Berita Terkini

Hapus Identitas Agama, PKC ‘Menasionalisasi’ Semua Masjid di Ningxia

Setelah berhasil di Xinjiang, PKC meningkatkan kebijakan penindasannya terhadap Islam di daerah “otonom” lainnya yang dihuni oleh etnis Muslim.

XINJIANG (Jurnalislam.com) – Daerah Otonomi Ningxia Hui dan daerah lain yang dihuni oleh etnis Muslim telah menjadi daerah sasaran baru untuk penindasan brutal PKC terhadap Islam. Zhang Yunsheng, seorang anggota komite tetap PKC dan sekretaris partai yang bertanggung jawab atas urusan politik dan hukum di Ningxia, dilaporkan berkomentar bahwa wilayah itu “harus mengambil pengalaman dari praktik-praktik baik dan langkah-langkah Xinjiang” untuk mengekang apa yang disebut ” ekstremisme agama dan terorisme. ”Untuk“ melucuti ekstremitas ”Muslim Hui, penindasan gaya Xinjiang telah diluncurkan di seluruh barat laut Cina: simbol-simbol dan tanda-tanda Islam sedang dihapus, kontrol terhadap para imam semakin meningkat, dalam upaya untuk mengikis iman Muslim dan menggantikan dengan ideologi PKC.

mosque in Ningxia’s Wuzhong city was rectified
Pemerintah Cina mencopot kubah sebuah masjid di kota Ningxia Wuzhong untuk menghilangkan atribut keagamaan di daerah itu. Foto: BitterWinter.org

Para imam dipaksa untuk menjalani transformasi ideologis

Imam memainkan peran penting dalam mewariskan tradisi Islam di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, PKC berusaha mengurangi pengaruh iman Islam dengan mengubah imam secara ideologis.

Seorang imam yang menolak mengungkapkan identitasnya menyampaikan kepada Bitter Winter bahwa Akademi Ilmu Sosial Ningxia di kota Yinchuan sekarang berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk mengindoktrinasi para imam dan pemuka agama lainnya yang melayani di masjid-masjid yang disetujui PKC negara di wilayah itu dengan ideologi, kebijakan, dan peraturan.

“Setiap hari dalam setahun, para pemimpin agama Islam ‘dididik’ di sana, kelompok-kelompok baru datang dan pergi. Beberapa kelas berlangsung tiga hingga lima hari, dan beberapa lainnya tujuh sampai sepuluh hari,” kata imam itu.

Sementara itu, para imam di tempat-tempat lain di Ningxia juga diharuskan menghadiri “kelas-kelas” tentang kebijakan nasional dan ekonomi, teknologi, dan topik serupa, yang diselenggarakan oleh biro urusan agama setempat.

Menurut imam itu, “kelas” seperti itu tidak berbeda dengan indoktrinasi. “Pemerintah berupaya agar kami mempromosikan hal-hal ini di kalangan umat Islam setelah kami diindoktrinasi, dan dengan demikian mereka akan mencapai tujuan menipiskan kesadaran agama umat Islam,” jelas imam itu.

Para imam juga menghadapi batasan tentang apa yang dapat mereka khotbahkan. “Rezim tidak mengizinkan kami untuk berkhotbah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan mengharuskan kami untuk berbicara tentang kebijakan negara sebelum menjelaskan kitab suci,” kata seorang imam dari Yinchuan kepada Bitter Winter.

Dia menambahkan bahwa setiap kali mereka diminta untuk membaca dokumen pemerintah kepada jemaat mereka, mereka harus difoto memegangnya di dada. Khotbah mereka juga harus direkam. Dia menjelaskan bahwa foto dan video itu harus diserahkan ke Biro Urusan Agama setempat, jika tidak mereka akan dihukum.

Imam itu menyesalkan semakin sulitnya mengikuti jalan hidup yang dipilihnya. Kata-katanya tampaknya mencerminkan kondisi sulit di mana umat Islam di Cina berjuang untuk bertahan hidup.

Negara menggelontorkan uang untuk membuat masjid-masjid yang disinisisasi

Prefektur Otonomi Linxia Hui di Gansu, provinsi tetangga Ningxia, sering disebut sebagai “Mekah kecil di Cina” karena populasi Muslim Hui yang signifikan. Mereka juga menjadi sasaran empuk rezim.

Banyak masjid di Linxia telah diperbaiki untuk terlihat “lebih Cina,” elemen gaya Islam tradisional dihapus dan diganti dengan yang mencerminkan arsitektur tradisional Cina. Prefektur yang dulu dipenuhi budaya dan kebiasaan Hui kehilangan karakteristik etnis dan agama.

