Berita Terkini

DAMASKUS (jurnalislam.com)- Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara ke wilayah Suriah pada Jumat malam (2/5/2025), yang digambarkan oleh otoritas pemerintah baru Suriah sebagai sebuah “eskalasi berbahaya” di tengah meningkatnya ketegangan etnis dan sektarian, terutama terkait komunitas minoritas Druze.

Menurut laporan Syrian Observatory for Human Rights, serangan kali ini merupakan yang paling intens sepanjang tahun 2025, dengan sekitar 20 serangan udara yang menghantam target-target militer di berbagai wilayah Suriah.

Kantor berita negara Suriah, Sana, melaporkan bahwa Israel membombardir area di sekitar ibu kota Damaskus, serta di Latakia, Hama, dan Daraa di selatan negara tersebut. Seorang warga sipil dilaporkan tewas di Harasta, dekat Damaskus, dan empat lainnya terluka di sekitar Hama.

Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menargetkan wilayah dekat kompleks istana kepresidenan Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyatakan bahwa aksi militer tersebut merupakan “pesan” kepada pemerintahan baru Suriah agar tidak menempatkan pasukan militer di selatan Damaskus, serta untuk mencegah potensi ancaman terhadap komunitas Druze.

Pekan lalu, bentrokan berdarah antara kelompok bersenjata Druze dan pasukan pro-pemerintah Suriah menewaskan puluhan orang. Ketegangan ini dipicu oleh beredarnya rekaman suara seorang tokoh ulama Druze yang diduga menghina Nabi Muhammad, namun tuduhan itu telah dibantah.

Sejak tergulingnya Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu dan naiknya Ahmed al-Sharaa sebagai presiden baru, Israel telah meningkatkan intensitas serangannya ke Suriah, termasuk serangan udara dan darat dalam skala besar.

Militer Israel menyatakan bahwa Kepala Staf Eyal Zamir telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap melancarkan serangan tambahan ke berbagai target di Suriah jika kekerasan terhadap komunitas Druze terus berlanjut.

Komunitas Druze di Suriah, yang sebagian besar tinggal di provinsi Sweida di selatan serta di wilayah pinggiran Damaskus, selama ini dikenal menjaga jarak dari pemerintah pusat sejak era dinasti Assad hingga kini.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras serangan Israel, menyebutnya sebagai provokasi yang tidak dapat diterima. Erdogan juga mengumumkan rencananya untuk bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas situasi di Suriah.

“Pada isu-isu yang kami berbeda pandangan, pencarian kompromi atas dasar yang wajar pasti akan terus berlanjut,” kata Erdogan, seraya memuji hubungan komunikasi sebelumnya dengan Trump sebagai tulus, membuahkan hasil, dan bersahabat.

Israel diketahui telah lama melobi AS untuk mempertahankan Suriah dalam kondisi terbagi menjadi bagian-bagian wilayah kecil. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan menegaskan bahwa perang di Gaza hanya akan berakhir ketika ratusan ribu warga Palestina mengungsi secara paksa dan Suriah terpecah-pecah.

Sumber: MEE

YERUSALEM (jurnalislam.com)- Foreign Press Association (FPA) menyatakan keterkejutan dan kesedihannya atas terus berlanjutnya larangan Israel terhadap jurnalis asing yang ingin meliput langsung dari Jalur Gaza. Larangan tersebut diberlakukan sejak dimulainya perang Israel melawan Hamas 18 bulan lalu dan dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel.

Dalam pernyataan resminya yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (3/5/2025), FPA menyebut tindakan Israel sebagai aib bagi negara yang mengklaim sebagai mercusuar demokrasi. Pembatasan yang berkepanjangan ini dianggap telah secara signifikan menghambat pelaporan independen serta menghalangi dunia dari pemahaman menyeluruh mengenai kondisi di Gaza.

FPA juga memberikan penghormatan kepada para jurnalis Palestina yang tetap melaporkan situasi di lapangan meskipun menghadapi risiko besar terhadap keselamatan pribadi mereka. Namun, mereka menegaskan bahwa larangan yang diberlakukan oleh Israel tetap menjadi penghalang utama bagi kebebasan pers.

Permintaan kami yang berulang kali untuk berdialog dan mendapatkan akses telah diabaikan. Pemerintah bahkan berupaya menunda proses hukum kami di Mahkamah Agung, demikian bunyi pernyataan FPA.

FPA menyerukan kepada pemerintah Israel untuk menghentikan segala bentuk penundaan, menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers, dan memberikan akses tanpa batas kepada jurnalis asing untuk meliput langsung di Jalur Gaza.

Pernyataan ini ditandatangani oleh Dewan Foreign Press Association di Israel dan Wilayah Palestina.

Kontributor: Bahry

YAMAN (jurnalislam.com)– Ketegangan kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan tujuh serangan udara ke pelabuhan minyak Ras Isa di distrik al-Salif, Provinsi Hodeidah, Yaman, dalam beberapa jam terakhir. Serangan tersebut menargetkan fasilitas penting milik kelompok Houthi.

Media Al Masirah TV, yang berafiliasi dengan Houthi, melaporkan bahwa serangan kali ini menyasar pelabuhan yang sama yang sebelumnya telah dihantam AS bulan lalu (17/4), dan menyebabkan setidaknya 80 orang tewas serta melukai 150 lainnya dan menjadikannya salah satu serangan paling mematikan yang dilakukan pasukan AS di Yaman.

