Dukung Putusan MA, Malaka Tolak Wali Kota Solo Bangun Masjid di Lahan Bermasalah

Dukung Putusan MA, Malaka Tolak Wali Kota Solo Bangun Masjid di Lahan Bermasalah

SOLO (Jurnalisalam.com)- Rencana peletakan batu pertama pembangunan Masjid taman Sriwedari Surakarta oleh Gubernur Jateng pada hari Senin (5/2/2018) ditentang sejumlah pihak, kali ini, Masyarakat Peduli Lahan Halal Surakarta Surakarta (Malaka) ikut melakukan penolakan pembangunan Masjid diatas lahan sengketa tersebut.

“Bahwa pembangunan apapun bentuknya di kawasan Taman Sriwedari tanpa seijin Ahli Waris Wiryodiningrat adalah berpotensi ada konflik dimasa yang akan datang mengingat sengketa antara Ahli Waris Wiryodiningrat dengan Pemerintah kota Surakarta, sudah dinyalakan selesai ditingkat Peninlauan Kembali (Plt) dengan Keputusan bahwa Lahan Taman Sriwedari milik Ahli Waris Wiryodiningrat,” kata ketua MALAKA dalam pesan siar yang diterima jurnalislam.com senin, (5/2/2018)

Ahmad juga menjelaskan, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Ahli Waris wiryodiningrat untuk lahan Sriwedari seluas 99.889 m persegi dengan alasan telah berkekuatan hukum tetap.

“Semua bukti bukti dan saksi saksi baik dari Ahli Waris maupun dari Pemerintah kota Surakarta sudah di uji di pengadilan, pada akhirnya ditingkat kasasi tetap dimenangkan oleh ahli waris Wiryodiningrat bahkan bukti baru dari pemerintah Kota Surakarta yang diajukan saat peniiuauan kembali (Plt) ditolak oleh Mahkamah Agung,” ujarnya.

Atas dasar hal itu, ia meminta kepada kepada Gurbernur Jateng, Walikota Surakarta dan Panitia Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Surakarta. “Agar membatalkan ataupun menunda Pembangunan Masjid tersebut, hingga terjadinya mufakat antara kedua belah pihak serta tetap terjaganya kerukunan antara pemerintah kota Surakarta dengan umat beragama ataupun Kerukunan sesama umat beragama,” katanya.

Ia juga mendesak, Kapolri untuk melakukan penelitian atas dugaan pidananya yang terjadi paska putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di lahan taman Sriwedari itu. Selain itu, MALAKA meminta kepada Ombudsman Jateng dan DIY untuk melakukan investigasi adanya dugaan Maladministrasi atas terbitnya Hak Pakai no 40 dan 41. Dan kepada KPK, katanya, agar mengusut adanya dugaan korupsi dalam hal permasalahan ini.

“Untuk menginvestigasi dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Wu keuangan negara,” tandasnya

Bagikan
Close X