The Tuanju Old Mosque before it was rectified
Masjid tua di desa Tuanju sebelum disinisisai.

Renovasi masjid di desa Tuanju, Linxia, selesai pada tahun 2018. Tetapi tahun ini, pemerintah daerah membongkar kubahnya dengan biaya 980.000 RMB (sekitar $ 140.000). Umat Islam setempat tidak bisa berbuat apa-apa melihat proses tersebut, karena para pejabat telah mengancam untuk merubuhkan masjid ke tanah jika mereka menyuarakan ketidakpuasan.

Islamic constructions atop Tuanju Old Mosque were demolished
Elemen arsitektur Islam di atas sebuah masjid di desa Tuanju dihancurkan.

Demikian pula, Masjid Agung Mochuan, yang terletak di kota Hanji, Kabupaten Linxia. Masji berkapasitas sekitar 6.000 orang ini juga telah direnovasi tahun lalu. Tetapi pada bulan Juni, masjid itu direnovasi paksa, pemerintah menghabiskan 3 juta RMB (sekitar $ 430.000) untuk itu. Kubahnya yang indah dan empat menara juga diperintahkan untuk dihancurkan. Masjid ini dibangun dari uang hasil swadaya umat Islam dengan total lebih dari 100 juta RMB (sekitar $ 14,3 juta).

Mochuan Great Mosque in Hanji town of Linxia county is being rectified
Masjid Agung Mochuan di kota Hanji, kabupaten Linxia telah “dinasionalisasi.”

Pada bulan April, pemerintah menghabiskan sekitar 500.000 RMB (sekitar $ 71.400) untuk “membangunkan” masjid di Beibinhe West Road di kota Linxia.

Sumber: Bitter Winter

Tentara Zionis Gerebek Kamp Pengungsi Hebron Cari Mahasiswa

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Sejumlah tentara pendudukan Israel menggerebek kamp pengungsi Al-Arroub di utara kota Hebron Tepi Barat yang diduduki, Kamis (14/11/2019).

Menurut situs berita Palestina, Safa melaporkan, pasukan Israel menggerebek kamp pengungsi untuk mencari para mahasiswa yang ikut berunjuk rasa mengutuk agresi Israel di Gaza dan pembunuhan pengungsi Omar Al-Badawi di kamp pengungsi Al-Fawwar Hebron dua hari lalu.

Pasukan pendudukan Israel menembaki para pengungsi Palestina dan melemparkan granat suara dan gas pada mereka, menyebabkan beberapa kasus mati lemas.

Pada hari Senin, pasukan pendudukan Israel membunuh Al-Badawi, 23, setelah menargetkan dia dengan peluru tajam dan mencegah paramedis mencapai dia.

Al-Badawi, kata Bulan Sabit Merah, berdarah sekitar setengah jam sebelum sekelompok pemuda Palestina menghubunginya dan membawanya untuk dirawat.

Warga Yerusalem Demo Protes Serangan Berkelanjutan Israel

 

Sepakat Genjatan Senjata, Israel Minta Pejuang Palestina Hentikan Serangan Roket

GAZA (Jurnalislam.com) – Jihad Islam dan Israel telah menyepakati gencatan senjata di sebagian besar Jalur Gaza sejak Kamis (14/11/2019) pagi.

Perjanjian yang dilaporkan ditengahi oleh Mesir mulai berlaku setelah dua hari pertempuran lintas-perbatasan dan serangan udara Israel yang menewaskan sedikitnya 34 warga Palestina, termasuk delapan anggota keluarga yang sama.

Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Kamis mengidentifikasi mereka sebagai anggota keluarga Abu Malhous dari daerah Deir al-Balah.

Setidaknya 63 warga Israel terluka akibat serangan roket yang diluncurkan para pejuang dari Gaza.

Meskipun ada pengumuman gencatan senjata, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan Israel akan mengikutinya jika faksi-faksi Palestina di Gaza menghentikan serangan – menyangkal bahwa Israel telah mengubah kebijakan penembakan terbuka seperti yang diminta oleh kelompok Jihad Islam untuk gencatan senjata.

Jalur Gaza telah berada di bawah blokade bersama Israel-Mesir selama lebih dari satu dekade, yang telah sangat membatasi kebebasan bergerak untuk populasi dua juta. Aliran barang dan jasa, serta pasokan medis, juga sangat terhambat karena pengepungan yang melumpuhkan.

