Ratusan Warga AS Desak Embargo Senjata terhadap Israel dalam Aksi Pro-Palestina

WASHINGTON (jurnalislam.com)— Ratusan warga Amerika Serikat menggelar aksi pro-Palestina dan mendesak pemerintah menghentikan pengiriman senjata serta menjatuhkan sanksi terhadap Israel di tengah berlanjutnya penderitaan warga Palestina di Gaza.

Para demonstran menilai dukungan militer Washington kepada Israel perlu dievaluasi, terutama terkait penggunaan senjata dalam operasi militer di wilayah Palestina.

Salah seorang peserta aksi bernama Erik menyatakan bahwa dukungan persenjataan kepada Israel tidak dapat dibenarkan dengan alasan memerangi antisemitisme.

“Saya rasa mempersenjatai Israel tidak membantu memerangi antisemitisme,” katanya, seraya berpendapat bahwa tindakan Israel justru merusak pandangan masyarakat terhadap agama Yahudi.

Erik membawa spanduk bertuliskan, “Tidak ada genosida atas nama kami.”

Ia juga mendesak pemberlakuan embargo senjata terhadap Israel dan mengajak masyarakat untuk berani menyebut situasi di Gaza sebagai genosida dan pembersihan etnis. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan peserta aksi.

Setelah pawai, agenda demonstrasi dijadwalkan berlanjut dengan diskusi bersama tokoh politik Palestina Mustafa Barghouti dan penulis Jehad Abusalim.

Desakan Embargo Menjelang Pemilu Kongres AS

Aksi tersebut berlangsung beberapa pekan sebelum pemilihan paruh waktu Kongres Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 3 November 2026.

Pemilihan tersebut menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai kebijakan luar negeri Washington, termasuk bantuan militer kepada Israel. Kongres memiliki peran dalam penganggaran dan pengawasan bantuan luar negeri, termasuk dukungan keamanan bagi Israel.

Para demonstran menginginkan pemerintah AS mengubah kebijakan dukungannya terhadap Israel. Mereka menilai penghentian pengiriman senjata dan pemberlakuan sanksi diperlukan untuk menekan pemerintah Israel terkait tindakannya di Gaza.

Aksi tersebut berlangsung di tengah perdebatan di Amerika Serikat mengenai hubungan Washington dan Tel Aviv, termasuk batas dukungan militer serta konsekuensi kemanusiaan dari perang di Gaza.

Meski tuntutan demonstran berfokus pada embargo senjata dan sanksi, keputusan mengenai kebijakan tersebut tetap berada dalam proses politik dan pemerintahan AS.