Menanggapi serangan itu, kelompok Houthi mengklaim telah meluncurkan dua rudal balistik ke wilayah Israel utara pada Jumat (2/5). Rudal-rudal tersebut menargetkan pangkalan udara militer Ramat David serta wilayah Tel Aviv. Militer Israel mengonfirmasi bahwa rudal pertama berhasil dicegat, dan rudal kedua juga mendapat respons pencegatan meski hasil akhirnya masih dalam evaluasi.

Sirene peringatan sempat berbunyi di beberapa wilayah, namun otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan besar akibat serangan tersebut.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengonfirmasi bahwa pihaknya menggunakan rudal hipersonik dalam serangan ke Israel, dan menyebut bahwa target militer berhasil dihantam dengan presisi.

Kelompok Houthi menegaskan bahwa serangan mereka terhadap Israel serta kapal-kapal milik AS dan Inggris di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb akan terus dilakukan hingga Israel menyetujui gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Sebelumnya, Houthi sempat menghentikan serangan selama masa gencatan senjata awal tahun ini, namun kembali melakukan perlawanan setelah Israel memblokade total bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak awal Maret lalu. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

PALESTINA (jurnalislam.com)- Seorang prajurit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam kecelakaan mobil saat menjalankan operasi militer di wilayah Dataran Tinggi Golan pada Kamis (1/5/2025). Militer Israel mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat (2/5/2025).

Korban diidentifikasi sebagai Sersan Niv Dayag (19), berasal dari Ramat Hasharon, yang bertugas di Batalyon ke-890 Brigade Paratroopers.

Dalam insiden yang sama, tiga prajurit lainnya juga mengalami luka, dua di antaranya berasal dari batalyon yang sama, dan satu lagi dari Brigade ke-474. Mereka telah dievakuasi ke rumah sakit, dan keluarga masing-masing telah diberi kabar. Militer menyatakan, penyelidikan terkait penyebab kecelakaan masih berlangsung.

Kematian Dayag menambah panjang daftar korban dari pihak militer Israel dalam konflik yang berlangsung sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Pekan lalu, seorang prajurit IDF dan seorang perwira Polisi Perbatasan tewas dalam baku tembak di lingkungan Shejaiya, Kota Gaza. Prajurit tersebut adalah Kapten Ido Voloch (21), komandan peleton di Batalyon ke-46 dari Brigade “Iron Trails” ke-401, sementara perwira Polisi Perbatasan diidentifikasi sebagai Sersan Netta Yitzhak Kahana, anggota Unit Antiterorisme Rahasia Yamas dari Kepolisian Distrik Selatan.

IDF menyebut Voloch tewas saat mencoba mengevakuasi tentara yang terluka akibat tembakan musuh, sedangkan Kahana dilaporkan tewas dalam kontak senjata di lokasi yang sama.

Sehari sebelumnya, Sersan Kepala (purnawirawan) Asaf Cafri (26), seorang pengemudi tank dari Batalyon ke-79 Brigade Lapis Baja Cadangan ke-14, juga tewas dalam operasi militer di Gaza.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sebanyak 851 tentara Israel telah dilaporkan tewas, termasuk 412 di antaranya tewas selama operasi darat di Jalur Gaza. Selain itu, Kepolisian Israel mencatat sedikitnya 67 anggotanya tewas dalam periode yang sama saat menjalankan tugas.

Di kesempatan lain, penulis senior surat kabar Israel Haaretz, Amira Hass, menyatakan bahwa salah satu kebijakan khusus yang diterapkan Israel dalam merespons pertanyaan publik mengenai perang di Gaza adalah dengan menyembunyikan jumlah tentara yang tewas. Ia menegaskan bahwa jumlah total korban di kalangan militer Israel sesungguhnya melebihi angka resmi yang dirilis pemerintah. (Bahry)

Sumber: JNS

DEN HAAG (jurnalislam.com)— Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap keputusan Israel yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada Rabu (30/4/2025).

Larangan tersebut merupakan bagian dari undang-undang yang disahkan Israel tahun lalu, yang menuduh UNRWA mempekerjakan individu yang diduga terlibat dalam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.

Meskipun UNRWA menyatakan telah memecat sembilan staf yang diduga terlibat, PBB menyebut tidak menemukan bukti konkret yang mengaitkan mereka dengan serangan tersebut. Saat ini, UNRWA mempekerjakan lebih dari 30.000 orang untuk memberikan layanan dasar bagi pengungsi Palestina.

Dalam sidang yang digelar sebagai tanggapan atas permintaan Majelis Umum PBB terkait kewajiban Israel memfasilitasi bantuan kemanusiaan, penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS, Joshua Simmons, menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk menentukan organisasi mana yang dapat beroperasi di wilayah pendudukan.

“Kekuatan pendudukan memiliki ruang untuk menilai skema bantuan mana yang akan diizinkan,” ujar Simmons.

“Bahkan jika organisasi tersebut bersifat kemanusiaan dan tidak memihak, hukum tidak mewajibkan Israel untuk mengizinkan operasi bantuan dari aktor tertentu.” sambungnya.

Simmons juga menambahkan bahwa Israel memiliki “kekhawatiran serius” atas independensi dan ketidakberpihakan UNRWA.

AS, yang dikenal sebagai sekutu utama Israel dan pemasok senjata untuk operasinya di Gaza, terus membela tindakan militer Israel meskipun mendapat kecaman global.

Sebaliknya, perwakilan Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang sebelumnya menuding Israel telah melanggar hukum internasional karena memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Sejak 2 Maret lalu, Israel disebut telah sepenuhnya menghentikan pasokan logistik ke Jalur Gaza, yang dihuni oleh sekitar 2,3 juta warga. Persediaan bantuan yang sempat tersedia selama gencatan senjata awal tahun ini pun kini nyaris habis. (Bahry)

Sumber: TNA