Warga Palestina telah berkumpul di dekat pagar pembatas untuk berpartisipasi dalam Great March of Return, serangkaian protes mingguan yang dimulai pada Maret 2018, menyerukan diakhirinya pengepungan darat dan udara yang berusia 12 tahun.

Sejak unjuk rasa Gaza dimulai, 313 pengunjuk rasa Palestina telah tewas oleh tembakan Israel dan ribuan lainnya terluka, menurut kementerian kesehatan.

Gejolak terbaru meningkatkan kekhawatiran konflik habis-habisan baru antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Gaza, yang telah menyaksikan tiga operasi militer besar Israel dalam dekade terakhir.

Israel Peringatkan Hamas Untuk Tak Ikut Tembakan Roket

GAZA (Jurnalislam.com) – Otoritas pendudukan Israel memperingatkan Hamas untuk tidak terlibat dalam serangan roket ke Israel.

Menurut penyiar Israel, Kan, Israel mengirim pesan kepada Hamas bahwa mereka tidak boleh terlibat jika tidak ingin situasinya meningkat.

Kan tidak mengatakan bagaimana Israel mengirim pesan ke Hamas, tetapi dia mengatakan bahwa jika Hamas terlibat, tentara Israel akan mulai meratakan gedung-gedung tinggi seperti yang terjadi dalam serangan 2014 terhadap Gaza.

Peringatan ini datang menyusul pernyataan yang dibuat oleh beberapa juru bicara Hamas yang menekankan bahwa operasi perlawanan di Gaza dijalankan dalam koordinasi dengan semua faksi Palestina, tidak hanya Jihad Islam.

Sekitar 24 warga Palestina telah tewas akibat serangan udara Israel di Gaza sejak kemarin pagi yang dimulai dengan pembunuhan Komandan Jihad Islam Bahaa Abu Al-Ata dan istrinya.

Warga Yerusalem Demo Protes Serangan Berkelanjutan Israel

AlQUDS (Jurnalislam.com) – Warga Palestina di Issawiya, Yerusalem Timur pada Rabu (13/11/2019) memperotes agresi berkelanjutan Israel ke wilayah Palestina.

Dalam sebuah pernyataannya, mereka mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran agresi sistematis Israel sejak Juni lalu.

Pernyataan itu mengatakan bahwa Mohammed Obeid, warga Issamiya, terbunuh dan lebih dari 500 lainnya terluka selama serangan Israel yang sedang berlangsung.

Selain itu, sejumlah pria, wanita, dan anak-anak ditangkap serta banyak lagi warga Palestina yang dipanggil untuk diinterogasi pasukan penjajah.

Dalam pernyataan itu, warga mengatakan bahwa sekolah-sekolah juga telah diserang. Bahkan seorang siswa ditangkap dari sekolahnya dan kepala sekolah serta penjaga sekolah itu dipukuli.

Kondisi itu telah menjadi pemandangan warga Issamiya sejak awal musim panas.

Langgar Zona De-eskalasi, Serangan Udara Rusia Tewaskan 3 Warga Idlib

IDLIB (Jurnalislam.com) – Kelompok pertahana sipil Suriah, White Helmets menyampaikan, sedikitnya tiga warga sipil tewas dalam serangan udara Rusia di daerah perumahan di zona de-eskalasi Idlib, Suriah, Rabu (13/11/2019). Ketiganya adalah saudara kandung yang terbunuh di kota Kafar Sijnah.

Menurut observatorium pesawat oposisi Suriah, pesawat tempur Rusia menargetkan Kafranbil di Kafar Roma, desa Rakhaya dan Bidhama.

Wilayah yang ditargetkan termasuk dalam zona de-eskalasi yang ditetapkan dalam kesepakatan Turki yang dicapai dengan Rusia pada akhir 2018.

Sejak itu, lebih dari 1.300 warga sipil telah tewas dalam serangan oleh rezim dan pasukan Rusia di zona de-eskalasi.

Khususnya, sekitar satu juta orang terpaksa meninggalkan daerah rawan konflik di kota dan mulai berlindung di daerah yang lebih aman di bagian utara kota yang berbatasan dengan Turki.

Pemerintah Turki telah mengikuti kebijakan “pintu terbuka” untuk warga Suriah sejak meletusnya perang berdarah.

Ada lebih dari 3,6 juta warga Suriah yang saat ini berlindung di Turki, banyak yang berharap suatu hari pulang ke rumah.

KNKS Dorong Instrumen Pembiayaan Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

KNKS melihat ada banyak sekali proyek yang mengalami kesulitan untuk melakukan ekspansi.

