub Jabar Minta Film ‘The Santri’ TIdak Ditayangkan -
Berita Pilihan
Majelis Ormas Islam Minta Perbuatan Cabul Dimasukkan ke RUU KUHP
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ormas Islam (MOI) meminta semua jenis perbuatan cabul dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Meski suka sama suka, pelaku pencabulan diminta masuk kategori hukum pidana. “Perbuatan cabul antara manusia yang berlawanan jenis maupun yang sesama jenis adalah tindakan pidana,” kata Wakil Ketua Presidium MOI, Nazar Haris di […]
Selengkapnya: Majelis Ormas Islam Minta Perbuatan Cabul Dimasukkan ke RUU KUHP -
Nasional
Resmi! DPR Sahkan Revisi UU KPK
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019). “Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi undang-undang?,” tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang. “Setuju,” jawab seluruh anggota […]
Selengkapnya: Resmi! DPR Sahkan Revisi UU KPK