Indonesia menghadapi kendala pembiayaan karena kondisi sektor keuangan yang relatif dangkal dan didominasi oleh sektor perbankan.

Oleh karena itu perlu adanya alternatif pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

“Saya pikir banyak sekali skema-skema pembiayaan yang bisa kita kembangkan,” ujar Direktur Relasi Eksternal dan Promosi KNKS, Taufik Hidayat, Rabu (13/11/2019).

Taufik mengatakan, KNKS bersama beberapa pemangku kepentingan telah mengupayakan sejumlah pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

Diantaranya, sistem Shariah Restricted Intermediary Account (SRIA) yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek melalui perbankan syariah.

Selain itu ada pula pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Namun, beberapa instrumen pembiayaan syariah yang ada ini nilai masih kurang. Artinya, instrumen yang ada tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pembiayaan.

“Untuk itu, kita coba melakukan paralelisasi pengembangan antara suplai instrumen investasi dengan demandnya yaitu para investor institusi,” ujar Taufik.

Sumber: republika.co.id

Tren Wisata Halal Terbukti Terus Bertumbuh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – BNI Syariah menargetkan outstanding iB Hasanah Card sebesar Rp 370 miliar hingga akhir tahun 2019.

Angka tersebut berasal dari 370 ribu pengguna, dengan jumlah transaksi mencapai Rp 1,2 triliun.

Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Endang Rosawati menjelaskan, pemakaian kartu kredit umumnya di lima merchant industri wisata.

“Target kita sampai akhir tahun Rp 370 miliar dari 370 ribu pengguna. Kita genjot di awareness masyarakat dengan wisata halal, karena lima merchant terbanyak di industri travel,” ujar Endang saa ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (12/11/2019) lalu.

Ia menjelaskan, 30 persen transaksi dilakukan di lima merchant industri wisata halal. Sedangkan area pemakaian terbanyak masih di Jakarta dengan jumlahnya sekitar 40 persen dari total pemegang kartu kredit yang sebesar 367 ribu per September 2019.

“Sisanya tersebar merata, terutama di kota-kota besar,” kata Endang.

Untuk mendorong peningkatan nasabah, BNI Syariah melakukan berbagai kerja sama dengan destinasi wisata halal. Dua diantaranya Sawahlunto, Sumatera Barat, dan Lombok, NTB.

Sementara itu untuk tahun depan, bank menargetkan pertumbuhan kartu kredit iB Hasanah Card sebesar 13-15 persen. Optimisme ini karena peningkatan kesadaran masyarakat akan pemakaian kartu kredit syariah.

Menurut Endang, banyak dari pemilik perusahaan yang beragama Islam ingin menggunakan kartu kredit untuk perjalanan dinas.

“Sekarang semakin banyak yang menggunakan untuk perjalanan kedinasan. Tapi target kita gak mau terlalu agresif, 13-15 persen, harus prudent dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Endang.

Sumber: republika.co.id

Dalam Rakornas, PKS Tegaskan Mantap Beroposisi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 14 hingga 16 November 2019. Dalam acara tersebut, partai tersebut akan menegaskan sikapnya sebagai oposisi dalam pemerintahan.

“Rakornas 2019 akan kami jadikan momentum penegasan dan pengukuhan sikap oposisi PKS,” ujar juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bari lewat keterangan resminya, Kamis (14/11/2019).

Ia menjelaskan, rangkulan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak akan mengubah sikap partainya sebagai oposisi.

Hal itu juga berlaku saat Sohibul juga berangkulan dengan Presiden Joko Widodo.

“Keduanya yang notabene merupakan rival politik kami, tapi hal itu tidak mengubah sikap kami untuk tetap berada di luar pemerintahan,” ujar Ahmad.

Rakornas juga akan membahas koordinasi berbagai bidang di PKS untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Serta yang terdekat, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Tapi yang utama adalah melakukan konsolidasi guna menjaga kepercayaan masyarakat melalui janji politik, serta semakin mengokohkan pelayanan terhadap rakyat,” ujar Fathul.

Acara tersebut nantinya akan dihadiri oleh anggota Fraksi PKS DPR RI, pimpinan DPP PKS, dan pimpinan DPW PKS se-Indonesia.

Serta dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga direncanakan akan membukan Rakornas tersebut. Fathul menjelaskan, kapasitas Anies dalam acara tersebut adalah sebagai pimpinan wilayah tempat PKS menggelar Rakornas.

Sumber: republika.co.id